Dokumen tersebut membahas tentang aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat. Secara ringkas, etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah dalam berhubungan dengan orang lain, sedangkan aspek legal penting untuk memberikan jaminan hukum bagi pelayanan keperawatan gawat darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai kebijakan dan peraturan terkait
Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman
Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (Depkes, 2006).
Presentasi ini merupakan pengantar pengelolaan standar, sasaran, dan langkah-langkah keselamatan pasien di Puskesmas (fasyankes primer). Pengelolaan tersebut termasuk penerapan standar-standar akreditasi mengenai keselamatan pasien dan pelaporan insiden keselamatan pasien ke KNKP.
Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman
Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (Depkes, 2006).
Presentasi ini merupakan pengantar pengelolaan standar, sasaran, dan langkah-langkah keselamatan pasien di Puskesmas (fasyankes primer). Pengelolaan tersebut termasuk penerapan standar-standar akreditasi mengenai keselamatan pasien dan pelaporan insiden keselamatan pasien ke KNKP.
Profesi Sanitarian adalah legalitas suatu profesi yg harus melekat pada seorang sanitarian di Rumah Sakit atau di puskesmas. Data pendukung legalitas suatu profesi di buat dan diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku
Born on January, 30th 1980 at Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia
Graduated Diploma Nursing in 2005 from Adventist University of Indonesia
Graduated his BS Nursing in 2008 from Adventist University of Indonesia
Work Experiences
- 2005 – 2007 International SOS as Paramedic
- 2007 -2008 Nurse Practitioner at Adventist University Clinic.
- 2008 – 2012 Clinical Instructor at Adventist University of Indonesia
He is now pursuing his Master degree in Nursing at Adventist University of the Philippines.
Relationship of obedience to god’s law and salvationElon Yunus
"They who know the least obey the best" [George Farquhar]
Obedience: The act of obeying; dutiful or submissive behavior with respect to another person. (free dictionary: Farlex)
Obedience according to bible. Obedience means, simply, to hear, trust, submit and surrender to God and obey his Word
The devil hates the law cuz when people look at God's law they become aware of their sin and recognize they're need for a savior. if devil can get rid of the law he can hypnotize people into thinking that everything is alright when in reality it isn't.
As the great "I AM," He Himself proclaimed the Father's moral law from Sinai (John 8:58; Ex. 3:14).
Part of His mission on earth was to "magnify the law and make it honorable" (Isa. 42:21).
Psalm 89:34 “My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of My lips”
John 15:10 “I have kept my Father's commandments”
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
1. Aspek Etik dan Legal
dalam Keperawatan
Gawat Darurat
Yunus Elon, S.Kep., Ns, MSN
Faculty of Nursing
Adventist University of Indonesia
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI
JAKARTA
1
2. Definisi aspek Etik dan legal dalam
konteks Keperawatan Gawat
darurat
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
2
Etik merupakan prinsip yang
menyangkut benar dan salah,
baik dan buruk dalam
berhubungan dengan orang lain.
Berhubungan dengan pertimbangan
dalam membuat keputusan dan
merupakan dasar dari keputusan tersebut
Dapat disimpulkan Ethic merupakan istilah yang
digunakan untuk merefleksikan bagaimana
seharusnya manusia berperilaku , apa yang
seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang
lain. Etik merupakan prinsip yang menyangkut
benar dan salah, baik dan buruk dalam
berhubungan dengan orang lain.
3. • Keperawatan telah
mengembangkan kode etik
dengan menggambarkan
kondisi ideal profesional
• Kode etik mencerminkan
prinsip etis yang secara
luas dapat diterima anggota
profesi
Kode Etik Keperawatan
4. Perawat emergensi memberikan
pelayanan dengan penuh
hormat bagi martabat
kemanusiaan dan keunikan klien
Perawat emergensi
mempertahankan kompetensi
dan tanggung jawab dalam
praktek keperawatan emergensi
Perawat emergensi melindungi
klien manakala mendapatkan
pelayanan kesehatan yang tidak
cakap, tidak legal, sehingga
keselamatannya terancam
Kode Etik Keperawatan Gawat
Darurat
5. Cont…
Perawat emergensi
menerima tanggung jawab,
pendelegasian dan
konsultasi
Perawat emergensi menjunjung tinggi,
hak-hak klien, kebebasan dan privacy
klien
Perawat emergensi selalu
belajar,
mengimplementasikan, dan
meningkatkan pengetahuan
Perawat emergensi bekerja sama
dengan profesional kesehatan
lain dan masyarakat untuk
mencapai derajat kesehatan
6. Alasan pentingnya aspek legal dalam
konteks pelayanan keperawatan gawat
darurat
• Membuat kontrak kerja (Memahami hak dan kewajiban)
• Praktek yang kompeten hanya dilakukan oleh seorang
perawat yang kompeten
• Tambahkan penyuluhan kesehatan dan konseling dalam
pemberian asuhan keperawatan
• Melaksanakan tugas delegasi, sesuai dengan
kemampuan perawat yang akan diberikan delegasi.
