Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Similar to Perlindungan Konsumen
Similar to Perlindungan Konsumen (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Perlindungan Konsumen
- 3. PENGERTIAN Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen RI menjelaskan “Bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diiskriminatif hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.”
- 4. Peraturan – Peraturan Yang Mengatur Tentang Pelayanan Kesehatan Dalam Perundangan-undangan pelayanan kesehatan Indonesia sudah sangat optimal dan mencakup semua layanan kesehatan. Dalam Undang- undang No. 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.Faktor kesehatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya tubuh yang sehat maka akan lebih nyaman dalam melakukan aktivitas. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.Pelayanan kesehatan di Indonesia masih jauh dari apa yang diperkirakan, karena masih banyak terjadi pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan yang terjadi belakangan ini.
- 5. Aturan-Aturan di Bidang Pelayanan Kesehatan 1. Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. dan pasal 8 ayat (1). 2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dijelaskan pada pasal 5 ayat (1), (2) dan (3). 3. Undang Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, sesungguhnya ditegaskan bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesehatan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesiaa No. 634 Tahun 2002 bagian keempat mengatur tentang Penarikan Barang. 6. SK Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Penerangan (No. 252/Menkes/SKB/VIII/80 dan No. 122/Kep/Menpen/1980) tentang pengendalian dan pengawasan Iklan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Alat Kesehatan (OMKA).
- 7. Kasus Perlindungan Konsumen Di Bidang Pelayanan Kesehatan Kasus Malpraktik dalam bidang Orthopedy Gas Medik yang TertukarSeorang pasien menjalani suatu pembedahan di sebuah kamar operasi. Sebagaimana layaknya, sebelum pembedahan dilakukan anastesi terlebih dahulu. Pembiusan dilakukan oleh dokter anastesi, sedangkan operasi dipimpin oleh dokter ahli bedah tulang (orthopedy).Operasi berjalan lancar. Namun, tiba-tiba sang pasien mengalami kesulitan bernafas. Bahkan setelah operasi selesai dilakukan, pasien tetap mengalami gangguan pernapasan hingga tak sadarkan diri. Akibatnya, ia harus dirawat terus menerus di perawatan intensif dengan bantuan mesin pernapasan (ventilator). Tentu kejadian ini sangat mengherankan. Pasalnya, sebelum dilakukan operasi, pasien dalam keadaan baik, kecuali masalah tulangnnya.Usut punya usut, ternyata kedapatan bahwa ada kekeliruan dalam pemasangan gas anastesi (N2O) yang dipasang pada mesin anastesi. Harusnya gas N2O, ternyata yang diberikan gas CO2. Padahal gas CO2 dipakai untuk operasi katarak. Pemberian CO2 pada pasien tentu mengakibatkan tertekannya pusat-pusat pernapasan sehingga proses oksigenasi menjadi sangat terganggu, pasien jadi tidak sadar dan akhirnya meninggal. Ini sebuah fakta penyimpangan sederhana namun berakibat fatal.
- 8. Dengan kata lain ada sebuah kegagalan dalam proses penetapan gas anastesi. Dan ternyata, di rumah sakit tersebut tidak ada standar-standar pengamanan pemakaian gas yang dipasang di mesin anastesi. Padahal seharusnya ada standar, siapa yang harus memasang, bagaimana caranya, bagaimana monitoringnya, dan lain sebagainya. Idealnya dan sudah menjadi keharusan bahwa perlu ada sebuah standar yang tertulis (misalnya warna tabung gas yang berbeda), jelas, dengan formulir yang memuat berbagai prosedur tiap kali harus ditandai dan ditandatangani. Seandainya prosedur ini ada, tentu tidak akan ada, atau kecil kemungkinan terjadi kekeliruan. Dan kalaupun terjadi akan cepat diketahui siapa yang bertanggung jawab.Kasus tersebut merupakan bentuk malpraktik pidana sebab telah melanggar beberapa aturan dalam KUHP untuk kelalaian yang berlaku bagi setiap orang, yang diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.
- 9. PENYELESAIAN Dalam Kitab-Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian yang mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 359, misalnya menyebutkan, “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
- 10. kelalaian dokter tersebut terbukti merupakan tindakan medik yang tidak memenuhi SOP yang lazim dipakai, melanggar Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka dokter tersebut dapat terjerat tuduhan malpraktik dengan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.