Dokumen tersebut membahas latar belakang kegiatan pemasangan pipa gas oleh PT PGN di Medan yang bertujuan untuk mengantisipasi gangguan pada pipa lama dan mempersiapkan permintaan pelanggan di masa depan, serta landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan tersebut."

1. UKL - UPL PT. PGN(PERSERO) TBK
SBU DISTRIBUSI WILAYAH IIISUMBAGUT
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk disingkat PGN adalah salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang usaha distribusi dan transmisi gas alam. PGN
sejarahnyaberawal dari perusahaanBelandayangdinasionalisasikan pada tahun 1958 dan
pada tahun 1965 diresmikan menjadi Perusahaan Gas Negara. PGN telah beroperasi
menyalurkan gas alam di Medan sejak tahun 1984 dibawah manajemen SBU Wilayah III
melingkupi daerah layanan Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Riau Kepulauan.
PT. PGN (Persero) operasi wilayahMedanpadaprinsipnya bertugas menyalurkan gas alam
atau gas bumi dari perusahaan yang menambangnya ke pemakai melalui sistem jaringan
perpipaan. Pada saat ini semua gas yang didistribusikan berasal dari Pertamina yang
mempunyai sumber gas alam di Pangkalan Brandan dan disalurkan ke stasiun gas
Pertamina di Wampu.
Kapasitas penyaluran oleh PT. PGN maksimal 65 MMSCDF, kemudian dibagi menjadi
beberapa aliran. Gas alam yang disalurkan terdiri dari metana (CH4) dan unsur-unsur
lainnya berupa molekul-molekul hidrokarbon seperti etana (C2H6), propana (C3H8) dan
butana (C4H10).
Jaringan pipa gas PT. PGN operasi wilayah Medan dimulai dari Stasiun Gas di Wampu
(KabupatenLangkat),kemudiandigelarke arahKotaMedan melalui daerah perkebunan di
Utara Kota Binjai. Masing-masing pipa tergelar sejajar sampai melewati daerah
perkebunan. Pipa yang berdiameter 16” langsung melewati connecting Hamparan Perak
dan berakhir di PLN Sicanang. Total panjang pipa transmisi yang berdiameter 16” adalah
43.700 m. Disamping itu Pipa berdiameter 10” dipasang juga dari Stasiun Gas di Wampu
menujuke MR/S Pasar IX di daerah Marelan dengan panjang pipa 17.200 m. MR/S Pasar IX
membagi aliranke beberapajaluryaituke MR/SPaya Pasir,ke MR/S Pasar VI, ke MR/S KIM
dan sebagian langsung ke pelanggan rumah tangga dan industri.

2. UKL - UPL PT. PGN(PERSERO) TBK
SBU DISTRIBUSI WILAYAH IIISUMBAGUT
I - 2
Tabel 1. 1 Titik utama dalam jaringan gas alam PT. PGN Cabang Medan
No. Nama Titik Lokasi
1. Offtake utama dari Pertamina Wampu
2. MR/S Utama Pasar IX
3. MR/S Industri Kawasan Industri Medan
4. PLN Sicanang Pulau Sicanang
5. Flare stack Jalan Sicanang-Belawan, Pasar IX, PT. Ivomas
6. Titik terjauh pelanggan PT. Domas Tanjung Morawa
Berdasarkan kajian ilmiah oleh konsultan teknis perpipaan menyebutkan bahwa pipa
diameter 12” yang berumur 30 tahun dari Paya Pasir ke PLN Sicanang sepanjang 10,5 Km
telah mengalami penurunan kualitas akibat faktor usia pakai. Untuk itu, direncanakan
memasang pipa diameter 12” sejajar jalur pipa lama diameter 12” tersebut.
Adapuntujuanpemasangan pipa 12” tersebut adalah untuk mengantisipasi terganggunya
penyaluran gas pada pipa diameter 12” yang lama bila mengalami gangguan akibat faktor
usia, dan selanjutnya direncanakan pipa lama diameter 12” dipakai untuk penyaluran gas
tekananrendahyaitudibawah14 bar dan pipa baru 12” dipergunakanuntukmenyalurkan
gas tekanan tinggi yaitu sama atau lebih besar dari 14 bar.
Kegiatan pemasangan pipa gas ini diperkirakan akan berpotensi menimbulkan dampak,
baik berupa dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Untuk
mencegahdampaknegatif terhadaplingkunganyangditimbulkan dari proses pemasangan
pipa gas nantinya maka perlu dilakukan langkah pengelolaannya. Pengelolaan dampak
terhadap lingkungan ini merupakan cara yang sangat efektif dalam rangka melaksanakan
pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Berdasarkan PeraturanMenteri NegaraLingkunganHidupNo. 05 Tahun 2012 tentangJenis
Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup menyatakan bagi rencana kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak
wajib memiliki AMDAL wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL).

