Dokumen tersebut membahas berbagai peraturan yang mengatur tentang penggunaan ICD-10, rahasia kedokteran, rekam medis, dan praktik kedokteran di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengatur kewajiban membuat dan menyimpan rekam medis secara lengkap dan rahasia, serta larangan menghapus atau merusak rekam medis.

1. Dasar Hukum Penggunaan ICD-10
Pusdatin, Kemenkes

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1966
TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
Pasal 1.
Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang
diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama
melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.
Pasal 2.
Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang yang
tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat
atau lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah ini menentukan lain.
Pasal 3.
Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah:
a.tenaga kesehatan menurut pasal 2 Undang-undang tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 79).
b.mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan,
pengobatan dan/atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan.

3. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 50/MENKES/SK/I/1998 TENTANG
PEMBERLAKUAN KLASIFIKASI STATISTIK INTERNASIONAL MENGENAI
PENYAKIT REVISI KESEPULUH
MEMUTUSKAN
Pertama:
Memberlakukan Klasifikasi International Mengenai Penyakit
Revisi Kesepuluh (ICD-10) secara nasional di Indonesia
Kedua:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini
akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.
Ditetapkan di Jakarta oleh Menkes RI pada 13 Januari 1998

4. KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: 135/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA
Bab 1
Pasal 1
1.Perekam Medis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan rekam medis, adalah kegiatan pelayanan penunjang secara
profesional yang berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi
pemberi layanan kesehatan, administrator dan manajemen pada sarana
layanan kesehatan dan instansi lain yang berkepentingan berdasarkan pada
ilmu pengetahuan teknologi rekam medis (sintesa ilmu-ilmu sosial,
epiderniologi, terminologi medis. biostatistik, prinsip hukum medis dan
teknologi informasi).
3. Rekam Medis, adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain
kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Paragraf 3
Rekam Medis
Pasal 46
(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran
wajib membuat rekam medis.
(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera
dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda
tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Penjelasan Pasal 46
Ayat (2)
Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis,
berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apa pun.
Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan
dengan pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “petugas” adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga
kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila
dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik,
kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan
nomor identitas pribadi (personal identification number).

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran.

8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Paragraf 4
Rahasia Kedokteran
Pasal 48
(1)Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran
wajib menyimpan rahasia kedokteran.
(2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan
pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka
penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

10. Bagian Lampiran

11. Bagian Lampiran

12. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM
MEDIS

13. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

14. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

15. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

16. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

17. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

18. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

19. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

20. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

21. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

22. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

23. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

24. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

25. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pasal 86
Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

26. PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI
Pasal3
(1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin
Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
(2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:
a.
B. dst
j. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;

27. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

28. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER