Dokumen tersebut merangkum rencana strategis pengembangan industri energi nasional Indonesia untuk periode 2005-2020. Rencana ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara adil.

1. DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BLUEPRINTBLUEPRINT
PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI NASIONALPENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL
2005 - 20202005 - 2020
Roadmap Pengelolaan Energi Terpadu
untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
JAKARTA, 2005

2. TATARAN PENGELOLAAN ENERGI
KONSTITUSI-LEGISLASI-REGULASI PROGRAM KEBIJAKAN
UUD 1945
UU BIDANG ENERGI
• PERATURAN PEMERINTAH
• PERPRES
• PERMEN
PLATFORM POLITIK
PRESIDEN (SBY)
KEBIJAKAN ENERGI
NASIONAL
(KEN)
KONSTITUSI
LEGISLASI ENERGI
REGULASI ENERGI
PROGRAM KABINET
INDONESIA BERSATU
PROGRAM
SEKTOR ENERGI
• Melaksanakan KEN
• Menyiapkan Legislasi
• Melaksanakan
Regulasi Energi
• Menyiapkan Regulasi
Energi
Pemerintah
DPR dan
Pemerintah
Negara
(MPR)
TATARAN
(Domain)
Usulan Amandemen
RUU
RPP
(Pelaksanaan Platform)
PUBLIK

3. Lingkup
Komoditi
“Policy Paper” Undang-undang “Blueprints”
Program
5 THN 1 THN
Energi
Batubara
Minyak Bumi
Gas Bumi
Energi
Terbarukan
Panas Bumi
Nuklir
Listrik
MATRIKS KEBIJAKAN, REGULASI DAN PROGRAM
ENERGI
Kebijakan Batubara
Nasional
Kebijakan Migas
Nasional
Policy on Ren. Energy
& Energy Conserv.
2 Januari 2004
Kebijakan Panasbumi
Power Sector
Restructuring Policy
25 Agustus 1998
RUU Mineral
dan Batubara
UU 22/2001
ttg MIGAS
23 November 2001
Masuk dalam RUU
(Pemanfaatan) Energi
UU 27/2003
22 Oktober 2003
ttg Panas Bumi
RUU Ketenagalistrikan
(menggantikan UU
No.20/2002)
Roadmap Mineral
dan Batubara
Blueprint
Pengembangan Industri
Minyak dan Gas Bumi
Nasional
Roadmap Energi Hijau
Blueprint
Pengembangan dan
Pemanfaatan Energi
Panas Bumi
RUKN dan
Revisi Blueprint
yang berdasarkan
UU No.20/2002
Kebijakan Energi
Nasional
(Makro)
RUU Energi
Blueprint
Pengembangan Industri
Energi Nasional
Kebijakan
Ketenaganukliran
UU 10/1997
ttg Ketenaganukliran
Roadmap
Ketenaganukliran
DIPA
D
A
F
T
A
R
I
S
I
A
N
P
E
L
A
K
S
A
N
A
A
N
A
N
G
G
A
R
A
N
RENSTRA
(RENCANA
STRATEGIS)
SEKTOR ESDM

4. KONSTALASI PENANGANAN MASALAH ENERGI
KEBIJAKAN UMUM
BIDANG ENERGI (KUBE)
BLUEPRINT
PENGEMBANGAN INDUSTRI
ENERGI NASIONAL
PROGRAM
LINTAS
DEPARTEMEN
PROGRAM
LINTAS
UNIT UTAMA
PROGRAM
SPESIFIK
UNIT UTAMA
ROADMAP
PENGURANGAN
KETERGANTUNGAN
KEPADA MINYAK
DAERAH
TATARAN
NASIONAL
TATARAN
DAERAH
• Roadmap Mineral dan Batubara
• Blueprint Pengembangan Industri
Minyak dan Gas Bumi Nasional
• Blueprint Pengembangan dan Pemanfaatan
Energi Panas Bumi
• Roadmap Energi Hijau

5. • Infrastruktur Energi
Kurang Memadai
• Harga Energi (BBM)
Belum Mencapai
Keekonomian
• Pemanfaatan Energi
Belum Efisien
INDUSTRI ENERGI
BELUM OPTIMAL
ALUR PIKIR
PENGELOLAAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL
2005–2020
KONSUMSI BBM TINGGI
(65% dari energi final)
EKSPOR ENERGI
BESAR, IMPOR BESAR
• Pengadaan Stok Energi
Nasional
• Efisiensi Pemakaian
Energi (BBM)
• Diversifikasi
(Substitusi BBM)
• Intensifikasi Eksplorasi
• Peningkatan
Infrastruktur Energi
• DMO (Migas dan
Batubara)
• Rasionalisasi Harga
Energi
POTENSI SUMBER DAYA
ENERGI CUKUP BESAR
STRUKTUR APBN
TERGANTUNG
MIGAS/BBM
SUBSIDI BBM
MEMBENGKAK
TUJUAN
NASIONAL
ENERGI MIX
TIMPANG “OPTIMALISASI”
PENGELOLAAN
ENERGI
SEBAB AKIBAT UPAYA
• Pemanfaatan gas
terbatas
• Pemanfaatan
batubara dalam
negeri belum
optimal
Pengembangan
energi alternatif
terhambat
Mempercepat net
importir minyak

