Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to etik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptx
Similar to etik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
etik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptx
- 1. RAHMAT JULIADI KETUA PENGURUS WILAYAH PDGI JAWA BARAT • Kelahiran Bandung, 7Juli 1973 • Lulus th 1997 dari FKG Unpad • 1998 bekerja PKM Rancakalong Sumedang • 2000 Kepala PKM Pamulihan Sumedang • 2004 Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumedang • 2009 Ketua Komisi C DPRD Sumedang • Ketua Bapemperda DPRD Sumedang 2019;2024 • Ketua TKMKB BPJS Kes Sumedang Subang Majalengka • Ketua PDGI Sumedang 2008-2011 dan 2011-2014 • Ketua Bidang Organisasi PDGI Pengwil Jabar 2014-2022 • Ketua Dept Organisasi Dan Hub Antar Profesi PB PDGI 2017-2022 • Saat ini Wakil Ketua Ikatan Peminatan Hukum Etik dan Disiplin Kedokteran Gigi
- 2. D R G . R A H M A T J U L I A D I , M H . K e s , C M C . ETIK KEDOKTERAN GIGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Antara Kebutuhan dan Keterpaksaan)
- 3. TANTANGAN DOKTER GIGI DALAM ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIALITY 5.0 MASIH SESUAIKAH KODEGI YG SAAT INI BERLAKU??
- 4. ZAMAN NOW, zaman Revolusi Industri 4.0 Perkembangan Ilmu dan Teknologi Informasi dan Komunikasi begitu dahsyat , era teknologi Digitalisasi tidak bisa lagi dihindari dan manusia harus menyesuaikannya bukan sebaliknya. Era Milenial atau bahkan Generasi Z dan generasi berikutnya yang gandrung dengan Teknologi digital/sosmed dsb, yang dalam kehidupan kesehariannya bergantung kepada teknologi digital seperti Internet, Handphone Youtube, Blog, Sosmed, dsb menuntut keberpihakan kondisi kepada mereka.
- 5. Perkembangan teknologi digital ini akan berpengaruh pula terhadap semua sector kehidupan umat manusia termasuk kedunia profesi Kedokeran gigi, namun sebaliknya akibatnyapun tentu akan lebih dahsyat. Dan sebentar lagi kt memasuki era Sociaty 5.0 - adalah mengintegrasikan ruang maya dan fisik – metaverse (melampaui alam semesta), menghubungkan orang tanpa harus ketemu
- 6. • Teknologi alat kedokteran gigi makin canggih – harga makin mahal – biaya pelayanan Kesehatan gigi meningkat • Pengunaan Gadget, HP, Internet, Medsos, Instagram, Twitter, FB, WA, Tiktok, Blog, youtube. dsb tidak mampu dikendalikan – Proses pembelajaran/peningkatkan kompetensi, semuanya menjadi lebih mudah - Terjadinya penyimpangan Hukum dan Etika semakin meningkat - Regulasi berjalan ditempat • Dokter gigi lulusan baru (generasi Milenial dan generasi Z) tidak banyak TANTANGAN DAN MASALAH ERA DIGITALISASI
- 7. • Dokter gigi bisa diadu dengan dokter gigi lainnya – dari persepsi pasien trerhadap perawatan yg diterima dibandingkan dengan apa yang mereka lihat dari internet/medsos • Pihak lain (mis:Tukang Gigi) akan memanfaatkan media social sebagai sarana “meningkatkan kompetensi” – ada potensi peningkatan kemampuan mereka akibat produk digital dokter gigi • Legalitas/regulasi dari konten di media soasial belum diatur • Batasan kewenangan seorang dokter dalam bermedia social – TANTANGAN DAN MASALAH ERA DIGITALISASI
