Dokumen tersebut membahas mengenai regulasi dan peraturan pelayanan kebidanan di Indonesia, mulai dari undang-undang dan peraturan menteri terkait, peran dan fungsi bidan, etika kebidanan, serta konsekuensi hukum pelanggaran kode etik bidan dan peraturan terkait.

1. REGULASI DAN
PERATURAN PELAYANAN
KEBIDANAN

2. PMK No. 28/2017

3. Profesi
Bidan
PILIHAN HIDUP
DAN
PANGGILAN JIWA
CITA- CITA
Profesi Mulia
[officium nobile]
TERPAKSA/ KEBETULAN/
ALTERNATIFTERAKHIR

4. ROFESI
MULIA
BIDAN
DIDASARI
OLEH
III H :
HEAD -> Knowledge
HEART -> Attitude
HAND’S -> Skill

5. PERAN DAN FUNGSI BIDAN
Dalam melaksanakan profesinya
bidan memiliki peran dan fungsi
sebagai :
Pelaksana
Pengelola
 Pendidik
 Peneliti

6. 1. Undang –Undang Dasar 1945 pasal 28 b
2.Undang – Undang no 36 /2009 Tentang Kesehatan
3.Undang – Undang no 36 /2014 Tentang TENAKES
4.Undang –Undang no 44/2009 Tentang Rumah Sakit
5.Undang –Undang no 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran
6.Undang – Undang no 38/2014 Tentang Keperawatan
7.PMK no 28/2017 Tentang Izin & Penyelenggaraan Praktik Bidan
Serta beberapa Undang – Undang yang terkait diantaranya :
1.Undang – Undang no 39/1999 Tentang HAM
2.Undang – Undang no 35 /2014 Tentang Perlindungan anak
3.Undang – Undang no 8 /1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4.Undang – Undang no 13 /2003 Tentang tenaga kerja
5.Undang - Undang no 19/2016 Tentang ITE

7. PengertianHukum
Secara umum :
Himpunan petunjuk atas kaidah /norma
yang mengatur tata tertib di dalam suatu
masyarakat agar masyarakat bisa teratur
Tujuan :
Keselarasan,kebahagiaan dan tata tertibdi
dalam masyarakat

8. HukumKesehatan
Pengertian secara ringkas :
1. Kumpulan peraturan yang mengatur tentang
hal – hal yang berkaitan drngan kesehatan
2. Seperangkat kaedah yang mengatur seluruh
aspek yang berkaitan dengan upaya dan
pemeliharaan dibidang kesehatan
3. Rangkaian peraturan per undang undangan
dalam bidang kesehatan yang mengatur
pelayanan medik dan sarana medik

9. PENGERTIAN ETIKA
Etika : berasal dari bahasa Yunani dari kata “Ethos” yang berarti
kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku manusia.Dalam bahasa
Inggris disebut “Ethis” yang mempunyai pengertian sebagai ukuran
tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang
tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan MORAL
pada umumnya

10. PRINSIP KODE ETIKBIDAN
KAEDAH DASAR
MORAL
BENEFICENCE
(Menguntungkan
Pasien)
NON
MALEFICENCE
( Tidakmerugikan
pasien)
RESPECTFOR
PERSON :
-Autonomy
- Privacy
--Telling the truth
-- Confidentiality
JUSTICE
( Keadilan)

11. 12
BIDAN 5.DIRI SENDIRI
( 2 butir)
3. SEJA
W
AT&
TENAKESLAIN
( 2 butir)
4. PROFESINYA
( 3 butir )
2.TUGASNYA
( 3 butir )
1.KLIEN/
MASYARAKAT
( 6 butir )
6. NEGARA/BANGSA
DAN TANAHAIR
( 2 butir)
KODE ETIK BIDAN
7.PENUTUP

12. KewenanganBidandalamPMK 28/2017
Bidan
Kesehatan
Ibu
Kesehatan
Anak
Kesehatan
Reproduksi
Keluarga
Berencana
Pra
Hamil
Hamil
ANC
Persalinan
Normal
Nifas
Normal
Menyusui
Konseling

13. 14
PERDA
T
A
ADMINISTRASI
PIDANA
IMPLIKASI HUKUM

14. 15
Sanksi ->
atas pelanggaran Norma
Ancaman dengan hukum
Pidana
Norma
Larangan (Verbods)
Suruhan ( Gebods)
-
Unsur Pokok hukum Pidana