6. Kondisi
Industri
Energi
Saat Ini
2005
SUBJEK (S) OBJEK (O) METODA (M)
DPR
Menko Perekonomian
Departemen ESDM
Departemen Perhubungan
Departemen Perindustrian
Departemen Keuangan
Kementerian Ristek
Departemen Kehutanan
Kementerian LH
Perusahaan Energi
• Perusahaan Migas
• Perusahaan Listrik
• Perusahaan Tambang BB
• Perusahaan Jasa
Konservasi Energi
Pemerintah Daerah
Masyarakat
• Hak Budget
• Koordinasi
• Regulasi Energi
• Regulasi Moda
Angkutan
• Regulasi Industri
• Regulasi Fiskal
• Kebijakan Teknologi
• Regulasi Kehutanan
• Kebijakan Lingkungan
• Ketersediaan Migas
• Energi Primer
• Ketersediaan Batubara
• Jasa Konservasi Energi
• Regulasi
• Kesadaran
• Pengetatan Anggaran Subsidi
• Pengembangan Infrastruktur
• Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur
Energi
• Intensifikasi Eksplorasi Sumber Energi
• Diversifikasi dan Konservasi Energi
• Pengawasan Biaya Pokok Penyediaan Energi
• Rasionalisasi Harga Energi
• Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)
• Perencanaan Umum Energi Nasional
• Elektrifikasi Kereta Api
• Penggunaan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi
• Pengembangan Transportasi Massa
• Efisiensi Penggunaan Energi
• Insentif Fiskal untuk EBT dan Peralatan Hemat
Energi
• Pengembangan Teknologi Produksi dan
pemanfaatan energi yang efisien
• Sinkronisasi Peruntukan Wilayah Hutan Lindung dan
Pertambangan
• Rasionalisasi Baku mutu Lingkungan
• Penyediaan dan Distribusi Migas
• Penggunaan Pembangkit Listrik Non–Minyak
• Peningkatan Produksi
• Penyediaan Jasa
• Kendaraan Umum (Non–BBM)
• Hemat Energi (BBM)
PARADIGMA NASIONAL
• PANCASILA
• UUD 1945
• UU No. 22/2001 ttg Minyak dan Gas Bumi
• UU No. 27/2003 ttg Panas Bumi
• UU No. 15/1985 ttg Ketenagalistrikan
• UU No. 36/2004 ttg APBN 2005
POLA PIKIR
PENGELOLAAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL
Pengaruh Lingkungan Strategis
Nasional Regional Global
• Otonomi Daerah •TAGP
•ASEAN GRID
• Harga Energi Internasional
• Liberalisasi Sektor Energi
Kondisi
Industri
Energi yang
Diinginkan
2020
Tujuan
Nasional
Pengelolaan
industri energi
belum optimal
Pengelolaan
industri energi
optimal

7. DAFTAR ISI
Konstalasi Penanganan Masalah Energi
Alur Pikir Pengembangan Industri Energi Nasional 2005 - 2020
Pola Pikir Pengembangan Industri Energi Nasional 2005 - 2020
Pengantar
I. Kondisi Saat Ini
II. Azas dan Tujuan
III. Visi dan Misi
IV. Sasaran (Targets)
V. Kebijakan
VI. Strategi
VII. Instrumen Kebijakan (Policy Instruments)
VIII. Kerangka Legislasi dan Regulasi
IX. Program Strategis
LAMPIRAN
A. Perkembangan Kebijakan Energi
B. Potensi Energi Nasional
C. Peranan BBM Masih 65% dalam Pemakaian Energi Final Nasional – 2003
D. Neraca
1. Neraca Energi
2. Neraca Ekspor – Impor Minyak Mentah / BBM
A. Ketergantungan APBN terhadap Migas (APBN 2005)
B. Infrastruktur
1. Kilang dan Moda Transportasi BBM
2. Cadangan dan Jaringan Pipa Gas
3. Pembangkit dan Transmisi Utama Listrik

8. DAFTAR ISI (2)
G. Harga Energi Belum Ekonomi (Contoh BBM)
H. Konsumsi Energi Per Kapita Vs Intensitas Energi
I. Energi Mix Timpang
J. Proyeksi Neraca Minyak
K. Sasaran Energi Mix
1. Sasaran Energi Mix Nasional 2020
2. Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Energi Nasional
G. Upaya Optimalisasi
H. Kerangka Regulasi Energi
I. Restrukturisasi
1. Konstalasi Industri Primer – Sekunder
2. Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur Industri Perminyakan Nasional
3. Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur Industri Gas Bumi Nasional
4. Prinsip–Prinsip Pengaturan Industri Hilir Migas
5. Regulasi Industri Hilir Migas : Prinsip–Prinsip Penanganan Barang Publik (Public Goods)
6. Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur Industri Penyediaan Tenaga Listrik (UU No.15/1985)
G. Rasionalisasi Harga
1. Kebijakan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL)
2. Gambaran Tahapan Rasionalisasi Harga BBM
G. Kebijakan Subsidi Harga BBM
H. Kelembagaan Bidang Energi

9. PENGANTAR
Pedoman dan Pola Tetap (Blueprint) Pengembangan Industri Energi Nasional disusun untuk dijadikan
acuan yang komprehensif dan terpadu bagi stakeholders dalam rangka mengembangkan industri energi nasional
sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber energi yang ada dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Energi Nasional merupakan peta langkah aksi strategis
untuk mencapai energi mix yang optimal secara bertahap namun dengan meminimalkan dampak negatif jangka
pendek yang timbul sesuai dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistematika
penulisan Pedoman dan Pola Tetap ini meliputi pola pikir, alur pikir, asas dan tujuan, visi, misi, sasaran,
kebijakan, strategi, dan program-program yang akan dilaksanakan.
Proses penyusunan pedoman ini dilakukan secara bersama dan melalui partisipasi yang aktif dari
stakeholders, sehingga dihasilkan kesamaan visi, misi dan pola pikir antara stakeholders dan pembuat
kebijakan/regulator yang berkepentingan, sebagai pedoman dalam program pengembangan industri energi
nasional. Dengan demikian, tujuan pengelolaan industri energi yang optimal dapat dicapai sesuai dengan yang
diharapkan.
Pedoman dan Pola tetap ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga isinya akan selalu
diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

10. I. KONDISI SAAT INI
Kondisi keenergian di Indonesia pada saat ini adalah :
• Kebijakan umum bidang energi sudah dikeluarkan sejak tahun 1981 dan berubah dari waktu ke
waktu (Lampiran A)
• Potensi sumber daya energi cukup besar (Lampiran B)
• Pangsa konsumsi BBM tinggi, namun yaitu 65% dari energi final (Lampiran C)
• Ekspor energi besar, impor besar (Lampiran D1, D2)
• Struktur APBN masih tergantung penerimaan migas dan biaya produksi BBM (Lampiran E)
• Industri energi belum optimal
– Infrastruktur Energi Kurang Memadai (Lampiran F1, F2, F3)
– Harga energi belum mencapai keekonomian (Lampiran G)
– Pemanfaatan Energi Belum Efisien (Lampiran H)
Kondisi tersebut mengakibatkan :
• Energi Mix Timpang (Lampiran I):
– Pemanfaatan gas dalam negeri belum optimal
– Pemanfaatan batubara dalam negeri belum optimal
• Karena adanya subsidi BBM pengembangan energi alternatif terhambat
• Mempercepat Indonesia menjadi net importer minyak (Lampiran J)
• Subsidi BBM membengkak

