SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBblK INDONESIA
PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOLAOR : 006 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMANTEKNIS PENERAPANKOMPETENSI PROFESI
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan usaha pertambangan
mineral dan batubara perlu ditunjang dengan tenaga yang
profesionaldi bidang peltambangan mineraldar~
batubara;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tantang Ketenagakerjaan dan Pasal 3
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1086.W40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga
Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan, perlu
standardisasi kompetensi profesi dalam pengelolaansumber daya
manusia di bidang pertambangan mineral dan batubara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagain~ana
dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis
Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral
dan Batubara dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lemharan Negara
Republik lndonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
tcetentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4154);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan
NasionalSertifikasi Profesi(Lenibaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4408);
6. Keputusan Presiden Nomor 187iM Tahun 2004 tanggal 20
Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 201P Tahun 2005 tanggal
5 Desember 2005;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
2555.K/20.1IM.PE/l 993 tanggal 19 Juli 1993 tentang Pelaksana
lnspeksiTambang Bidang PertambanganUmum;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
555.W26/M.PE/1995 tanggal 21 Mei 1995 tentang Keselamatan
dan KesehatanKerja Pertambangan Umum;
9. Keputusan Menteri Pertambangandan Energi Nomor 1211 Tahun
1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan Penanggulangan
Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan
PertambanganUmum;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral Nornor
1086.W40/MEM/20Q3 tanggal 15 September 2003 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi
dan Pertambangan;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030
Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja DepartemenEnergidan Sumber daya Mineral;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEDOMAN TEKIdIS PENERAPAN KOMPETENSI
PROFESI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri ini meliputi:
a. kompetensidasar;
b. kampetensiteknis;
c. kompetensimanajerial;
d. prosedur pengujian(assessment) kompetensi; dan
e. profiJjabatan.
(1) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Dasar Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
b. komunikasi;
c. motivasi berprestasi; dan
d. perencarlaan dan pengelolaan pekerjaan.
(2) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Dasar Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Teknis Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 h ~ ~ r u f
b terdiri dari:
a. kompetensi teknis geologileksplorasi yang meliputi:
1. pengkajian geologi (geological assessment);
2. pemetaan geologi;
3. pemboran geologi;
4. percontoan geologi dan kualitas bahan galian;
5. manajemen database geologi;
6. korelasi danlatau interpretasi geologi;
7. pernodelan geoiogi dan perhitungan sumber daya
danlatau cadangan bahan galian;
8. geoteknologi tambang;
9. pengendalian dan penjaminan kualitas bahan galian
(grade control and quality assurance) serta rekonsiliasi
tambang; dan
10. aplikasi aspek-aspek K3 dan Lingkungan
Pertambangan dalam eksplorasi.
b. kompetensi teknis perencanaan tambang yang meliputi:
1. studi kelayakan tambang;
2. perencanaan tambang jangka parijang;
3. perencanaan tambang jangka pendek;
4. perencanaan pemboran dan peledakan;
5. perencanaan sarana pendukung penarrrbangan;
6. perencanaan reklamasi tambang;
7. evaluasi dan pengembangan tambang;
8. geologi dan geoteknologi tambang dalam perencanaan
tambang; dan
9. prinsip K3 dan Lingkungan Pertambangan dalam
perencanaan tambang.
c. kompeiensi teknis penambangan yang meliputi:
1. pelaksanaan rencana tambang;
2. penyelolaan pemboran dan peledakan;
3. pengelolaan operasi penambangan;
4. kepatuhan terhadap pengendalian kualitaslkadar bahan
galian;
5. pengelolaan sarana pendukung penambangan;
6. pengelolaan stockpiletambang;
7. pelaksanaan reklamasi tambang;
8. geoteknologi tambang dalan~
operasi tambang; dan
9. prinsip K3 dan Lingkungan Pertambangan dalam
operasitambang.
d. kompetensi teknis manajemen proyek.
e. kompetensi teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan
LingkunganPertambangan yang meliputi:
1. manajemen keselamatan kerja tambang;
2. manajemen kesehatankerja tambang;
3. manajemen lingkungan tambang;
4. audit K3 dan LingkunganPertambangan; dan
5. tanygap darurat K3 dan Lingkungan Pertambangan.
f. kompetensiteknis pemberdayaan masyarakat.
g. kompetensi teknis manajemen logistik.
h. kompetensiteknis sumber daya manusia yang meliputi:
1. pengembanganorganisasi;
2. manajemensumber daya manusia;
3. pengembangansumber daya manusia; dan
4. hubi~ngan
industrial.
i. kompetensi teknis finansial pertambanganyang meliputi:
1. akuntansi tambang;
2. perencanaan keuangantambang;
3. manajemen kas; dan
4. audit keuangan internal tambang.
j. kompetensi teknis pemasarantambang.
k. kompetensi teknis sistem database.
I. kompetensi teknis perencanaan strategik.
m. kompetansi teknis pengolahanyang meliputi:
1. perencanaan produksi dan pengembangan;
2. pengendalian kualitas dan kuantitas pengolahan bahan
galian;
3. pengecilanukuran;
4. pengelompokan ukuran (sizing);
5. pengawairan (dewatering);
6. penanganan bahan dan penyirnpanan (material
handlingand storage);
7. konsentrasigraviti;
8. konsentrasinon graviti
9. hidrometalurgi;
10. pirometalurgi(pyrometallurgy);
11. pyro-refining;
12. elektrometalurgi; dan
13. penanganan bahan sisa proses.
n. kompetensi teknis pemeliharaan peralatanyang meliputi:
1. perencanaan maintenanceperalatan;
2. maintenance kontrak;
3. mechanicalmaintenance;
4. automotive electricalmaintenance;
5. electricalmaintenance;
6. instrumentationand controlmaintenance;
7. pekerjaan pengelasan; dan
8. tyre maintenance.
(2) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Teknis Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran II dan merupakan
bayian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Manajerial Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
a. etika bisnis dan komitmenterhadap organisasi;
b. anggaran;
c. kepekaanterhadap lingkungansosial dan budaya;
d. wawasan bisnis;
e. kepemimpinan;
f. pengambilan keputusan;
g. penulisandan penyarnpaianlaporan; dan
h. kerja sama.
(2) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Manajerial Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) tercantum dalarn Lampiran Ill dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.
Prosedur Pengujian (Assessment) Kompetensi untuk Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 1 huruf d tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pedoman Teknis Penerapan Profil Jabatan Bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e
tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.
Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri ini wajib menjadiacuan bagi:
a. perusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam
pengelolaansumber daya manusia profesional;dan
b. Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai proses dasar penilaian
sertifikasi.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi Jakarta
/=-? 2
: - pada tanggal 26 Jul i 2007
> -
' L.!<* ->Lr;b.L,i
I P
- -*. )* $lENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
. , . l
-

