Dokumen tersebut membahas pengertian administrasi dan negara. Administrasi didefinisikan sebagai kegiatan kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan negara adalah organisasi dari kelompok manusia yang hidup di wilayah tertentu dan diperintah oleh pemerintah berdasarkan peraturan. Dokumen juga menjelaskan fungsi-fungsi negara seperti kesejahteraan rakyat, ketertiban, pertahanan, dan kead
Dokumen tersebut merangkum sistem manajemen nasional Indonesia (Sismennas) yang mencakup tujuan, struktur, proses, peran, dan aktualisasi Sismennas dalam pembangunan nasional. Inti dari Sismennas adalah sistem manajemen yang diterapkan untuk mencapai tujuan bersama secara terpadu dan sinergis antar unsur bangsa melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi strategi pembangunan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang teori pendulum yang menjelaskan bahwa setelah mengalami pengalaman sosial yang traumatis, seseorang akan berpendapat secara berlebihan ke arah yang berlawanan. Pendapatnya akan berayun seperti pendulum dari satu sisi ke sisi lainnya, sebelum akhirnya menetap pada sikap yang lebih moderat. Dokumen selanjutnya membahas perspektif global dan nasional terhadap ke
Sistem politik Indonesia didasarkan pada trias politika yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut UUD 1945. Suprastruktur politik mencakup lembaga-lembaga pemerintahan dan partai-partai politik, sedang infrastruktur politik terdiri atas kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan tokoh-tokoh politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Media komunikasi seperti pers memiliki peran penting dalam sist
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan nusantara yang mencakup empat poin utama: (1) isi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (2) wadah Republik Indonesia adalah Nusantara, (3) tatalaku Republik Indonesia diwujudkan melalui UUD 1945, dan (4) ajaran wawasan nusantara adalah wujud dan inti kepribadian bangsa Indonesia.
Ketiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
2. Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, sedangkan sesudahnya kekuasaan didistribusikan ke lembaga-lembaga negara yang sejajar.
3. Amandemen UUD 1945 mengubah kedudu
Dokumen tersebut merangkum sistem manajemen nasional Indonesia (Sismennas) yang mencakup tujuan, struktur, proses, peran, dan aktualisasi Sismennas dalam pembangunan nasional. Inti dari Sismennas adalah sistem manajemen yang diterapkan untuk mencapai tujuan bersama secara terpadu dan sinergis antar unsur bangsa melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi strategi pembangunan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang teori pendulum yang menjelaskan bahwa setelah mengalami pengalaman sosial yang traumatis, seseorang akan berpendapat secara berlebihan ke arah yang berlawanan. Pendapatnya akan berayun seperti pendulum dari satu sisi ke sisi lainnya, sebelum akhirnya menetap pada sikap yang lebih moderat. Dokumen selanjutnya membahas perspektif global dan nasional terhadap ke
Sistem politik Indonesia didasarkan pada trias politika yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut UUD 1945. Suprastruktur politik mencakup lembaga-lembaga pemerintahan dan partai-partai politik, sedang infrastruktur politik terdiri atas kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan tokoh-tokoh politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Media komunikasi seperti pers memiliki peran penting dalam sist
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan nusantara yang mencakup empat poin utama: (1) isi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (2) wadah Republik Indonesia adalah Nusantara, (3) tatalaku Republik Indonesia diwujudkan melalui UUD 1945, dan (4) ajaran wawasan nusantara adalah wujud dan inti kepribadian bangsa Indonesia.
Ketiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
2. Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, sedangkan sesudahnya kekuasaan didistribusikan ke lembaga-lembaga negara yang sejajar.
3. Amandemen UUD 1945 mengubah kedudu
Teks tersebut menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Indonesia. Terdapat beberapa kementerian yang membidangi urusan tertentu sesuai UUD 1945 seperti dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan, serta kementerian lain yang membidangi urusan seperti agama, pendidikan, dan kesehatan. Selain kementerian, terdapat juga Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Teks ini membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Indonesia. Kementerian dibentuk untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan membidangi urusan tertentu, sementara Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dibentuk untuk membantu Presiden dalam tugas tertentu. Teks ini juga menjelaskan klasifikasi Kementerian berdasarkan urusan yang dibidanginya
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasionalWarnet Raha
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian politik, strategi, dan politik strategi nasional serta dasar-dasar dan penyusunannya. Dibahas pula implementasi politik dan strategi nasional di berbagai bidang seperti hukum, ekonomi, politik, luar negeri, dan lainnya.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Sistem pemerintahan negara Indonesia didasarkan pada konstitusi (hukum dasar) dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memimpin eksekutif dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga-lembaga negara seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif bekerja sama dalam kerangka konstitusi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, mulai dari pengertian, unsur-unsur, bentuk, macam, prinsip dan fungsi demokrasi. Juga dibahas mengenai kelebihan dan kelemahan berbagai jenis demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia serta implikasi pembelajaran PKN di sekolah dasar.
Menanti wajah baru pemerintahan Indonesia saat ini tengah menanti babak baru, menunggu siapa yang akan menjadi juru kemudi bagi perjalanan nasib bangsa ini ke depan. 9 Juli merupakan fase determinan yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau bahkan mungkin untuk kurun waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, energi yang tercurah dalam proses kampanye terbuka yang dimulai sejak 4 Juni ini seharusnya tidak habis sia-sia, semata-mata hanya untuk menampilkan visi misi abstrak yang mungkin tidak akan pernah menemukan wujudnya di dalam pemerintahan mendatang.
Tugas Teknologi Informasi Pemerintahan _Surya Delima 20102016 Ilmu Pemerintah...Surya Delima
Teknologi Informasi Pemerintahan
Materi Presentasi
Tantangan dan Peluang Regional
membahas tentang Pembangunan daerah,Pertumbuhan Ekonomi,Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
serta Tantangan dan Peluang Pembangunan daerah
mohon maaf apabila ada kekurangan dalam PPT
Disampaikan pada program Chandradimuka Tingkat Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL) UPI XIII
Jakarta, 17 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dibahas pula peran masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi, relasi antara pemerintah dan organisasi sipil, serta tantangan yang dihadapi organisasi sipil di Indonesia.
Teks tersebut menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Indonesia. Terdapat beberapa kementerian yang membidangi urusan tertentu sesuai UUD 1945 seperti dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan, serta kementerian lain yang membidangi urusan seperti agama, pendidikan, dan kesehatan. Selain kementerian, terdapat juga Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Teks ini membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Indonesia. Kementerian dibentuk untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan membidangi urusan tertentu, sementara Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dibentuk untuk membantu Presiden dalam tugas tertentu. Teks ini juga menjelaskan klasifikasi Kementerian berdasarkan urusan yang dibidanginya
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasionalWarnet Raha
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian politik, strategi, dan politik strategi nasional serta dasar-dasar dan penyusunannya. Dibahas pula implementasi politik dan strategi nasional di berbagai bidang seperti hukum, ekonomi, politik, luar negeri, dan lainnya.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Sistem pemerintahan negara Indonesia didasarkan pada konstitusi (hukum dasar) dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memimpin eksekutif dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga-lembaga negara seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif bekerja sama dalam kerangka konstitusi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, mulai dari pengertian, unsur-unsur, bentuk, macam, prinsip dan fungsi demokrasi. Juga dibahas mengenai kelebihan dan kelemahan berbagai jenis demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia serta implikasi pembelajaran PKN di sekolah dasar.
Menanti wajah baru pemerintahan Indonesia saat ini tengah menanti babak baru, menunggu siapa yang akan menjadi juru kemudi bagi perjalanan nasib bangsa ini ke depan. 9 Juli merupakan fase determinan yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau bahkan mungkin untuk kurun waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, energi yang tercurah dalam proses kampanye terbuka yang dimulai sejak 4 Juni ini seharusnya tidak habis sia-sia, semata-mata hanya untuk menampilkan visi misi abstrak yang mungkin tidak akan pernah menemukan wujudnya di dalam pemerintahan mendatang.