11. II. AZAS DAN TUJUAN
• Pengelolaan Energi Nasional berazaskan :
– Keadilan antar strata dan antar generasi
– Kesetaraan
– Manfaat
– Efisiensi
– Kebersamaan;
– Optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya;
– Pembangunan yang berkelanjutan;
– Keyakinan pada kemampuan sendiri
– Keamanan dan keselamatan; dan
– Kelestarian fungsi lingkungan hidup.
• Tujuan Pengelolaan Energi Nasional adalah :
– Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
– Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
– Meningkatkan keamanan pasokan energi nasional dan menjamin ketersediaan BBM dalam :
 jumlah yang cukup;
 kualitas yang baik;
 harga yang wajar.
– Mewujudkan keuangan negara yang sehat yang mampu menggerakkan ekonomi nasional
dalam mencapai tujuan nasional.

12. III. VISI DAN MISI
Visi Pengelolaan Energi Nasional adalah:
• Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diemban adalah:
• Menjamin ketersediaan energi domestik
• Meningkatkan nilai tambah sumber energi
• Mengelola energi secara etis dan berkelanjutan termasuk
memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan
• Menyediakan energi yang terjangkau untuk kaum dhuafa dan
untuk daerah yang belum berkembang
• Mengembangkan kemampuan dalam negeri *)
*) Yang dimaksud adalah menuju kemandirian dalam pendanaan, teknologi dan
sumberdaya manusia

13. IV. SASARAN
Sasaran Utama Pengembangan Industri Energi Nasional adalah :
1. Menurunnya peranan minyak bumi dari 50–55% pada tahun 2005 menjadi 10–15% pada tahun
2020
2. Meningkatnya pangsa energi alternatif:
• Gas bumi : dari 31% pada tahun 2005 menjadi 40% pada tahun 2020
• Batubara : dari 11% pada tahun 2005 menjadi 38% pada tahun 2020
Pemanfaatan brown coal
Coal Liquefaction
Briket Batubara
• Panas bumi : dari 1% pada tahun 2005 menjadi 5% pada tahun 2020
• Energi baru dan terbarukan lainnya sebesar 0,5% pada tahun 2005 menjadi 4% pada tahun 2020
(Sasaran energi mix adalah pada Lampiran K1, K2)
1. Menurunnya elastisitas penggunaan energi sehingga lebih kecil dari 1 pada tahun 2020 dengan
penghematan energi dan pricing policy
2. Terwujudnya infrastruktur energi :
• BBM : jaringan pipanisasi BBM di Jawa; kilang; depot; terminal transit
• Gas : jaringan pipanisasi Kalimantan–Jawa, Jawa Tengah–Jawa Timur, Sumatera–Jawa;
Integrated Indonesian Gas Pipeline; embrio dari TAGP
• Batubara : sarana dan prasarana transportasi dari mulut tambang ke pelabuhan; pelabuhan di
titik suplai dan di lokasi konsumen; sarana dan prasarana distribusi
• Listrik : ASEAN GRID; transmisi Jawa, Kalimantan, Sulawesi

14. 5. Tercapainya harga energi sesuai dengan keekonomiannya pada tahun 2010
6. Terwujudnya keamanan pasokan energi (energy security)
• Peningkatan kegiatan eksplorasi sumber daya energi untuk meningkatkan cadangan
• Minyak dan gas bumi : pemanfaatan cadangan P2 dan P3; pengembangan lapangan
marjinal dan brown field
• Batubara : peningkatan cadangan (mineable reserve)
• Terbangunnya stok strategis nasional untuk minyak bumi, BBM, batubara
• Reliability transmisi dan ditribusi listrik serta distribusi gas bumi
Sasaran Pendukung untuk Pengembangan Industri Energi Nasional adalah :
• Tersedianya perangkat peraturan dan kelembagaan bidang energi yang kondusif bagi iklim
investasi
• Terwujudnya kemampuan nasional dalam penguasaan teknologi energi
• Terwujudnya mekanisme pendanaan bagi penelitian dan pengembangan energi
• Terwujudnya kesadaran dan budaya hemat energi bagi masyarakat
Untuk mencapai sasaran tersebut, upaya yang dilakukan ada pada Lampiran L
IV. SASARAN (2)

15. V. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
5.1. KEBIJAKAN ENERGI UTAMA :
• Pada Sisi Penyediaan :
- Meningkatkan kemampuan pasokan energi
- Mengoptimalkan produksi energi
- Konservasi sumber daya energi
• Pada Sisi Pemanfaatan :
- Efisiensi pemanfaatan energi
- Diversifikasi penggunaan sumber energi
• Mendorong harga energi ke arah harga keekonomian*)
• Pelestarian lingkungan:
- Tingkat makro : pembangunan berkelanjutan
- Tingkat mikro : internalisasi eksternalitas
*) Dengan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat dhuafa (tidak mampu)

16. 5.2. KEBIJAKAN PENDUKUNG :
• Pengembangan infrastruktur energi untuk meningkatkan ketersediaan energi agar lebih
banyak konsumen mempunyai akses terhadap energi.
• Perlindungan masyarakat tidak mampu terutama masyarakat miskin perkotaan, daerah
terpencil dan perdesaan.
• Pelestarian lingkungan untuk menjaga agar dampak kegiatan energi terhadap lingkungan
sekecil mungkin
• Kemitraan pemerintah dan swasta untuk melaksanakan pembangunan sektor energi
terutama yang berskala besar.
• Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan energi secara mandiri terutama di
perdesaan dan daerah terpencil.
• Pengembangan litbang dan diklat untuk mempersiapkan teknologi dan SDM dalam
pengembangan energi.
• Pemberdayaan fungsi koordinasi berbagai sektor energi agar tercapai penggunaan energi
mix yang optimal.
V. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (2)

