SlideShare a Scribd company logo
ASPEK SOSIAL PERKEMBANGAN
PENDUDUK DI KALIMANTAN TIMUR




Oleh :



Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.
(Guru Besar Ilmu Hukum Dan Sosiologi Universitas Mulawarman)



www.3sfirm.com
BEBERAPA ASPEK KEPENDUDUKAN


      Penduduk      merupakan aset suatu negara yang sangat penting dan berharga
      bagi kehidupan negara itu sendiri sehingga masalah penduduk harus dikelola
      sebaik-baiknya.

      Penduduk dikatakan sebagai aset negara, karena ada beberapa indikator, yaitu :
      1. Produktivitas kerja.
      2.   Produktivitas kerja menjadi baik apabila adanya pendidikan yang memadai.
      3.   Pola hidup      atau budaya yang sudah mengarah pada kehidupan modern, dalam arti
           memiliki tujuan dan arah yang pasti dalam menuju masa depan.
      4.   Karena arah dan tujuan yang ingin dicapai, tentu saja kesejahteraan menjadi suatu
           nilai yang tidak bisa ditawar lagi karena persaingan hidup menjadi meningkat dari sisi
           ekonomi.
Kondisi penduduk yang berkualitas, sejahtera, hidup yang cukup baik
akan menjadi aset pemerintah yang menguntungkan karena akan
berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa dan negara.

Sebaliknya penduduk yang  tidak berkualitas, yang serba kekurangan,
kemiskinan akan menjadi beban pemerintah dan beban masyarakat
akhirnya akan berdampak pada perkembangan bangsa dan negara terutama
dalam hal kemajuan negara.
Pemerintah berkewajiban memperhatikan penduduk mulai dari status, hak-
hak asasinya, sampai pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan berdasarkan
keadilan dan kemakmuran, hal ini tentu saja sebagaimana diamanatkan Pembukaan
UUD 1945, alinea keempat :

                ……. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
                mencerdaskan kehidupan bangsa ……..

Hal tersebut merupakan nilai filosofi dasar, bahwa negara secara sadar dalam
unsur terbentuknya negara salah satu       pondasinya       adalah adanya
masyarakat atau penduduk.
Jelas bahwa negara berkewajiban untukpenduduk. Karenamasyarakatnya
termasuk dalam pendataan jumlah
                                      memperhatikan
                                                      adanya data
secara kuantitatif akan diketahui indikator-indikator yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Sehingga dapat dijadikan suatu
dasar pijakan dalam mengambil dan menentukan arah suatu
kebijakan pemerintah (public policy).
“   Oleh karena itu masalah kependudukan harus menjadi
    perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah harus tahu
    betul tentang kondisi penduduknya baik jumlah, komposisi



                                                                   ”
    penduduk, mata pencaharian, kesejahteraannya, dll.

                —Sarosa Hamongpranoto
“   Berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah penduduk
    Kalimantan Timur adalah 2.443.334 jiwa. Selanjutnya hasil
    survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2005) di proyeksikan
    jumlah penduduk Kalimantan Timur tahun 2010 adalah


                                                                ”
    3.235.100 jiwa.

                                                 —Supas 2005
S ebagai suatu contoh terhadap penyebaran penduduk, bisa dikatakan
apabila   salah urus   terhadap penduduk maka akan membawa
dampak yang berujung pada masalah    sosial   (social problem) yaitu
terjadinya kemiskinan.


Dua kota/kabupaten misalnya Samarinda dan Kutai Kartanegara sebagai
Pekerjaan Rumah bagi pemerintah kita di daerah khususnya.

Data BPS Kaltim pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di daerah
perkotaan 4,00% sedangkan daerah pedesaan 13,86%
“   Dalam merumuskan kemiskinan paling tidak perlu dicakup tiga sudut
    pandang (perspektif) yang harus diperhitungkan, yaitu :

          I. TINGKAT PENDAPATAN, seseorang dianggap miskin apabila memiliki tingkat
             pendapatan dibawah garis kemiskinan.