15. TANGGUNG JAWABHUKUM PIDANA
Tanggungjawab individu atas perbuatan nya,
tidak dapat dilimpahkan ke orang lain
Orang lain dapat turut bertanggung jawab
apabila termasuk PIDANA PENYERTAAN ( pem beri
perintah,turut serta,perbantuan, dll)

16. Bumil menerima DP dari
Keluarga yang akan adopsi
1 bayi -> 2 bayi
di lakukan SC ->
Ternyata Bayi
tunggal
Bumil dan adoptan
-> Menuntutbidan
Hamil aterm ->
Gawat janin ->
Dirujuk bidan ke RS
MENUNTUT
CONTOH
KASUS USG: BPM melakukan USG->
Diagnosajanin Gemelli

17. BAB IIIpasal 18 Kewenangan Bidan :
1.Kesehatan ibu
2.Kesehatan Anak
3.Kesehatan Reproduksi Perempuan &KB
Praktik Bidan tidak mengatur tentang USG
Untuk USG serahkan pada ahlinya yang memiliki kewenangan
Ingat Pasal 23 Ayat (2) :
Dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimilik
Pasal 58 ayat (2)
Semua tindakan yang dilakukan olehbidan harus berdasar
kewenangan,.berbasis kompetensi ,didasari suatu evidence based

18. Target Operasi ( TO )
Polisi -> ditangkap->
Laminaria di aff di RS
Polri -> lanjuthamil
Faskes ->menolak
Pasien datang ->ke
Faskes tempat
bidan bekerja -> di
Tolak
Bidan membawa
Keklinik aborsi -> di
pasang laminaria stif
Bidan
Pasal 346 -> memberitahu 4 thn pidana penjara -> Lawyer -> 4 bulan
CONTOHKASUS
ABORSI 1:
Unwanted Pregnancy ( 20 mg )

19. Bidan itangkap ->
Target Operasi ( TO )
Polisi
TarifBidan:
1 minggu -> 1juta
2 minggu ->1 juta
3 minggu -> 3juta
4 minggu -> 4 juta
Mengaku terlambat4
minggu
1 polwan izin keluar ->
Menghubungi atasandan
Teamdi polseksetempat
Praktik Aborsi?
UU yang digunakan tergantung JPUdan hakim -> KUHP / UU Kesehatan?
CONTOHKASUS
ABORSI 2: 2 Intel polwanmenyamar
-> praktik bidan

20. PASAL346 KUHP:
Memberitahu / menyuruh orang lain untuk melakukan
aborsi/menggugurkan kandungannyan dipidana penjara 4 tahun
PASAL347 KUHP:
Barang siapa melakukan aborsi tanpa seizin wanita hamil
dihukum penjara 12tahun penjara dan apabila wanita tersebut
meninggal maka dipenjara 15tahun.
PASAL348 KUHP:
Barang siapa melakukan aborsi dengan izin wanita hamil
maka dihukum pidana 5 tahun 6 bulan dan apabila wanita
hamil meninggal maka dihukum pidana 7tahun
PASAL349 KUHP:
barang siapa yang melakukan pengguran tersebut dokter/
bidan/ juru obat maka hukumannya dihukum sepertiga.

21. Pasal 75 UU no 36/2009 Tentang Kesehatan :
(1)Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat
dikecualikan
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin,
yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan,
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan
bayi tersebut hidup di luar kandungan;
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma
Pasp
as
li
1k
9o
4lo
Ug
Uis
no36 tahun 2009 :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (s (satu miliar rupiahepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ).

22. Pasal 45A UU n0 35/2014 tentang perlindungan anak :
Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang
masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara
yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan
Pasal 77A
(1)Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi
terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan
alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
adalah kejahatan

23. SC pkl 5.00 wib
Bayi meninggal
G1P0A0 Hamil
aterm
PD pkl 23.00 wib
6 cm djj 140x/mnt
His 3x 10 ->45”
Pkl 3.30 wib
djj 50x/mnt
Lapor dokter
Kelalaian berat yang menyebabkan matinya orang lain
Pasal 359 KUHP : 5 thnpenjara
Pasal 84 ayat(2) UU Tenakes : 5 thn penjara
CONTOH KASUS
KELALAIANYANG
MENYEBABKAN
KEMATIAN ->
Dokumetasi taklengkap:
Kasus DokumentasiPartograph

