SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Dengan semakin pesat perkembangan
industri di indonesia…
Masalah pencemaran lingkungan akibat limbah
industri sangat mendesak untuk diwaspadai
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP NOMOR 33 TAHUN 2009
Tentang
TATA CARA PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DOSEN
Lailatul Qomariyah 2311100021
Ni’am Nisbatul F. 2311100036
Jeffry Ratama B. 2311100037
Firda Dwi Hartanti 2311100118
Lukman Hakim 2313106005
Prof. Dr. Ir.Tri Widjaja, M.Eng
PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Memberikan pedoman kepada
penanggungjawab usaha penanganan
pemulihan lahan terkontaminasi.
Peraturan Menteri LH
Sisa suatu usaha atau kegiatan yang karena sifat atau berbahaya
atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau
merusakkan lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup
lain.
Serangkaian kegiatan penanganan lahan yang terkena
limbah B3 yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pemantauan.
Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) :
Pemulihan lahan terkontaminasi :
Tingkat keberhasilan pemulihan adalah
target utama yang ingin dicapai. Kemudian
diterbitkan Surat Status Penyelesaian Lahan
Terkontaminasi (SSPLT) oleh Menteri Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagai pernyataan telah
selesainya penanganan pemulihan lahan
terkontaminasi limbah B3.
Tingkat keberhasilan pemulihan :
Perencanaan
1. Rencana pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3
2. Rencana pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3.
Pelaksanaan
1. survei lahan terkotaminasi limbah B3
2. penetapan lokasi titik sampling lahan terkotaminasi limbah B3
3. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3
Evaluasi
Lahan terkontaminasi dinyatakan bersih dari limbah B3, setelah
dilaksanakan evaluasi tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi
limbah B3.
Pemantauan
Penanggungjawab kegiatan pemulihan wajib melaporkan hasil pelaksanaan
pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 kepada Menteri dengan
tembusan gubernur dan bupati/walikota.
Tahap pemulihan lahan terkontaminasi
limbah B3 :
(Lampiran III)
(Lampiran II)
(Lampiran III)
(Lampiran III)
(Lampiran IV)
Penentuan tingkat keberhasilan pemulihan
lahan terkontaminasi limbah B3
Menteri melakukan evaluasi
terhadap hasil pelaksanaan
pemulihan
menerbitkan SSPLT
Deputi Pengelolaan Limbah B3
Melakukan pemantauan terhadap
lahan terkontaminasi >1 kali dalam
6 bulan dalam setahun.
Dilaporkan kepada Menteri
dengan tembusan gubernur
dan bupati/walikota.
(Lampiran V)
Pengawas pelaksanaan pemulihan lahan
terkontaminasi limbah B3 :
Menteri
Gubernur
Bupati / walikota
Apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada dua
wilayah provinsi dan / atau lintas batas negara
Apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada dua
atau lebih wilayah kabupaten/kota
Apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada
wilayah kabupaten/kota
LAMPIRAN I
Survei Lahan Terkontaminasi
Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun
I. UMUM
Tujuan utama melakukan survei adalah mendapatkan
informasi awal yang relevan dengan data yang telah
tersedia sebagai data sekunder.
Identifikasi:
Sumber kontaminan
Pola penjalaran
Hidrogeologi
Topografi
II. TAHAPAN SURVEI
A. INSPEKSI LAPANGAN AWAL
Tujuan utama tahap ini adalah melakukan konfirmasi terhadap
data sebelumnya.
1. Kondisi lokasi secara umum
2. Jenis tanah dan kemiringan tanah
3. Lokasi dan kondisi anak sungai, sumber air, dan peruntukan
tata guna lahan
4. Indikasi lokasi terkontaminasi atau potensinya
5. Tanda-tanda tanah yang terlihat
6. Lokasi tempat penyimpanan limbah dan daerah perpindahan
nya
7. Lokasi gedung, proses, dan aktivitas di tempat
II. TAHAPAN SURVEI
B. SURVEI LAPANGAN LENGKAP
Diperlukan sebagai konfirmasi terhadap temuan dari laporan
Inspeksi Lapangan Awal.
1. Pengumpulan data lapangan
2. Pengambilan contoh uji tanah  terkontaminasi & belum (titik
referensi)
3. Menganalisa konsentrasi kontaminan
4. Bila perlu, dilakukan pengambilan data media lingkungan (air
permukaan, air tanag, dan lain-lain)
II. TAHAPAN SURVEI
B. SURVEI LAPANGAN PENGESAHAN
Dilakukan setelah semua kegiatan remediasi (pemulihan) lahan
tercemar dinyatakan selesai. Tujuannya untuk memastikan
lahan tercemar sudah selesai dipulihkan dan tanah sudah tidak
terkontaminasi lagi  Analisa konsentrasi kontaminan
dibandingkan dengan konsentrasi di titik referensi
LAMPIRAN II
Penetapan Lokasi Titik
Sampling Lahan Terkontaminasi
Limbah B3
Penetapan Titik Pantau dan Titik Referensi
1. Gambar sederhana topografi lahan
2. Pembuatan titik-titik batas persebaran limbah B3 dilengkapi titik
koordinat, dengan atal GPS (Geographic Position System)
3. Penentuan titik referensi ke arah berlawanan dengan aliran air tanah
(ground water level)
4. Pertimbangan jenis tanah, tekstur tanah, porositas, permeabilitas,
dan geohidrologi
5. Penentuan titik upstream (hulu)  1 titik, dan downstream (hilir) 
2 titik
6. Pengambilan sampel tanah terkontaminasi  mengetahui sebaran
dan kedalaman kontaminan
