Dokumen tersebut membahas tentang filosofi lingkungan, peran pemangku kepentingan, dan kemitraan. Filsafat lingkungan mempelajari pengetahuan tentang lingkungan yang mencakup kebenaran untuk menjawab pertanyaan tentang lingkungan. Pemangku kepentingan terbagi menjadi internal dan eksternal yang berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemitraan merupakan kerja sama antar pihak untuk mencapai tujuan bersama yang

1. Nama : Bahyudi
Nim : 55117120150
Mata Kuliah : Business Ethic & GG
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-Msc, MM, CMA
ENVIRONMENTAL ETHICS
Environmental Philosopy ( Filosopi Lingkungan )
Pengertian filsafat diambil dari kata philosohia atau philoshopos dari bahasa Yunani
yang diartikan sebagai cinta dan kebijaksanaan. Secara simpel, pengertian filsafat atu
filosofi adalah cinta pada pengetahuan (ilmu pengetahuan) dan kebijksanaan.
Menurut Aristoteles Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang
berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik dan estetika (filsafat
keindahan). Sedangkan menurut Immanuel Kant Filsafat adalah ilmu (pengetahuan),
yang merupakan dasar dari semua pengetahuan dalam meliput isu-isu epistemologi
(filsafat pengetahuan) yang menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui.
Sedangkan lingkungan sendiri memiliki arti ruang yang ditempati makhluk hidup
bersama benda hidup dan tak hidup, seperti lapisan bumi dan udara yang ada mahluknya
(Soemarwoto, 1994; 51-52). Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di
dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada
dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup
lainnya. (Darsono, 1995; 15). Pengertian lingkungan menurut Soerjani, lingkungan dapat
dikatakan sebagai ekologi terapan, yakni bagaimana menerapkan berbagai prinsip dan
ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia, atau ilmu yang mempelajari bagaimana
manusia harus menempatkan dirinya dalam ekosistem atau dalam lingkungan hidupnya
(1987: 2). Zoer Aeni juga mengatakan lingkungan adalah suatu system kompleks yang

2. berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organism
(2001:108).
Berdasarkan pengertian diatas Filsafat Lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang
pengetahuan dasar mengenai lingkungan yang didalamnya terdapat kebenaran yang dapat
menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin kita ketahui.
Filosofi Lingkungan dibagi menjadi dua :
a. Antroposentris ( berpusat pada manusia )
Pengertian Antroposentrisme adalah konsep utama di bidang etika lingkungan
dan filsafat lingkungan, karena seringkali dianggap sebagai pokok permasalahan
yang tercipta akibat interaksi manusia dengan lingkungan. antroposentrisme
sangat terikat di dalam berbagai budaya manusia modern dan tindakan-tindakan
sadarnya. Istilah ini dapat ditukar dengan humanosentrisme dan supremasi
manusia. Teori antroposentrisme merupakan teori yang mengutamakan
kepentingan manusia sebagai generasi penerus. jadi dalam antroposentrisme,
manusia dan kepentingan manusia memiliki nilai tertinggi.
b. Ecosentris ( berpusat pada lingkungan )
Ekosentrisme adalah merupakan lanjutan dari biosentrisme yang merupakan
teori bahwa makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri.
Sebagai lanjutan, ekosentrisme sering disamakan dengan biosentrisme baik dari
sudut pandang maupun dari pengertiannya sendiri, karena adanya banyak
kesamaan di antara Biosentrisme Dan Ekosentrisme. Kedua teori Biosentrisme
Dan Ekosentrisme sangat bertolak belakang dengan cara pandang teori
antroposentrisme yang merupkan teori etika lingkungan yang memandang
manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta.

3. Role of Stakeholder ( Peran Pemangku Jabatan )
Pengertian Stakeholder / Pemangku Jabatan adalah semua pihak di dalam
masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki
hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/ perusahaan dan isu/ permasalahan
yang sedang diangkat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti stakeholder adalah
pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.
Stakeholder adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran secara
aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuannya. Stakeholder dapat dijumpai
dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari
keberadaan tokoh penting tersebut.
Keberadaan stakeholder dalam kegiatan bisnis akan diperlukan untuk membantu
mengembangkan tujuan dari perusahaan tersebut.
Menurut Freeman, pengertian Stakeholders adalah suatu kelompok masyarakat ataupun
individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari
organisasi.
Klasifikasi Stakeholder
Secara umum, Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan
pengaruhnya. Berikut ini adalah klasifikasi stakeholder tersebut:
1. Stakeholder Utama (Primer)
Stakeholder primer ini berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program,
dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan.