• Pastikan semua data didokumentasikan secara benar dan
dikomunikasikan secara jelas.
• Ketenagaan yang adekuat.
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
6
7. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran: Pasal 73 ayat 1,2,3
– 1. Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau
bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah
yang bersangkutan adalah dokter.
– 2. Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
menimbulkan… dst
– 3. Ketentuan sebagaimana ayat 1,2 tidak berlaku bagi tenaga
kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangan.
Penjelasan pasal 73 ayat 3: Tenaga kesehatan yang dimaksud antara lain
bidan dan perawat yang diberi kewenagan untuk melakukan tindakan
medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
7
8. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Menjelaskan
bahwa:
– Pasal 82 tentang pelayanan kesehatan bencana: PELAYANAN
kesehatan dimaksud pada ayat (2): tanggap darurat dan paska
bencana; mencakup pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan
untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
– Pasal 83 ayat (1) setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan
pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa dan
mencegah kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi
pasien.
– Ayat (2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki.
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
8
9. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
PERMENKES Nomor 148 tahun 2010 tentang izin
penyelengggaraan praktek perawat antara lain menjelaskan:
Pasal 2: Ayat 1) Perawat dapat menjalankan praktik pada
fasilitas pelayanan kesehatan.
Ayat 2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan
kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
Ayat 3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan
minimal Diploma III (D III) Keperawatan.
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
9
10. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
PERMENKES Nomor 148 tahun 2010 tentang izin penyelengggaraan
praktek perawat antara lain menjelaskan:
Pasal 8: Ayat (7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan
dapat memberikan obat bebas dan atau obat bebas terbatas.
Pasal 9: Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki.
Pasal 10: Ayat (1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan
nyawa seseorang dan tidak ada dokter ditempat kejadian perawat
dapat melakukan pelayanan diluar kewenangannya. (Kepmenkes
No.1239/Menkes/SK/XI/2001 Pasal 20 ayat 2)
Ayat (3)Dalam melasanakan pelayanan kesehatan harus
mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan
kemungkinan untuk dirujuk
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
10
11. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
Pasal 11dalam melaksanakan praktik, perawat
mempunyai hak:
a. Memperoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan praktek keperawatan sesuai standar
b. Memperoleh informasi lengkap dan jujur dari klien
c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi
d. Menerima imbalan jasa profesi
e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko
kerja yang berkaitan dengan tugasnya
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
11
12. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
Permenkes Nomor 512 tahun 2007 tentang ijin praktek
dan pelaksanaan praktek kedokteran antara lain
menjelaskan:
Dokter dan dokter gigi dapat memberikan
pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada
perawat, bidan atau nakes lain secara tertulis…
sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang
dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan
perundang-undangan.
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
12
13. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang
registrasi tenaga kesehatan antara lain menjelaskan
bahwa…
1). Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
2). Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur
pengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga kesehatan
sesuai standar profesi
3). Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan
terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
13
14. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang registrasi tenaga
kesehatan antara lain menjelaskan bahwa: cont….
4). Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat
diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan
diklat/kegiatan ilmiah sesuai bidang tugasnya
5). Partisipasi tenaga kesehatan dapat digunakan sepanjang memenuhi
persyaratan perolehan suatu kredit profesi (SKP)
6). Perolehan satuan kredit profesi harus mencapai min 25 skp selama
5 tahun.
7). Jumlah skp ditentukan oleh organisasi profesi
8). Uji kompetensi secara nasional mulai 2012 bagi lulusan baru
8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI
DKI JAKARTA
14