7. Gambar sketsa lokasi lahan terkontaminasi  jenis tanah, porositas,
permeabilitas, tekstur tanah, topografi, dan geohidrologi.
LAMPIRAN III
Kegiatan Pemulihan Lahan
Terkontaminasi Limbah B3
Pelaksanaan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 wajib
dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dengan
menggunakan teknologi yang representatif, yang harus sesuai dengan
karakter kontaminan dan lokasi lahan terkontaminasi limbah B3
Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemulihan adalah sebagai
berikut :
1.Pemetaan lahan terkontaminasi
2. Isolasi area terkontaminasi
3. Pemberian papan pengumuman
4. Pengambilan contoh uji
5. Pengangkatan dan pengangkutan tanah terkontaminasi atau alternatif lain
6. Tahap pemulihan lahan terkontaminasi
7. Pemantauan lahan terkontaminasi
8. Pengurungan
Pemetaan Lahan Terkontaminasi
a. Pemetaan lahan terkontaminasi limbah B3 dengan cara melakukan pembuatan
gambar sketsa lokasi yang meliputi keberadaan lokasi permukiman, lahan
produktif/lahan pertanian, sumber air, sumber polutan dan informasi lainnya
yang berguna untuk pengendalian dampak lingkungan.
b. Penentuan batas lateral dan vertikal cekungan air bawah tanah
1.
Isolasi Area Terkontaminasi
Pelaksanaan isolasi lahan terkontaminasi limbah B3 dilakukan sesuai luasan lahan
yang terkontaminasi limbah B3, meliputi :
a. Pemasangan garis batas Garis batas dilakukan dengan pemasangan
pembatas sesuai besaran (luasan) lahan terkontaminasi isolasi dengan cara
menentukan titiktitik koordinatnya
b. Penetapan titik koordinat dilakukan dengan menggunakan alat ukur
Geographic Position System (GPS) yang sebelumnya ditandai minimal oleh
tampaknya 4 satelit dalam GPS tersebut.
2.
Pemberian Papan Pengumuman
Maksud pemasangan papan pengumuman untuk memberikan informasi
kepada pihak yang berkepentingan bahwa di lokasi (lahan) tersebut sedang
dilakukan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3. Tujuannya adalah agar
pihak yang berkepentingan tidak melintas dan atau memanfaatkan lahan yang
sedang dalam penanganan.
3.
Pengambilan contoh uji
Pengambilan contoh uji tanah, air tanah, limbah B3, fisika tanah,
pengukuran tinggi muka air tanah, topografi tanah dan penyelidikan geohidrologi
yang meliputi titik kontrol dan titik pengambilan contoh uji pada area
terkontaminasi. Pengambilan contoh uji diperlukan untuk perhitungan dan/atau
gambaran volume tanah terkontaminasi, penjalaran dan kedalaman kontaminan
pada lahan terkontaminasi.
4.
Pengangkatan dan pengangkutan tanah
terkontaminasi atau alternatif lain
Meliputi pelaksanaan kegiatan pengangkatan menggunakan seperangkat
peralatan (alat berat dan ringan) untuk mengangkat tanah terkontaminasi oleh limbah
B3 ke dalam wadah yang sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Pelaksanaan
pengangkatan tanah terkontaminasi:
a. Tempatkan pada wadah yang tidak bocor, berkarat atau rusak sehingga tidak
menyebabkan reaksi dengan sumber kontaminan yang terkandung didalam
tanah terkontaminasi.
b. Memberi simbol dan label pada wadah/kemasan untuk mewadahi tanah
terkontaminasi.
c. Mencegah terjadinya ceceran
d. Mengelola tanah terkontaminasi sesuai pengelolaan limbah B3
5.
Tahap Pemulihan Lahan Terkontaminasi
Pelaksanaan pemulihan tanah terkontaminasi meliputi pemulihan tanah
terkontaminasi dan pembersihan limbah B3 yang terkandung didalamnya, sehingga Lahan
tercemar dapat dibersihkan dan atau dipulihkan dari kontaminasi limbah B3. Tahapan
pelaksanaan:
a. Menetapkan luas area terkontaminasi;
b. Menetapkan letak sumur pantau dan titik referensi di sekitar lokasi lahan
tercemar;
c. Memetakan area untuk selanjutnya menghitung jumlah sampel baik luas dan
sebaran kontaminasi;
d. Mengambil sampel tanah dan dianalisa untuk menetapkan parameter-
parameter yang diperkirakan penyebab kontaminasi;
e. Mengelola jumlah volume tanah terkontaminasi, cara pengolahan dengan
proses biologi, proses fisika atau proses kimia;
f. Mengisolasi area terkontaminasi dengan penandaan dan garis pengaman;
g. Kajian dari kegiatan pemulihan dan pemantauan didalam pelaksanaannya.
6.
Pemantauan lahan terkontaminasi
Pemantauan kualitas tanah, air tanah wajib dilakukan setelah 6 (enam)
bulan, minimal 2 (dua) kali setelah hasil data laboratorium pada lahan
terkontaminasi mencapai target tingkat keberhasilan.
a.Periode pengambilan contoh uji 3 Periode pengambilan contoh uji dilakukan
setiap 6 bulan sekali sesuai dengan jumlah contoh uji dan parameter yang diambil
pada permulaan pengambilan contoh uji.
b. Pemenuhan persyaratan target tingkat keberhasilan/Baku Mutu yang telah
disepakati di permulaan pengambilan contoh uji.
7.
Pengurugan
Pengurungan (backfill) pada lahan terkontaminasi dapat dilakukan untuk selanjutnya
dilakukan revegetasi jika telah tercapai keberhasilan target sesuai pada angka VI.
Pengurugan dapat dilakukan dengan menggunakan tanah olahan hasil dari proses
pengolahan dengan persyaratan tanah tersebut telah memenuhi persyaratan atau
konsentrasi zat kontaminan telah menurun.
Maksud dan tujuan pengurugan adalah agar lahan terkontaminasi limbah B3 setelah
bersih dapat digantikan oleh tanah baru lapisan muka tanah sehingga berfungsi sesuai