24. Bidan dipanggil->
polisi ->
pasal 360 KUHP
Saat dipimpin meneran
2 bidan menahan paha ibu
dengan paksa
Pasca persalinan
ibu tidak dapat
berjalan normal
LSM memfasilitasi
Rontgent di RS lain ->
Retak tulang syimpisis
Kelalaian berat yang menyebabkan cacatnya orang lain
Pasal 360 KUHP : 5 thnpenjara
Pasal 84 ayat(1) UU Tenakes : 3 thn penjara
CONTOH KASUS
KELALAIANYANG
MENYEBABKAN
KECACATAN->
Terkait Etikapelayanan:
IBU G 5 P4A0 hamil aterm ->
datang ke RSUK-> Persalinan

25. Pasal 359 KUHP
Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya)
menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan
paling lama satu tahun.
Pasal 360 KUHP:
Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya)
menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

26. Pasal 84 (1) UU no 36 /2014 Tentang Tenaga Kesehatan :
Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat
yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka
berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun.
Pasal 84 (2) UU no 36 /2014 Tentang Tenaga Kesehatan :
Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun.

27. Pasal 1365 KUHPerdata:
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut“
Pasal 1367 KUH Perdata:
Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang
disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugi
an yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang
berada di bawah pengawasannya.”(Respondit Superior)
IMPLIKASI PASAL 58 UU no 36/2009 tentang KESEHATAN:
Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap
seseorang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian
akibat kesalahan atau kelalaiandalam pelayanan kesehatan
yang diterimanya

28. Pasal 188 ayat(1)
Menteri dapat mengambil tindakan administratif
terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan
yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini
Pasal 188 ayat (2)
Tindakan administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat
(1) ) dapat berupa :
1. Peringatan secara tertulis
2. Pencabutan izin sementara atau izin tetap.

29. Bab VI Pasal 46 (Pembinaan & Pengawasan) :
1) Menteri ,Ka Dinkes Provisnsi ,dan / atau Ka Dinkes
Kabupaten / Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan praktik Bidan sesuai
kewenangan masing - masing
5)Tindakan administratif sbgmn dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
melalui :
a.Teguran lisan
; b.Teguran
tertulis ;
c.Pencabutan SIPutk sementara paling lama 1 (satu)
tahun ; atau
d.Pencabutan SIPB selamanya.

30. Berakhir -> Mediasi
dan
negosiasi
Praktik Mandiri Bidan
Susu Formula Bonus ke LN
Ketentuan Pidana Psl 200 UU no 36/ 2009 tentang kesehatan
1 tahun penjara denda 100 juta
KASUS ASI: Keluarga muda Faham UU no 36/2009
Pasal 128 -> ASI Ekslusif

31. Pasal 128 UU no 36/2009 tentang kesehatan
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibubayi
secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.
Pasal 200
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program
pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling 1 (satu) tahun penjara
dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

32. dijahit oleh bidan
Kembali 1 minggu masih
Mengeluh BAB -> Vagina
Kembali dijahit oleh bidan
2 minggu kembali
Keluhan sama ->
dirujuk ke RS ->
Dijahit oleh bidan
Senior-> tanpa konsul
kontrol I minggu
Mengeluh BAB->
Vagina
Pasien menuntut
Bidan melakukan diluar kewenangan
KASUS Laserasi
Grade 4: Ibu Guru partus di BPM
Laserasi grade 4
Damai melalui melaui
Mediasi dan Negosiasi ->
Uroginekologi ->
Repair oleh konsultan
biaya di
tanggung Oleh bidan ->

33. mili
Pemjahitan luka jalan lahir tingkat
1 dan 2
Ingat Pasal 23 Ayat (2) :
Dilakukan sesuai dengan bidang keahlian
yang di ki
Pasal 58 ayat (2) UU Tenakes
Semua tindakan yang dilakukan olehbidan harus berdasar
kewenangan,.berbasis kompetensi ,didasari suatu evidence based
BAB IIIpasal 18 Kewenangan Bidan:
1.Kesehatan ibu
2.Kesehatan Anak
3.Kesehatan Reproduksi Perempuan &KB
Kewenangan Bidan dalam pasal 19 ayat (3) huruf c
Pasal 58 UU kesehatan:
Pasien berhak menuntut
ganti rugi atas pelayanan
yang dianggap merugikan