- 8. 6 4 1 3 5 2 PERUBAHAN DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI SEMAKIN PESAT INFORMASI SANGAT TERBUKA DAN BEBAS HAMBATAN – INFORMASI ASYMETRI TEKNIK DAN CARA CARA PENGOBATAN AKAN MUDAH DIPELAJARI TRANSAKSI & NEGOSIASI PENGOBATAN DAN TARIF BISA DILAKUKAN MELALUI ONLINE JARAK JAUH KETIDAKPUASAN PELAYANAN PASIEN, MAL PRAKTEK, FRAUD , PELANGGARAN KODE ETIK MUDAH MENJADI VIRAL, DIAGNOSA DAN TREATMEN SEDERHANA DAPAT DILAKUKAN JARAK JAUH Table Of Discussion APA TANTANGAN DAN PELUANG TERHADAP DUNIA KESEHATAN GIGI ? U 7 SANGAT BERPOTENSI TERJADI PELANGGARAN GUGATAN DAN TUNTUTAN TERHADAP DRG SEMAKIN MARAK 8
- 10. Pengaduan Ke MKEKG : Jumlah Pengadu Teradu Pokok Aduan Tuntutan :45 Pengaduan :Pasien,Sejawat, Institusi :drg, drg.Sp :Perilaku Drg :Cabut S IP Pengaduan Ke Polisi /Pengadilan : Jumlah :4 Pengaduan Pengadu :Pasien,Kel.Pasien T eradu :drg, drg Sp Pokok Aduan :Malpraktik T untutan :Perdata Pengaduan Ke MKDKI: Jumlah Pengadu Teradu Pokok Aduan Tuntutan :30 Pengaduan :Pasien/Kel.Pasien,Institusi :drg, drg Sp :Sakit, Kekerasan, Cacat T dk nyaman, Kematian :Cabut S IP , Ganti Rugi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG) adalah majelis yg berwenang utk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter Gigi dalam penerapan etik kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah lembaga yang berwenang utk menentukan ada tidaknya kesalahan yg dilakukan dr dan drg dlm penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama
- 11. Dokter gigi ? Apa yang harus dilakukan oleh
- 13. 13 UU No 8 / 1999 Ttg Perlindungan Konsumen UU NO 29 / 2004 TTG PRAKTIK KEDOKTERAN PMK NO 36 / 2012 TTG RAHASIA KEDOKTERAN PP NO 72 / 2012 TTG SISTEM KESEHATAN NASIONAL UU NO 44 / 2009 TTG RUMAH SAKIT PP NO 72 / 2012 TTG SISTEM KESEHATAN NASIONAL PP NO 12 / 2013 TTG JAMINAN KESEHATAN PP NO 93 / 2015 TTG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PMK NO 1173 / 2004 TTG RUMAH SAKIT GIGI MULUT PMK NO. HK.02.02/MENKES/62/20 15 TTG PANDUAN PRAKTIK KLINIK BAGI DRG UU NO 36 / 2009 TTG KESEHATAN
- 14. 14 RUU OMNIBUSLAW “RUU OMNIBUSLAW KESEHATAN” Ditetapkan dalam sidang Paripurna DPR RI Tanggal 11 Juli 2023
- 15. 11 Juli 2023 RUU Kesehatan sah menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR 7 Fraksi setuju – 2 fraksi menolak 1
- 16. 16
- 17. UU No 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan UU No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan UU No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit UU No 6 Tahun 2018 TentangKekarantinaan UU KESEHATAN UU No 36 Tahun 2009 Kesehatan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi UU No 40 tahun 2004 Tentang SJSN UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran UU KESEHATAN (2023) UU No 8 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- 18. Pasal 474 RUU Kesehatan ”Pada saat undang – undang ini Mulai berlaku 9 (Sembilan) Undang – Undang DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU”
- 19. KENAPA ?
- 22. Aksi Damai ke 2 di depan Gedung DPR RI tanggal 5/6/23
- 26. 2
- 30. Mandatory spending APBN dan APBD Penhapusan wewenang Organisasi Profesi Percepatan pendidikan dokter berbasis rumah sakit Kemudahan masuknya investasi dan dokter asing Hingga rapat paripurna DPR menyetujui RUU Kesehatan, selasa 11/7/2023, persoalan tetap sama (Tajuk Rencana Harian Kompas, kamis 13 juli 2023) Kontroversi UU Kesehatan Omnibus Law
- 31. DALAM UU KESEHATAN 2023 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUTDIPANDANG KECIL Pembanding: UUini membahas Kesehatan jiwa 13pasal, Bedah Plastik 9 Pasal, gizi 6 pasal, sama dengan pasal Penyandang disabilitas 1pasal.