17. VI. STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI
Untuk dapat melaksanakan kebijakan energi tersebut, strategi yang
ditempuh adalah :
• Mengembangkan energi alternatif BBM
• Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghemat energi,
khususnya BBM
• Menerapkan insentif ekonomi untuk pengembangan energi
alternatif, khususnya energi baru terbarukan, dan untuk
peningkatan efisiensi energi
• Mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi
• Menerapkan regulasi yang berazaskan prinsip-prinsip good
governance dan transparansi
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
energi yang berkelanjutan

18. INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MENGEMBANGKAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL, ANTARA LAIN ADALAH:
A. LEGISLASI
 UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi
 UU No. 11/1967 tentang Kebijakan-Kebijakan Pokok Pertambangan Umum
 UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan (UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
 UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran
 Pemerintah berwenang menetapkan keadaan darurat pada suatu daerah dan langkah-langkah penanggulangannya (antara lain
gangguan pasokan)
B. REGULASI
 Keppres No. 43/1991 tentang Konservasi Energi
 Inpres No. 9/1982 tentang Konservasi Energi
 Kewajiban perusahaan energi untuk memenuhi ketentuan persyaratan perizinan, seperti ketentuan keselamatan, dan standar
pelayanan.
 Penerapan Kewajiban untuk memanfaatan energi setempat dan energi terbarukan
 Penetapan “Komitmen Efisiensi Pemanfaatan Energi” bagi pengguna energi
 Kewajiban penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi
 Penerapan standar Baku Mutu Lingkungan
 Penetapan kewajiban untuk membatasi penggunaan BBM dengan menggunakan energi lainnya
C. INSENTIF / PERPAJAKAN
 Pemberian insentif ekonomi bagi pengembangan energi baru terbarukan
 Pengenalan komponen pajak energi sebagai buffer dan kebijakan
C. KEMITRAAN
 Kerjasama antar pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan pasokan energi
 Kerjasama antara stakeholders energi
 Kerjasama antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat (community development).
VII. INSTRUMEN KEBIJAKAN (POLICY INSTRUMENTS)

19. E. PENDANAAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH
• Mekanisme pendanaan bagi penelitian dan pengembangan untuk energi baru
terbarukan
• Mekanisme pendanaan dari dana pembangunan Pemerintah dan Daerah untuk
membantu kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang dan daerah
terpencil
F. PENDANAAN DARI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN INVESTASI SWASTA
• Memafaatkan bantuan luar negeri secara selektif.
• Mendorong investasi swasta.
G. PENERAPAN MEKANISME HARGA KEEKONOMIAN ENERGI
• Konsumen energi mempunyai pilihan.
• Perusahaan energi mempunyai inspirasi untuk meningkatkan pelayanan kepada
pelanggan.
• Perusahaan energi mempunyai inisiatif untuk membantu pelanggan kurang mampu.
• Masyarakat mempunyai inisiatif untuk meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan Energi
(EPE) dan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT).
• Penerapan Niaga Emisi (Emission Trading).
VII. INSTRUMEN KEBIJAKAN
(POLICY INSTRUMENTS) (2)

20. VIII. KERANGKA LEGISLASI DAN REGULASI
• Penyelesaian RUU (Pemanfaatan) Energi
• Penyelesaian RUU Ketenagalistrikan
• Penyelesaian Amandemen UU Migas
• Penyelesaian RUU Mineral dan Batubara
• Penyelesaian peraturan perundang-undangan untuk:
– UU No 22/2001 tentang Migas
– UU No 27/2003 tentang Panas Bumi
• Kerangka Regulasi Energi pada Lampiran M

21. IX. PROGRAM UTAMA
PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI
A. PROGRAM UTAMA 1 : PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF
1. Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik
– Batubara
– Gas
– Panas Bumi
– Tenaga Air
– DME
– Energi Surya
– Tenaga Angin
– Energi In Situ
– Nuklir
1. Bidang Transportasi
– Gas
– Listrik
– Pemanfaatan Bio Fuel
– Bahan Bakar Batubara Cair (Coal Liquefaction)
– GTL
– Bahan Bakar Hidrogen, Fuel Cell
1. Bidang Industri
– Gas
– Batubara
1. Bidang Rumah Tangga dan Komersial
– Listrik
– LPG
– Briket
– Gas Kota
– Biogas
– Energi Surya
– Fuel Cell

22. IX. PROGRAM UTAMA
PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI (2)
B. PROGRAM UTAMA 2 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI
1. Infrastruktur Gas
2. Infrastruktur Batubara
3. Infrastruktur Listrik
4. Infrastruktur BBM
C. PROGRAM UTAMA 3 : PENINGKATAN EFISIENSI ENERGI (KHUSUSNYA BBM)
1. Industri
• Industri Primer
• Industri Sekunder
1. Rumah Tangga dan Komersial
2. Transportasi
3. Pembangkit Listrik
C. PROGRAM UTAMA 4 : PENGHAPUSAN SUBSIDI HARGA BBM UNTUK KAUM DHUAFA
1. Meningkatkan Pemanfaatan LPG di sektor Rumah Tangga
2. Meningkatkan Pemanfaatan Briket Batubara
3. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi
C. PROGRAM UTAMA 5 : RESTRUKTURISASI INDUSTRI ENERGI (Lampiran N1, N2, N3, N4, N5, N6)
D. PROGRAM UTAMA 6 : PENGAMANAN PASOKAN ENERGI
1. Cadangan
2. Stok
3. Peningkatan Kemampuan Pasokan

23. IX. PROGRAM UTAMA
PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI (3)
G. PROGRAM UTAMA 7 : RASIONALISASI HARGA ENERGI (Lampiran O1, O2)
1. Penghapusan Subsidi Harga BBM (Lampiran P)
2. Penyediaan Subsidi Konsumen Energi Dhuafa
3. Pemberian Insentif Penyediaan Energi Alternatif
4. Penerapan Sistem Insentif untuk Mendorong Peningkatan Efisiensi Energi
G. PROGRAM UTAMA 8 : PENGEMBANGAN DAN KOMERSIALISASI IPTEK ENERGI
1. PENGEMBANGAN IPTEK
• Teknologi Batubara Kalori Rendah (Upgraded Brown Coal – UBC)
• Batubara Cair (Coal Liquefaction)
• Teknologi Ramah Lingkungan
• Integrated Coal Gasification
• CNG untuk Pembangkit Tenaga Listrik
• Mini LNG
• Pemanfaatan LNG untuk Transportasi
• Ocean Technology
• Dimethyl ether (DME)
1. KOMERSIALISASI IPTEK ENERGI
• Pengembangan Model Skema Bisnis
• PenerapanSistem Insentif Finansial
G. PROGRAM UTAMA 9 : SOSIALISASI
1. Pengembangan Forum Dialog
2. Pengembangan Community Development pada Lingkup Nasional
3. Pemanfaatan media massa (cetak dan elektronik)