4. Beberapa contoh stakeholder primer yaitu:
 Masyarakat dan Tokoh Masyarakat; masyarakat adalah mereka yang akan
terkena dampak dan mendapat manfaat dari suatu kebijakan, proyek, dan
program. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang
dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat.
 Manajer Publik; lembaga publik yang punya tanggungjawab dalam
mengambil keputusan dan implementasinya.
2. Stakeholder Pendukung (Sekunder)
Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu
kebijakan, program, dan proyek. Namun stakeholder sekunder punya keprihatinan dan
kepedulian sehingga ikut menyuarakan pendapat yang bisa mempengaruhi sikap
stakeholder utama dan keputusan legal pemerintah.
Beberapa contoh stakeholder sekunder yaitu:
 Lembaga pemerintah dalam wilayah tertentu namun tidak punya
tanggungjawab langsung
 Lembaga pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan, namun tidak
punya wewenang langsung dalam mengambil keputusan
 Lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang bergerak di bidang yang
berhubungan dengan dampak, rencana, atau manfaat yang akan muncul
 Perguruan Tinggi, yaitu kelompok akademis yang berpengaruh dalam proses
pengambilan keputusan pemerintah
 Pengusaha atau Badan Usaha (baca: pengertian badan usaha) yang
berhubungan dengan permasalahan

5. 3. Stakeholder Kunci
Stakeholder kunci adalah unsur eksekutif berdasarkan levelnya (legislatif dan instansi)
yang punya wewenang secara legal untuk mengambil keputusan. Contohnya, stakeholder
kunci suatu proyek di daerah kabupaten:
 Pemerintah Kabupaten
 DPR Kabupaten
 Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan
Sedangkan pada dunia bisnis pembagian kelompok Stakeholder dapat dibagi menjadi
dua, yaitu Internal Stakeholder dan External Stakeholder. Pihak-pihak yang termasuk di
dalamnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Stakeholder Internal Stakeholder Eksternal
Pemegang Saham Konsumen
Management dan Top Eksekutif Penyalur (distributor)
Pegawai Pemasok (Supplier)
Keluarga Pegawai Bank (Creditor)
Pemerintah
Pesaing (Co0mpetitor)
Komunitas
Pers

6. Partnership ( Kemitraan)
Kemitraan merupakan upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat,
lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai
suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan
demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu
persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari
pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus
berpijak padalandasan yang sama, kesediaan untuk berkorban.
Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama
dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo
(2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-
kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.
Jenis atau Pola Kemitraan
Dalam Pasal 27 Undang-Undang Usaha Kecil ditentukan pola-pola kemitraan sebagai
berikut:
1. Inti Plasma
Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah
atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai
inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari
penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
2. Subkontrak
Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah
atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan
oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Kelemahan pola
subkontrak ini adalah pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha

7. menengah atau besar. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemandirian dan
keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil.
Manfaat yang diperoleh pengusaha kecil melalui pola subkontrak ini adalah dalam hal :
Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen.
Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku.
Bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan atau manajemen.
Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang digunakan.
Pembiayaan.
3. Dagang Umum
Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha
menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar
memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan
oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.
4. Waralaba
Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha menengah atau usaha
besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merk dan saluran distribusi
perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan dan
bimbingan manajemen.
Pengaturan yang terinci mengenai kemitraan bisnis pola waralaba ini telah diatur di
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 1997 tentang waralaba. Di
dalam peraturan pemerintah kemitraan sendiri terdapat pengaturan khusus tentang
waralaba ini, antara lain dalam pasal 7 yang menentukan sebagai berikut :
Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan
memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang
memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang
bersangkutan.

8. Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di
kabupaten atau kotamadya Daerah Tingkat II di luar ibukota propinsi hanya dapat
dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.
5. Keagenan
Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak
khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.
Pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara
dalam memasarkan barang dan jasa perusahaan menengah atau besar (prisipal). Namun,
secara hukum berbeda karena mempunyai karakteristik dan tanggungjawab hukum yang
berbeda.
6. Modal Ventura
Modal Ventura dapat didefinisikan dalam berbagai versi. Pada dasarnya berbagai macam
definisi tersebut mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura yaitu suatu
pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya
adalah penyertaan modal.
Meskipun prinsip dari modal ventura adalah “penyertaan” namun hal tersebut tidak
berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk
pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman
itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang
pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.

9. Daftar Pustaka :
1. www. Gurupendidikan.co.id (29 Sept,jam 21.30)
2. Anonym-1, 2013, http://repository.ump.ac.id/3572/3/MULASIH%20-
%20BAB%20II.pdf (29 Sept, jam 22.00)
3. Asri Fahmi, 2016, https://blog.asrifahmi.com/2016/05/pengertian-antroposentrisme-
biosentrisme-dan-ekosentrisme.html (30 Sept, jam 14.00)
4. Anonym-2, 2016, http://terbeselung.blogspot.com/2016/11/pengertian-kemitraan-
menurut-para-ahli.html?m=1 (30 Sept, Jam 15.30)