34. Olah TKP Polisi & Menkes
Pasal 196 -> ketentuan
Pidana 10 tahun penjara
dan denda 1 Milyar rupiah
Ketuk palu hakim
Utk 2 0rang bidan :
7 thn penjara denda
200 juta dan 6 thn
denda 1 Milyar
9 x Persidangan
JPU menuntut Hakim
KASUSVaksinpalsu :
Juli 2016 Running Tag
Metro TV -> 179 Vaksin yang
Diberikan bidan M -> 139 palsu

35. Pasal 130 UU no 36/2009 Tentang Kesehatan
Pemerintah wajib memberikan imunisasi
lengkap kepada setiap bayi dan anak.
Pasal 153 UU no 36 /2009 Tentang Kesehatan :
Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi
yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi
bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit
menular melalui imunisasi

36. Pasal 196
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah]
Pasal 197
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang
tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

37. Suami istri yang memproduksi Diputus PN setempat :
1. Suami mendapat :
Hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 1.500.000.000 ,-
seharusnya 15 tahun
2. Istri mendapat:
Hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1.500.000.000,-
seharusnya 15 tahun

38. Pelimpahan kewenangan ->
Pasal
(1) Kewenangan berdasarkan program
pemerintah da2la5mpsl 23 (1) huruf
d.Pemberian imunisasi rutin dan
tambahan sesuai program
pemerintah
(2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin,
dan/atau kebutuhan logistik lainnya dalam
pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan per Undang- Undangan

39. SKL-> Akte kelahiran->
membuat paspor
Bidan lahir tahun1970
PTSP bersurat ke
PP IBI ->Pembinaan
Adakah bidan 6 thn
nolong partus?
Ibu lahir tahun 1976
Keterangan Palsu 267-268 KUHP -> Pemalsuan data -> 4 – 6 tahun
pidana penjara
CONTOHKASUS
Suratketerangan
Lahir(SKL)1:
Seorang ibu akan umroh
Minta dibuatkan SKL ->Bidan

40. Contoh SuratPengantaruntuk membuataktekelahiran
Pada hari ini jumat tanggal 4 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB
menghadap seorang ibu
Nama
Tempat/Tgl/lahir
Alamat
Agama
Nomor KTP
: ny Wati
: Jakarta 4 agustus 1976
: jl Lubang Buaya no 47 jakarta timur
: Islam
: 010011100076
Menerangkan bahwa dirinya Lahir ditolong oleh : dukun pada tanggal dan
tahun tersebut diatas sesuai keterangan yang bersangkutan
Surat Pengantar ini diberikan hanya untuk membantu membuat akte
Kelahiran yang akan digunakan dalam mengurus pembuatan pasport
perjalanan umroh
Yang membuat pengantar
TT Bidan &Stempel
Nama jelas
Yang memberi keterangan
TT IBU &Materai
Nama Jelas

41. Surat Akte kelahiran->
Untuk masuk sekolah
tersangkut kasus
Narkotika dan kriminal
Pengadilan -> dewasa->
Ibu sianak menolak->
anaknya blm dewasa ->
Bidan salah menulis SKL
10 tahun berlalu
Keterangan Palsu 267-268 KUHP -> Pemalsuan data -> 4 – 6 tahun
pidana penjara
CONTOHKASUS
Suratketerangan
Lahir(SKL)2:
Seorang ibu
Minta dibuatkanSKL

42. Contoh SuratPengantaruntuk membuataktekelahiran
Pada hari ini jumat tanggal 4 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB
menghadap seorang ibu
Nama
Tempat/Tgl/lahir
Alamat
Agama
Nomor KTP
: Ny Septy / Tn Setya Novanto
: Jakarta 16Februry 1991/.........................
: jl Muara enim no 47 Palembang
: Islam/.................
: 01001110001991/..............
Menerangkan bahwa putranya
Nama
Tempat/Tgl/lahir
Alamat
Agama
:Adriano
: Muara enim 16 Agustus 2011
: jl Muara enim no 47 Palembang
: Islam
Lahir ditolong oleh : Dukun
Surat Pengantar ini diberikan hanya untuk membantu membuat akte
kelahiran yang akan digunakan untuk masuk sekolah .
Yang membuat pengantar
TT Bidan &Stempel
Nama jelas
Yang memberi keterangan
TT Ibu / Ayah&Materai
Nama Jelas

