Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas mengenai standar akuntansi global dan organisasi penyusun standar akuntansi internasional seperti IOSCO dan IASB. 2. Tujuan pelaporan keuangan adalah membantu pengambilan keputusan investor dan kreditur dengan menyediakan informasi keuangan yang berguna. 3. Terdapat beberapa tantangan dalam pelaporan keuangan seperti pengukuran non-keuangan, informasi

1. 1. GLOBAL MARKET
Dengan adanya globalisasi, investasi dan perdagangan berkembang tanpa mengenal batas
antar negara. Berkaitan dengan materi yang akan kita bahas kali ini, standar akuntansi global
penting untuk dapat terus memfasilitasi tren ini.
- Financial statement & Financial reporting
Berkaitan dengan pengembangan bisnis antar negara yang saya sebutkan sebelumnya,
seorang ekonom dan politisi terkenal menunjukkan bahwa inovasi terpenting yang membentuk
pasar modal adalah pengembangan prinsip akuntansi yang sehat.
Nah, dalam akuntansi pasti kita tidak asing dengan yang namanya financial statement dan
financial reporting yang sekilas tampak mirip. Lantas, apakah perbedaan keduanya?
Financial statement (laporan keuangan) adalah sarana utama yang digunakan
perusahaan untuk berkomunikasi informasi keuangannya kepada pihak di luarnya. Jenis dari
financial statement ini sudah sangat akrab dengan kita selama pembelajaran semester 1, seperti,
(1) laporan laba rugi (atau laporan pendapatan komprehensif), (2) laporan perubahan ekuitas.
(3) laporan posisi keuangan, (4) laporan arus kas (5) catatan atas laporan keuangan.
Semua perusahaan tidak harus ada saldo laba karena ada yang tidak ada pembagian dividen
(seperti CV, Perusahaan Perseorangan).
Nah, bila financial statement adalah laporannya, maka financial reporting adalah
pelaporan financial statement tadi. Adanya financial reporting ini dilatarbelakangi situasi
dimana beberapa informasi keuangan lebih baik disediakan, atau hanya dapat diberikan,
melalui pelaporan keuangan selain laporan keuangan formal. Sebagai contoh adalah surat
presiden atau jadwal tambahan dalam laporan tahunan perusahaan, prospektus, laporan yang
diajukan ke instansi pemerintah, siaran pers, laporan manajemen prakiraan, dan pernyataan
dampak sosial atau lingkungan.
- Accounting & capital allocation
Seperti yang kita ketahui, sumber daya yang ada terbatas. Akibatnya, orang mencoba untuk
memastikan bahwa sumber daya yang terbatas ini digunakan dan dialokasikan se-efektif dan
se-efisien mungkin. Disinilah peran akuntan dalam membantu alokasi sumber daya agar bisa
se-efektif mungkin.
PROSES:
A. FINANCIAL REPORTING
Informasi keuangan yang disediakan perusahaan untuk membantu pengguna dengan
keputusan alokasi modal tentang perusahaan
B. PENGGUNA INFORMASI
Investor dan kreditor menggunakan informasi tersebut untuk menentukan alokasi sumber
daya menimbang pengembalian relatif dan risiko yang terkait dengan peluang investasi pada
perusahaan tersebut.
C. PENGALOKASIAN SUMBER DAYA