          II. TINGKAT KESEMPATAN UNTUK MEMILIKI KEBUTUHAN DASAR, dalam
              kemiskinan perlu dilihat sebagai suatu kondisi terampasnya akses, pelayanan
              atau keterjangkauan untuk mendapatkan materi yang diperlukan untuk
              mencukupi kebutuhan hidup, termasuk makan.

          III.   KAPABILITAS,          dalam hal ini kemiskinan diterjemahkan sebagai
                 ketidakmampuan yang paling dasar untuk berfungsi dimana seseorang tidak
                 memiliki kesempatan untuk menjalankan fungsi minimal yang dilakukan, mulai
                 dari segi fisik seperti mencukupi kebutuhan makan, pakaian, perumahan, serta



                                                                                                ”
                 mencegah dari penyakit, sampai pada suatu keadaan yuang lebih komplek
                 seperti pencapaian tingkat sosial dalam bentuk partisipasi dalam komunitas.


                                             —Rohandi Haryanto & Sodiono Tjandrowijoyo
“   Lima Karakteristik Kemiskinan, yaitu:
    - Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri.
    - Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi
      dengan kekuatan sendiri.
    - Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.
    - Diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai
      keterampilan atau pendidikan yang memadai.


                                                                  ”
    - Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas.


                                                      — Emil Salim (1976)
Pertumbuhan penduduk yang  tidak terkendali secara baik dengan diberikan
suatu solusi untukmengatasi termasuk menciptakan lapangan pekerjaan
yang seluas-luasnya atau pertumbuhan dunia usaha yang didukung oleh
pemerintah.
Bila ini tidak dilakukan tentu saja menyebabkan kemiskinan di tengah-tengah
masyarakat kita, indikatornya sebagai berikut :

       1.   Kejahatan,
       2.   Pelacuran,
       3.   Pekerja anak termasuk anak jalanan,
       4.   Rendahnya tingkat kesehatan,
       5.   dll.
Indikator - Indikator Kemiskinan

Pengangguran
                                              Pencari Kerja Terdaftar menurut Tingkat
                                                  Penddidikan Dan Jenis Kelamin
Angka pengangguran atau tenaga kerja
yang tersisa pada tahun 2008:
- Laki-laki sebanyak        15.494 orang
- Perempuan sebanyak          8.458 orang
Sehingga keseluruhan        23.952 orang


Sedangkan angka tenaga kerja yang
terserap dalam dunia kerja tahun 2008
sebanyak 4.910 orang.
Terdiri dari laki-laki sebanyak 2.623 orang
dan perempuan 2.287 orang.

                                                                            Sumber: DISNAKER, 2009

Samarinda menempati posisi keempat setelah Balikpapan dengan
persentase jumlah pengangguran mencapai 13,70 persen.
PELACURAN


  Salah satu penyakit kemiskinan adalah adanya dan maraknya pelacuran
  dikota Samarinda, setiap tahun mengalami pertambahan rata-rata 3% -5% per tahun.
  Pada laporan tahun 2009 diperoleh data tahun 2008 pelacuran di Samarinda
  berdasarkan penyebaran per kecamatan, sebagai berikut :

                      Palaran                     13 Orang
                      Samarinda Ilir              50 Orang
                      Samarinda Seberang         200 Orang
                      Sungai Kunjang              10 Orang
                      Samarinda Ulu               10 Orang
                      Samarinda Utara            400 Orang
KEJAHATAN YANG TERKAIT DENGAN FAKTOR EKONOMI


 Data yang diperoleh dari Poltabes tahun 2008 akhir menunjukkan :

         1.   Pencurian biasa                         232 kasus
         2.   Pencurian dengan pemberatan             633 kasus
         3.   Pencurian motor                         362 kasus
         4.   Pencurian dengan kekerasan               34 kasus
         5.   Pemerasan/pengancaman                    17 kasus
         6.   Penggelapan                             171 kasus
         7.   Penipuan                                154 kasus
         8.   Penyelundupan                           168 kasus
         9.   Penyerobotan tanah                      108 kasus
                                                               Sumber POLTABES, 2009
Beberapa data yang tergambar tersebut menunjukkan bahwa masalah sosial
di Samarinda sangat memerlukan perhatian.