asalnya. Tahapan pelaksanaan:
a.Pemilihan tanah yang sesuai dengan kondisi sebelum lahan terkontaminasi melalui uji
kualitas tanah
b.Menghitung volume tanah yang akan digunakan untuk tanah urug;
c.Melakukan pengurugan sesuai kondisi fisiografi tanah sekitar;
d.Mengolah tanah sehingga siap tanam untuk tahap revegetasi.
8.
LAMPIRAN IV
Tata Cara Penentuan Tingkat
Keberhasilan Pemulihan Lahan
Terkontaminasi B3
Standar yang digunakan sebagai acuan tingkat
keberhasilan dalam penanganan lahan tercemar:
1. Titik Referensi
Membandingkan tanah sekitar yang belum tercemar
untuk dijadikan acuan akhir.
Kriteria unsur yang perlu dianalisa dari titik referensi
sesuai dengan limbah B3 yang memiliki jenis unsur
atau senyawa utamanya.
Standar yang digunakan sebagai acuan tingkat
keberhasilan dalam penanganan lahan tercemar:
2. Pendekatan Standar Penggunaan Lahan
Digunakan apabila kandungan unsur atau senyawa
utama limbah B3 pada titik acuan ataupun titik
referensi tidak tercapai, karena pengangkutan limbah
B3 di lahan tercemar pada suatu lokasi dapat
mengganggu fungsi air tanah, maka dapat digunakan
standar penggunaan lahan dari negara lain yang
mendekati kondisi tanah di Indonesia.
Standar yang digunakan sebagai acuan tingkat
keberhasilan dalam penanganan lahan tercemar:
3. Tingkat Kajian Dasar Resiko (Risk Based Screening Level)
Ditetapkan berdasarkan perhitungan ilmiah,
berdasarkan resiko, dan perlindungan untuk
komunitas terhadap paparan yang signifikan.
Tahapan penerapan RBSL adalah identifikasi sumber
atau bahaya racun, pengkajian kandungan racun,
pengkajian penjalaran, identifikasi karakteristik resiko
dengan RBSL.
LAMPIRAN V
Materi Muatan SSPLT (Surat
Status Penyelesaian Lahan
Terkontaminasi)
Muatan SSPLT Limbah B3
• Status penanganan lahan terkontaminasi telah
selesai
• Lampiran:
a. Kronologis permasalahan
b. Metodologi penanganan lahan
terkontaminasi
c. Peta wilayah administrasi dan peta lokasi
lahan terkontaminasi
d. Tahapan kegiatan, luas, volume, foto kegiatan
Lanjutan...
• Hasil akhir (data-data hasil lab.)
– Pemantauan pasca penanganan lahan terkontaminasi:
• Parameter
• Frekuensi dan durasi
• Lokasi pemantauan
• Pelaksana
• Metodologi pemantauan pasca penanganan
– Pelaporan
– Pengawasan
Study kasus
Lahan Terkontaminasi Timbal (Pb)
Lahan Terkontaminasi Timbal (Pb) di Desa Cinangka, Kecamatan
Ciampea,Kabupaten Bogor
Sumber: menlh.go.id
Dampak Timbal bagi kesehatan
• PenurunanIQ terutama bagi anak –anak dan balita
• Merusak produksi haemoglobin darah,
• Menyebabkan ketidaksuburan bagi wanita/ pria,
• Keguguran, dan bayi meninggal dalam kandungan.
Penanganan yang dilakukan
• Menghentikan sumber pencemar
• Menghentikan kegiatan peleburanTimbal dari aki
bekas yang dilakukan secara illegal
• Industri produsen aki harus memantau peredaran
aki sampai habis pakai di masyarakat
Pemulihan Lahan terkontaminasi
Limbah Tambang Batu Bara
Asam-asam Kal-Sel
Studi kasus ini dilakukan di beberapa konsesi perusahaan
tambang, seperti milik Arutmin, anak usaha Bumi Resources,
di Distrik Asam-asam. Kondisi di sini terburuk dari semua
konsesi yang dikunjungi Greenpeace. Satu sampel
mengandung kadar pH 2,32, mangan tinggi 10 kali ambang
legal. Ambang batas air limbah batubara sesuai aturan
Kementerian Lingkungan Hidup No 113, 2003, pH maksimum
antara enam sampai sembilan, besi tujuh mm atau mg dan
mangan empat mg.
Studi Kasus 2
Limbah Tambang Batu Bara Asam-asam Kal-Sel
Studi Kasus 2
Limbah Tambang Batu Bara Asam-asam Kal-Sel
“Saat uji juga temukan kandungan zat itu di atas ambang batas.
Ditemukan juga logam berat lain, misal, nikel, arsenik, mercuri.
Seluruh logam berat ini sangat berbahaya. Apalagi terakumulasi
dalam jangka dan waktu lama. Bahaya bagi biota air, kala terserap
bisa jadi racun. Konsentrasi rendah aja beracun apalagi terakumulasi
dalam waktu lama,” kata Hindun Mulaika, juru Kampanye Iklim dan
Energi Greenpeace Indonesia, hari itu di Jakarta.
Studi Kasus 2
Limbah Tambang Batu Bara Asam-asam Kal-Sel
Endapan kotor dan terkontaminasi juga mengalir ke lingkungan. Tim
mengidentifikasi jelas jejak-jejak luapan air di kolam pengendapan.
Air melimpah. Bahkan, di kolam lain, tampak air baru melimpah
keluar dan merembes ke anak sungai. Parahnya lagi, kolam-kolam
kotor itu berada di dekat jalan umum yang sehari-hari dilalui
masyarakat. “Rembesan ini berpotensi mencemari air yang bisa
berdampak pada penduduk Desa Salaman.”
Studi Kasus 2
Limbah Tambang Batu Bara Asam-asam Kal-Sel
• Pada 2011, lebih 30% batubara Indonesia hasil 14 perusahaan di
Kalsel, yakni 118 Mt dari total produksi nasional 353 Mt. Pada
2008, ada 26 izin tambang pusat dan 430 izin pemerintah daerah.
• Dengan riset ini, Greenpeace mengindikasikan, 3.000-an km atau
45% dari total sungai di Kalsel, mengalir melewati kawasan
tambang batubara dan berpotensi tercemar dari tambang-
tambang itu.
• Arif Fiyanto, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia
Tenggara memaparkan, di Kalsel, mereka mendatangi sekitar 300-
an lubang-lubang tambang dan kolam limbah yang menghasilkan
air asam.
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...Muhamad Imam Khairy
 