Tugas Teknologi Informasi Pemerintahan _Surya Delima 20102016 Ilmu Pemerintah...Surya Delima
Teknologi Informasi Pemerintahan
Materi Presentasi
Tantangan dan Peluang Regional
membahas tentang Pembangunan daerah,Pertumbuhan Ekonomi,Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
serta Tantangan dan Peluang Pembangunan daerah
mohon maaf apabila ada kekurangan dalam PPT
Disampaikan pada program Chandradimuka Tingkat Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL) UPI XIII
Jakarta, 17 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dibahas pula peran masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi, relasi antara pemerintah dan organisasi sipil, serta tantangan yang dihadapi organisasi sipil di Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pemuda harus lebih terlibat dalam menentukan agenda pembangunan pasca 2015. Niwa dan Dian mewakili IFL dalam forum pemuda PBB di Bali untuk memberikan masukan. Mereka sepakat pemuda perlu dijadikan mitra dalam implementasi dan pemantauan pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Terdapat dua jenis pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat secara tetap, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat untuk jangka waktu tertentu. Dokumen ini juga membahas tugas dan tanggung jawab ASN serta upaya peningkatan kompetensi mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang etika humas dalam pemerintahan. Menguraikan pengertian, peran, tugas, fungsi, dan tujuan humas pemerintah serta hubungannya dengan media massa. Juga membahas kode etik humas pemerintah dan contoh studi kasus tentang tuduhan kebohongan pemerintah oleh tokoh lintas agama.
Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan...INSISTPress
•Judul: Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015 •Penulis: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 •Editor: Aris Santoso •Penerbit: Kemitraan dan INFID •ISBN: 978-602-8384-61-2 •Edisi: I, Maret 2013 •Kolasi: 13 x 19 cm; x + 112 halaman.
Dokumen ini membahas tentang manajemen pembangunan. Ringkasannya adalah:
1. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan.
2. Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tujuan pembangunan nasional, daerah, dan sektoral adalah pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejah
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Organisasi dan kepemimpinan pemerintah perlu beradaptasi di era pandemi Covid-19. Birokrasi harus menjadi lebih dinamis dengan memperkuat sumber daya manusia dan proses yang lincah serta mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif. Transformasi model kelembagaan dari "berdiri sendiri" menjadi terhubung dalam jaringan diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Dokumen tersebut membahas tentang politik strategi nasional (POLTRANAS) yang mencakup pengertian politik, strategi, dan POLTRANAS sendiri serta penyusunan dan implementasinya dalam berbagai bidang. POLTRANAS berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah pembangunan nasional dengan landasan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Penyusunannya melibatkan suprastruktur dan infrastruktur politik.
Teks tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Nawacita. Strategi tersebut mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian harga komoditas pokok, dukungan untuk usaha mikro dan kecil, serta paket deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Teks ucapan YAB Perdana Menteri menekankan empat tiang utama dasar kerajaan, yaitu: (1) Falsafah 1Malaysia Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan untuk memperkukuh perpaduan nasional, (2) Program Transformasi Kerajaan untuk meningkatkan prestasi kerajaan, (3) Model Baru Ekonomi untuk meningkatkan daya saing ekonomi, (4) Rancangan Malaysia Ke-10 untuk mencapai status negara maju berpendap
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...Hendri Sivilianto
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Governance di Pemprov DKI Jakarta yang terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang pengertian Good Governance dan prinsip-prinsipnya seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keset
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab pemuda Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dokumen ini menjelaskan bahwa pemuda memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional melalui pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan tanggung jawab pemuda serta tugas pemerintah dalam memberdayakan pemuda.
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas format hubungan dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani (civil society) dalam memperkuat masyarakat madani di Indonesia. Dibahas pula peran dan tantangan lembaga-lembaga masyarakat madani serta kerjasama dengan pemerintah dalam reformasi tata pemerintahan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan outline paparan kepala SKPD dalam rapat koordinasi persiapan Musrenbang Kabupaten tentang lingkup koordinasi bidang ekonomi untuk tahun anggaran 2016.
2. Outline tersebut mencakup 6 poin utama yang meliputi permasalahan dan isu strategis, gambaran umum usulan Musrenbang, tabulasi usulan, anggaran dan sumber pendanaan, inovasi yang dil
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Memuat ringkasan masalah dan usulan program pembangunan masing-masing SKPD untuk Musrenbang 2017 beserta anggarannya.
2. Mencakup jenis program prioritas, jumlah usulan, sumber pendanaan, dan lokasi pelaksanaan.
3. Menjelaskan inovasi yang dilakukan untuk menindaklanjuti usulan program dan masalah yang dihadapi.
Surat undangan dari pemerintah kabupaten Polewali Mandar kepada para kepala SKPD, pimpinan lembaga, dan camat/lurah untuk merayakan hari ulang tahun kabupaten Polewali Mandar ke-56. Surat tersebut berisi informasi tentang panitia pelaksana perayaan dan lokasi sekretariatnya.