2. Proses menentukan bagaimana dan berapa biaya uang yang dialokasikan di antara
perusahaan-perusahaan terkait.
- High-quality standards
Untuk memfasilitasi alokasi modal yang efisien, investor membutuhkan informasi yang
relevan dan representasi yang tepat dari informasi itu untuk memungkinkan mereka membuat
perbandingan tanpa adanya batasan akibat perbedaan negara. Oleh karena itu, satu set standar
akuntansi berkualitas tinggi yang diterima secara luas adalah suatu keharusan. Namun,
bagaimana hal ini dapat dicapai? Berikut terdapat beberapa elemen untuk mencapai hal
tersebut:
1. Satu set standar akuntansi berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh satu badan penyusun
standar
2. Konsistensi dalam aplikasi dan interpretasi.
3. Pengungkapan umum.
4. Standar dan praktik audit kualitas tinggi yang umum.
5. Pendekatan umum untuk tinjauan dan penegakan peraturan.
6. Pendidikan dan pelatihan pelaku pasar.
7. Sistem penyampaian yang umum
8. Pendekatan umum terhadap tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia
2. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Setelah membahas mengenai pengertiannya, sekarang kita akan membahas mengenai
tujuan secara umum dari financial statement dan financial reporting.
- General purpose financial statements
Tujuan secara umum dari financial statement adalah membantu pemegang saham,
kreditur, pemasok, karyawan, dan regulator untuk lebih memahami posisi keuangan dan kinerja
perusahaan dengan demikian mereka dapat membuat keputusan yang efektif.
Tujuan dari financial reporting adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas
dilaporkan yang mana hal ini akan berguna bagi investor saat ini maupun calon investor
nantinya, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya, dalam membuat keputusan tentang
penyediaan sumber daya kepada entitas.
- Equity investors and creditors
Tujuan pelaporan keuangan mengidentifikasi investor dan kreditur sebagai kelompok
pengguna utama (fokus utama) untuk laporan keuangan tujuan umum karena mereka memiliki
kebutuhan paling kritis dan mendesak terhadap informasi dalam laporan keuangan. Investor
dan kreditur memerlukan informasi keuangan ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan arus kas masuk bersih dan untuk memahami kemampuan manajemen untuk
melindungi dan meningkatkan aset perusahaan, yang akan digunakan untuk menghasilkan arus
kas masuk bersih di masa depan.
- Entity perspective

3. Sebagai bagian dari tujuan pelaporan keuangan secara umum, ada yang dinamakan dengan
perspektif entitas. Jadi, yang dimaksud dengan perspektif entitas ini adalah aset pada
perusahaan, semisal saja Nestle dipandang sebagai aset perusahaan dan bukan milik kreditur
atau pemegang saham tertentu. Sebaliknya, para investor ini memiliki klaim atas aset Nestlé
dalam bentuk klaim kewajiban atau ekuitas
- Decision-usefulness
Informasi dalam pelaporan keuangan harus bermanfaat dalam proses pengambilan
keputusan. ketika membuat keputusan ini, investor menilai (1) kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan arus kas masuk bersih dan (2) kemampuan manajemen untuk melindungi dan
meningkatkan investasi penyedia modal. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus membantu
investor menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masuk prospektif dari dividen atau
bunga, dan hasil dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman.
Untuk itu, laporan keuangan sebagai input utama financial report biasanya lebih
direkomendasikan menggunakan accrual basic guna menunjukkan kemampuan perusahaan
saat ini dan selanjutnya secara lebih baik dalam menghasilkan arus kas yang menguntungkan
daripada informasi yang terbatas pada efek keuangan dari penerimaan dan pembayaran kas.
3. STANDAR SETTING ORGANIZATION
Selama bertahun-tahun, negara-negara memiliki standar akuntansi mereka masing-masing
yang mana tiap standar memiliki konsep dan tujuan yang berbeda. Dua organisasi yang
memiliki peran dalam pengaturan standar akuntansi internasional adalah IOSCO dan IASB.
- IOSCO (International Organization of Securities Commissions)
IOSCO adalah asosiasi organisasi yang mengatur sekuritas dunia dan pasar berjangka.
Organisasi ini didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara
efisien dan efektif. IOSCO mendukung pengembangan dan penggunaan IFRS sebagai satu set
standar internasional berkualitas tinggi dalam penawaran dan pencatatan lintas batas.
- IASB
IASB berpusat di London, United Kingdom. IASB mengeluarkan Standar Pelaporan
Keuangan Internasional (IFRS), yang digunakan di sebagian besar valuta asing dan dengan
cepat diterima di banyak negara sekaligus. Dalam kancah internasional, strukturnya terdiri
dari empat organisasi berikut :