Hal ini berkaitan dengan perkembangan penduduk di wilayah perkotaan. Masalah
kependudukan di daerah perkotaan pada khususnya sangat kompleks karena dengan
bertambahnya jumlah penduduk maka berarti bertambah kebutuhan penduduk
seperti tempat tinggal, air bersih, listrik dan fasilitas lainnya termasuk kesehatan dan
pendidikan. Apabila beban kota terlalu berat dan tidak bisa memenuhi kebutuhan
penduduk yang berupa fasilitas sosial karena keterbatasan kemampuan kota, maka
akan timbul masalah       sosial.
Sebagai contoh bertambahnya penduduk kota dan terbatasnya lapangan
pekerjaan akhirnya mereka berusaha menjadi PKL, karena lahan terbatas
maka berjualan di tempat-tempat yang dilarang sehingga menimbulkan
masalah sosial di kota.

Begitu pula bertambahnya gelandangan, pengemis, pekerja anak termasuk
anak jalanan, putus sekolah, dll akan menjadi beban   pemerintah
termasuk beban masyarakat yang lain.
Dalam ruang lingkup Provinsi Kaltim yang terdiri dari 13 kota/kabupaten
diperlukan penanganan data penduduk yang akurat. Hal ini karena
penyebaran penduduk yang menyebar di seluruh kota/kabupaten tersebut.
Bahkan yang menjadi permasalahan adalah penduduk yang berada di
pedalaman sampai di perbatasan, pendataan tidak cukup dilakukan dengan
mendata jumlah melainkan juga diperlukan data sosial masyarakat
tersebut secara keseluruhan, karena kondisi penduduk dikota atau pusat kota
dan pemerintahan jumlahnya lebih banyak tetapi kesejahteraannya lebih
nampak, karena lebih terkontrol kondisi sosialnya oleh pemerintah.
“   Kesenjangan Sosial Kemiskinan akan menyebabkan
    kecemburuan sosial yang akhirnya berakhir dengan konflik,


                                                                       ”
    sehingga tercipta revolusi sosial karena si miskin atau si kecil
    merasa ditindas oleh yang besar.

                                          —Sarosa Hamongpranoto
TERIMA
KASIH !
www.3sfirm.com

Aspek Sosial Perkembangan Penduduk
di Kalimantan Timur
Desain by: bajuhati

More Related Content

What's hot

Tingkat kemiskinan di indonesia yang masih tinggi
Tingkat kemiskinan di indonesia yang masih tinggiTingkat kemiskinan di indonesia yang masih tinggi
Tingkat kemiskinan di indonesia yang masih tinggi
Khansha Hanak
 
Tugas nonik
Tugas nonikTugas nonik
Hubungan antara pengangguran serta kemiskinan terhadap perekonomian makro di ...
Hubungan antara pengangguran serta kemiskinan terhadap perekonomian makro di ...Hubungan antara pengangguran serta kemiskinan terhadap perekonomian makro di ...
Hubungan antara pengangguran serta kemiskinan terhadap perekonomian makro di ...Khairan Luthfi
 
Tugas Sosio : Kesenangan sosial ekonomi
Tugas Sosio : Kesenangan sosial ekonomiTugas Sosio : Kesenangan sosial ekonomi
Tugas Sosio : Kesenangan sosial ekonomi
Rifqy Nurhalim
 
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
Vinny Ariva
 
Sepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
Sepuluh Tantangan Utama di Masa DepanSepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
Sepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
Nur Angraini
 
JURNAL PDP VOL 5 N0 1 Benny Agus Setiono Kemiskinan
JURNAL PDP VOL 5 N0 1 Benny Agus Setiono KemiskinanJURNAL PDP VOL 5 N0 1 Benny Agus Setiono Kemiskinan
JURNAL PDP VOL 5 N0 1 Benny Agus Setiono Kemiskinan
bennyagussetiono
 