More Related Content

Similar to permen-esdm-06-2007.pdf

Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdfwulanmunir1
 
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdfPower point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdfsafetysem2019
 
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdfaminuddindahana
 
Permen ESDM No. 11 tahun 2012
Permen ESDM No. 11 tahun 2012Permen ESDM No. 11 tahun 2012
Permen ESDM No. 11 tahun 2012Fikri Irsyad
 
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptxPengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptxDanielPutra36
 
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018Agaton Kenshanahan
 
Pp no 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi pada su...
Pp no 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi pada su...Pp no 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi pada su...
Pp no 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi pada su...walhiaceh
 
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdfSalinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdfAnangMontgomery
 
Makalah survei puslitbang tekmira
Makalah survei puslitbang tekmiraMakalah survei puslitbang tekmira
Makalah survei puslitbang tekmiraYoga Hepta Gumilar
 
Permen esdm noomor 34 tahun 2017
Permen esdm noomor 34 tahun 2017Permen esdm noomor 34 tahun 2017
Permen esdm noomor 34 tahun 2017Fahri Januar
 
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020Muhamad Wicaksono
 
Abstrak skripsi
Abstrak skripsiAbstrak skripsi
Abstrak skripsibankir212
 
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Syafril Ramadhon
 
Permen ESDM 20 no. 2013
Permen ESDM 20 no. 2013Permen ESDM 20 no. 2013
Permen ESDM 20 no. 2013Fikri Irsyad
 
Permen ESDM No 52 2018 ttg Perubahan Perizinan Migas.pdf
Permen ESDM No 52 2018 ttg Perubahan Perizinan Migas.pdfPermen ESDM No 52 2018 ttg Perubahan Perizinan Migas.pdf
Permen ESDM No 52 2018 ttg Perubahan Perizinan Migas.pdftamihakim
 

Similar to permen-esdm-06-2007.pdf (20)

Skkni 2016 038
Skkni 2016 038Skkni 2016 038
Skkni 2016 038
 
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
 
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
 
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdfPower point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
 
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
 
K3 PERTAMBANGAN 2.pdf
K3 PERTAMBANGAN 2.pdfK3 PERTAMBANGAN 2.pdf
K3 PERTAMBANGAN 2.pdf
 
Permen ESDM No. 11 tahun 2012
Permen ESDM No. 11 tahun 2012Permen ESDM No. 11 tahun 2012
Permen ESDM No. 11 tahun 2012
 
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptxPengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
 
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
 
Pp no 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi pada su...
Pp no 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi pada su...Pp no 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi pada su...
Pp no 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi pada su...
 
