power point ini berisi tentang pengertian dan maksud dari desentralisasi Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi.
Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan, desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Devolusi adalah sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.
Dekonsentasi adalah . Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan
Kata Pengantar
Puji sukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tepat pada waktunya tanpa hambatan yang berarti. Tidak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam pada baginda rasul Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suritauladan serta menghantarkan kita dari masa jahiliah menuju rasa yang penuh hikmah seperti yang kita rasakan saat ini.
Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu
Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan- golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.
sekian dan trm ksh..
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerahafifahdhaniyah
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASanawiyah29
Jurnal ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Metodologi PKN MI jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2017. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi saya khusunya pembuat jurnal ini.
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada
hakekatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang
diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan
adanya/pembentukan Daerah Otonom dan sekaligus
pengakuan/penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola
urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh/dari Pemerintah
kepada Daerah. Pada dasarnya urusan yang dikelola daerah adalah
pararel dengan urusan yang ditangani pemerintah, diluar urusan
bidang-bidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan,
disini tersirat dalam konsep otonomi luas.
power point ini berisi tentang pengertian dan maksud dari desentralisasi Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi.
Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan, desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Devolusi adalah sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.
Dekonsentasi adalah . Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan
Kata Pengantar
Puji sukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tepat pada waktunya tanpa hambatan yang berarti. Tidak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam pada baginda rasul Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suritauladan serta menghantarkan kita dari masa jahiliah menuju rasa yang penuh hikmah seperti yang kita rasakan saat ini.
Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu
Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan- golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.
sekian dan trm ksh..
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerahafifahdhaniyah
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASanawiyah29
Jurnal ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Metodologi PKN MI jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2017. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi saya khusunya pembuat jurnal ini.
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada
hakekatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang
diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan
adanya/pembentukan Daerah Otonom dan sekaligus
pengakuan/penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola
urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh/dari Pemerintah
kepada Daerah. Pada dasarnya urusan yang dikelola daerah adalah
pararel dengan urusan yang ditangani pemerintah, diluar urusan
bidang-bidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan,
disini tersirat dalam konsep otonomi luas.
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Ir. Soekarno
Para Jendral itu harus bertanggungjawab dan tahu bahwa mereka salah dan ikut bertanggungjawab bahwa mereka ikut terlibat dan mengetahui secara pasti semua yang mereka lakukan mereka harus di hukum wiranto dan prabowo harus tetap di adili seadil-adilnya.
2. PENGERTIAN DASAR
• Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri.
• Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. PENGERTIAN SENTRALILASI, DESENTRALISASI,
DEKONSENTRASI
• Sentralisasi menurut (KBBI), merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah dan
sebagainya) yang dianggap sebagai pusat, penyentralan, pemusatan.
• Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan
bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. MANFAAT PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(OTONOMI)
a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta msyarakat;
b. Mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan keistimewaan/ kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman
daerah.
c. Bisa mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan
masyarakatnya.
5. URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN
• Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN
absolut konkuren umum
1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. Yustisi
5. moneter dan fiskal
nasional
6. agama.
wajib pilihan
1. Pelayanan
dasar
2. Bukan
pelayanan
dasar
1. kelautan dan
perikanan
2. pariwisata
3. Pertanian
4. kehutanan
5. energi dan
sumber daya
mineral
6. Perdagangan
7. perindustrian
transmigrasi.
a. pembinaan wawasan
b. pembinaan persatuan
c. pembinaan kerukunan
antar
d. penanganan konflik
sosial
e. koordinasi
f. pengembangan
kehidupan demokrasi
g. pelaksanaan semua
Urusan Pemerintahan
7. MODEL KEWENANGAN MENURUT CLARK
1. Model Relatif memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dan pada saat yang
sama tidak mengingkari realitas negara bangsa, penekanannya adalah dengan
memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam rangka kerja
kekuasaan dan kewajiban yang ditentukan. Hubungan pemerintah pusat dan
daerah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pengawasan dibatasi.
2. Model Agensi adalah pemerintah daerah dilihat terutama sebagai agen untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
3. Model Interaksi, model ini sulit ditentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, karena mereka terlibat dalam pola hubungan yang
ramah dimana penekananya ada pada pengaruh yang menguntungkan
8. PELIMPAHAN KEWENANGAN
• Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan.
• Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
• Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan
dijalannya oleh organ lain atas namanya.
•
9. CONTOH KASUS
• Kepala daerah 2004-2021 ada 126 kepala daerah yang terlibat korupsi
• Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjadi kepala daerah pertama yang terseret kasus
korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 27 Februari 2021,
• suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
10. PENYEBAB KORUPSI BAGI KEPALA DAERAH
PENGARUH OTONOMI DAERAH
• Agus Susanto
• Alasan pertama, dikarenakan otonomi daerah yang selama ini berjalan cenderung hanya terfokus
pada pelimpahan wewenang dalam membuat kebijakan, pengelolaan keuangan serta administrasi
birokrasi dari pusat ke daerah
• Kedua, otonomi daerah telah memutus struktur hirarkis pemerintahan, yang memungkinkan
kepala daerah menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol pemerintah pusat.
• Ketiga, gagalnya dewan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol
kekuasaan