Ekonomi pembangunan (kemiskinan)
Ekonomi pembangunan (kemiskinan)Ekonomi pembangunan (kemiskinan)
Ekonomi pembangunan (kemiskinan)Yasri Purwani II
 
SEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARU
SEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARUSEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARU
SEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARU
ayuyayayuya
 
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskinOperator Warnet Vast Raha
 
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPeran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Hanna Chan
 
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
windari27
 
Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia
Kesenjangan Sosial Ekonomi di IndonesiaKesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia
Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia
Annisa Pangestu
 
Contoh makalah-tentang-pengangguran-dan-kemiskinan-di-indonesia
Contoh makalah-tentang-pengangguran-dan-kemiskinan-di-indonesiaContoh makalah-tentang-pengangguran-dan-kemiskinan-di-indonesia
Contoh makalah-tentang-pengangguran-dan-kemiskinan-di-indonesia
Terminal Purba
 
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Yusinadia Sekar Sari
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
EKONOMI PEMBANGUNAN TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
EKONOMI PEMBANGUNAN TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIAEKONOMI PEMBANGUNAN TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
EKONOMI PEMBANGUNAN TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIAArini Nurmala Sari
 
Pentingnya Deteksi Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan di Masyarakat DKI Jakarta
Pentingnya Deteksi Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan di Masyarakat DKI JakartaPentingnya Deteksi Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan di Masyarakat DKI Jakarta
Pentingnya Deteksi Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan di Masyarakat DKI Jakarta
musniumar
 

What's hot (19)

Tingkat kemiskinan di indonesia yang masih tinggi
Tingkat kemiskinan di indonesia yang masih tinggiTingkat kemiskinan di indonesia yang masih tinggi
Tingkat kemiskinan di indonesia yang masih tinggi
 
Makalah kemiskinan
Makalah kemiskinanMakalah kemiskinan
Makalah kemiskinan
 
Tugas nonik
Tugas nonikTugas nonik
Tugas nonik
 
Hubungan antara pengangguran serta kemiskinan terhadap perekonomian makro di ...
Hubungan antara pengangguran serta kemiskinan terhadap perekonomian makro di ...Hubungan antara pengangguran serta kemiskinan terhadap perekonomian makro di ...
Hubungan antara pengangguran serta kemiskinan terhadap perekonomian makro di ...
 
Tugas Sosio : Kesenangan sosial ekonomi
Tugas Sosio : Kesenangan sosial ekonomiTugas Sosio : Kesenangan sosial ekonomi
Tugas Sosio : Kesenangan sosial ekonomi
 
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
 
Sepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
Sepuluh Tantangan Utama di Masa DepanSepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
Sepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
 
JURNAL PDP VOL 5 N0 1 Benny Agus Setiono Kemiskinan
JURNAL PDP VOL 5 N0 1 Benny Agus Setiono KemiskinanJURNAL PDP VOL 5 N0 1 Benny Agus Setiono Kemiskinan
JURNAL PDP VOL 5 N0 1 Benny Agus Setiono Kemiskinan
 
Ekonomi pembangunan (kemiskinan)
Ekonomi pembangunan (kemiskinan)Ekonomi pembangunan (kemiskinan)
Ekonomi pembangunan (kemiskinan)
 
SEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARU
SEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARUSEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARU
SEJARAH AKIBAT / DAMPAK (POSITIF & NEGATIF) ORDE BARU
 
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
 
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPeran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
 
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
 
Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia
Kesenjangan Sosial Ekonomi di IndonesiaKesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia
Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia
 
Contoh makalah-tentang-pengangguran-dan-kemiskinan-di-indonesia
Contoh makalah-tentang-pengangguran-dan-kemiskinan-di-indonesiaContoh makalah-tentang-pengangguran-dan-kemiskinan-di-indonesia
Contoh makalah-tentang-pengangguran-dan-kemiskinan-di-indonesia
 