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)Joy Irman
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
 
Operasi dan pemeliharaan
Operasi dan pemeliharaanOperasi dan pemeliharaan
Operasi dan pemeliharaanIsti Ana
 
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara Fisik
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara FisikPerencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara Fisik
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara FisikJoy Irman
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahJoy Irman
 
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Instansi
 
Sistem Pengolahan Air Limbah secara Biologis
Sistem Pengolahan Air Limbah secara BiologisSistem Pengolahan Air Limbah secara Biologis
Sistem Pengolahan Air Limbah secara BiologisJoy Irman
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan PertekEra Wibowo
 
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahDasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahinfosanitasi
 
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)Joy Irman
 
Sistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanSistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanJoy Irman
 
5. unit koagulasi flokulasi
5. unit koagulasi flokulasi5. unit koagulasi flokulasi
5. unit koagulasi flokulasiKurnia Zuliana
 
Buku panduan praktis pelaksanaan audit lingkungan
Buku panduan praktis pelaksanaan audit lingkunganBuku panduan praktis pelaksanaan audit lingkungan
Buku panduan praktis pelaksanaan audit lingkunganLianasari Zakaria
 
SNI 19-7119.9-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 9: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.9-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 9: Penentuan Lokasi Pengambi...SNI 19-7119.9-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 9: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.9-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 9: Penentuan Lokasi Pengambi...Muhamad Imam Khairy
 
proses pengelolaan air limbah secara kimia
proses pengelolaan air limbah secara kimiaproses pengelolaan air limbah secara kimia
proses pengelolaan air limbah secara kimiamun farid
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 
Bangunan Pengolah Air Limbah secara Aerobik
Bangunan Pengolah Air Limbah secara AerobikBangunan Pengolah Air Limbah secara Aerobik
Bangunan Pengolah Air Limbah secara AerobikJoy Irman
 

What's hot (20)

SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
 
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
 
Operasi dan pemeliharaan
Operasi dan pemeliharaanOperasi dan pemeliharaan
Operasi dan pemeliharaan
 
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara Fisik
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara FisikPerencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara Fisik
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara Fisik
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
 
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
 
Sistem Pengolahan Air Limbah secara Biologis
Sistem Pengolahan Air Limbah secara BiologisSistem Pengolahan Air Limbah secara Biologis
Sistem Pengolahan Air Limbah secara Biologis
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan Pertek
 
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahDasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
 
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
 
Sistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanSistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahan
 
5. unit koagulasi flokulasi
5. unit koagulasi flokulasi5. unit koagulasi flokulasi
5. unit koagulasi flokulasi
 
Buku panduan praktis pelaksanaan audit lingkungan
Buku panduan praktis pelaksanaan audit lingkunganBuku panduan praktis pelaksanaan audit lingkungan
Buku panduan praktis pelaksanaan audit lingkungan
 
SNI 19-7119.9-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 9: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.9-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 9: Penentuan Lokasi Pengambi...SNI 19-7119.9-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 9: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.9-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 9: Penentuan Lokasi Pengambi...
 
proses pengelolaan air limbah secara kimia
proses pengelolaan air limbah secara kimiaproses pengelolaan air limbah secara kimia
proses pengelolaan air limbah secara kimia
 
Baku Mutu - AMDAL
Baku Mutu - AMDALBaku Mutu - AMDAL
Baku Mutu - AMDAL
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Bangunan Pengolah Air Limbah secara Aerobik
Bangunan Pengolah Air Limbah secara AerobikBangunan Pengolah Air Limbah secara Aerobik
Bangunan Pengolah Air Limbah secara Aerobik
 

Viewers also liked

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung...
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung...Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung...
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung...infosanitasi
 
Aspek Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran - Setyo S. Moersidik
Aspek Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran - Setyo S. MoersidikAspek Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran - Setyo S. Moersidik
Aspek Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran - Setyo S. MoersidikSatria
 
Pengelolaan limbah pdil
Pengelolaan limbah pdilPengelolaan limbah pdil
Pengelolaan limbah pdilEko Supriyadi
 
Tanah dan Pencemaran
Tanah dan PencemaranTanah dan Pencemaran
Tanah dan Pencemaranannisaroshi
 
Dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan
Dampak pencemaran tanah terhadap lingkunganDampak pencemaran tanah terhadap lingkungan
Dampak pencemaran tanah terhadap lingkunganFawwaz Amirullah Shidiq
 
karakteristik, komposisi dan kuantitas tinja
karakteristik, komposisi dan kuantitas tinjakarakteristik, komposisi dan kuantitas tinja
karakteristik, komposisi dan kuantitas tinjaKholisotul Hikmah
 
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang JalanPeraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang JalanPenataan Ruang
 
Pengawasan K3 Konstruksi
Pengawasan K3 KonstruksiPengawasan K3 Konstruksi
Pengawasan K3 KonstruksiFarizK
 

Viewers also liked (10)

Permen lh no 3 tahun 2014
Permen lh no 3 tahun 2014Permen lh no 3 tahun 2014
Permen lh no 3 tahun 2014
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung...
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung...Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung...
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung...
 