- 32. KESEHATAN GIGI Pasal 94 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.” PDGI mengusulkan agar pada UU Kesehatan dicantumkan ketentuan: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut” Ternyata usulan tersebut tidak dipenuhi 32
- 33. UU Kesehatan Omnibus Law Pasal 162 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pelayanan Kesehatan tradisional. 20 Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dinyatakan dalam UU Kesehatan antara lain pada kesehatan remaja, kesehatan usia lanjut, kesehatan penyandang disabilitas, mutu gizi, pelayanan darah, gangguan penglihatan dan pendengaran, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga, kesehatan tradisional Pasal 50 ayat (5), 52 ayat (4), 53 ayat (5), 64 (3,4), 67 ayat (1), 71 ayat (2), 77 (1), 103, 162
- 37. Pasal 192 , UU Kesehatan tahun 2023 Ayat (1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila Pasien dan/atau keluarganya menolak atau - menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Ayat (2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia.
- 38. Contoh Potensi Kriminalisasi Pasal 273, UU Kesehatan 2023 Ayat (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.
- 39. Pasal 276 huruf e Pasien berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; Pasal 297 ayat (2) Setiap Pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis
- 40. Pasal 306 Ayat (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 42. Beginilah perlakuan pasien/keluarga pasien dan media terhadap RS dan Tenaga Kesehatan
- 48. Pasal 440 Ayat (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 49. PROFESI KEDOKTERAN/DRG Pasal 1 UU No 29 Tahun 2004 “ Suatu Pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan yang berjenjang, dan KODE ETIK yang bersifat melayani masyarakat ” (Pasal 1 UU No 29/2004) Dr. dr. Beni Satria.,M.Kes.,S.H., M.H., CPMed., CPArb., CPCLE| Ketua BHP2A PBIDI| email : beni.unpab@gmail.com
- 50. UU No 29/2004 Praktik Kedokteran Dimana Hak Perlindungan Pasien dan Keselamatan Masyarakat? DOKTER DOKTER GIGI MEMILIKI ETIK & MORAL YG TINGGI Bahwa Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya Kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki ETIK dan MORAL yang tinggi , keahlian dan kewenangan terus menerus harus ditingkatkan mutunya mel alui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registra si, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan ag ar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkem bangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 51. PASAL 274 UU KESEHTAN 2023 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien
- 52. NORMA YANG MENGIKAT DOKTER GIGI DALAM MENJALANKAN PRAKTIK Hukum (Umum;Khusus) Disiplin KODE ETIK 1. Kode Etik sebagai Landasan moral dalam berperilaku menjalankan profesi UNTUK MENJAGA MARTABAT PROFESI 2. Disiplin, sebagai dasar penegakkan penerapan keilmuan KEDOKTERAN GIGI Professional ; kompetensi 3. Hukum ; sebagai dasar legal formal Kewenangan 17/11/2015
- 53. KODE ETIK 1. Sebagai pedoman untuk berperilaku atau berinteraksi terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat , dan profesinya 2. Terwujud Martabat, wibawa, dan kehormatan profesi 3. Pelanggaran pada kode etik , akan merugikan ikatan Profesi 4. Penegakkan oleh Majelis Kode Etik
- 54. DISIPLIN 1.Penerapan Keilmuan Sesuai Kaidah Keilmuan yang diperoleh saat pendidikan 2. Kompetensi Sesuai dengan standar kompetensi dan kewenangan 3.Ketaatan terhadap SOP dan standar profesi 4.Menjadi Tenaga Kesehatan yang Profesional
- 55. HUKUM 1.Pengaturan tentang Legal Formal; Serkom, STR, SIPKewenangan 2.Kepatuhan terhadap ketentuan Hukum Umum dan Hukum Khusus 3.Keperdataan, Pidana, Adiminstrasi 4.Delik Formil dan Delik Materiil 5.Penegakan Litigasi dan Non litigasi
- 56. Standar Profesi / Perilaku- Pelayanan Pelanggaran Standar profesi (Benar – Salah) Kualitas Profesi (Pelayanan- Perilaku) KONSIL – Joint Commission Anggota Profesi Masyarakat Pemerintah Lingkup - sasaran: Pasien / Klien Underskilled Communication Problems Sexual harrashment Masalah Moral Baik - Buruk Dilemma Norma Internal (etika profesi) Kehormatan Profesi – Kualitas Moral MKEK – Org.Profesi Anggota Profesi Lingkup - sasaran: Diri sendiri • Norma Hukum • Pelanggaran Norma Hukum ( Benar – Salah) • Kedamaian (mencegah – mengatasi konflik) • Perdata - Pidana • PENGADILAN • Hakim • Penggugat/Jaksa • Tergugat / terdakwa • Lingkup - sasaran: • Dokter • Rumah Sakit • Kelalaian DISIPLIN ETIKA HUKUM