3. UKL - UPL PT. PGN(PERSERO) TBK
SBU DISTRIBUSI WILAYAH IIISUMBAGUT
I - 3
1.2 Tujuan Kegiatan
Kegiatan pemasangan pipa gas sepanjang 10,5 km dari stasiun pengatur tekanan gas Paya
Pasir sampai stasiun Perusahaan Listrik Negara bertujuan untuk mengantisipasi
terganggunya penyaluran gas dari pipa diameter 12” yang lama bila mengalami gangguan
akibat faktor usia, sekaligus mempersiapkan permintaan pelanggan rumah tangga dan
industri pada waktu yang akan datang.
1.3 Identitas Pemrakarsa dan Identitas Penyusun UKL-UPL
 Identitas Pemrakarsa
1. Nama Perusahaan : PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
2. Jenis Usaha : Distribusi Dan Transmisi Gas Alam
3. Kantor Pusat : Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140
4. Kantor SBU III : Jl. Imam Bonjol No. 15 D Medan
5. Telepon/Fax : 061-453 8655/061-415 2396
6. KantorDistrikMedan : Jl. K.L. Yos Sudarso Lorong XII, Medan
7. Telepon/Fax : 061-661 3495/061-661 6649
8. Penanggung Jawab : M u g i o n o
9. Jabatan : General Manager SBU III
 Identitas Konsultan Penyusun UKL-UPL
1. Nama Perusahaan : CV. AMDAL ABADI
2. Jenis Usaha : Konsultan Lingkungan Hidup
3. Penanggung Jawab : Ir. Jonatan Tarigan
4. Alamat Kantor : Jl.Abadi,Komp. Regency Setia Budi Permai Blok B No. 5
Medan
5. Nomor Telepon/Fax : 061 -844 8182
6. NPWP : 02.848.540.7-124.000
7. SIUP : 6660/6167/1.1/1902/10/2012
8. Keanggotaan Inkindo : 14017/P/0273.SU

4. UKL - UPL PT. PGN(PERSERO) TBK
SBU DISTRIBUSI WILAYAH IIISUMBAGUT
I - 4
 Tim Penyusun UKL-UPL
1 KetuaTim : Ir. JonatanTarigan
2 Ahli FisikKimia : M. Baihaki,ST
3 Ahli Transportasi : Syahril,ST
4 Ahli Biologi : Yessi Santika,SSi
5 Ahli Sosekbud : JuniatyGinting,S.Sos
6 Ahli Kes.Masyarakat : Indra Masri Perangin-angin,SKM
1.4 Tujuan Dan Kegunaan UKL-UPL
DokumenUpayaPengelolaanLingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL) mempunyai kegunaan bagi pemrakarsa, pemerintah dan masyarakat. Uraian
kegunaan UKL dan UPL tersebut bagi pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kegunaan Bagi Pemerintah
 Menanggulangi terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat
dari kegiatan PT. PGN (Persero) Tbk SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian
Utara serta dampak sosial ekonomi budaya setempat.
 Sebagai kelengkapan syarat perizinan untuk kepentingan perusahaan.
b. Kegunaan Bagi Pemrakarsa
 Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama
dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
 Mempersiapkan tata laksana penanganan masalah lingkungan hidup.
 Memberikan masukan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup.
 Acuan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang perlu
dilakukan dalam kegiatan pemasangan pipa gas.
 Instrumen pengikat bagi pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan Upaya
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 Memberikan arahan teknis dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.
c. Kegunaan Bagi Masyarakat
 Mengetahui sejak dini perubahan lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat
operasional pemasangan pipa gas yang akan dilakukan PT. PGN.