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
EKONOMI PEMBANGUNAN TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
EKONOMI PEMBANGUNAN TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIAEKONOMI PEMBANGUNAN TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
EKONOMI PEMBANGUNAN TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
 
Pentingnya Deteksi Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan di Masyarakat DKI Jakarta
Pentingnya Deteksi Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan di Masyarakat DKI JakartaPentingnya Deteksi Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan di Masyarakat DKI Jakarta
Pentingnya Deteksi Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan di Masyarakat DKI Jakarta
 

Similar to Aspek sosial perkembangan penduduk

Perkembangan penduduk indonesia
Perkembangan penduduk indonesiaPerkembangan penduduk indonesia
Perkembangan penduduk indonesiahendricksonsagala
 
Perkembangan penduduk indonesia
Perkembangan penduduk indonesiaPerkembangan penduduk indonesia
Perkembangan penduduk indonesiahendricksonsagala
 
TR__9 TREND DEMOGRAFI.pdf
TR__9 TREND DEMOGRAFI.pdfTR__9 TREND DEMOGRAFI.pdf
TR__9 TREND DEMOGRAFI.pdf
LidyaArdiyan1
 
jurnal ekspolitasi anak jalanan dalam fiqh jinayah.docx
jurnal ekspolitasi anak jalanan dalam fiqh jinayah.docxjurnal ekspolitasi anak jalanan dalam fiqh jinayah.docx
jurnal ekspolitasi anak jalanan dalam fiqh jinayah.docx
RiskyAmnur
 
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfPaper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
MUSAWAL MAJID
 
Dinamika kependudukan indonesia
Dinamika kependudukan indonesiaDinamika kependudukan indonesia
Dinamika kependudukan indonesia
wahyunihafnisyah
 
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdfKONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
YuliaArifin
 
Presentation KTI MAWAPRES
Presentation  KTI MAWAPRESPresentation  KTI MAWAPRES
Presentation KTI MAWAPRES
Ian March
 
MAKALAH PERLINDUNGAN ANAK.docx
MAKALAH PERLINDUNGAN ANAK.docxMAKALAH PERLINDUNGAN ANAK.docx
MAKALAH PERLINDUNGAN ANAK.docx
NaomiSitoppul
 
Dampak masif korupsi dampak masif korupsi
Dampak masif korupsi dampak masif korupsiDampak masif korupsi dampak masif korupsi
Dampak masif korupsi dampak masif korupsi
RMIKpolbitrada
 
Gejala Sosial - 2020
Gejala Sosial - 2020Gejala Sosial - 2020
Gejala Sosial - 2020
Ewald Frederik
 
artikel ketimpangan sosial.docx
artikel ketimpangan sosial.docxartikel ketimpangan sosial.docx
artikel ketimpangan sosial.docx
tinaagustina38
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Dhanymdmdp
 
Kejahatan Terhadap Kepentingan publik
Kejahatan Terhadap Kepentingan publikKejahatan Terhadap Kepentingan publik
Kejahatan Terhadap Kepentingan publik
Paul SinlaEloE
 
Makalah kewarganegaraan anak jalanan
Makalah kewarganegaraan anak jalananMakalah kewarganegaraan anak jalanan
Makalah kewarganegaraan anak jalananMelanda Kucing
 
Konsep korupsi
Konsep korupsiKonsep korupsi
Konsep korupsi
laogi-1972
 
human trafficking
human traffickinghuman trafficking
human trafficking
Diniyah Hidayati
 
Corruption and Fraud
Corruption and FraudCorruption and Fraud
Corruption and Fraud
Lysa Setyaningrum
 

Similar to Aspek sosial perkembangan penduduk (20)

Perkembangan penduduk indonesia
Perkembangan penduduk indonesiaPerkembangan penduduk indonesia
Perkembangan penduduk indonesia
 
Perkembangan penduduk indonesia
Perkembangan penduduk indonesiaPerkembangan penduduk indonesia
Perkembangan penduduk indonesia
 
Isu kependudukan terkini
Isu kependudukan terkiniIsu kependudukan terkini
Isu kependudukan terkini
 