1. paparan ditjen minerba
1. paparan ditjen minerba1. paparan ditjen minerba
1. paparan ditjen minerba
 
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdfSalinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
 
Makalah survei puslitbang tekmira
Makalah survei puslitbang tekmiraMakalah survei puslitbang tekmira
Makalah survei puslitbang tekmira
 
Laporan PKL di tekmira
Laporan PKL di tekmiraLaporan PKL di tekmira
Laporan PKL di tekmira
 
Permen esdm noomor 34 tahun 2017
Permen esdm noomor 34 tahun 2017Permen esdm noomor 34 tahun 2017
Permen esdm noomor 34 tahun 2017
 
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
 
Abstrak skripsi
Abstrak skripsiAbstrak skripsi
Abstrak skripsi
 
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
 
Permen ESDM 20 no. 2013
Permen ESDM 20 no. 2013Permen ESDM 20 no. 2013
Permen ESDM 20 no. 2013
 
Permen ESDM No 52 2018 ttg Perubahan Perizinan Migas.pdf
Permen ESDM No 52 2018 ttg Perubahan Perizinan Migas.pdfPermen ESDM No 52 2018 ttg Perubahan Perizinan Migas.pdf
Permen ESDM No 52 2018 ttg Perubahan Perizinan Migas.pdf
 

Recently uploaded

MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptxMODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptxbubblegaming431
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxHermawati Dwi Susari
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfRahayanaDjaila2
 
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docxRPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docxnurlathifah80
 
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptxPresentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptxDWIHANDOYOPUTRO2
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfSriHandayaniLubisSpd
 
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasarJaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasarTohirIkhlas
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfbasoekyfaqod2
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsihninikwidarsih44
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxMasHari12
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdfindahningsih541
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2ZARINA KHAMIS
 
GEOPOLITIK INDONESIA (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
GEOPOLITIK INDONESIA (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)GEOPOLITIK INDONESIA (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
GEOPOLITIK INDONESIA (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)KhoirinShalihati
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxSriHandayaniLubisSpd
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfindrawatiahmad62
 
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...Kanaidi ken
 
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docxOK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docxSusBiantoro1
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfSriHandayaniLubisSpd
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptxMODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
 
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docxRPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
 
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptxPresentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
 
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasarJaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
 
GEOPOLITIK INDONESIA (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
GEOPOLITIK INDONESIA (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)GEOPOLITIK INDONESIA (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
GEOPOLITIK INDONESIA (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
 
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docxOK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 