4. 1. Yayasan IFRS menunjuk anggota, meninjau efektivitas, dan membantu dalam upaya
penggalangan dana untuk organisasi-organisasi ini
2. IASB mengembangkan satu set standar keuangan internasional berkualitas tinggi dan
dapat ditegakkan untuk laporan keuangan tujuan umum.
3. Dewan Penasihat IFRS memberikan saran dan nasihat kepada IASB tentang kebijakan
utama dan masalah teknis
4. Komite Interpretasi IFRS membantu IASB melalui identifikasi, diskusi, dan
penyelesaian masalah pelaporan keuangan yang tepat waktu dalam kerangka IFRS.
5. Badan Pengawas membangun hubungan antara pembuat standar akuntansi
dan otoritas publik
Proses Pengajuan IFRS:
Karakteristik IASB:

5. Dalam mendukung, proses hukum yang terbuka, transparan, dan independen, terdapat
beberapa karakteristik IASB.
A. KEANGGOTAAN. Dewan terdiri dari 13 anggota penuh waktu. Anggota dibayar
dengan baik, ditunjuk untuk jangka waktu lima tahun yang dapat diperbarui, dan berasal
dari berbagai negara.
B. OTONOMI. IASB bukan merupakan bagian dari organisasi profesional lainnya.
C. INDEPENDENSI. Anggota dipilih karena keahlian mereka dalam penetapan standar
daripada mewakili negara tertentu.
D. PEMUNGUTAN SUARA. Tujuh dari 13 suara diperlukan untuk mengeluarkan IFRS
baru
Produk yang dikeluarkan IASB:
1) Standar Pelaporan Keuangan Internasional.
2) Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan.
3) Interpretasi Standar Pelaporan Keuangan Internasional.
- Hierarchy of IFRS
Setiap perusahaan yang menunjukkan bahwa mereka sedang mempersiapkan laporan
keuangannya sesuai dengan IFRS harus menggunakan semua standar dan interpretasi.
Berdasarkan hierarkinya, perusahaan pertama-tama melihat ke:
1) IFRS, IAS, Interpretasi IFRS, Interpretasi IAS
2) Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan
3) Standar yang memiliki kerangka konseptual yang mirip (seperti GAAP)
Dengan tidak adanya standar atau interpretasi nomor 1 di atas, perusahaan melihat ke
Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan dan kemudian ke pernyataan terbaru dari
badan penetapan standar lainnya yang menggunakan konsep serupa.
4. TANTANGAN DALAM PELAPORAN KEUANGAN
- IFRS dalam Lingkungan Politik
Kelompok pengguna mungkin merupakan kekuatan paling kuat yang mempengaruhi
pengembangan IFRS. Kelompok pengguna ini sering menargetkan IASB, untuk menekannya
agar mengubah aturan yang ada dan mengembangkan yang baru. IFRS adalah bagian dari
dunia nyata, dan tidak bisa lepas dari politik dan tekanan politik. Apa yang seharusnya tidak
dilakukan Dewan adalah mengeluarkan standar yang secara utama bermotivasi politik.
- Kesenjangan Ekspetasi
Karena banyaknya jumlah kasus pelaporan penipuan, beberapa pertanyaan apakah profesi
akuntansi cukup melakukan upaya pencegahannya. Kesenjangan ekspetasi—apa yang menurut
publik harus dilakukan akuntan dan apa yang menurut akuntan dapat mereka lakukan—sulit
untuk ditutup. Dengan demikian, pengembangan sistem yang sangat transparan, jelas, dan
andal dalam memenuhi harapan publik urgen untuk dilakukan.

6. - Isu Signifikan dalam Pelaporan Keuangan
A. Pengukuran Non-Keuangan
Laporan keuangan gagal memberikan beberapa kunci ukuran kinerja yang banyak
digunakan oleh manajemen, seperti tingkat kepuasan.
B. Informasi Berorientasi ke Depan
Laporan keuangan gagal memberikan informasi berwawasan ke depan yang dibutuhkan
oleh investor dan kreditur saat ini maupun yang masih potensial.
C. Aset Tidak Berwujud
Laporan keuangan masih berfokus pada asset berwujud seperti persediaan dibandingkan
asset tak berwujud yang penting seperti reputasi brand.
D. Ketepatan waktu
Perusahaan hanya menyiapkan laporan keuangan triwulanan dan menyediakan keuangan
yang diaudit setiap tahun. Sedikit atau tidak ada informasi laporan keuangan real-time tersedia.
- Ethics in the environment of financial accounting
Dalam akuntansi, seperti di bidang bisnis lainnya, kita sering menghadapi dilema etika.
Pengambilan keputusan pun dapat lebih sulit karena tidak ada sistem etika yang komprehensif
untuk memberikan pedoman. Waktu, pekerjaan, klien, pribadi, dan tekanan teman sebaya dapat
memperumit proses kepekaan etis dan pemilihan di antara alternatif pilihan yang tersedia.