TR__9 TREND DEMOGRAFI.pdf
TR__9 TREND DEMOGRAFI.pdfTR__9 TREND DEMOGRAFI.pdf
TR__9 TREND DEMOGRAFI.pdf
 
jurnal ekspolitasi anak jalanan dalam fiqh jinayah.docx
jurnal ekspolitasi anak jalanan dalam fiqh jinayah.docxjurnal ekspolitasi anak jalanan dalam fiqh jinayah.docx
jurnal ekspolitasi anak jalanan dalam fiqh jinayah.docx
 
171436214 makalah-perekonomian-indonesia
171436214 makalah-perekonomian-indonesia171436214 makalah-perekonomian-indonesia
171436214 makalah-perekonomian-indonesia
 
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfPaper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
 
Dinamika kependudukan indonesia
Dinamika kependudukan indonesiaDinamika kependudukan indonesia
Dinamika kependudukan indonesia
 
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdfKONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
 
Presentation KTI MAWAPRES
Presentation  KTI MAWAPRESPresentation  KTI MAWAPRES
Presentation KTI MAWAPRES
 
MAKALAH PERLINDUNGAN ANAK.docx
MAKALAH PERLINDUNGAN ANAK.docxMAKALAH PERLINDUNGAN ANAK.docx
MAKALAH PERLINDUNGAN ANAK.docx
 
Dampak masif korupsi dampak masif korupsi
Dampak masif korupsi dampak masif korupsiDampak masif korupsi dampak masif korupsi
Dampak masif korupsi dampak masif korupsi
 
Gejala Sosial - 2020
Gejala Sosial - 2020Gejala Sosial - 2020
Gejala Sosial - 2020
 
artikel ketimpangan sosial.docx
artikel ketimpangan sosial.docxartikel ketimpangan sosial.docx
artikel ketimpangan sosial.docx
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
Kejahatan Terhadap Kepentingan publik
Kejahatan Terhadap Kepentingan publikKejahatan Terhadap Kepentingan publik
Kejahatan Terhadap Kepentingan publik
 
Makalah kewarganegaraan anak jalanan
Makalah kewarganegaraan anak jalananMakalah kewarganegaraan anak jalanan
Makalah kewarganegaraan anak jalanan
 
Konsep korupsi
Konsep korupsiKonsep korupsi
Konsep korupsi
 
human trafficking
human traffickinghuman trafficking
human trafficking
 
Corruption and Fraud
Corruption and FraudCorruption and Fraud
Corruption and Fraud
 

Recently uploaded

Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
GuneriHollyIrda
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
arianferdana
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
TeukuEriSyahputra
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
VenyHandayani2
 

Recently uploaded (20)

Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
 

Aspek sosial perkembangan penduduk

  • 1. ASPEK SOSIAL PERKEMBANGAN PENDUDUK DI KALIMANTAN TIMUR Oleh : Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum. (Guru Besar Ilmu Hukum Dan Sosiologi Universitas Mulawarman) www.3sfirm.com
  • 2. BEBERAPA ASPEK KEPENDUDUKAN Penduduk merupakan aset suatu negara yang sangat penting dan berharga bagi kehidupan negara itu sendiri sehingga masalah penduduk harus dikelola sebaik-baiknya. Penduduk dikatakan sebagai aset negara, karena ada beberapa indikator, yaitu : 1. Produktivitas kerja. 2. Produktivitas kerja menjadi baik apabila adanya pendidikan yang memadai. 3. Pola hidup atau budaya yang sudah mengarah pada kehidupan modern, dalam arti memiliki tujuan dan arah yang pasti dalam menuju masa depan. 4. Karena arah dan tujuan yang ingin dicapai, tentu saja kesejahteraan menjadi suatu nilai yang tidak bisa ditawar lagi karena persaingan hidup menjadi meningkat dari sisi ekonomi.
  • 3. Kondisi penduduk yang berkualitas, sejahtera, hidup yang cukup baik akan menjadi aset pemerintah yang menguntungkan karena akan berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa dan negara. Sebaliknya penduduk yang tidak berkualitas, yang serba kekurangan, kemiskinan akan menjadi beban pemerintah dan beban masyarakat akhirnya akan berdampak pada perkembangan bangsa dan negara terutama dalam hal kemajuan negara.
  • 4. Pemerintah berkewajiban memperhatikan penduduk mulai dari status, hak- hak asasinya, sampai pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan berdasarkan keadilan dan kemakmuran, hal ini tentu saja sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945, alinea keempat : ……. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …….. Hal tersebut merupakan nilai filosofi dasar, bahwa negara secara sadar dalam unsur terbentuknya negara salah satu pondasinya adalah adanya masyarakat atau penduduk.
  • 5. Jelas bahwa negara berkewajiban untukpenduduk. Karenamasyarakatnya termasuk dalam pendataan jumlah memperhatikan adanya data secara kuantitatif akan diketahui indikator-indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Sehingga dapat dijadikan suatu dasar pijakan dalam mengambil dan menentukan arah suatu kebijakan pemerintah (public policy).
  • 6. Oleh karena itu masalah kependudukan harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah harus tahu betul tentang kondisi penduduknya baik jumlah, komposisi ” penduduk, mata pencaharian, kesejahteraannya, dll. —Sarosa Hamongpranoto
  • 7. Berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah penduduk Kalimantan Timur adalah 2.443.334 jiwa. Selanjutnya hasil survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2005) di proyeksikan jumlah penduduk Kalimantan Timur tahun 2010 adalah ” 3.235.100 jiwa. —Supas 2005
  • 8. S ebagai suatu contoh terhadap penyebaran penduduk, bisa dikatakan apabila salah urus terhadap penduduk maka akan membawa dampak yang berujung pada masalah sosial (social problem) yaitu terjadinya kemiskinan. Dua kota/kabupaten misalnya Samarinda dan Kutai Kartanegara sebagai Pekerjaan Rumah bagi pemerintah kita di daerah khususnya. Data BPS Kaltim pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan 4,00% sedangkan daerah pedesaan 13,86%
  • 9. Dalam merumuskan kemiskinan paling tidak perlu dicakup tiga sudut pandang (perspektif) yang harus diperhitungkan, yaitu : I. TINGKAT PENDAPATAN, seseorang dianggap miskin apabila memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan. II. TINGKAT KESEMPATAN UNTUK MEMILIKI KEBUTUHAN DASAR, dalam kemiskinan perlu dilihat sebagai suatu kondisi terampasnya akses, pelayanan atau keterjangkauan untuk mendapatkan materi yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup, termasuk makan. III. KAPABILITAS, dalam hal ini kemiskinan diterjemahkan sebagai ketidakmampuan yang paling dasar untuk berfungsi dimana seseorang tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan fungsi minimal yang dilakukan, mulai dari segi fisik seperti mencukupi kebutuhan makan, pakaian, perumahan, serta ” mencegah dari penyakit, sampai pada suatu keadaan yuang lebih komplek seperti pencapaian tingkat sosial dalam bentuk partisipasi dalam komunitas. —Rohandi Haryanto & Sodiono Tjandrowijoyo