permen-esdm-06-2007.pdf

  • 1. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBblK INDONESIA PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOLAOR : 006 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMANTEKNIS PENERAPANKOMPETENSI PROFESI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu ditunjang dengan tenaga yang profesionaldi bidang peltambangan mineraldar~ batubara; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tantang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.W40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan, perlu standardisasi kompetensi profesi dalam pengelolaansumber daya manusia di bidang pertambangan mineral dan batubara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagain~ana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lemharan Negara Republik lndonesia Nomor 2831); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4279); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang tcetentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4154);
  • 2. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan NasionalSertifikasi Profesi(Lenibaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 6. Keputusan Presiden Nomor 187iM Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 201P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005; 7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/20.1IM.PE/l 993 tanggal 19 Juli 1993 tentang Pelaksana lnspeksiTambang Bidang PertambanganUmum; 8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.W26/M.PE/1995 tanggal 21 Mei 1995 tentang Keselamatan dan KesehatanKerja Pertambangan Umum; 9. Keputusan Menteri Pertambangandan Energi Nomor 1211 Tahun 1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan PertambanganUmum; 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral Nornor 1086.W40/MEM/20Q3 tanggal 15 September 2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan; 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenEnergidan Sumber daya Mineral; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKIdIS PENERAPAN KOMPETENSI PROFESI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. kompetensidasar; b. kampetensiteknis; c. kompetensimanajerial; d. prosedur pengujian(assessment) kompetensi; dan e. profiJjabatan. (1) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Dasar Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
  • 3. a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); b. komunikasi; c. motivasi berprestasi; dan d. perencarlaan dan pengelolaan pekerjaan. (2) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Dasar Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Teknis Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h ~ ~ r u f b terdiri dari: a. kompetensi teknis geologileksplorasi yang meliputi: 1. pengkajian geologi (geological assessment); 2. pemetaan geologi; 3. pemboran geologi; 4. percontoan geologi dan kualitas bahan galian; 5. manajemen database geologi; 6. korelasi danlatau interpretasi geologi; 7. pernodelan geoiogi dan perhitungan sumber daya danlatau cadangan bahan galian; 8. geoteknologi tambang; 9. pengendalian dan penjaminan kualitas bahan galian (grade control and quality assurance) serta rekonsiliasi tambang; dan 10. aplikasi aspek-aspek K3 dan Lingkungan Pertambangan dalam eksplorasi. b. kompetensi teknis perencanaan tambang yang meliputi: 1. studi kelayakan tambang; 2. perencanaan tambang jangka parijang; 3. perencanaan tambang jangka pendek; 4. perencanaan pemboran dan peledakan; 5. perencanaan sarana pendukung penarrrbangan; 6. perencanaan reklamasi tambang; 7. evaluasi dan pengembangan tambang; 8. geologi dan geoteknologi tambang dalam perencanaan tambang; dan 9. prinsip K3 dan Lingkungan Pertambangan dalam perencanaan tambang. c. kompeiensi teknis penambangan yang meliputi: 1. pelaksanaan rencana tambang; 2. penyelolaan pemboran dan peledakan;
  • 4. 3. pengelolaan operasi penambangan; 4. kepatuhan terhadap pengendalian kualitaslkadar bahan galian; 5. pengelolaan sarana pendukung penambangan; 6. pengelolaan stockpiletambang; 7. pelaksanaan reklamasi tambang; 8. geoteknologi tambang dalan~ operasi tambang; dan 9. prinsip K3 dan Lingkungan Pertambangan dalam operasitambang. d. kompetensi teknis manajemen proyek. e. kompetensi teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan LingkunganPertambangan yang meliputi: 1. manajemen keselamatan kerja tambang; 2. manajemen kesehatankerja tambang; 3. manajemen lingkungan tambang; 4. audit K3 dan LingkunganPertambangan; dan 5. tanygap darurat K3 dan Lingkungan Pertambangan. f. kompetensiteknis pemberdayaan masyarakat. g. kompetensi teknis manajemen logistik. h. kompetensiteknis sumber daya manusia yang meliputi: 1. pengembanganorganisasi; 2. manajemensumber daya manusia; 3. pengembangansumber daya manusia; dan 4. hubi~ngan industrial. i. kompetensi teknis finansial pertambanganyang meliputi: 1. akuntansi tambang; 2. perencanaan keuangantambang; 3. manajemen kas; dan 4. audit keuangan internal tambang. j. kompetensi teknis pemasarantambang. k. kompetensi teknis sistem database. I. kompetensi teknis perencanaan strategik. m. kompetansi teknis pengolahanyang meliputi: 1. perencanaan produksi dan pengembangan; 2. pengendalian kualitas dan kuantitas pengolahan bahan galian; 3. pengecilanukuran; 4. pengelompokan ukuran (sizing); 5. pengawairan (dewatering);
  • 5. 6. penanganan bahan dan penyirnpanan (material handlingand storage); 7. konsentrasigraviti; 8. konsentrasinon graviti 9. hidrometalurgi; 10. pirometalurgi(pyrometallurgy); 11. pyro-refining; 12. elektrometalurgi; dan 13. penanganan bahan sisa proses. n. kompetensi teknis pemeliharaan peralatanyang meliputi: 1. perencanaan maintenanceperalatan; 2. maintenance kontrak; 3. mechanicalmaintenance; 4. automotive electricalmaintenance; 5. electricalmaintenance; 6. instrumentationand controlmaintenance; 7. pekerjaan pengelasan; dan 8. tyre maintenance. (2) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Teknis Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran II dan merupakan bayian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (1) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Manajerial Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: a. etika bisnis dan komitmenterhadap organisasi; b. anggaran; c. kepekaanterhadap lingkungansosial dan budaya; d. wawasan bisnis; e. kepemimpinan; f. pengambilan keputusan; g. penulisandan penyarnpaianlaporan; dan h. kerja sama. (2) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Manajerial Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalarn Lampiran Ill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.
  • 6. Prosedur Pengujian (Assessment) Kompetensi untuk Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 huruf d tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pedoman Teknis Penerapan Profil Jabatan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini. Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini wajib menjadiacuan bagi: a. perusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam pengelolaansumber daya manusia profesional;dan b. Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai proses dasar penilaian sertifikasi. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkandi Jakarta /=-? 2 : - pada tanggal 26 Jul i 2007 > - ' L.!<* ->Lr;b.L,i I P - -*. )* $lENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, . , . l -