Aspek Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran - Setyo S. Moersidik
Aspek Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran - Setyo S. MoersidikAspek Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran - Setyo S. Moersidik
Aspek Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran - Setyo S. Moersidik
 
Pengelolaan limbah pdil
Pengelolaan limbah pdilPengelolaan limbah pdil
Pengelolaan limbah pdil
 
Tanah dan Pencemaran
Tanah dan PencemaranTanah dan Pencemaran
Tanah dan Pencemaran
 
Dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan
Dampak pencemaran tanah terhadap lingkunganDampak pencemaran tanah terhadap lingkungan
Dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan
 
Kesehatan lingkungan
Kesehatan lingkungan Kesehatan lingkungan
Kesehatan lingkungan
 
karakteristik, komposisi dan kuantitas tinja
karakteristik, komposisi dan kuantitas tinjakarakteristik, komposisi dan kuantitas tinja
karakteristik, komposisi dan kuantitas tinja
 
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang JalanPeraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
 
Pengawasan K3 Konstruksi
Pengawasan K3 KonstruksiPengawasan K3 Konstruksi
Pengawasan K3 Konstruksi
 

Similar to PEMULIHAN

Pemrosesan akhir sampah
Pemrosesan akhir sampahPemrosesan akhir sampah
Pemrosesan akhir sampahinfosanitasi
 
Kajian Kerusakan Lingkungan pada Tambang Intan Berbasis Pertambangan Rakyat d...
Kajian Kerusakan Lingkungan pada Tambang Intan Berbasis Pertambangan Rakyat d...Kajian Kerusakan Lingkungan pada Tambang Intan Berbasis Pertambangan Rakyat d...
Kajian Kerusakan Lingkungan pada Tambang Intan Berbasis Pertambangan Rakyat d...Alorka 114114
 
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...HendriHeriyanto
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Penerapan indraaja
Penerapan indraajaPenerapan indraaja
Penerapan indraajaKoko Harnoko
 
Penyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana PastambangPenyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana PastambangYusufRiyandi
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...infosanitasi
 
2953 9144-4-pb
2953 9144-4-pb2953 9144-4-pb
2953 9144-4-pbAmdMdkr
 
2 presentasi pemulihan lahan borobudur 01 juni 2011 ya
2 presentasi pemulihan lahan borobudur 01 juni 2011 ya2 presentasi pemulihan lahan borobudur 01 juni 2011 ya
2 presentasi pemulihan lahan borobudur 01 juni 2011 yaFiddy Prasetiya
 
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...helmut simamora
 
Penataan lahan
Penataan lahan Penataan lahan
Penataan lahan Noveriady
 
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptxPaparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptxlifa16
 
M 6b - Kriteria Perancangan Jalan.pdf
M 6b - Kriteria Perancangan Jalan.pdfM 6b - Kriteria Perancangan Jalan.pdf
M 6b - Kriteria Perancangan Jalan.pdfUmiThan
 
LIMBAH PADAT
LIMBAH PADATLIMBAH PADAT
LIMBAH PADATMawar 99
 
Analisis dampak lingkungan (Amdal)
Analisis dampak lingkungan (Amdal)Analisis dampak lingkungan (Amdal)
Analisis dampak lingkungan (Amdal)noussevarenna
 
LAND_APLICATION.pdf
LAND_APLICATION.pdfLAND_APLICATION.pdf
LAND_APLICATION.pdfAliRamdani5
 

Similar to PEMULIHAN (20)

BIOVENTING
BIOVENTINGBIOVENTING
BIOVENTING
 
Pemrosesan akhir sampah
Pemrosesan akhir sampahPemrosesan akhir sampah
Pemrosesan akhir sampah
 
Kajian Kerusakan Lingkungan pada Tambang Intan Berbasis Pertambangan Rakyat d...
Kajian Kerusakan Lingkungan pada Tambang Intan Berbasis Pertambangan Rakyat d...Kajian Kerusakan Lingkungan pada Tambang Intan Berbasis Pertambangan Rakyat d...
Kajian Kerusakan Lingkungan pada Tambang Intan Berbasis Pertambangan Rakyat d...
 
Rencana Reklamasi
Rencana ReklamasiRencana Reklamasi
Rencana Reklamasi
 
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
Reklamasi
ReklamasiReklamasi
Reklamasi
 
Penerapan indraaja
Penerapan indraajaPenerapan indraaja
Penerapan indraaja
 
Penyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana PastambangPenyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana Pastambang
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
 
2953 9144-4-pb
2953 9144-4-pb2953 9144-4-pb
2953 9144-4-pb
 
2 presentasi pemulihan lahan borobudur 01 juni 2011 ya
2 presentasi pemulihan lahan borobudur 01 juni 2011 ya2 presentasi pemulihan lahan borobudur 01 juni 2011 ya
2 presentasi pemulihan lahan borobudur 01 juni 2011 ya
 
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
 
Penataan lahan
Penataan lahan Penataan lahan
Penataan lahan
 
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptxPaparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
 
M 6b - Kriteria Perancangan Jalan.pdf
M 6b - Kriteria Perancangan Jalan.pdfM 6b - Kriteria Perancangan Jalan.pdf
M 6b - Kriteria Perancangan Jalan.pdf
 