24. IX. PROGRAM PENDUKUNG
PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI
A. PROGRAM PENDUKUNG 1 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ENERGI INDONESIA
B. PROGRAM PENDUKUNG 2 : PENATAAN KEMBALI KELEMBAGAAN ENERGI (Lampiran Q)
1. Penetapan Kebijakan Energi Nasional
2. Revitalisasi BAKOREN dilakukan di RUU Energi untuk Pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional
3. Regulator Energi
4. Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Manusia Energi
C. PROGRAM PENDUKUNG 3 : PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIA NASIONAL
1. STEM (Sekolah Tinggi Energi dan Mineral)
2. Sertifikasi Personil
3. Standar Kompetensi
4. Kode Etik Profesi

25. Terima Kasih
Situs DESDM
www.esdm.go.id
www.mesdm.net

26. LAMPIRAN

27. LAMPIRAN A
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN ENERGI
1981 1987 1991 1998 2003
Kebijakan Umum
Bidang Energi
Kebijakan Umum
Bidang Energi
Kebijakan Umum
Bidang Energi
Kebijakan Umum Bidang
Energi
“Kebijakan Energi Nasional”
Kebijakan Utama
1. Intensifikasi
2. Diversifikasi
3. Konservasi
4. Indeksasi
1. Intensifikasi
2. Diversifikasi
3. Konservasi
1. Intensifikasi
2. Diversifikasi
3. Konservasi
Kebijakan Utama
1. Diversifikasi
2. Intensifikasi
3. Konservasi
4. Harga Energi
5. Lingkungan
Kebijakan
1. Intensifikasi
2. Diversifikasi
3. Konservasi
Kebijakan Penunjang
1.Penelitian dan
Pengembangan
2.Industri Energi
3.Iklim Investasi
Kebijakan
Pemanfaatan Akhir
1.Industri
2.Transportasi
3.Rumah Tangga
Kebijakan Penunjang
1.Industri Energi
2.Iklim Investasi
3.Harga Energi
Kebijakan
Pemanfaatan Akhir
1.Industri
2.Transportasi
3.Rumah Tangga
Kebijakan
Penunjang
1.Industri Energi
2.Iklim Investasi
3.Harga Energi
Kebijakan
Pemanfaatan Akhir
1.Industri
2.Transportasi
3.Rumah Tangga
Kebijakan Pendukung
1. Investasi
2. Insentif & Disinsentif
3. Standarisasi &
Sertifikasi
4. Pengembangan
Infrasturktur
5. Peningkatan Kualitas
SDM
6. Sistem Informasi
7. Penelitian dan
Pengembangan
8. Kelembagaan
9. Pengaturan
Kebijakan Pendukung:
1. Infrastruktur
2. Penetapan mekanisme
harga keekonomian
3. Perlindungan kaum
dhuafa
4. Lingkungan
5. Kemitraan Pemerintah
dan swasta
6. Pemberdayaan
masyarakat
7. Litbang dan diklat
8. Koordinasi untuk
optimalisasi energi mix

28. 5,00 MW4,80 kWh/m2
/hariTenaga Surya
302,40 MW49,81 GWBiomass
4.200,00 MW6.851,00 GWh75,67 GW845,00 juta BOETenaga Air
800,00 MW2.593,50 GWh27,00 GW219,00 juta BOEPanas Bumi
54,00 MW458,75 MW458,75 MWMini/Micro hydro
KAPASITAS
TERPASANG
PEMANFAATANSETARASUMBER DAYA
ENERGI
NON FOSIL
0,50 MW9,29 GWTenaga Angin
147130 juta ton19,3 miliar ton57 miliar tonBatubara
623.0 TSCF188 TSCF384.7 TSCFGas
18500 juta barel9 miliar barel86,9 miliar barelMinyak
RASIO CAD/PROD
(tanpa eksplorasi)
Tahun
PRODUKSI
(per Tahun)
CADANGANSUMBER DAYA
JENIS ENERGI
FOSIL
LAMPIRAN B
POTENSI ENERGI NASIONAL

29. LAMPIRAN C
PERANAN BBM MASIH 65 % DALAM PEMAKAIAN
ENERGI FINAL NASIONAL - 2003
BBM
65%
Batubara
8%
Listrik
11%
Gas
14%
LPG
2%

30. LAMPIRAN D1
NERACA ENERGI
PRODUKSI
1125
EKSPOR
514
PASOKAN
DALAM NEGERI
611
IMPOR
487
MINYAK BUMI TAHUN 2004 (DALAM RIBU BAREL PER HARI)
PRODUKSI
8.35
EKSPOR
4.88
DOMESTIK
3.47
GAS BUMI TAHUN 2004 (DALAM BSCF PER HARI)
PRODUKSI
131,72
EKSPOR
92,50
DOMESTIK
32,91
BATUBARA TAHUN 2004 (DALAM JUTA TON PER TAHUN)

31. LIFTING/ PRODUKSI
M.M. INDONESIA : 1.125
M.M. EKSPOR 514
KIL. MANDIRI*) 131
M.M. DOMESTIK 127
M.M. IMPOR 3
KIL. BBM**) 968
M.M. DOMESTIK 484
M.M. IMPOR 484
M.M. IMPOR 487
M. MENTAH 471
FEEDSTOCK 16
HASIL PRODUK KILANG
(NON BBM) 284
KIL. BBM 227
KIL. MANDIRI 57
PRODUK KILANG
(BBM) 822
KIL. BBM 726
KIL. MANDIRI 96
BBM IMPOR 212
PENJUALAN
NON BBM 284
PENJ BBM 1.028
SUSUT DIST. 6
1.034
PERUBAHAN
STOK BBM (0)
Catatan :
*) Kilang Mandiri : Kilang Balongan, Kasim dan PetroKimia
**) Kilang BBM : UP I s/d UP V & Kilang Cepu dan CPD
(DALAM RIBU BAREL PER HARI)
LAMPIRAN D2
NERACA EKSPOR – IMPOR MINYAK MENTAH / BBM