7. SEJARAH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA
1957
Proses penyusunan standar akuntansi di Indonesia dilakukan melalui prosedur yang dirancang
oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).
IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan yaitu:
1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan;
2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.
1973
Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur GAAP dan GAAS dibentuk
1974
Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite IAI) dan Komite Prinsip Akuntansi Indonesia
(Komite PAI)
1994
IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar
Akuntansi Keuangan (SAK)”. Perubahan nama dari PAI menjadi SAK
1995 (1 Oktober 1995)
Perubahan SAK
1996 (1 Juni 1996)
Perubahan SAK
1998
Komite SAK lalu diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)
1999 (1 Juni 1999)
Perubahan SAK
2002 (1 April 2002)
Perubahan SAK
2004 (1 Oktober 2004)
Perubahan SAK
2007 (1 September 2007)
Perubahan SAK
2009 (1 Juli 2009)
- IAI pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan SAK untuk Entitas tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau The Indonesian Accounting Standars for Non-
Publicly-Accountable Entities, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei
2009.
- Sebagai tindaklanjut dari salah satu butir kesepakatan Anggota G-20 pada tahun 2009, IAI
telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke International Financial
Reporting Standards (IFRS Standards)

8. 2010
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
2011
SAK ETAP diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2011
2012
Konvergensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012 dimana pada umumnya SAK per 1 Juni
2012 telah mengacu pada IFRS Standards per 1 Januari 2009. SAK per 1 Juni 2012 terdiri dari
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK), dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK).
2013 dan 2014
Konvergensi tahap kedua terus dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Efektif per 1 Januari
2015, SAK yang berlaku di Indonesia secara garis besar telah berkonvergen dengan IFRS
Standards yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. Dengan demikian, perbedaan gap antara
SAK dan IFRS Standards telah diminimalisiir dari 3 tahun menjadi 1 tahun. SAK dilengkapi
PPSAK dan produk non-IFRS Standards seperti PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi
Kerugian, PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa, PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas
Sepengendali, PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, dan ISAK 25: Hak atas Tanah.
2016
IAI telah mengesahkan SAK EMKM pada 24 Oktober 2016.
2017
SAK efektif per 1 Januari 2017 menambahkan PSAK/ISAK baru yang terdiri dari PSAK 70:
Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak, ISAK 30: Pungutan, dan ISAK 31:
Interpretasi atas Ruang Lingkup, PSAK 13: Properti Investasi. Selain itu, SAK efektif per 1
Januari 2017 juga menambahkan beberapa PSAK yang telah mengalami amandemen dan
penyesuaian tahunan seperti PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 3: Laporan
Keuangan Interim, PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 5: Segmen Operasi, PSAK
7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, PSAK13: Properti Investasi, PSAK 15: Investasi pada
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 19: Aset Takberwujud,
PSAK 22: Kombinasi Bisnis, PSAK 24: Imbalan Kerja, PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham, PSAK
58, Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang DIhentikan, PSAK 60:
Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66:
Pengaturan Bersama, PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, dan PSAK
68: Pengukuran Nilai Wajar.
2018
Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 menambahkan
PSAK/ISAK baru, yaitu PSAK 69: Agrikultur, Selain itu, SAK efektif per 1 Januari 2018 juga
menambahkan beberapa PSAK yang telah mengalami amendemen, yaitu PSAK 2: Laporan