- 58. LAFAL SUMPAH DOKTER GIGI INDONESIA (SK Menkes No 434/Menkes/SK/X/1983) Demi Allah saya bersumpah bahwa : 1. Saya, akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, 2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi Dokter Gigi, 3. Saya, akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi. 4. Saya, akan marahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. 5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun di ancam. 6. Saya, akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. 7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita Saya, dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial. 8. Saya, akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih yang selayaknya. 9. Saya, akan memperlakukan teman sejawat sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan, 10. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia 11. Saya, ikrarkan sumpah / janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggungjawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.
- 59. LAFAL SUMPAH DOKTER GIGI INDONESIA (SK Menkes No 434/Menkes/SK/X/1983) Demi Allah saya bersumpah bahwa 10. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
- 60. Pasal 1 Sumpah Dokter Gigi Dokter Gigi di Indonesia wajib menunjung tinggi, menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia. Khoirul anam
- 61. Dokter Gigi di Indonesia wajib menunjung tinggi, menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia. Pasal 1 Sumpah Dokter Gigi 10. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
- 62. BAB 1 KEWAJIBAN UMUM Pasal 1 Sumpah Dokter Gigi Dokter Gigi di Indonesia wajib menunjung tinggi, menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia Pasal 2 Standar Pelayanan Profesi Dokter Gigi di Indonesia, dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan ilmu / seni kedokteran gigi, dan sesuai dengan standar pelayanan serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Pasal 3 Kemandirian Profesi Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi
- 63. Pasal 3 Kemandirian Profesi Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi Cakupan Pasal 3 1. Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, dilarang mengiklankan alat dan bahan apapun, dilarang memberi janji baik langsung maupun tidak langsung dan lain-lain, dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya. 2. Dokter Gigi di Indonesia dilarang menggunakan gelar atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia. 3. Dokter Gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf tebal, warna lain atau dalam kotak. 4. Informasi profil Dokter Gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat dikeluarkan oleh Pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia baik melalui media cetak maupun elektronik. 5. Dokter Gigi di Indonesia, apabila membuat blanko resep, kuitansi, amplop, surat keterangan, cap dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah. 6. Dokter Gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi swasta 7. Papan nama praktik dokter gigi
- 64. Pasal 5 Rabat dan komisi Dokter Gigi di Indonesia tidak di perkenankan menjaring pasien secara pribadi, melalui pasien atau agen. Pasal 6 Martabat dan integritas profesi Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesusilaan, martabat dan integritas profesi dokter gigi. Pasal9 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif). Pasal 10 Penelitian dan Pengembangan Dokter gigi di Indonesia wajib membuat hasil dan manfaat dari penelitiannya berguna dalam menjaga dan meningkatkan kemajuan profesi kedokteran gigi.
- 65. Pasal 11 Pelecehan dan Pengabaian Dokter gigi di Indonesia wajib peduli dengan tanda-tanda pelecehan dan pengabaian dalam praktek kedokteran gigi serta melaporkan dugaan kasus tersebut ke pihak berwenang sesuai peraturan hukum yang berlaku. Pasal 12 Saksi Ahli Dokter gigi di Indonesia, bila menjadi saksi ahli, harus memberikan kesaksian yang dapat mendukung proses keadilan. BAB 2 KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN Pasal 13 Hak Pasien Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untukmenentukan pilihan perawatan dan rahasianya. Pasal 14 Perlindungan Pasien Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian.