LIMBAH PADAT
LIMBAH PADATLIMBAH PADAT
LIMBAH PADAT
 
penyusunan
penyusunanpenyusunan
penyusunan
 
Analisis dampak lingkungan (Amdal)
Analisis dampak lingkungan (Amdal)Analisis dampak lingkungan (Amdal)
Analisis dampak lingkungan (Amdal)
 
LAND_APLICATION.pdf
LAND_APLICATION.pdfLAND_APLICATION.pdf
LAND_APLICATION.pdf
 

PEMULIHAN

  • 1. Dengan semakin pesat perkembangan industri di indonesia…
  • 2. Masalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri sangat mendesak untuk diwaspadai
  • 3. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 33 TAHUN 2009 Tentang TATA CARA PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DOSEN Lailatul Qomariyah 2311100021 Ni’am Nisbatul F. 2311100036 Jeffry Ratama B. 2311100037 Firda Dwi Hartanti 2311100118 Lukman Hakim 2313106005 Prof. Dr. Ir.Tri Widjaja, M.Eng PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
  • 4. Memberikan pedoman kepada penanggungjawab usaha penanganan pemulihan lahan terkontaminasi. Peraturan Menteri LH
  • 5. Sisa suatu usaha atau kegiatan yang karena sifat atau berbahaya atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Serangkaian kegiatan penanganan lahan yang terkena limbah B3 yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) : Pemulihan lahan terkontaminasi :
  • 6. Tingkat keberhasilan pemulihan adalah target utama yang ingin dicapai. Kemudian diterbitkan Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT) oleh Menteri Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pernyataan telah selesainya penanganan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Tingkat keberhasilan pemulihan :
  • 7. Perencanaan 1. Rencana pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 2. Rencana pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3. Pelaksanaan 1. survei lahan terkotaminasi limbah B3 2. penetapan lokasi titik sampling lahan terkotaminasi limbah B3 3. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 Evaluasi Lahan terkontaminasi dinyatakan bersih dari limbah B3, setelah dilaksanakan evaluasi tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Pemantauan Penanggungjawab kegiatan pemulihan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 kepada Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota. Tahap pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 : (Lampiran III) (Lampiran II) (Lampiran III) (Lampiran III) (Lampiran IV)
  • 8. Penentuan tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 Menteri melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pemulihan menerbitkan SSPLT Deputi Pengelolaan Limbah B3 Melakukan pemantauan terhadap lahan terkontaminasi >1 kali dalam 6 bulan dalam setahun. Dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota. (Lampiran V)
  • 9. Pengawas pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 : Menteri Gubernur Bupati / walikota Apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada dua wilayah provinsi dan / atau lintas batas negara Apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada dua atau lebih wilayah kabupaten/kota Apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada wilayah kabupaten/kota
  • 10. LAMPIRAN I Survei Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
  • 11. I. UMUM Tujuan utama melakukan survei adalah mendapatkan informasi awal yang relevan dengan data yang telah tersedia sebagai data sekunder. Identifikasi: Sumber kontaminan Pola penjalaran Hidrogeologi Topografi
  • 12. II. TAHAPAN SURVEI A. INSPEKSI LAPANGAN AWAL Tujuan utama tahap ini adalah melakukan konfirmasi terhadap data sebelumnya. 1. Kondisi lokasi secara umum 2. Jenis tanah dan kemiringan tanah 3. Lokasi dan kondisi anak sungai, sumber air, dan peruntukan tata guna lahan 4. Indikasi lokasi terkontaminasi atau potensinya 5. Tanda-tanda tanah yang terlihat 6. Lokasi tempat penyimpanan limbah dan daerah perpindahan nya 7. Lokasi gedung, proses, dan aktivitas di tempat
  • 13. II. TAHAPAN SURVEI B. SURVEI LAPANGAN LENGKAP Diperlukan sebagai konfirmasi terhadap temuan dari laporan Inspeksi Lapangan Awal. 1. Pengumpulan data lapangan 2. Pengambilan contoh uji tanah  terkontaminasi & belum (titik referensi) 3. Menganalisa konsentrasi kontaminan 4. Bila perlu, dilakukan pengambilan data media lingkungan (air permukaan, air tanag, dan lain-lain)
  • 14. II. TAHAPAN SURVEI B. SURVEI LAPANGAN PENGESAHAN Dilakukan setelah semua kegiatan remediasi (pemulihan) lahan tercemar dinyatakan selesai. Tujuannya untuk memastikan lahan tercemar sudah selesai dipulihkan dan tanah sudah tidak terkontaminasi lagi  Analisa konsentrasi kontaminan dibandingkan dengan konsentrasi di titik referensi
  • 15. LAMPIRAN II Penetapan Lokasi Titik Sampling Lahan Terkontaminasi Limbah B3
  • 16. Penetapan Titik Pantau dan Titik Referensi 1. Gambar sederhana topografi lahan 2. Pembuatan titik-titik batas persebaran limbah B3 dilengkapi titik koordinat, dengan atal GPS (Geographic Position System) 3. Penentuan titik referensi ke arah berlawanan dengan aliran air tanah (ground water level) 4. Pertimbangan jenis tanah, tekstur tanah, porositas, permeabilitas, dan geohidrologi 5. Penentuan titik upstream (hulu)  1 titik, dan downstream (hilir)  2 titik 6. Pengambilan sampel tanah terkontaminasi  mengetahui sebaran dan kedalaman kontaminan 7. Gambar sketsa lokasi lahan terkontaminasi  jenis tanah, porositas, permeabilitas, tekstur tanah, topografi, dan geohidrologi.