32. APBN *)
(Rp. Triliun)
Perkiraan Realisasi **)
(Rp. Triliun)
Perubahan
(Rp. Triliun)
US$ 24/barel US$ 35/barel
Penerimaan 60,7 103,5 42,8 (+42,8)
Subsidi BBM 19,0 60,1 (39,80) -41,1 (-20,80)
Bagi Hasil Migas 9,3 15,8 -6,5 (-6,5)
Total Perubahan -4,8 (+15,56)
LAMPIRAN E
KETERGANTUNGAN APBN TERHADAP MIGAS
(APBN 2005)
*) Kurs : Rp. 8.600/US$; Produksi : 1,125 juta barel/hari
**) Kurs : Rp. 8.900/US$; Produksi : 1,125 juta barel/hari
Volume : 59,63 juta KL
( ) : Setelah diberlakukan Perpres No. 22/2005 tanggal 28 Februari 2005

33. Grissik Palembang
Semarang
Pacific Ocean
AUSTRALIA
Indian Ocean
Bangkok
Phnom Penh
Ban Mabtapud
Ho Chi Minh
City
CAMBODIA
VIETNAM
THAILAND LAOS
Khanon
Songkhla
Erawan
Bangkot
Lawit
Jerneh
WEST
MALAYSIA
Penang
Kerteh
Kuala
Lumpur
Manila
Philipines
South
China
Sea
Natuna
Alpha
Kota
KinibaluBRUNEI
Bandara Seri
Begawan
Bintulu
EAST
MALAYSIA
Kuching
Banda Aceh
Lhokseumawe
Medan
Duri
S
U
M
A
T
R
A
Jambi
Bintan
SINGAPORE
Samarinda
Balikpapan
Bontang
Attaka
Tunu
Bekapai
KALIMANTAN
Banjarmasin
Manado
SULAWESI
BURU SERAM
Ternate
Sorong
IRIAN JAYA
Jakarta
J A V A
Surabaya
Bangkalan
BALI
SUMBAWA
LOMBOK
FLORES
SUMBA
TIMOR
Duyong
West
Natuna
Mogpu
Dumai
Batam
Guntong
MADURA
LAMPIRAN F1. KILANG DAN MODA TRANSPORTASI BBM
Bandung
Yogyakarta
Transit Terminal
Pipeline Distribution
Tanker
Oil Refinery
P. Brandan: 5 MBOPD
Balongan : 125 MBOPD
Kasim : 10 MBOPD
Musi 135.20 MBOPD
Balikpapan : 260 MBOPD
Ujung
Pandang
Pagerungan
HALMAHERA
TOTAL REFINERY CAPACITY
1,057,000 BOPD
Jayapura
Merauke
Cepu : 3.80 MBOPD
S.Pakning : 50 MBOPD
Cilacap: 348 MBOPD
Dumai : 120 MBOPD
Padang
Port Klang
Port Dickson
I N D O N E S I A

34. Grissik Palembang
Semarang
LAMPIRAN F2. CADANGAN DAN JARINGAN PIPA GAS
Pacific Ocean
AUSTRALIA
Indian Ocean
Bangkok
Phnom Penh
Ban Mabtapud
Ho Chi Minh
City
CAMBODIA
VIETNAM
THAILAND LAOS
Khanon
Songkhla
Erawan
Bangkot
Lawit
Jerneh
WEST
MALAYSIA
Penang
Kerteh
Kuala
Lumpur
Manila
Philipines
South
China
Sea
Singapore
Gas
Trunkline
Natuna
Alpha
Kota
KinibaluBRUNEI
Bandara Seri
Begawan
Bintulu
EAST
MALAYSIA
Kuching
Banda Aceh
Lhokseumawe
Medan
Duri
Padang
S
U
M
A
T
R
A
Jambi
Bintan
SINGAPORE
Samarinda
Balikpapan
Bontang LNG Plant
& Export Terminal
Attaka
Tunu
Bekapai
KALIMANTAN
Banjarmasin
Manado
SULAWESI
Ujung
Pandang
BURU SERAM
Ternate HALMAHERA
Sorong
IRIAN JAYA
Jakarta
J A V A Surabaya
Bangkalan
BALI SUMBAWA
Pagerungan
LOMBOK
Cirebon
FLORES
SUMBA
TIMOR
I N D O N E S I A
Duyong
West
Natuna
Port Dickson
Port Klang
Mogpu
Dumai
Batam
Guntong
52,081
3,896
728
3,220
14,260
5,190
31,814
3,654
14,782
GAS RESERVE 2P (BSCF)
TOTAL RESERVES
2P : 134,015.5 BSCF0,11
3,00
Resources
Ardjuna Fields
MADURA4,289
Existing Pipeline
Planned Pipeline
Jayapura
Merauke

35. Grissik Palembang
Semarang
Pacific Ocean
AUSTRALIA
Indian Ocean
Bangkok
Phnom Penh
Ban Mabtapud
Ho Chi Minh
City
CAMBODIA
VIETNAM
THAILAND LAOS
Khanon
Songkhla
Erawan
Bangkot
Lawit
Jerneh
WEST
MALAYSIA
Penang
Kerteh
Kuala
Lumpur
Manila
Philipines
South
China
Sea
Natuna
Alpha
Kota
KinibaluBRUNEI
Bandara Seri
Begawan
Bintulu
EAST
MALAYSIA
Kuching
Banda Aceh
Lhokseumawe
Medan
Duri
Padang
S
U
M
A
T
R
A
Jambi
Bintan
SINGAPORE
Samarinda
Balikpapan
Bontang
Attaka
Tunu
Bekapai
KALIMANTAN
Banjarmasin
Manado
SULAWESI
Ujung
Pandang
BURU SERAM
Ternate HALMAHERA
Sorong
IRIAN JAYA
Jakarta
J A V A
Surabaya
Bangkalan
BALI SUMBAWA
Pagerungan
LOMBOK
FLORES
SUMBA
TIMOR
I N D O N E S I A
Duyong
West
Natuna
Port Dickson
Port Klang
Mogpu
Dumai
Batam
Guntong
MADURA
LAMPIRAN F3. PEMBANGKIT DAN TRANSMISI UTAMA LISTRIK
TOTALCAPACITY
24,000 MW
Total Jawa Bali : 18,500 MW
Total Sumatera : 3,200 MW
Total Kalimantan : 800 MW
Total Sulawesi : 650 MW
Existing Transmission
Planned Transmission
Power Plant
Jayapura
Merauke