Usulan Musrenbang Kecamatan Per Sektor Bidang Ekonomi 2015Moh TP
The document outlines the priorities for proposed development projects in a sub-district for the 2016 budget year. It lists 10 sectors including printing, agricultural infrastructure, agricultural crops, farming equipment, plantation crops, forestry crops, livestock, fisheries, economic training, and markets. It provides the percentage and number of project proposals in each sector, with the highest number (20.42% or 252) in the agricultural infrastructure sector.
Rencana ini mengatur pengembangan Pasar Tani Kecamatan Matakali melalui 12 aktivitas utama termasuk penataan lokasi, identifikasi komoditi dan pelaku pasar, fasilitasi infrastruktur, pengaturan hari pasaran, pelatihan petani, dan monitoring evaluasi secara berkelanjutan.
The document discusses the functions and activities of BAPPEDA (Regional Development Planning Agency) in Polewali Mandar Regency in 2014. It carried out 3 main functions: planning, coordination, and monitoring & evaluation. Key planning outputs included long-term and mid-term development plans. Coordination efforts covered areas like poverty reduction, spatial planning, and investment. Monitoring activities focused on infrastructure, social & cultural issues, and the economy.
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanMoh TP
Keputusan Bupati Polewali Mandar menetapkan pedoman pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015 untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran kepada rumah tangga miskin. Pedoman ini mengatur agar SKPD menggunakan data TNP2K 2013 sebagai acuan dalam menetapkan sasaran program, serta memungkinkan validasi data untuk memastikan kelayakan penerima manfaat.
Statistik daerah kabupaten polewali mandar 2014Moh TP
Komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar didominasi oleh kelompok usia muda dengan jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih besar dari kelompok 5-9 tahun, menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya.
Pedoman ini menjelaskan sistematika penyusunan proposal kegiatan tahun 2015 di Kabupaten Polewali Mandar, mulai dari halaman sampul, gambaran umum kabupaten, potensi sektor yang diusulkan, kondisi saat ini dan yang diharapkan, permasalahan, usulan program kegiatan, hingga penutup yang mencakup kesimpulan dan penandatanganan. Proposal disusun berdasarkan format standar untuk memfasilitasi proses perencanaan pembangunan da
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
3. Pengertian ADMINISTRASI
The Liang Gie, Administrasi ad segenap
rangkain perbuatan penyelenggaraan dlm
setiap usaha kerjasama sekelompok
manusia utk mencapai tujuan tertentu.
S.P. Siagian, Administrasi ad proses
kerjasama antara dua orang atau lebih
berdasarkan rasionalitas tertentu utk
mencapai tujuan bersama yg telah
ditentukan.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
4. Luther Gullick, Administrasi berkaitan dgn
pelaksanaan suatu pekerjaan utk mencapai suatu
tujuan2 yg telah ditentukan.
John M. Pfiffner, Administrasi dpt didefinisikan sbg
pengorganisasian & pengarahan sumber2 yg
berupa manusia/ tenaga kerja & material utk
mencapai tujuan akhir yg diinginkan.
William H. Newman, Administrasi ad pemberian
pedoman, kepemimpinan & pengendalian
kegiatan 2sekelompok orang utk mencapai tujuan
bersama.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
5. # ULBERT
Administrasi secara sempit didefinisikan
sebagain penyusunan dan pencatatan
data dan informasi secara sistematis baik
internal maupun eksternal dengan maksud
menyediakan keterangan serta
memudahkan untuk memperoleh kembali
baik sebagian maupun menyeluruh.
Pengertian administrasi secara sempit ini
lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
6. # WH EVANS
Administrasi adalah fungsi yang
menyangkut manajemen dan
pengarahan semua tahap operasi
perusahaan mengenai
pengolahan bahan keterangan,
komunikasi, dan ingatan
organisasi
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
7. # ARTHUR GRAGER
Administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan
terhadap komunikasi dan pelayanan warkat
suatu organisasi
# WILLIAM LEFFINGWELL dan EDWIN
ROBINSON
Administrasi adalah cabang ilmu manajemen
yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan
perkantoran secara efisien, kapan, dan dimana
pekerjaan itu harus dilakukan
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
8. # GEORGE TERRY
Administrasi adalah perencanaan,
pengendalian, dan pengorganisasian
pekerjaan perkantoran, serta
penggerakan mereka yang
melaksanakannya agar mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
9. Key Words Pengertian
ADMINISTRASI
Kegiatan
Kerjasama
Banyak orang
Untuk mencapai tujuan bersama
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
11. Arti Definisi/Pengertian Negara Dan Fungsi
Negara - Pendidikan Kewarganegaraan PKn
Negara adalah suatu “daerah atau wilayah”
yang ada di permukaan bumi di mana terdapat
“pemerintahan yang mengatur” ekonomi,
politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan
lain sebagainya.
Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-
unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah
yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.
Pengertian NEGARA
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
12. Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli :
Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau
wewenang yang “mengatur atau
mengendalikan” persoalan bersama atas nama
“masyarakat”.
Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi
kekuasaan dari “kelompok manusia” yang telah
berdiam di suatu “wilayah tertentu”.
Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu
organisasi “manusia atau kumpulan manusia”
yang berada di bawah suatu “pemerintahan”
yang sama.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
13. G. Pringgodigdo, NEGARA ad “suatu
organisasi” kekuasaan or organisasi
kewibawaan yg hrs memenuhi persyaratan
unsur2 tertentu, yaitu hrs ada pemerintah yg
berdaulat, wilayah tertentu & rakyat yg hidup
dgn teratur shg mrpk “suatu bangsa”.
Miriam Budiardjo, NEGARA ad suatu “daerah
territorial” yg rakyatnya diperintah o/
sejumlah pejabat dan yg berhasil menuntut dr
warganya ketaatan pd “peraturan
perundang-undangan” melalui penguasaan
(kontrol) monopolistis dr kekuasaan yg sah.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
14. KEY WORDS
DAERAH ATAU WILAYAH
PEMERINTAH
MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN
ORGANISASI
PERATURAN (REGULASI)
KELOMPOK MANUSIA (MASYARAKAT)
BANGSA
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
15.
16. UNSUR2 ADMINISTRASI
(The Liang Gie)
1. Organisasi (struktur/wadah);
2. Manajemen (proses menggerakkan kegiatan);
3. Kepegawaian Adm kepegawaian
4. Keuangan Adm keuangan
5. Perlengkapan Adm perlengkapan
6. Pekerjaan kantor (mengumpulkan, mencatat,
mengirim & menyimpan informasi) Adm
perkantoran
7. Komunikasi/tata hubungan (teknik pelaporan, metode
rapat dll
8. Hubungan masyarakat (public relation)
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
17. INDONESIA SEBAGAI
NEGARA
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berbentuk republik yang telah diakui
oleh dunia internasional dengan memiliki
ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan
udara yang luas serta terdapat organisasi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang berkuasa.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
18. Negara merupakan suatu organisasi
dari rakyat negara tersebut untuk
mencapai tujuan bersama dalam
sebuah konstitusi yang dijunjung
tinggi oleh warga negara tersebut.
Indonesia memiliki Undang-Undang
Dasar 1945 yang menjadi cita-cita
bangsa secara bersama-sama.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
19. Fungsi-Fungsi Negara :
1. Mensejahterakan serta memakmurkan
rakyat;
Negara yang sukses dan maju adalah negara
yang bisa membuat masyarakat bahagia secara
umum dari sisi ekonomi dan sosial
kemasyarakatan.
2. Melaksanakan ketertiban;
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan
yang kondusif dan damani diperlukan
pemeliharaan ketertiban umum yang didukung
penuh oleh masyarakat.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
20. 3. Pertahanan dan keamanan;
Negara harus bisa memberi rasa aman
serta menjaga dari segala macam
gangguan dan ancaman yang datang dari
dalam maupun dari luar.
4. Menegakkan keadilan;
Negara membentuk lembaga-lembaga
peradilan sebagai tempat warganya
meminta keadilan di segala bidang
kehidupan.
STISIP“Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015
22. Definisi 'usaha'
Usaha swasta perusahaan yg modalnya berasal dr orang-
orang atau badan-badan nonpemerintah; ~ terbatas
perusahaan yg modalnya berupa saham-saham dng
harga tertentu, pemimpin perusahaannya ditentukan oleh
pemilik saham, suara dl pemilihan, dan ditentukan oleh
jumlah saham yg dimiliki pemilik modal;
Usaha umum perusahaan yg bertujuan mengadakan
usaha-usaha produktif di bidang jasa sesuai dng
kebijakan pemerintah dl rangka meningkatkan
pendapatan nasional;