  • 10. Lima Karakteristik Kemiskinan, yaitu: - Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. - Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. - Tingkat pendidikan pada umumnya rendah. - Diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. ” - Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas. — Emil Salim (1976)
  • 11. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali secara baik dengan diberikan suatu solusi untukmengatasi termasuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya atau pertumbuhan dunia usaha yang didukung oleh pemerintah. Bila ini tidak dilakukan tentu saja menyebabkan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat kita, indikatornya sebagai berikut : 1. Kejahatan, 2. Pelacuran, 3. Pekerja anak termasuk anak jalanan, 4. Rendahnya tingkat kesehatan, 5. dll.
  • 12. Indikator - Indikator Kemiskinan Pengangguran Pencari Kerja Terdaftar menurut Tingkat Penddidikan Dan Jenis Kelamin Angka pengangguran atau tenaga kerja yang tersisa pada tahun 2008: - Laki-laki sebanyak 15.494 orang - Perempuan sebanyak 8.458 orang Sehingga keseluruhan 23.952 orang Sedangkan angka tenaga kerja yang terserap dalam dunia kerja tahun 2008 sebanyak 4.910 orang. Terdiri dari laki-laki sebanyak 2.623 orang dan perempuan 2.287 orang. Sumber: DISNAKER, 2009 Samarinda menempati posisi keempat setelah Balikpapan dengan persentase jumlah pengangguran mencapai 13,70 persen.
  • 13. PELACURAN Salah satu penyakit kemiskinan adalah adanya dan maraknya pelacuran dikota Samarinda, setiap tahun mengalami pertambahan rata-rata 3% -5% per tahun. Pada laporan tahun 2009 diperoleh data tahun 2008 pelacuran di Samarinda berdasarkan penyebaran per kecamatan, sebagai berikut : Palaran 13 Orang Samarinda Ilir 50 Orang Samarinda Seberang 200 Orang Sungai Kunjang 10 Orang Samarinda Ulu 10 Orang Samarinda Utara 400 Orang
  • 14. KEJAHATAN YANG TERKAIT DENGAN FAKTOR EKONOMI Data yang diperoleh dari Poltabes tahun 2008 akhir menunjukkan : 1. Pencurian biasa 232 kasus 2. Pencurian dengan pemberatan 633 kasus 3. Pencurian motor 362 kasus 4. Pencurian dengan kekerasan 34 kasus 5. Pemerasan/pengancaman 17 kasus 6. Penggelapan 171 kasus 7. Penipuan 154 kasus 8. Penyelundupan 168 kasus 9. Penyerobotan tanah 108 kasus Sumber POLTABES, 2009
  • 15. Beberapa data yang tergambar tersebut menunjukkan bahwa masalah sosial di Samarinda sangat memerlukan perhatian. Hal ini berkaitan dengan perkembangan penduduk di wilayah perkotaan. Masalah kependudukan di daerah perkotaan pada khususnya sangat kompleks karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka berarti bertambah kebutuhan penduduk seperti tempat tinggal, air bersih, listrik dan fasilitas lainnya termasuk kesehatan dan pendidikan. Apabila beban kota terlalu berat dan tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduk yang berupa fasilitas sosial karena keterbatasan kemampuan kota, maka akan timbul masalah sosial.
  • 16. Sebagai contoh bertambahnya penduduk kota dan terbatasnya lapangan pekerjaan akhirnya mereka berusaha menjadi PKL, karena lahan terbatas maka berjualan di tempat-tempat yang dilarang sehingga menimbulkan masalah sosial di kota. Begitu pula bertambahnya gelandangan, pengemis, pekerja anak termasuk anak jalanan, putus sekolah, dll akan menjadi beban pemerintah termasuk beban masyarakat yang lain.
  • 17. Dalam ruang lingkup Provinsi Kaltim yang terdiri dari 13 kota/kabupaten diperlukan penanganan data penduduk yang akurat. Hal ini karena penyebaran penduduk yang menyebar di seluruh kota/kabupaten tersebut. Bahkan yang menjadi permasalahan adalah penduduk yang berada di pedalaman sampai di perbatasan, pendataan tidak cukup dilakukan dengan mendata jumlah melainkan juga diperlukan data sosial masyarakat tersebut secara keseluruhan, karena kondisi penduduk dikota atau pusat kota dan pemerintahan jumlahnya lebih banyak tetapi kesejahteraannya lebih nampak, karena lebih terkontrol kondisi sosialnya oleh pemerintah.
  • 18. Kesenjangan Sosial Kemiskinan akan menyebabkan kecemburuan sosial yang akhirnya berakhir dengan konflik, ” sehingga tercipta revolusi sosial karena si miskin atau si kecil merasa ditindas oleh yang besar. —Sarosa Hamongpranoto
  • 19. TERIMA KASIH ! www.3sfirm.com Aspek Sosial Perkembangan Penduduk di Kalimantan Timur Desain by: bajuhati