36. LAMPIRAN G
HARGA ENERGI BELUM EKONOMI (CONTOH BBM)
(% Kenaikan Rata-rata BBM = 29%)
H A R G A
JENIS BBM BIAYA
POKOK
1
)
TERENDAH
3
)
2005 2
) %
PATOKAN
PATOKAN
3
)
(ICP = US$
35/Bbl)
TERTINGGI
3
)
• M. Tanah
- R. Tangga
- Industri
2.413 848 4
)
700
2.200
30% 2.790
• Premium 2.566 2.400 85% 2.870
• M. Solar
- Transportasi
- Industri
2.253 2.145 4
)
2.100
2.200
75% 2.700
• M. Diesel 2.204 2.300 90% 2.660
• M. Bakar 2.048 1.920 2.300 100% 2.300 2.600
1
) Perhitungan BPP per jenis BBM menggunakan metode pendekatan Specific Gravity (SG);
belum termasuk PPN 10% dan (PBBKB 5% untuk Premium dan Solar Transportasi);
2
) Ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No.22 Tahun 2005, untuk minyak bakar mengikuti harga terendah dan tertinggi
3
) Harga Patokan = (MOPS+15%) + PPN 10% + (PBBKB 5% untuk Premium dan Solar Transportasi)
4
) Harga rata-rata
Harga Terendah menggunakan ICP US$ 30/Bbl dan Harga Tertinggi US$ 40/Bbl
Nilai Tukar = Rp. 8.900,-/US$

37. LAMPIRAN H
PERBANDINGAN ELASTISITAS PEMAKAIAN ENERGI
1998-2003
1.84
1.69
1.36
1.16
1.05
0.73
0.47
0.26
0.17
0.10
(0.03)
(0.12)
(0.50)
-
0.50
1.00
1.50
2.00
IN
D
O
N
ESIA
M
ALAYSIA
TAIW
AN
TH
AILAN
D
ITALY
SIN
G
APO
R
E
FR
AN
C
E
U
N
ITED
STATES
C
AN
AD
A
JAPAN
U
N
ITED
KIN
G
D
O
M
G
ER
M
AN
Y
Catatan: Diolah dari data BP Statistical Review of World Energy 2004 dan IMF World Monetary Outlook
2004

38. LAMPIRAN I
ENERGI MIX TIMPANG
(2005)
Batubara
18%
Gas bumi
23%Minyak bumi
49%
Tenaga air
8%
Panas bumi
2%

39. LAMPIRAN J
PROYEKSI NERACA MINYAK BUMI
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
JutaSBM
Produksi-BAU Ekspor-BAU Impor-Skenario Gas & Coal
Impor-BAU Impor-Skenario Efisiensi Produksi-Skenario Fiskal
Ekspor-Skenario Fiskal

40. ENERGI MIX NASIONAL TAHUN 2020
(SKENARIO OPTIMALISASI)
Panas bumi
5%
PLTA
4%
Batubara
38%
Gas bumi
39%
Minyak bumi
10%
Nuklir
1.231%
Biomassa
0.850%
Fuel cell
0.000%
Tenaga angin
0.000%
Tenaga surya
0.003%
PLTMH
0.308%
Biofuel
1.516%
EBT Lainnya
4%
LAMPIRAN K1
SASARAN ENERGI MIX NASIONAL 2020
ENERGI MIX NASIONAL TAHUN 2000
Batubara
11%
Gas bumi
31%
Minyak bumi
53%
Tenaga air
4%
Panas bumi
1%
ENERGI MIX NASIONAL TAHUN 2020
(SKENARIO BaU)
Batubara
34%
Gas bumi
26%
Minyak bumi
35%
Tenaga air
4%
Panas bumi
1%
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN
ENERGI

41. -
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2000 2005 2010 2015 2020
% LAMPIRAN K2
SASARAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN ENERGI
NASIONAL
MINYAK BUMI
GAS BUMI
BATUBARA
EBT LAINNYA
PANAS BUMI
TENAGA AIR
EKSPEKTASI
Business as Usual
40%
38%
10%
5%
4%
Upaya I
Upaya II
Upaya III
Upaya IV Upaya V

42. LAMPIRAN L
UPAYA OPTIMALISASI
• Upaya I : Mengurangi Minyak Bumi
– Coal liquefaction
– Pricing policy BBM
– Alternatif energi
– Pajak BBM
– Kebijakan Fiskal
• Upaya II : Meningkatkan Gas Bumi
– Perubahan paradigma penggunaan cadangan sehingga baik cadangan besar ataupun kecil
dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik
– Cadangan gas tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan dalam negeri
(dalam UU Migas ada konsep mengenai DMO gas)
– Pricing policy BBM
– Pricing policy Gas
– Pembangunan infrastruktur gas
• Upaya III : Meningkatkan Batubara
– Cadangan batubara tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan dalam negeri
– Penetapan DMO terhadap batubara, termasuk pemberian insentif untuk mendorong
penggunaan coal liquefaction
• Upaya IV : Meningkatkan Panas Bumi
– Potensi panas bumi tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan listrik
• Upaya V : Meningkatkan EBT Lainnya