43.  Apabila kantor Kelurahan dan atau kantor Dukcapil setempat
memfasilitasi -> serahkansaja
 Namun bila bidan diminta membuatkan SKL maka contoh diatas
dapat digunakan -> dengan meminta kantorkelurahan dan atau kantor
Dukcapil setempat untuk membuat SK / SE/ SP bahwa bidan diminta
membantu membuat surat keterangan pengantar untuk pembuatan
akte kelahiran -> Bukan SKL
YANG PERLU DI INGAT DAN DIPERHATIKAN OLEH TS BIDAN
TIDAK MEMBUAT SURAT KETERANGAN LAHIR (SKL)
BILA TIDAK DITOLONG SENDIRI OLEH BIDAN-
DAPATTERKENA PASALMEMBUAT KETERANGAN PALSU

44. hamil trimester ke 2 tinggal
di PMB -> sang pria-> tdkTJ
3 bulan berlalu ayah bayi
datang untuk mengambil
anaknya->bidan telah me
nyerahkan pada yang me
ngadopsi-> imbalan 13juta
Ayah bayi lapor ->
polisi dan bersurat
pada Presiden (Bapak
Jokowi) -.> bayi dijual
oleh bidan
Bayi lahir -> ibu ->
menyerahkan pada
bidan -> diatas
materai
Pasien menuntut
UU perlindungan anak dan perdaganganmanusia
KASUS ADOPSI :
Langsungdari
PMB
Unwanted Pragnancy
UUPA35/2014
dan
UU kesehatan

45. PERSYARATANADOPSI:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, warga negara Indonesia wajib
memenuhi persyaratan seperti dibawahini:
1.Bagi calon orangtuaharus berusia minimal 30hingga 50 tahun dan usia
perkawinan minimal 5 tahun.
2.Membuat Surat Permohonan Ijin Pengangkatan Anak kepada Kepala Dinas
Sosial DKI Jakarta (bila berdomisi di Jakarta) diatas materai. Surat Edaran
Mahkamah Agung RI No.6/83yang mengatur tentang cara mengadopsi :
3.Membuat surat pernyataan motivasipengangkatan anakdari calon orangtua
dilengkapi materai. Dalam isi surat itu, calon orangtua dapat menuliskan
alasan mengadopsianak.
4.Calon orangtua dilengkapi surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian
sesuai domisili, salinansuratnikah, salinankartu tandapenduduk, salinan
kartu keluarga legalisir, salinan akte kelahiran.

46. Persyaratan Adopsi Anak(lanjutan):
5.Untuk persyaratan kesehatan, dilengkapi surat keterangan sehatdari
dokter pemerintah seperti puskesmas, ahli ginekolog (ahli
kandungan) pemerintah, dan keterangan dari psikolog/psikiatri
mengenai keadaan suami istri.
6. Surat keterangan pendapatan dari perusahaan tempat bekerjaartinya
calon orangtua harus memiliki pendapatan tetap perbulan.
7. Surat pernyataan persetujuan berisi tidak keberatanuntuk
mengadopsi anak dari orangtua, keluarga suami istri diatasmaterai.
8. Surat pernyataan dari suami istri bahwa calon anak angkat akan
diperlakukan sama mengenai hak dan status seperti anakkandung
diatas materai.
9. Bagi calon adoptan yang akan mengadopsi anak perempuan,calon
orangtua membuat pernyataan tidak menjadi wali nikah diatas
materai apabila anak adopsi ingin melangsungkan pernikahan.

47. Setelah semua persyaratan dipenuhi, pihak panti akan
membawa berkas pemohon kepada Tim Pertimbangan Ijin
Pengangkatan Anak (PIPA) yang terdiri dari :
 Perwakilan Kepolisian
 Kependudukan Catatan sipil
 Hukum dan HAM
 Dinas Sosial
 Dinas Kesehatan
 Kantor Wilayah Agamadan
 Yayasan Sayap Ibu,
- Untuk memutuskan apakah calon pemohon layakuntuk
menjadi orangtua asuh.
- Bila rekomedasi pemohon disetujui, PIPA akanmelegalkan
- melalui pengadilan yang berkekuatan hukumtetap.

48. Bab I Pasal 1 butir 2 :
Praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang
dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan
Bab III -> Kewenangan
Pasal 18 :
Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan .Bidan memiliki
kewenanganuntuk
memberikan :
a.Pelayanan Kesehatan ibu ;
b.Pelayanana kesehatan anak; dan
c.Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan danKeluarga
Berencana

49. Tetap Praktik
Menata laksana ibu PEB
Perdarahan -> Rujuk RS
Tidak tertolong
Keluarga menuntut ->
Lawyer -> Mediasi &
Negosisi ->
120 juta
TD 180/100 -> Nifedifin
Inertia -> Drip Syinto
Retensio->Manual
Pasien Meninggal
Melanggar <- Diluarkewenangan
Contoh kasus
PraktiktanpaIzin/
Izin habis&
Diluar kewenangan:
PMB izin habis->
Bidan D1
Pasien menggunakan
lawyer-> Mediasi &
negosiasi -> 120 juta->

50. Analisa :
1.SIPB telah habis baru diperpanjang pada hari H ->
persiapkan min 3bln
2.Gunakan penatalaksanaan PEB -> lakukan rujukan
3.PMK tidak mengatur tentang augmentasi syintosinon ( drip
syintosinon)
4.Tidak melakukan manual placenta dalam keadaantidak
berdarah -> Rujuk
Siapa yang tahu -> ada hadiah bagi yang dapat
menjawab
1.Pelanggaran UU Kesehatan no 36/2014Pasal
...........?
2.Pelanggaran UU Tenakes no 36/2014
pasal............? 3. Pelanggaran PMK 28/2017

51. Di depan Ruko–
di tolong -> siswa akbid
Semester 6-> lahir +>ibu
dan bayi ->selamat
Media menulis ->
beruntung kasustidak
berlanjut
Ibu -> mencaribidan
lain -> ditengah
Jalan ketubanpecah
PMB -> ditolak bidan -> akan
bekerja keRS
.CONTOHKASUS
DARURAT : IBU Hamil aterm
Dengan kontraksi
Gawat Darurat pasal 190 ayat ( 1) dan (2) UU no 36/2009
Darurat

52. Pasal 190 ayat (1) UU no 36/2009 :
“Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga
kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada
fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak
memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang
dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Ayat (2) :
Mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian,pimpinan
fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

53. Tersebar dan menuai
Reaksi negatif ? ->
Seorang ibu tidak ber
kenan & lapor keDinkes
Terkena sanksi
Administrasi ->
Pemecatan dariRSIA
Terlihat tanparasa
bergaya->Video TikTok
Menggunakan Bayi diRSIA
CONTOHKASUS
UPLOAD DIERA
DIGITAL :
2 TS Bidan-> aplikasi TikTok
UU PAPasal
Pasal ......-........

55. VideoKasusbidanbermaintiktok

56. UU no 35/2014 tentang Perlindungan Anak
Pasal 76 B : Setiap Orang dilarang menempatkan,membiar
kan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak
dalam situasi perlakuan salah &penelantaran
Pasal 77 B : Setiap Orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B,
dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Pasal 133 ayat (1) UU n0 36/2009 tentang Kesehatan :
Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar
dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan
yang dapat mengganggu kesehatannya.

57. Sosialisasi/Seminar
Pembinaan/Tuntunan
Teguran
(lisandan/atautulisan)
Pengawasan
PERAN IBI DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
TUGASPROFESI BIDAN DI ERAINFORMASI
DAN TRANSAKSIELEKTRONIK
BAGAIMANA PERAN
IBI ?

58. 
1. Era Digitalisasi bidan harus ber hati hati dalam mengguna
kan perangkat cangih tersebut -> perhatikan regulasi sesuai
peran dan fungsi bidan dalam pelayanan kebidanan
2. Akuntabilitas bidan adalah pertanggung jawaban dan
tanggung gugat (accountability ) atas semua tindakan
yang dilakukanya
3. Sesusai pasal 58 ayat (1) :
Tenakes dalam menjalankan praktik wajib memberikan
pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi ,
standar pelayanan profesi,standar prosedur operasional
dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima
pelayanan kesehatan

59. Das sollen
berupa standar yang harus dipatuhi (standar
pelayanan, standar profesi, standarprosedur)
Das sein
berupa bukti fakta suatu kejadian (rekammedis,
evidence/barang bukti lain)
apabila terdapat masalah sebagai
bahan yang perlu diperbandingkan yaitu das
sollen dan das sein

60. Dll
TUNTUTAN PIDANA:
Melalui proses penyidikan
Penuntutan
Pengadilan dan eksekusi
TUNTUTAN PERDATA:
Melalui proses pengadilan
Di luar pengadilan :
•Negosiasi
•Mediasi, dll

61. SemogaBermanfaat
SampaiJumpa