Dokumen tersebut membahas tentang peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemersatu bangsa. ASN dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Etika birokrasi penting untuk menghindari patologi birokrasi seperti mementingkan diri sendiri. ASN juga harus bersikap netral dan

1. LATSAR CPNS ANGKATAN LX TAHUN 2019 KABUPATEN KETAPANG
Tim Penulis Modul. 2015. Nasionalisme Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: LAN
Nama : ALFONSUS LIGUORI WILMAN ANTHONY
NIP :
Materi : NASIONALISME
Pemateri :
Hari/Tanggal :
RESUME
Semenjak dahulu dalam perubahan kehidupan berbangsa, Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama. Dalam
perumusan dasar negara, yakni Pancasila, dimasukkan nilai ketuhanan menjadi landasan utama dalam
penyelenggaraan sebuah Negara. Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak
bisa dibatasi hanya dalam ruang privat. Agama punya kemungkinan terlibat dalam ruang publik. Jika agama hanya
berada dalam ruang privat, kehidupan publik menjadi kering dalam makna. Ada kekosongan nilai dalam aktivitas
publik masyarakat. Jika demikian keadaannya, bukan tidak mungkin bisa memunculkan pemberontakan agama
(fundamentalisme).
Kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud
mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan
dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud
menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang
majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia
tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan. Ini karena bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi
dan mempengaruhi kehidupan global.
Dalam perspektif historis perjalanan bangsa Indonesia, untuk melihat nilai nilai sila Persatuan Indonesia dalam
kebhinekaan, maka ada tiga fase yang perlu dilalui yaitu (i) masa purba, (ii) masa pra sejarah nusantara, dan (iii)
masa sejarah nusantara. Ada dua perbedaan utama dalam melihat tumbuhnya kesadaran nasionaslime di Indonesia.
Pertama; kesadaran Nasionalisme Purba (Archaic Nationalism), dan kedua; Nasionalisme Tua (Proto-Nationalism).
Meski Indonesia menganut Political Nationalism di mana Negara menjadi unsur pemersatu, akan tetapi
konsepsi kebangsaan Indonesia juga mengandung unsur cultural nationalism, yaitu adanya semangat untuk
mempertahankan warisan historis tradisi kekuasaan dan kebudayaan sebelumnya sebagai kemajemukan etnis,
budaya, dan agama. Hal ini tercermin dari bayangan para pendiri bangsa (dalam BPUPKI) tentang batas batas teritori
Negara Indonesia merdeka yang menyatakan sebagai keberlanjutan dari kekuasaan sebelumnya seperti Kerajaan
Sriwijaya dan Majapahit. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Persatuan
menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas, dan institusi
sosial politik.
Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi
ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Bertolak dari pengertian di atas, ASN sebagai bagian dari
pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain,
ASN adalah aparat pelaksana (eksekutor) yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi
landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan.

2. LATSAR CPNS ANGKATAN LX TAHUN 2019 KABUPATEN KETAPANG
Tim Penulis Modul. 2015. Nasionalisme Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: LAN
Sifat-sifat kebijakan publik tersebut harus dimengerti oleh ASN sebagai pelaksana kebijakan publik untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. ASN juga dituntut sebagai pelaksana kebijakan publik untuk
memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik.
Di samping itu, Undang-Undang ASN juga memberikan jaminan kepada aparatur sipil (birokrat) bebas dari
intervensi kepentingan politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. Hal ini
merupakan upaya untuk mendorong ASN yang berorientasi kepada kepentingan publik. Pandangan tersebut
didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan
publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan.
Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang
diinginkan masyarakat dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat
atas pelayanan yang dilaksanakan.
Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja untuk memenuhi (memproduksi, mentransfer, mendistribusikan)
dan melindungi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumen. Dengan demikian,
yang menjadi ukuran keberhasilan layanan publik adalah terpenuhinya kepentingan masyarakat umum atau segala
sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Untuk menjaga agar pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan
secara kontinyu dan relatif stabil, perlu dibangun ASN yang profesional dan cukup independen dari struktur politik
pemerintahan negara. Di samping itu, mendorong profesionalisme dan sifat melayani dari ASN yang berintegritas
tinggi juga bertujuan untuk mengatasi sifat kecenderungan birokrasi yang dapat mengalami kemunduran dalam
pelayanan publik, yang disebut sebagai patologi birokrasi. Patologi ini membuat birokrasi juga dapat memiliki
kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan
serta melakukan pemusatan kekuasaan.
Untuk menghindari kecenderungan patologis tersebut maka perlu diatur agar ASN dapat bekerja secara lebih
profesional serta memegang prinsip sebagai pelaksana kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik yang
prima sebagai pemersatu bangsa. Suatu pelayanan harus diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga
tercapai kepuasaan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat umum yang disebut sebagai pelayanan prima.
Etika birokrasi penting sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan
pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
organisasinya. Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi
PNS, dapat diartikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang PNS wajib untuk menjunjung tinggi persatuan
agar keutuhan bangsa dapat terjaga.
Pentingnya peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa, secara implisit dalam UU Nomor 5 tahun 2014
pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN salah satu
diantaranya asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti, seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya
senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. PNS dalam menjalankan tugas dan
fungsinya harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu
kelompok atau golongan yang ada. Sedangkan adil, berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku
diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya,
PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerjanya dan di
masyarakatnya.