9. Arus Kas, PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 46: Pajak Penghasilan,
dan PSAK 53, Pembayaran Berbasis Saham. Sedangkan beberapa PSAK yang mengalami
penyesuaian tahunan, yaitu PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
dan PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.
PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI
 IAI
Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (PO IAI) dalam pasal 26 ayat (1) tentang
due proses prosedur penyusunan dan pencabutan SAK meliputi tahapan sebagai berikut:
1. Identifikasi isu
Kongres IAI yang bertemu setiap 4 tahun mengeluarkan resolusi tentang program kerja
resolusi tentang program kerja strategi DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan). DSAK
ini bertugas memonitor dan mempertimbangkan pengumuman resmi yang
dikeluarkan International Accounting Accounting Standar Board (IASB) dan badan perumus
perumus standar akuntansi lainnya serta me-review masukan yang diberikan secara langsung
oleh pihak tertentu.
2. Konsultasi isu dengan DKS.
Setelah mengidentifikasikan isu bersama DSAK. Kemudian setelah itu perlu melakukan
melakukan konsultasi terhadap DKS (Dewan Konsultatif Standar). DKS berwenang
memberikan pandangan-pandangan mengenai arah dan skala prioritas pilihan standar dan
interpretasi yang akan diberlakukan dalam profesi Akuntan di Indonesia.
3. Melakukan riset terbatas
DSAK mendiskusikan isu yang ada dan komisi yang diperlukan serta melakukan penelitian
terhadap terhadap isu yang ada sebelum sebelum isu tersebut dimasukkan dalam program
program kerja DSAK.
4. Pembahasan materi standar akuntansi keuangan/standar akuntansi keuangan
syariah
Untuk setiap topik yang diterima, DSAK membentuk Komite Khusus untuk menyiapkan
topic outline dan Accounting Discussion Paper (ADP) yang secara rinci menjelaskan dan
menganalisa topik tersebut.
5. Pengesahan dan publikasi publikasi exposure draft (ED)
Atas dasar pertimbangan yang terdapat dalam ADP, DSAK menyiapkan awal yang harus
konsisten dengan standar akuntansi internasional. Exposure Draft awal ini didistribusikan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan tanggapan. Setelah dianggap
seusai dengan berbagai pertimbangan maka Exposure Draft dipublikasikan di

10. Media Akuntansi – Majalah IAI dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan paling
lambat 1 bulan sebelum Public hearing.
6. Public Hearings.
Public hearing diselenggarakan untuk memberi kesempatan pada pihak yang
berkepentingan dan publik untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap Exposure Draft
tersebut. Atas dasar masukan tersebut, DSAK akan berkonsultasi dengan pemerintah,
organisasi dan individu lain yang relevan sebelum disahkan menajadi PSAK.
7. Limited Hearing.
Limited hearing diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada pihak terkait dan
tertentu untuk memberi masukan terhadap Exposure Draft.
8. Pembahasan Masukan Publik dan Pihak Terkait
Jika perlu, DSAK mengubah Exposure Draft untuk merefleksikan hasil konsultasi yang
telah dilakukan dengan publik dan pihak terkait.
9. Pengesahan PSAK.
DSAK menyetujui PSAK untuk diterbitkan sebagai pedoman resmi praktik akuntansi
tertentu. PSAK yang disetujui dipublikasikan melalui Media Akuntansi dan Website IAI.
 IAS dan IFRS
A. PROSES PENYUSUNAN

11. B. KARAKTERISTIK IASB
Dalam mendukung, proses hukum yang terbuka, transparan, dan independen, terdapat
beberapa karakteristik IASB.
- KEANGGOTAAN. Dewan terdiri dari 13 anggota full-time. Anggota dibayar dengan
baik, ditunjuk untuk jangka waktu lima tahun yang dapat diperbarui, dan berasal dari
berbagai negara.
- OTONOMI. IASB bukan merupakan bagian dari organisasi profesional lainnya.
- INDEPENDENSI. Anggota dipilih karena keahlian mereka dalam penetapan standar
daripada mewakili negara tertentu.
- PEMUNGUTAN SUARA. Tujuh dari 13 suara diperlukan untuk mengeluarkan IFRS
baru
C. PRODUK YANG DIKELUARKAN IASB
- Standar Pelaporan Keuangan Internasional.
- Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan.
- Interpretasi Standar Pelaporan Keuangan Internasional.

12. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA
1) PSAK-IFRS
PSAK-IFRS adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. PSAK
adalah nama lain dari SAK yang diterbitakan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang
dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2012.
Alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena Indonesia merupakan anggota International
Federation of Accountants (IFAC) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya. Ada
beberapa prinsip dasar yang digunakan IFRS, di antaranya adalah:
 Ada penekanan interpretasi dan aplikasi atas standar akuntansi keuangan sehingga para
negara anggota IFAC berkomitmen untuk menerapkan SAK yang sudah ditentukan.
 Ada penilaian atas transaksi dan evaluasi sehingga laporan keuangan dapat
mencerminkan realitas ekonomi.
 Penerapan standar akuntansi ini membutuhkan professional judgement.
Manfaat Penerapan IFRS:
 Dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan.
 Memberikan informasi berkualitas di pasar modal internasional.
 Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan
dalam ketentuan pelaporan keuangan.
 Mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk
analisis keuangan bagi para analis.
 Dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice
2) PSAK-ETAP
SAK-ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang
signifikan sehingga entitas (perusahaan) dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan
umum bagi penggunaan ekstrernal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi
IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan
laba/rugi yang komprehensif.
Penetapan PSAK-ETAP diberlakukan sejak 2009, yang direalisasikan mulai 2010 dan
digunakan secara efektif sejak awal Januari 2011. PSAK-ETAP adalah aturan yang lebih
menyederhanakan aturan PSAK-IFRS, dengan tidak melakukan pencatatan laporan laba rugi
sehingga lebih dipahami dengan mudah oleh pengguna.
Pelaporan aset tak berwujud, properti investasi pasa tanggal perolehan, dan aset tetap juga
hanya dinilai menggunakan harga perolehan. Kemudian jenis ini memberikan pilihan
penggunaaan nilai revaluasi ataupun nilai wajar. Serta tidak adanya laporan mengenai
pengakuan liabilitas serta aset pajak tangguhan.
Manfaat SAK ETAP:
 Membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya
sendiri.

13.  Standar akuntansi ini dinilai lebih sederhana karena sebagian besar siklus
akuntansinya menggunakan konsep biaya historis. Bentuk pengaturannya juga lebih
sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa
tahun.
 Laporan akuntasi jadi dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga laporan
keuangan dapat digunakan untuk mejaring dana investasi agar usahanya lebih
berkembang.
 Implementasi SAK-ETAP lebih mudah dibandingkan PSAK IFRS karena lebih
sederhana dan tetap dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam
penyajian laporan keuangan.
 SAK-ETAP mengadopsi IFR untuk usaha kecil dan menengah yang dimodifikasi sesuai
kondisi Indonesia, serta dibuat lebih ringkas. Namun perlu diingat, SAK-ETAP juga
masih memerlukan profesional judgement ya, meski tak sebanyak untuk PSAK-IFRS.
3) PSAK-Syariah
PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga
syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model
SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI). PSAK Syariah mengatur mulai dari kerangka konseptual penyusunan dan
pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus
transaksi syariah seperti muharabahah, musyarakah, mudharabah, salam dan istishna.
4) SAK EMKM
Kemudian terdapat SAK-EMKM, dengan EMKM yang merupakan singkatan dari Entitas
Mikro, Kecil, Menengah. Dengan mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008. Entitas atau badan
usaha yang syarat SAK-ETAP nya belum terpenuhi, menggunakan jenis ini.
Dengan begitu, laporan keuangan dapat disusun secara eksplisit tanpa terkecuali tentang
kepatugan SAK-EMKM pada pencatatan laporan keuangan. Kepatuhan yang terlihat ketika
entitas sudah patuh dengan syarat SAK-EMKM. Berarti, pencatatan transaksi, kejadian, serta
kondisi pada laporan keuangan dibuat secara konsisten.
5) SAP
SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) diterbitkan sebagai peraturan pemerintah (PP) yang
diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok
menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. SAP dibuat untuk menjadmin transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan
yang baik dan bersih.
SAP dibuat agar entitas pemerintah berpartisipasi, memberikan transparansi, serta
akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang ditetapkan sebagai PP Nomor 24 Tahun
2005.
SUMBER:
Buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Efektif per 1 Januari 2018, Cetakan pertama: Mei
2018, Diterbitkan oleh: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).