Perbandingan KPPU

1. Peranan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Dalam Penyelesaian Perkara Persengketa
Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Australia
A. Latar Belakang
Era
globalisasi
saat
ini
mendorong
pertumbuhan
perekonomian setiap Negara baik itu Negara maju maupun
Negara
berkembang.
Perekonomian
saat
ini
Semakin
meningkat dengan banyaknya jumlah pelaku usaha didalam
pasar
membuat
Persaingan
dinamika
persaingan
usaha
memuat
para
pelaku
hal-hal
melakukan
tidak
terjadinya
terbaik
bagi
konsumen
ditinggal
berinovasi
oleh
dalam
untuk
persaiangan
penjualan
atau
agar
mereka
suatu
menjaga
hidup
akan
usaha
sebagai
dan
bertahan
usaha
Pelaku
persaingannya
meningkatkan
dalam
konsumen.
usaha.
akan
upaya
eksistensi
dalam
pasar.
Persaingan usaha tersebut bertujuan untuk terciptanya
suatu
struktur
pasar
dalam
pasar
hal
persaingan
ini
adalah
sempurna.
suatu
Struktur
keadaan
yang
memberikan petunjuk tentang aspek-aspe yang memiliki
pengaruh
penting
terhadap
perilaku
pelaku
usaha
dan
kinerha pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli,
hambatan
masuk
dan
keluar
pasar,
keragaman
produk,
1
system distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
Pada
kenyataannya
para
pelaku
usaha
tersebut
ternyata tidak begitu menyukai adanya persaingan usaha.
Mereka
menghindari
tujuan
agar
adanya
perusahaan
bpersaiangan
mendapatkan
usaha
keuntungan
dengan
yang
1
Ditha Wiradiputra, “Hukum Persaingan Usaha: Suatu Pengantar”, Bahan Ajar Hukum
Persaingan Usaha, Fakulas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
1 l Pratiwi ( 1106012735)

2. sebesar-besarnya. Padahal persaiangan usaha merupakan
suatu
salah
satu
upaya
yang
mampu
mensejahterahkan
masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berikut :
1. Masyarakat
akan
mendapatkan
harga
yang
murah.
Masyarakat dapat melakukan suatu pilihan.
2. Masyarakat akan mendapatkan kualitas barang yang
tinggi. Sehingga masyarakat tidak akan dirugikan
dengan membeli atau memakai suatu produk.
3. Adanya adaptasi teknologi.
Memperhatikan
bertambah
persaingan
ketat
dan
antar
tidak
pelaku
usaha
sempurna
yang
(imperfect
competition), maka nilai-nilai persaingan usaha yang
sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem
ekonomi Indonesia.2
Perlu adanya kebijakan persaingan
yang berupa tindakan pemerintah yang secara langsung
berpengaruh terhadap perilaku pelaku usaha dan struktur
industri. Kebijakan persaingan ini terdiri atas berikut
:
1. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah
yang dapat meningkatkan persaingan di tingkat
pasar local dan nasional.
2. Hukum
persaingan
menghentikan
usaha
praktek
yang
diciptakan
bisnis
yang
untuk
anti
persaingan.
Tujuan dari kebijakan persaingan ini adalah :
1. Memaksimalkan total surplus.
2. Memaksimalkan surplus konsumen.
3. Melindungi, menjaga proses bersaing.3
2
Andi Fahmi Lubis, et al, ed, Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait, “ Hukum
Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks”, (Jakarta, ROV Creative Media : 2009), hlm. Ix.
3
Ditha Wiradiputra, Op. Cit.
2 l Pratiwi ( 1106012735)

3. Penegakan
hukum
persaingan
merupakan
instrumen
ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa
persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat
dan
hasilnya
dapat
terukur
berupa
peningkatan
kesejahteraan masyarakat.4 Maka diperlukan hukum dalam
persaiangan usaha yang dikarenakan sebagai berikut :
1. Persaingan perlu adanya aturan main karena
kadang-kadang tidak selamanya mekanisme pasar
dapat bekerja dengan baik yang memungkinkan
terjadinya market failure. Adanya informasi
asimetris dan monopoli.5
2. Dalam
dari
pasar
pelaku
tersebut
usaha
terdapat
untuk
usaha-usaha
menghindari
atau
menghilangkan terjadinya persaingan diantara
mereka.
3. Berkurangnya
memungkinkan
atau
hilangnya
pelaku
usaha
persaingan
memperoleh
laba
yang jauh lebih besar.6
Fungsi
menghambat
yang
dari
penegakan
persaingan
tidak
sehat.
pertimbangan
kepada
reformasi
regulasi
persaingan
yang
Namun
pada
berupa
Sementara
hukum
perilaku
proses
pemerintah
menuju
efektif
kenyataanya
di
bertujuan
an
pelaku
pemberian
mendorong
tercapainya
seluruh
kerapkalai
sector
untuk
bisnis
saran
proses
kebijakan
ekonomi.
ditemukan
dalam
4
Andi Fahmi Lubis, et al, ed, Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait, “ Hukum
Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks”, (Jakarta, ROV Creative Media : 2009), hlm. Ix.
5
Informasi asimetris adalah bahwa antar pembeli dan penjual tidak mendapatkan
informasi akan produk atau jasa yang seimbang atau sama-sama lengkap dan terbuka.
Monopoli adalah suatu struktur pasar yang hanya terdapat satu perusahaan didalam pasar yang
dapat menuntukan harga dimana tidak memiliki barang subsitusi yang mirip dan tidak
memungkinkan untuk masuknya pelaku usaha lain kedalam industri tersebut.
6
Ditha Wiradiputra, Materi Perkuliahan Hukum Persaingan Usaha, (Fakultas Hukum
Universitas Indonesia ,2012)
3 l Pratiwi ( 1106012735)

4. proses penegakan hukum maupun dalam analisis kebijakan
pemerintah
ditemukan
bahwa
kebijakan
menjadi
sumber
dari lahirnya berbagai praktek persaingan usaha ynag
tidak
sehat
di
yang
kemudian
sektor.7
beberapa
memberikan
Perundang-undangan
perlindungan
hukum
bagi
terselenggaranya proses persaiangan yang sehat terdiri
atas berikut :
1. Pada tahun 1914 Clyton Act yang memperkuat Sherman
Act8.
2. Pada tahun 1936 Robinson-Patman Act.
3. Pada tahun 1938 Wheeler-Lea Act.
4. Pada tahun 1950 Celler-Keyfauver Antimerger Act.
Indonesia
undang
No.
dalam
5
hal
Tahun
sebelum
1999
menerbitkan
tentang
Larangan
undangPraktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang mana
dalam undang-undang ini merupakan suatu peraturan yang
bersifat khusus baik menyangkut hukum materiil maupun
formil yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.
Dalam
undang-undang
ini
diatur
tentang
tata
cara
penanganan perkara dan menciptakan proses acara baru
dalam peradilan di Indonesia yakni dibidang persaingan
usaha. Hal formil dalam penyelesaian perkara di Komisi
Pengawasan Persaingan Usaha ( KPPU) serta memberikan
kewenangan kepada KPPU untuk melakukan pemerikasaan,
penuntutan, konsultasi, mengadili dan memutus perkara.
Konsep kewenangan tribulna yakni KPPU memegang peran
sebagai investigator,penyidik, pemeriksa, penuntut, dan
7
Akira Mairilia, “ Perbandingan Peranan Komisi Persaingan Usaha Di Amerika Serikat,
Australia, Perancis, Jepang Dan Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha”, (Tesis
Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm. 5.
8
Sherman Act adalah suatu undang-undang yang dihasilkan dari Kongres Amerika yang
memberikan perhatian terhadap pembatasan output yang bertujuan untuk meminimalkan dead
weight loss karena market power.
4 l Pratiwi ( 1106012735)

5. pemutus.9 Dengan kedudukan KPPU sebagai lembaga Extra
auxiliary
memutus
organs
suatu
yang
perkara
diberikan
kewenangan
persaingan
usaha,
maka
untuk
dalam
memutuskan suatu sengketa persaingan usaha KPPU juga
harus memperhatikan asas keseimbangan kepentingan. Asas
keseimbangan kepentingan merupakan salah satu elemen
penting
yang
harus
diterapkan
dalam
menyelesaikan
perkara persaingan usaha oleh KPPU.10
Autralia yang dalam hal ini menganut Sherman Act
sebagai
1906
dasar
membuat
mengatur
persaingan
undang-undang
yang
usaha.
dosebut
Pada
tahun
dengan
The
Australian Industries Preservation Act ( AIPA). Pada
tahun 1965 The Australian Industries Preservation Act
digantikan dengan Restrictive Trade Practise Act. Pada
tahun
1974
berlaku
Trade
Pratice
Act.
Setelah
itu
dilakukan amandemen undang-undang dan dibuatlah suatu
lembaga
yang
melindungi
Competition
diberi
prilaku
and
kewenangan
anti
untuk
mengawasi
persaingan
Consumer
Commission
dan
Australian
(ACCC).11
Berdasarkan latar belakang inilah akan membandingkan
peranan komisi persaingan usaha di Negara indonesia dan
Australia
dalam
penyeselesaian
perkara
persaingan
usaha.
9
Fikri Hamadhani, “ Upaya Keberatan Dan Pemeriksaan Tambahan Didalam Proses
Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Studi Kasus Putusan Perkara
Kartel Minyak Goreng Nomor 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST)”, ( Skripsi Universitas Indonesia,
Jakarta,2012), hlm.1.
10
Richy Ardiansyah, “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan
Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
(Studi Kasus Tentang Putusan KPPU No 2/KPPU/-L/2005 Mengenai Kasus Antara PT Carrefour
Indonesia Dan Pemasok Barang)”,( Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 7. Diunduh
pada http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Richy-Ardiansyah0810113229.pdf diunduh pukul 10: 32 WIB tanggal 31 Oktober 2013.
11
Akira Mairilia, “ Perbandingan Peranan Komisi Persaingan Usaha Di Amerika Serikat,
Australia, Perancis, Jepang Dan Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha”, (Tesis
Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm. 10.
5 l Pratiwi ( 1106012735)

6. B. Analisis
C. Kesimpulan
6 l Pratiwi ( 1106012735)