5. UKL - UPL PT. PGN(PERSERO) TBK
SBU DISTRIBUSI WILAYAH IIISUMBAGUT
I - 5
 Merupakan wujud nyata keberpihakan kepada masyarakat dalam rangka
memberikan informasi kepada masyarakat umum.
 Terciptanya lingkungan yang sehat bagi masyarakat di sekitar kegiatan.
Selain itu, penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
PemantauanLingkungan(UPL) kegiatanmenghasilkaninformasi yang bermanfaat untuk :
a. Membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup kegiatan pemasangan pipa gas.
b. Melakukan perkiraan dampak dari kegiatan pemasangan pipa gas yang akan
dilaksanakan, mengurangi dampak negatif, mengembangkan dampak positif dalam
rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan.
1.5 Landasan Hukum
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ini
dilaksanakan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang relevan yaitu
sebagai berikut :
Tabel 1.1. Landasan Hukum
No. Peraturan Tentang Justifikasi
A. Undang-Undang Republik
Indonesia
1. No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya
Sebagai landasan kebijakan
pengelolaan ekosistem
2. No. 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi Sebagai landasan dalam
pengelolaan kegiatan minyak dan
gas bumi
3. No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Sebagai landasan hukum untuk
pengelolaan tenaga kerja
4. No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Sebagai acuan ketaatan hukum
dalampemerintahan
5. No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang Digunakan sebagai acuan agar
lokasi rencana kegiatan sesuai
dengan aturan tata ruang
6. No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah Sebagai acuan dalampengelolaan
sampah di lokasi kegiatan
7. No. 36 Tahun 2009 Kesehatan Sebagai landasan pengelolaan
kesehatan
8. No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Sebagai landasan pokok dalam
penyusunan dokumen UKL-UPL

6. UKL - UPL PT. PGN(PERSERO) TBK
SBU DISTRIBUSI WILAYAH IIISUMBAGUT
I - 6
No. Peraturan Tentang Justifikasi
B. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
1. No. 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun.
Sebagai pedoman pengelolaan
Limbah B3
2. No. 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran
Udara
Sebagai landasan pokok dalam
pengendalian pencemaran udara
3. No. 82 Tahun 2001 Pengelolaan KualitasAir dan
Pengendalian Pencemaran Air
Sebagai pedoman pengelolaan
Kualitas air
4. No. 36 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak
dan Gas Bumi
Sebagai landasan dalam
pengelolaan kegiatan minyak dan
gas bumi
5. No. 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan Sebagai landasan dalam
penyusunan izin lingkungan.
C. Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak
Lingkungan
1. No. Kep-056 Tahun 1994 Pedoman Mengenai Ukuran
Dampak Penting.
Sebagai pedoman mengenai
ukuran dampak penting
2. No. 124/12/1997 Panduan Kajian Aspek
Kesehatan.
Sebagai pedoman dalam aspek
kesehatan
3. No. 3/BAPEDAL/09/1995 Persyaratan Teknis Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun.
Sebagai pedoman pengelolaan
Limbah B3
D. Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup
1. MENLH No. 48 Tahun 1996 Baku Tingkat Kebisingan Acuan tingkat kebisingan
2. MENLH No. 50 Tahun 1996 Baku Tingkat Kebauan Sebagai pedoman penilaian
pencemaran kebauan.
E. Keputusan Menteri Tenaga
Kerja
1. Tenaga Kerja No. Per.05
Tahun 1996
Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.
Sebagai acuan untuk manajemen
keselamatan tenaga kerja.
F. Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi
1. No. 300.K/38/M.PE/1997 Keselamatan Kerja Pipa
Penyalur Minyak dan Gas Bumi
Sebagai acuan untuk Keselamatan
Kerja Pipa Penyalur Minyak dan
Gas Bumi.
G. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum
1. Pekerjaan Umum No.
20/PRT/M/2010
Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-Bagian
Jalan
Sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan
pembangunan yang menggunakan
bagian-bagian jalan

7. UKL - UPL PT. PGN(PERSERO) TBK
SBU DISTRIBUSI WILAYAH IIISUMBAGUT
I - 7
No. Peraturan Tentang Justifikasi
H. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup
1. Lingkungan Hidup No. 13
Tahun 2010
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup Dan Surat
Pernyataan kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup
Sebagai acuan utama dalam
sistematika penyusunan UKL-UPL
2. Surat Edaran Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. B-
5362/Dep. I-1//LH/07/2010
Daftar Jenis Rencana Usaha
dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan UKL-UPL
Sebagai acuan dalam penetapan
dokumen pengelolaan lingkungan
3. Lingkungan Hidup No. 05
Tahun 2012
Jenis Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki
AnalisisMengenai Dampak
Lingkungan Hidup.
Sebagai acuan utama dalam
penyusunan UKL-UPL
I Peraturan Daerah
1. Pemerintah Kota Medan No.
13 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Medan Tahun 2011-2031
Sebagai arahan dalam
pemanfaatan ruang bagi semua
kepentingan secara terpadu yang
dilaksanakan secara bersamaan
oleh Pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha.