Hukum Kesehatan dan Etika Kesmas

1. 1
1. Proses Legislasi Hukum Kesehatan
a. Konsep Hukum Kesehatan
Sebagaimana dikatakan oleh Cicero, bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum
(ibi societas ibi ius) telah mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti
ada hukumnya.Hukum sebagaimana dikenal sebagian masyarakat adalah peraturan
atau undang-undang. Adanya perangkat hukum kesehatan secara mendasar
bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik
bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung
dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti,
hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi
pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Hukum
kesehatan tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara
pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan atau masyarakat.
Rumusan Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Depkes RI menyebutkan:
“Hukum Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang
hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya
kesehatan maupun dari individu atau masyarakat yang menerima upaya
kesehatan tersebut dalam segala aspeknya yaitu aspek promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif dan diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana. Pedoman-
pedoman medis internasional, hukum kebiasaan dan hukum otonom di bidang
kesehatan, ilmu pengetahuan dan literatur medis merupakan pula sumber hukum
kesehatan.”
Sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi,
konsensus, traktat, dan pendapat para ahli (doktrin). Dilihat dari objeknya, maka
hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan
kesehatan (zorg voor de gezondheid)atau hukum kesehatan memiliki ruang lingkup

2. 2
yang cukup luas dan kompleks. Jayasuriya mengidentifikasikan ada 30 (tiga puluh)
jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan.
Secara umum dari lingkup hukum kesehatan tersebut, materi muatan yang dikandung
di dalam asasnya ialah memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat dan
memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar tujuan kesehatan dapat
tercapai. Jayasuriya bertolak dari materi muatan yang mengatur masalah kesehatan
menyatakan ada lima fungsi yang mendasar hukum kesehatan, yaitu pemberian hak,
penyediaan perlindungan, peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan
penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan.
Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan asas hukum kesehatan bertumpu pada hak
atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang
ditopang oleh dua hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to
information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).
Roscam Abing mentautkan hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan
menyatakan bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek
yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam
pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung
pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi.
Ada beberapa asas hukum di dalam ilmu kesehatan, yaitu:
a) “Sa science et sa conscience” artinya ya ilmunya dan ya hati nuraninya. Maksud
dari pernyataan ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak
boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya
digunakan pada pengaturan hak-hak dokter, dimana dokter berhak menolak
dilakukannya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya.
b) “Agroti Salus Lex Suprema” artinya keselamatan pasien adalah hukum yang
tertinggi.
c) “Deminimis noncurat lex” artinya hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele.
Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Selama kelalaian tersebut tidak berdampak merugikan pasien maka hukum tidak
akan menuntut.
d) “Res Ipsa liquitur” artinya faktanya telah berbicara. Digunakan di dalam kasus-
kasus malpraktek dimana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih
lanjut karena faktanya terlihat jelas.

3. 3
Hukum kesehatan terkait dengan peraturan perundang-undangan dibuat untuk
melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan
terkait dengan kesehatan adalah :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2) Undang-Undang tentang Kesehatan, yang pernah berlaku di Indonesia :
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
c. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
f.Dan lain sebagainya.
3) Peraturan Pemerintah
4) Keputusan Presiden
5) Keputusan Menteri Kesehatan.
6) Keputusan Dirjen/Sekjen
7) Keputusan Direktur/Kepala Pusat.
Konsep otonomi daerah yang kemudian diimplementasikan pada masing-masing
daerah baik provinsi maupun kabupaten juga mengeluarkan peraturan-peraturan atau
produk hukum kesehatan, seperti
1) Peraturan Daerah (Perda)
2) Keputusan Gubernur, Wali Kota atau Bupati
3) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Terkait informasi lebih lanjut mengenai produk hukum dapat mengakses
www.hukor.depkes.go.id
Ditinjau dari sudut pandang materi muatan peraturan hukum kesehatan mengandung
4 obyek, yaitu:
1) Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan;
2) Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan;
3) Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan;
4) Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi kesehatan.

4. 4
b. Ruang Lingkup dan Kedudukan Hukum Kesehatan
Pada kongres PERHUKI yang pertama di Jakarta, 14 April 1987. Hukum kesehatan
mencakup komponen-komponen atau kelompok-kelompok profesi kesehatan yang
saling berhubungan dengan yang lainnya, yakni :
a. hukum kedokteran atau hukum kedokteran gigi,
b. hukum keperawatan,
c. hukum farmasi,
d. hukum rumah sakit,
e. hukum kesehatan masyarakat,
f. hukum kesehatan lingkungan,
g. hukum kesehatan dan keselamatan kerja, dan berbagai macam peraturan lainnya
yang berkaitan dengan kesehatan manusia.
Hukum kesehatan adalah ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan
pemeliharaan kesehatan, seperti Peraturan-peraturan Departemen Kesehatan yang
berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan (farmasi, AIDS, wabahpenyakit,
dsb). Adanya unsur penting mengenai etika dan hukum kesehatan, serta adanya
penerapan kaidah hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi dalam
kajian hukum kesehatan maka terdapat pula berbagai badan yang melaksanakan
pengawasan, mengontrol dan memberi sanksi. Badan-badan peradilan tersebut
antara lain:
1. Peradilan Pidana – Perdata
2. Peradilan Agama,
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Administrasi / Tata Usaha Negara
5. Peradilan Hak Asasi Manusia
6. Peradilan Profesi Kesehatan
7. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
8. Badan Perlindungan Kesehatan Nasional
9. Majelis Pembinaan Pengawasan Etika Kesehatan Medis
10. Majelis Etika Profesi dan Rumah Sakit
Menelaah lebih lanjut dalam mengidentifikasi ruang lingkup keberlakuan hukum
kesehatan adalah dengan memahami konsep mengenai subjek hukum, objek hukum
dan peristiwa hukum. Ketika Anda telah selesai memahami ketiganya, maka ruang

5. 5
lingkup hukum kesehatan yang luas dan kompleks akan mudah dipetakan dan
ditemukan solusiuntuk memecahkan permasalahannya.
Table berikut adalah konsep ruang lingkup dalam Hukum Kesehatan:
Konsep Konteks dalam Hukum Kesehatan
Subjek
Hukum
1. Orang (Persoon): Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat,
Rekam Medis, Gizi, dsb), Pasien (keluarga pasien),
2. Badan Hukum: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Organisasi
Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, institusi lainnya yang
aktifitas utamanya di bidang kesehatan baik langsung
maupun tidak langsung.
Objek
Hukum
Perjanjian terapeutik (jasa medis) dan mencakup upaya
pengobatan atau pelayanan kesehatan (tindakan pengobatan
atau tindakan pencegahan, promotive maupun rehabilitative)
atau inspanning verbintennis
Perjanjian lainnya resultaat verbintennis: misalnya perjanjian
pengadaan obat, alkes dan perjanjian kerja antara dokter atau
tenaga kesehatan dengan Dinas Kesehatan atau pemda.
Peristiwa
Hukum
Kelalaian Medis atau kesalahan medis (dianalisis kembali
apakah ini termasuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etis).
Sumber dari perikatan dalam hukum kesehatan adalah perjanjian atau verbintennis.
Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dan pasien dalam pelayanan
kesehatan lazim disebut dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik
merupakan perjanjian antara pasien dengan dokter dan/atau rumah sakit, transaksi ini
berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
Timbulnya hubungan hukum antara dokter-pasien berdasarkan perjanjian mulai terjadi
saat seorang pasien datang ke tempat praktek dokter atau ke rumah sakit dan
dimulainya anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter.
Hubungan antara dokter dan pasien adalah bentuk dari perjanjian upaya (inspanning
verbintennis) di mana pasien mengharapkan dokter untuk melakukan tindakan tertentu
dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Seorang dokter tidak bisa
menjamin bahwa ia pasti akan menyembuhkan penyakit pasiennya, karena hasil suatu
pengobatan sangat tergantung kepada banyak faktor-faktor yang berkaitan (usia,
tingkat keseriusan penyakitnya, macam penyakit yang diderita, komplikasi, dan lain-
lain). Perjanjian antara dokter dan pasien itu secara yuridis dimasukkan ke dalam
golongan “perjanjian berusaha sebaik mungkin” (inspanningsverbintennis).