  • 17. LAMPIRAN III Kegiatan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
  • 18. Pelaksanaan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dengan menggunakan teknologi yang representatif, yang harus sesuai dengan karakter kontaminan dan lokasi lahan terkontaminasi limbah B3 Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemulihan adalah sebagai berikut : 1.Pemetaan lahan terkontaminasi 2. Isolasi area terkontaminasi 3. Pemberian papan pengumuman 4. Pengambilan contoh uji 5. Pengangkatan dan pengangkutan tanah terkontaminasi atau alternatif lain 6. Tahap pemulihan lahan terkontaminasi 7. Pemantauan lahan terkontaminasi 8. Pengurungan
  • 19. Pemetaan Lahan Terkontaminasi a. Pemetaan lahan terkontaminasi limbah B3 dengan cara melakukan pembuatan gambar sketsa lokasi yang meliputi keberadaan lokasi permukiman, lahan produktif/lahan pertanian, sumber air, sumber polutan dan informasi lainnya yang berguna untuk pengendalian dampak lingkungan. b. Penentuan batas lateral dan vertikal cekungan air bawah tanah 1.
  • 20. Isolasi Area Terkontaminasi Pelaksanaan isolasi lahan terkontaminasi limbah B3 dilakukan sesuai luasan lahan yang terkontaminasi limbah B3, meliputi : a. Pemasangan garis batas Garis batas dilakukan dengan pemasangan pembatas sesuai besaran (luasan) lahan terkontaminasi isolasi dengan cara menentukan titiktitik koordinatnya b. Penetapan titik koordinat dilakukan dengan menggunakan alat ukur Geographic Position System (GPS) yang sebelumnya ditandai minimal oleh tampaknya 4 satelit dalam GPS tersebut. 2.
  • 21. Pemberian Papan Pengumuman Maksud pemasangan papan pengumuman untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan bahwa di lokasi (lahan) tersebut sedang dilakukan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3. Tujuannya adalah agar pihak yang berkepentingan tidak melintas dan atau memanfaatkan lahan yang sedang dalam penanganan. 3.
  • 22. Pengambilan contoh uji Pengambilan contoh uji tanah, air tanah, limbah B3, fisika tanah, pengukuran tinggi muka air tanah, topografi tanah dan penyelidikan geohidrologi yang meliputi titik kontrol dan titik pengambilan contoh uji pada area terkontaminasi. Pengambilan contoh uji diperlukan untuk perhitungan dan/atau gambaran volume tanah terkontaminasi, penjalaran dan kedalaman kontaminan pada lahan terkontaminasi. 4.
  • 23. Pengangkatan dan pengangkutan tanah terkontaminasi atau alternatif lain Meliputi pelaksanaan kegiatan pengangkatan menggunakan seperangkat peralatan (alat berat dan ringan) untuk mengangkat tanah terkontaminasi oleh limbah B3 ke dalam wadah yang sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Pelaksanaan pengangkatan tanah terkontaminasi: a. Tempatkan pada wadah yang tidak bocor, berkarat atau rusak sehingga tidak menyebabkan reaksi dengan sumber kontaminan yang terkandung didalam tanah terkontaminasi. b. Memberi simbol dan label pada wadah/kemasan untuk mewadahi tanah terkontaminasi. c. Mencegah terjadinya ceceran d. Mengelola tanah terkontaminasi sesuai pengelolaan limbah B3 5.
  • 24. Tahap Pemulihan Lahan Terkontaminasi Pelaksanaan pemulihan tanah terkontaminasi meliputi pemulihan tanah terkontaminasi dan pembersihan limbah B3 yang terkandung didalamnya, sehingga Lahan tercemar dapat dibersihkan dan atau dipulihkan dari kontaminasi limbah B3. Tahapan pelaksanaan: a. Menetapkan luas area terkontaminasi; b. Menetapkan letak sumur pantau dan titik referensi di sekitar lokasi lahan tercemar; c. Memetakan area untuk selanjutnya menghitung jumlah sampel baik luas dan sebaran kontaminasi; d. Mengambil sampel tanah dan dianalisa untuk menetapkan parameter- parameter yang diperkirakan penyebab kontaminasi; e. Mengelola jumlah volume tanah terkontaminasi, cara pengolahan dengan proses biologi, proses fisika atau proses kimia; f. Mengisolasi area terkontaminasi dengan penandaan dan garis pengaman; g. Kajian dari kegiatan pemulihan dan pemantauan didalam pelaksanaannya. 6.
  • 25. Pemantauan lahan terkontaminasi Pemantauan kualitas tanah, air tanah wajib dilakukan setelah 6 (enam) bulan, minimal 2 (dua) kali setelah hasil data laboratorium pada lahan terkontaminasi mencapai target tingkat keberhasilan. a.Periode pengambilan contoh uji 3 Periode pengambilan contoh uji dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan jumlah contoh uji dan parameter yang diambil pada permulaan pengambilan contoh uji. b. Pemenuhan persyaratan target tingkat keberhasilan/Baku Mutu yang telah disepakati di permulaan pengambilan contoh uji. 7.
  • 26. Pengurugan Pengurungan (backfill) pada lahan terkontaminasi dapat dilakukan untuk selanjutnya dilakukan revegetasi jika telah tercapai keberhasilan target sesuai pada angka VI. Pengurugan dapat dilakukan dengan menggunakan tanah olahan hasil dari proses pengolahan dengan persyaratan tanah tersebut telah memenuhi persyaratan atau konsentrasi zat kontaminan telah menurun. Maksud dan tujuan pengurugan adalah agar lahan terkontaminasi limbah B3 setelah bersih dapat digantikan oleh tanah baru lapisan muka tanah sehingga berfungsi sesuai asalnya. Tahapan pelaksanaan: a.Pemilihan tanah yang sesuai dengan kondisi sebelum lahan terkontaminasi melalui uji kualitas tanah b.Menghitung volume tanah yang akan digunakan untuk tanah urug; c.Melakukan pengurugan sesuai kondisi fisiografi tanah sekitar; d.Mengolah tanah sehingga siap tanam untuk tahap revegetasi. 8.