- 66. Pasal 15 Kepentingan Pasien Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien. Pasal 16 Pelayanan yang adil bagi Pasien Dokter gigi Indonesia wajib memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan. Pasal 17 Komunikasi dan Persetujuan Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi informasi kepada pasien pilihan perawatan dan alternatifnya Pasal 18 Menyimpan rahasia kedokteran Dokter gigi di Indonesia wajib menjaga segala data dan informasi tentang kesehatan pasien yang diperoleh pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya, bahkan setelah pasien meninggal dunia.
- 67. Pasal 19 Rekam Medik Pasien Dokter Gigi di Indonesia wajib membuat, menyimpan, menjaga dan merahasiakan rekam medik Pasien. Pasal 20 Pelayanan darurat Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pelayanan kedaruratan bagi pasien. Pasal 21 Konsul dan Rujukan Dokter gigi di Indonesia wajibmelakukankonsul dan rujukan kepada dokter gigi spesialis atau profesional lainnya yang memiliki kompetensi lebih tinggi. Pasal 22 Penggunaan Bantuan Personil Dokter gigi wajib melindungi kesehatan pasien yang tugasnya didelegasikan kepada tenaga kesehatan yang kompeten.
- 68. Pasal 27 Teman sejawat dan Obat terlarang Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi nasihat kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Apabila dianggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi Pasal 28 Profesionalisme ditempat kerja Dokter gigi di Indonesia wajib menciptakan lingkungan kerja yang mendukung suasana kerjasama dan saling menghormati untuk semua orang yang terlibat dalam perawatan gigi dan mulut Pasal 29 Kritik Dokter gigi Indonesia harus mau menerima dan memberi kritik dari/ keteman sejawat serta melaporkan kepada PDGI/badan yang berwenang bila mengetahui ada kasus berat atau kesalahan dalam perawatan oleh sejawat yg terus menerus.
- 69. Pasal 31 Pengembangan diri Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan etika, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran gigi, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi. Pasal 32 Pendidikan dan Pelatihan Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi.
- 70. BAB 5 HAK DOKTER GIGI DAN SANKSI PELANGGARAN ETIK Pasal 34 Hak Dokter Gigi Dokter Gigi di Indonesia berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dari tuduhan pelanggaran etik yang menimpanya. Pasal 35 Sanksi Pelanggaran Etik Dokter Gigi di Indonesia jika terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dapat menerima sanksi. BAB 6 PENUTUP Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi diIndonesia. Pengingkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar Kodekgi wajib ditindak dan diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- 71. PELANGGARAN
- 72. Maraknya Pelanggaran Etika profesi
- 73. BILA BANYAK ANGGOTA YANG MELANGGAR KODE ETIK Akan terdegradasikah Martabat profesi ?
- 74. Hati-hati dengan Iklan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Meningkat”Sengketa
- 78. Berawal dari laporan masyarakat yang merasa tertipu dengan bahasa iklan.
- 82. 82 Hati-hati Upload gambar pasien di Instagram
- 83. winsuryo@hotmail.com Jangan memberikan edukasi,publikasi yang tidak ilmiah,atau perawatan yang tidak termasuk dalam Yankesgi
- 84. PELANGGARAN ETIK MURNI Menarik imbalan tak wajar Mengambil alih pasien teman sejawat tanpa persetujuan Memuji diri sendiri Pelayanan diskriminatif Mengabaikan kesehatannya sendiri Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran Kolusi dengan perusahaan farmasi dan apotik
- 85. PELANGGARAN ETIKA BERAT Pelanggaran etika berat ditambah dengan sanksi hukum (yaitu berupa sanksi pidana dan / atau perdata) disebabkan pelanggarannya telah merambah ranah hukum. Sebutan lain dari pelanggaran etika berat adalah pelanggaran etiko - legal
- 86. PELANGGARAN ETIKOLEGAL • Pelayanan kedokteran dibawah standar • Penerbitan surat keterangan palsu • Membocorkan rahasia kedokteran • Pelecehan seksual • Pelayanan tidak berbasis keilmuan kedokteran • Membicarakan kejelekan teman sejawat lain pd pasien
- 88. PELANGGARAN ETIKA KEDOKTERAN GIGI 1 Sanksi dilaksanakan oleh Pengurus PDGI sesuai keputusan sidang MKEKG (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia), berupa: 1. Peringatan lisan (maksimal 6 bulan) 2. Peringatan tertulis (maksimal 6 bulan) 3. Penarikan rekomendasi PDGI untuk SIP (maksimal 12 bulan)
- 89. PELANGGARAN DISIPLIN DIKELOMPOKKAN DALAM 3 HAL : 1. Melaksanakan praktik kedokteran gigi dengan tidak kompeten 2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik 3. Berperilaku tercela
- 90. *Putusan MKDKI : 19 Pengaduan bukan jurisdiksi 5 Pengaduan dihentikan 25 Dokter tidak melanggar disiplin 25 Dokter peringatan tertulis 1 Dokter gigi peringatan tertulis 1 Dokter dicabut STR /SIP 4 bulan 3 Dokter dicabut STR/SIP 3 bulan 2 Dokter dicabut STR/SIP 2 bulan 4 Dokter sp harus re-edukasi 1 Dokter gigi.sp harus re-edukasi 90 SANKSI DISIPLIN PRAKTIK KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Jumlah & jenis Tenaga yang diadukan : * 111 dr+dr.sp * 9 drg+drg.sp : DRg = 2 Prost = 2 Ortho= 2 Perio = 1 BM = 1
- 91. ETIK PROFESI DOKTER/DOKTER GIGI DI ERA DISRUPSI,REVOLUSI INDUSTRI 4.0, SOCIALITY 5,0 Profesi kedokteran di landasi oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien, dan tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai, dan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya dan sebagai manifestasi dari dua prinsip perilaku pokok diatas, dokter wajib menghargai hak pasien. Hak tersebut terdiri dari hak untuk dirawat, diobati, ditangani oleh dokter yang dalam mengambil keputusan profesional secara klinik dan etis dilakukan secara bertanggung jawab. Etik Profesi Dokter/Dokter Gigi tetap menjadi KEBUTUHAN, bukan KETERPAKSAAN
- 92. Era digital 4.0 Robot Artificial intelegent Telemedicine dentistri Generasi Milenial Perubahan peraturan perUUan Pasar global perubah an Etik dokter gigi Kodekgi 2020
- 93. • Alasan Kodekgi perlu ada perubahan: Pengaruh ekternal • Alasan kodekgi tidak boleh berubah: Mempertahankan tujuan adanya kodekgi
- 94. Sebagai pedoman untuk berperilaku atau berinteraksi terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat , dan Prfesinya LAFAL SUMPAH DOKTER GIGI INDONESIA (SK Menkes No 434/Menkes/SK/X/19 83) Tujuan Etik: untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi Kedokteran Asas Etik: Berbuat baik (beneficence), Tidak merugikan (non maleficence), Menghargai otonomi pasien (autonomy), Berlaku adil (justice), dan Kejujuran (veracity) dijiwai oleh nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Kode Etik Kedokteran Gigi (Kodekgi) Berisi 4 Kewajiban 1. Kewajiban Umum 2. Kewajiban Terhadap Pasien 3. Kewajiban Terhadap Sejawat 4. Kewajiban terhadap diri sendiri Tidak boleh berubah Kemungkinan ada perubahan karena terjadi perubahan zaman Terutama pada kewajiban umum Petunjuk papan nama Cara berpromosi Media promosi kesehatan Hubungan dokter pasien Pengaturan iklan Palayanan kesehatan / kedokteran gigi mengandung unsur sosial
- 95. PENUTUP • Profesi dokter gigi adalah profesi mulia (Noble Profession) yang tetap harus dipertahankan martabatnya oleh setiap anggota PDGI agar tidak terdegradasi menjadi pekerjaan biasa (occupation) • ETIK PROFESI tetap dibutuhan oleh dokter gigi dalam menjalankan profesinya di masa disrupsi /Revolusi Industri 4.0 bahkan di era socility 5.0 • Kode Etik Dokter Gigi Indonesia harus dijadikan pedoman moral untuk berperilaku bagi setiap anggota PDGI dalam menjalankan profesi sebagai dokter gigi
- 96. YOUR TIME See You at The TOP! Thank You For
- 97. Hatur Nuhun