6. 6
Berbeda dengan perjanjian yang biasa dilakukan oleh masyarakat, perjanjian
terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian
pada umumnya. Kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang
diperjanjikan. Objek yang diperjanjikan ini berupa upaya atau terapi untuk
penyembuhan pasien. Jadi perjanjian terapeutik adalah perjanjian untuk menentukan
atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.
Menurut hukum, objek perjanjian ini bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari
upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Sebagaimana perjanjian suatu perikatan,
dalam perjanjian terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam
suatu perikatan atau perjanjian, yaitu rumah sakit/dokter sebagai pihak yang
memberikan atau melaksanakan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang
menerima pelayanan medis. Secara umum apa yang diatur di dalam perjanjian
menurut Buku III KUH Perdata, berlaku pula dalam perjanjian terapeutik, hanya saja
dalam perjanjian terapeutik, ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara
mereka mengadakan perjanjian. Sebab di dalam perjanjian terapeutik dijelaskan
bahwa dengan kedatangan pasien ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan
tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat, telah dianggap adanya
suatu perjanjian terapeutik.
c. Politik Hukum dalam Proses Legislasi Hukum Kesehatan
Regulasi kesehatan adalah seperangkat aturan tertulis bidang kesehatan yang dibuat
oleh badan legislatif maupun stakeholder terkait. Regulasi di bidang kesehatan dibuat
dengan tujuan untuk mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang kesehatan
di Indonesia. Dinas Kesehatan memiliki peran sebagai regulator di daerah yang
merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan memiliki peran ganda
dalam melakukan pembentukan regulasi kesehatan dan implementasinya di daerah.
Pembentukan regulasi kesehatan baik di level pusat maupun di daerah harus
menerapkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-
asas dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang perlu
dipahami yaitu:
a. Lex superiori derogat legi inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi
mengesampingkan peraturan yang rendah (peraturan yang lebih tinggi
kedudukannya akan didahulukan).

7. 7
b. Lex specialis derogat legi generali yaitu peraturan yang bersifat khusus
mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
c. Lex posteriori derogat legi lex priori yaitu peraturan baru mengesampingkan
peraturan yang lama.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan mempunyai dampak hukum terhadap Undang-undang Nomor
10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana sesuai
dengan asas bahwa ketika ada suatu peraturan perundang-undangan yang sama,
maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini
dipertegas dalam Pasal 102 di mana berbunyi:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
Sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 ini menggantikan
Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2004. Perubahan
yang mencolok terdapat pada Hirarkhi Peraturan Perundang-undanganya di mana
dalam UU No 10 tahun 2004.
Gambar
Piramida Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia
Berdasarkan asas “lex superiori derogate lex inferiori” yang maknanya aturan hukum
yang tinggi akan mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

8. 8
Maka penjelasan mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang perlu
dipahami adalah sebagai berikut, definisi konsep:
1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi)
yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan
Peraturan Perundang-undangan nasional.
3. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR,
yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :
a. Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar
majelis;
b. Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
4. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa, dengan ketentuan:
a. Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut;
b. DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan;
c. Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang;
d. Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya.
7. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan.
8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan
Gubernur.
9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dengan persetujuan Bupati/Walikota.

9. 9
Dalam Peraturan Daerah ada tiga tingkat yakni Tingkat I (provinsi), Tingkat II
(kabupaten/kota) dan Tingkat III (desa). Dengan demikian peraturan daerah yang
dikeluarkan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan Presiden, begitu
pula dengan peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
Maksudnya ketentuan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan yang lebih tinggi sesuai dengan urutan di atas.
Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan perundang-undangan tersebut
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk
berdasarkan kewenangan.
Pada prakteknya, masih banyak produk peraturan perundang-undangan
nomenklatur yang digunakan oleh tiap Kementerian ataupun Badan setingkat
Menteri. Hal inilah yang menjadi multi tafsir pada tataran di level daerah saat
melakukan implementasi. Jenis peraturan perundang-undangan memiliki sifat
antara lain: 1) bersifat mengatur (Regelling), 2) penetapan (Beshikking), dan 3)
Kebijakan (Beleidregell).
Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah
berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan”.
Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-
undangan. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah.
Mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:
1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
bersama dengan gubernur;

10. 10
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau
nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Bentuk produk hukum daerah terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pengertian
pembentukan produk hukum daerah adalah Pembentukan Produk Hukum Daerah
adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari
tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan. Bentuk produk hukum daerah terdiri atas:
a. Peraturan Daerah atau nama lainnya, terdiri atas: Perda provinsi; dan Perda
kabupaten/kota.
b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terdiri atas: Peraturan gubernur; dan
Peraturan bupati/walikota.
c. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), terdiri atas: Peraturan bersama
gubernur; dan Peraturan bersama bupati/walikota.
Perkembangan mengenai hukum kesehatan yang eksklusif dan dinamis, dapat
diprediksi akan adanya jeda kekosongan hukum dalam perjalanannya. Oleh karena
itu, pembentukan peraturan perundang-undangan hukum kesehatan tidak terlepas
dengan urgensi politik hukum yang melingkupi dua hal yaitu sebagai alasan mengapa
diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk
menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi
perumusan pasal.
Dua hal tersebut menjadi penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan
dan perumusan pasal merupakan “jembatan‟ antara politik hukum yang ditetapkan
dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan
perundang-undangan.
Politik hukum tersebut memiliki pengertian ialah suatu kajian hukum yang mencoba
untuk memberikan gambaran yang lebih luas eksistensi dari sistem hukum. Melalui
pendekatan politik hukum diharapkan hukum berfungsi secara efektif, dipatuhi dan
diterapkan dalam tindakan aktual sehari-hari. Politik hukum merespons cita hukum

11. 11
dan mengupayakan hukum dapat diwujudkan sebagai kenyataan sehingga hukum
benar-benar memiliki sifat yang lebih adil.
Berbagai kritik yang diajukan kepada sistem hukum Konvensional ”Ajaran Imperative
dari Mazhab Hukum Positif” dapat di carikan pemecahannya lewat pendekatan
politik hukum. Politik hukum melihat faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi “Law in
the books“ menjadi “Law in the actions”.
Definisi Politik Hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, adalah politik hukum
sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan
secara nasional oleh suatu pemerintah Negara tertentu yang meliputi:
1. pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada;
2. pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan
pembuatan hukum-hukum baru;
3. penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan terhadap para
anggotanya; dan
4. peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil
kebijakan.
Pembahasan mengenai politik hukum kesehatan akan dibahas lebih lanjut dan khusus
dengan memberikan contoh secara kontekstual, agar mudah dipahami dalam kasus
berikut:
2. Etika Kesehatan Masyarakat
Latar Belakang berlakunya etik sebagai norma dalam kehidupan manusia bahwa kata
etik atau etika, berasal dari dua kata yunani yang hampir sama bunyinya namun
berbeda artinya. Asal kata “etika” dapat terlihat sebagai berikut:
a) Etika berasal dari kata “ethos” yang berarti kebiasaan atau adat.
b) “ethos” atau “ethikos” , yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin
yang mendorong manusia dalam perilakunya.
Menurut Siagian menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 alasan mengapa mempelajari
etika itu sangat penting:
1. Etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam
kehidupan;

12. 12
2. Etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai
sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai;
3. Dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral
sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang;
4. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk
sama-sama mencari, menemukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki.
Pelajaran mengenai etika tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk
pencarian/penguasaan ilmu. Etik dapat dilihat sebagai norma dan juga dapat dilihat
sebagai ilmu tentang kesusilaan.Etik sebagai ilmu, berarti etik adalah ilmu yang
obyeknya kesusilaan, karena penilaian mengenai baik dan buruknya tindakan atau
perilaku manusia disebut kesusilaan.
Etik sebagai Norma, etik menilai manusia dengan norma baik atas dasar kodrat
manusia. Etika dan Hukum bersumber pada nilai yang kodrati. Etika Medik dan
Hukum Medik bertitik tolak pada Kewajiban Moral yang bersumber pada Nilai-nilai
Manusiawi.
Etika profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat
sekarang ini. Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia menyadarkan masyarakat
untuk mengutamakan perilaku etis karena selama ini perilaku etis selalu diabaikan.
Etis menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan
tindakan yang menyimpang dari hukum.
Profesi pada hakekatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa
seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti
biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut.
Suatu profesi bukanlah dimaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri,
melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Ini berarti profesi tidak boleh
sampai merugikan, merusak atau menimbulkan kerugian bagi orang dan masyarakat.
Sebaliknya profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan dan
kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Ini berarti seorang tenaga
kesehatan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan
produktifitas fasilitas pelayanan kesehatan.

13. 13
Menurut Franz Magnis Suseno, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu
filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia
sebagai anggota umat manusia. Profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada
umumnya (seperti: profesi hukum, profesi kesehatan, dan lain-lain) dan profesi mulia
(seperti: dokter, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lain-lain). Pengertian profesi lebih
khusus dari pengertian pekerjaan.
Selain ketentuan mengenai aturan hukum sebagaimana dikemukakan dalam konsep
hukum kesehatan sebelumnya, terdapat pula etika kesehatan pengaturannya berupa:
a) Lafal sumpah dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga keperawatan, kebidanan dan
teknisi kesehatan
b) Kode Etik Kedokteran, kedokteran gigi dan apoteker, keperawatan, kebidanan
dan teknisi kesehatan
c) Kode etik Rumah Sakit
Sedangkan hukum dan etik terkait dengan hukum kesehatan yaitu:
a) Hukum Pidana,
b) Hukum Perdata
c) Hukum Administrasi (Tata Usaha Negara)
d) Hukum Agama, Militer
e) Etika Umum dan bisnis
f) Etika tenaga profesi lain (Hukum, Wartawan)
g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil
oleh manusia. Oleh karena itu, etika merupakan bidang kajian yang sangat luas. Salah
satunya etika kesehatan, yang merupakan salah satu cabang dari etika yang
berhubungan dengan masalah-masalah moral yang timbul dalam praktek
pengobatan/pelayanan kesehatan.
Etika kedokteran tentunya memiliki keterkaitan dengan hukum. Hampir di semua
negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak,
berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Badan
yang mengatur dan memberikan ijin praktek medis di setiap negara dimungkinkan
untukmemberi punishment dokter yang melanggar etika. Namun, etika dan hukum

14. 14
tidaklah sama. Etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum,
dan kadang etika memungkinkan dokter perlu untuk melanggar hukum yang
menyuruh melakukan tindakan yang tidak etis. Hukum juga berbeda untuk tiap-tiap
negara sedangkan etika dapat diterapkan tanpa melihat batas negara.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis memunculkan masalah etis baru
yang tidak dapat dijawab oleh etika kedokteran tradisional. Reproduksi buatan,
genetika, informatika kesehatan serta teknologi perbaikan kehidupan dan teknologi
untuk memperpanjang kehidupan, kesemuanya memerlukan keterlibatan dokter,
sangat berpotensi menguntungkan pasien namun juga sangat berpotensi merugikan
pasien tergantung bagaimana menerapkannya.
Untuk membantu bagaimana memutuskan dan dalam kondisi apa dokter dapat
melakukan hal tersebut, ikatan dokter harus menggunakan metode analisis yang
berbeda tidak hanya berdasarkan kode etik yang telah ada. Selain perubahan dalam
etika kedokteran yang jelas memang terjadi, sudah ada persetujuan diantara dokter
bahwa nilai fundamental dan prinsip-prinsip etis tidaklah, dan memang seharusnya
tidak berubah. Karena tidak bisa dihindari bahwa manusia akan selalu memiliki
masalah kesehatan, mereka akan terus memerlukan dokter-dokter yang otonom,
kompeten, dan berbelas kasih untuk merawat mereka.
Asas-asas etika medis seperti yang ditemukan dalam Sumpah Hippokrates
dinamakan asas tradisional. Asas-asas itu sudah berumur lebih dari pada 24 abad.
Asas-asas tradisional ini masih dihormati, namun dalam paruh kedua abad ini telah
hadir sebagai tambahan asas-asas etika medis baru (kontemporer). Kehadiran asas-
asas etika medis baru ini adalah akibat dari perubahan luar biasadalam banyak aspek
kehidupan manusia di seluruh dunia setelah Perang Dunia Kedua usai dalam tahun
1945.
Perubahan besar terjadi dalam bidang-bidang politik dan ketatanegaraan, sosial,
budaya, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, teknologi informasi hak-
hak asasi manusia, gaya hidup, dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini telah
melahirkan asas-asas etika medis kontemporer (masa kini) sebagai berikut;
1. Asas Menghormati Otonomi Pasien. Otonomi secara umum adalah hak untuk
memutuskan sendiri dalam hal-hal yang menyangkut diri sendiri. Hak otonomi
pasien adalah hak pasien untuk mengambil keputusan dan menentukan sendiri

15. 15
tentang kesehatan, kehidupan, dan malahan secara ekstrim tentang kematiannya.
Ini berlawanan dengan budaya tradisional Hippokrates, di mana umumnya
dokterlah yang menentukan apa yang dianggapnya paling baik untuk pasien.
Perkembangan hak-hak otonomi sebagai manusia (juga hak-hak otonomi sebagai
pasien) secara berarti baru terjadi sejak paruh kedua abad kedua puluh. Di
Indonesia, sejak krisis nasional tahun 1997 terjadi gerakan reformasi yang
menuntut demokratisasi dan diberlakukannya HAM dalam kehidupan sehari-hari,
termasuk hak asasi sebagai pasien.
Perkembangan ilmu kesehatan dalam beberapa dekade terakhir ini, mulai
memunculkanhubungan teraupetik antara tenaga kesehatan dan pasien menjadi
seimbang atau sejajar (hubungan paternalistik). Tidak ada superior dan inferior
karena tanpa adanya pasien atau pasien tidak dapat bekerja sama, seorang
dokter atau perawat tidak bisa memaksimalkan pelayanannya.
2. Asas Keadilan (Justice), Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan
demokrasi. Asas keadilan lahir dari hak asasi manusia; setiap orang berhak untuk
mendapat pelayanan kesehatan yang adil, karena kesehatan adalah hak yang
sama bagi setiap warga negara. Hak ini dijamin dalam amendemen konstitusi
negara(UUD1945).
3. Asas Berkata Benar (Truth Telling, Veracity) Salah satu ciri hubungan tenaga
kesehatan/paramedik dengan pasien merupakan hubungan kepercayaan. Tenaga
kesehatan harus selalu berkata benar tentang keadaan pasiennya begitu juga
pasien salah satu hak pasien adalah memberikan informasi tentang keadaaan
dirinya dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai adanya dalil merahasiakan
keadaan pasien karena untuk menjaga perasaan atau takut terjadi sesuatu yang
tidak diinginkan tentang keadaan pasien.
Veronika Komalawati, menyebutkan etika dalah pedoman, patokan, ukuran untuk
menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam
kehidupan bersama. Secara sistematis, etika dibedakan menjadi 2 jenis:
a. Etika Umum, membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dari masyarakat.
b. Etika Khusus, menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral masing-masing bidang
kehidupan manusia.

16. 16
Kajian etika dan hukum kesehatan mengharuskan Anda memahami perbedaan yang
tidak sederhana antara etika dan hukum kesehatan. Di mana teknologi yang
berkembang semakin canggih mengakibatkan arus informasi mudah akses. Namun,
juga turut menyumbang persepsi yang seringnya keliru memaknai mengenai etika dan
hukum dalam bidang kesehatan. Etika dan Hukum kesehatan memiliki perbedaan dan
persamaan tentunya.

17. 17
No. Perbandingan Etika dan Hukum Kesehatan
Persamaan Perbedaan
1. Etika dan hukum kesehatan sama-sama
merupakan alat untuk mengatur
tertibnya hidup bermasyarakat dalam
bidang kesehatan.
Etika kesehatan hanya berlaku
dilingkungan masing-masing profesi
kesehatan, sedangkan hukum
kesehatan berlaku untuk umum.
2. Sebagai objeknya adalah sama yakni
masyarakat baik yang sakit maupun
yang tidak sakit (sehat).
Etika kesehatan disusun berdasarakan
kesepakatan anggota masingmasing
profesi, sedangkan hukum kesehatan
disusun oleh badan pemerintahan, baik
legislative (Undang-Undang =UU,
Peraturan Daerah = Perda), maupun
oleh eksekutif ( Peraturan Pemerintah /
PP, Kepres. Kepmen, dan sebagainya).
3. Masing-masing mengatur kedua belah
pihak antara hak dan kewajiban, baik
pihak yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan maupun yang menerima
pelayanan kesehatan agar tidak saling
merugikan.
Etika kesehatan tidak semuanya tertulis,
sedangkan hukum kesehatan tercantum
atau tertulis secara rinci dalam kitab
undang-undang atau lembaran Negara
lainnya.
4. Keduanya menggugah kesadaran untuk
bersikap manusiawi, baik peyelenggara
maupun penerima pelayanan kesehatan.
Sanksi terhadap penyelenggaraan etika
kesehatan berupa tuntunan, biasanya
dari organisasi profesi, sedangkan
sanksi pelanggaran hukum kesehatan
adalah “ tuntutan “, yang berujung pada
pidana atau hukuman.
5. Baik etika maupun hukum kesehatan
merupakan hasil pemikiran dari para
pakar serta pengalaman para praktisi
bidang kesehatan.
Pelanggaran etika kesehatan
diselesaikan oleh Majelis Kehormatan
Etik Profesi dari masing-masing
organisasi profesi, sedangkan
pelanggaran hukum kesehatan
diselesaikan lewat pengadilan.
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak
selalu disertai bukti fisik, sedangkan
untuk pelanggaran hukum
pembuktiannya memerlukan bukti fisik.

18. 18