  • 27. LAMPIRAN IV Tata Cara Penentuan Tingkat Keberhasilan Pemulihan Lahan Terkontaminasi B3
  • 28. Standar yang digunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan dalam penanganan lahan tercemar: 1. Titik Referensi Membandingkan tanah sekitar yang belum tercemar untuk dijadikan acuan akhir. Kriteria unsur yang perlu dianalisa dari titik referensi sesuai dengan limbah B3 yang memiliki jenis unsur atau senyawa utamanya.
  • 29. Standar yang digunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan dalam penanganan lahan tercemar: 2. Pendekatan Standar Penggunaan Lahan Digunakan apabila kandungan unsur atau senyawa utama limbah B3 pada titik acuan ataupun titik referensi tidak tercapai, karena pengangkutan limbah B3 di lahan tercemar pada suatu lokasi dapat mengganggu fungsi air tanah, maka dapat digunakan standar penggunaan lahan dari negara lain yang mendekati kondisi tanah di Indonesia.
  • 30. Standar yang digunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan dalam penanganan lahan tercemar: 3. Tingkat Kajian Dasar Resiko (Risk Based Screening Level) Ditetapkan berdasarkan perhitungan ilmiah, berdasarkan resiko, dan perlindungan untuk komunitas terhadap paparan yang signifikan. Tahapan penerapan RBSL adalah identifikasi sumber atau bahaya racun, pengkajian kandungan racun, pengkajian penjalaran, identifikasi karakteristik resiko dengan RBSL.
  • 31. LAMPIRAN V Materi Muatan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)
  • 32. Muatan SSPLT Limbah B3 • Status penanganan lahan terkontaminasi telah selesai • Lampiran: a. Kronologis permasalahan b. Metodologi penanganan lahan terkontaminasi c. Peta wilayah administrasi dan peta lokasi lahan terkontaminasi d. Tahapan kegiatan, luas, volume, foto kegiatan
  • 33. Lanjutan... • Hasil akhir (data-data hasil lab.) – Pemantauan pasca penanganan lahan terkontaminasi: • Parameter • Frekuensi dan durasi • Lokasi pemantauan • Pelaksana • Metodologi pemantauan pasca penanganan – Pelaporan – Pengawasan
  • 35. Lahan Terkontaminasi Timbal (Pb) Lahan Terkontaminasi Timbal (Pb) di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea,Kabupaten Bogor Sumber: menlh.go.id
  • 36. Dampak Timbal bagi kesehatan • PenurunanIQ terutama bagi anak –anak dan balita • Merusak produksi haemoglobin darah, • Menyebabkan ketidaksuburan bagi wanita/ pria, • Keguguran, dan bayi meninggal dalam kandungan.
  • 37. Penanganan yang dilakukan • Menghentikan sumber pencemar • Menghentikan kegiatan peleburanTimbal dari aki bekas yang dilakukan secara illegal • Industri produsen aki harus memantau peredaran aki sampai habis pakai di masyarakat
  • 39. Limbah Tambang Batu Bara Asam-asam Kal-Sel
  • 40. Studi kasus ini dilakukan di beberapa konsesi perusahaan tambang, seperti milik Arutmin, anak usaha Bumi Resources, di Distrik Asam-asam. Kondisi di sini terburuk dari semua konsesi yang dikunjungi Greenpeace. Satu sampel mengandung kadar pH 2,32, mangan tinggi 10 kali ambang legal. Ambang batas air limbah batubara sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup No 113, 2003, pH maksimum antara enam sampai sembilan, besi tujuh mm atau mg dan mangan empat mg. Studi Kasus 2 Limbah Tambang Batu Bara Asam-asam Kal-Sel
  • 41. Studi Kasus 2 Limbah Tambang Batu Bara Asam-asam Kal-Sel “Saat uji juga temukan kandungan zat itu di atas ambang batas. Ditemukan juga logam berat lain, misal, nikel, arsenik, mercuri. Seluruh logam berat ini sangat berbahaya. Apalagi terakumulasi dalam jangka dan waktu lama. Bahaya bagi biota air, kala terserap bisa jadi racun. Konsentrasi rendah aja beracun apalagi terakumulasi dalam waktu lama,” kata Hindun Mulaika, juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, hari itu di Jakarta.
  • 42. Studi Kasus 2 Limbah Tambang Batu Bara Asam-asam Kal-Sel Endapan kotor dan terkontaminasi juga mengalir ke lingkungan. Tim mengidentifikasi jelas jejak-jejak luapan air di kolam pengendapan. Air melimpah. Bahkan, di kolam lain, tampak air baru melimpah keluar dan merembes ke anak sungai. Parahnya lagi, kolam-kolam kotor itu berada di dekat jalan umum yang sehari-hari dilalui masyarakat. “Rembesan ini berpotensi mencemari air yang bisa berdampak pada penduduk Desa Salaman.”
  • 43. Studi Kasus 2 Limbah Tambang Batu Bara Asam-asam Kal-Sel • Pada 2011, lebih 30% batubara Indonesia hasil 14 perusahaan di Kalsel, yakni 118 Mt dari total produksi nasional 353 Mt. Pada 2008, ada 26 izin tambang pusat dan 430 izin pemerintah daerah. • Dengan riset ini, Greenpeace mengindikasikan, 3.000-an km atau 45% dari total sungai di Kalsel, mengalir melewati kawasan tambang batubara dan berpotensi tercemar dari tambang- tambang itu. • Arif Fiyanto, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara memaparkan, di Kalsel, mereka mendatangi sekitar 300- an lubang-lubang tambang dan kolam limbah yang menghasilkan air asam.