43. Mineral : BUMN (PT. Timah, PT. Aneka Tambang); Non-BUMN (a.l. Rio Tinto, NMH)
Batubara : BUMN (PT.BA), Non-BUMN (a.l. KPC, Arutmin)
Panas Bumi :BUMN ( - ) ; Non-BUMN (a.l. PT. Geo Dipa Energy)
Migas : BUMN (PT. Pertamina, PT PGN) ; Non-BUMN (a.l. PT. CPI, Medco)
Listrik : BUMN (PT. PLN) ; Non-BUMN (PT. Indonesia Power,
PT PJB, PT. PLN Batam,
PT. Paiton Energy)
Mikro
(Korporasi/
Lembaga
Makro
(Institusi)
INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI
KESELAMATAN
REGULASI KETEKNIKAN
REGULASI
BISNIS
Ketentuan ttg a.l.:
• Rencana Umum
• Prioritas Pemanfaatan
• D M O
• Penggunaan
Teknologi
• Pembagian Wilayah
• Penetapan Jaringan
Nasional
KEBIJAKAN
Ketentuan ttg
a.l.:
• Standarisasi
• Pemberlakuan
standar
• Persyaratan
instalasi
UMUM
Ketentuan ttg
a.l.:
• Standarisasi
• Pemberlakuan
standar
• K3
PEKERJA
Ketentuan ttg a.l.:
• Perizinan
• Harga jual dan
pentarifan
• Wilayah usaha
REGULASI
Ketentuan ttg a.l.:
• Badan Layanan
Umum
• Badan yg Mewakili
kepemilikan
pemerintah
Ketentuan ttg
a.l.:
• Akreditasi
• Sertifikasi
• Kalibrasi
• Metrologi
Ketentuan ttg a.l.:
• Standarisasi
• Pemberlakuan
standar
• Kawasan
Keselamatan
Operasi (KKO)
• Pengamanan
Obyek Vital
(Obvit)
Ketentuan ttg
a.l.:
• Standarisasi
• Pemberlakuan
standar
• AMDAL
Materi
INSTALASILINGKUNGAN
NON-REGULASI
Domain
Aspek
Keterangan:
• Izin hanya dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah
• Lembaga Akreditasi adalah sesuai ketentuan perundang-undangan :
- Bidang M.S.T.Q
adalah KAN
- Bidang Jasa Kontruksi adalah LPJK
- Bidang Jasa Non-Konstruksi adalah Departemen Teknis (ESDM)
• Sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi
• Metrologi legal (untuk keperluan transaksi perdagangan) adalah kewenangan Deperindag
• Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh BSN, pemberlakuan SNI oleh Menteri Teknis (ESDM)
LAMPIRAN M
KERANGKA REGULASI ENERGI
Menteri c.q Dirjen ybs Menteri c.q Dirjen
ybs*) Menteri c.q Dirjen ybs
BPH MIGAS **)
Menteri c.q
“Unit yang
menangani
pelayanan geologi”
BP MIGAS
(BHMN)
*) Kecuali regulasi ekonomi untuk :
- Hilir Migas di semua wilayah
**) Khusus untuk Hilir Migas di semua wilayah
• Lembaga
Akreditasi
• Lembaga
Setifikasi
Menteri c.q. Balitbang
Menteri c.q. Diklat

44. LAMPIRAN N1
KONSTALASI INDUSTRI PRIMER–SEKUNDER
Hulu (Mengangkat dari
perut bumi)
Hilir (Mengolah menjadi produk energi / logam batangan)
Produk
lanjut
Produk
lanjut
“Domain” Menteri yang bertanggung jawab di bidang Energi dan
Mineral
A.Produk Energi
B.Produk Mineral
(logam/emas batangan)
C.Listrik
(Meningkatkan Nilai Tambah)
Sumber
Daya
Migas
Eksplorasi /
Eksploitasi
Eksplorasi /
Eksploitasi
Eksploitasi /
Produksi
Pengolahan
Smelter
Pembangkitan
Listrik
Pengangkutan/
Transmisi
Angkutan
Khusus
Transmisi
Penyimpanan /
Penimbunan
Penimbunan
Distribusi
Listrik
Pelanggan
Listrik
Sumber
Daya
Minerba
Sumber
Daya
Panas
Bumi
Niaga
Niaga
Agen
Niaga
Trader
Tanpa Aset
Penjualan
Migas
Mineral dan Batubara
(Minerba)
Panas Bumi
A
B
C
Hasil :
INDUSTRI PRIMER INDUSTRI SEKUNDER

45. LAMPIRAN N2
TAKSONOMI BIDANG USAHA
DALAM
STRUKTUR INDUSTRI PERMINYAKAN NASIONAL
EksplorasiEksplorasi EksploitasiEksploitasi
UsahaUsaha
PengolahanPengolahan
UsahaUsaha
PengangkutanPengangkutan
UsahaUsaha
PenyimpananPenyimpanan
Usaha NiagaUsaha Niaga
UmumUmum
(dengan Aset)(dengan Aset)
Usaha NiagaUsaha Niaga
TerbatasTerbatas
tanpa Asettanpa Aset
((TraderTrader))
Ekspor (Crude)
Impor (Crude)
Ekspor (Produk
Kilang)
Impor (BBM)
Industri Hulu Industri Hilir End Users
Aliran Crude Oil
Aliran BBM
dan/atau Hasil
Olahan Lainnya
Aliran Transaksi
UsahaUsaha
PenyimpananPenyimpanan
((Crude OilCrude Oil))
UsahaUsaha
KonsumenKonsumen
Usaha Eksplorasi/Produksi
yang dijual adalah produk
Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan yang dijual adalah jasanya,
sedangkan untuk Usaha Penjualan yang dijual adalah produknya

46. LAMPIRAN N3
TAKSONOMI BIDANG USAHA
DALAM
STRUKTUR INDUSTRI GAS BUMI NASIONAL
Usaha
Penyimpanan2
)
Impor
LNG
LPG
Industri Hulu Industri Hilir End Users
Aliran Gas
Usaha
Pengangkutan2
)
KK, KM, KB
(melalui pipa
atau bejana
khusus)
KK,KM,KB
KK,KM,KB
Usaha
Pengolahan2
)
Usaha
Niaga2
) Ekspor
LNG
LPG
Gas
KB
Kilang LPG
Kilang LNG
Pengapalan
Transmisi
Storage
Receiving
Terminal
Trader
Niaga Umum
(Usaha
Penjualan)
KK: Konsumen Kecil
KM : Konsumen Menengah
KB: Konsumen Besar
(Pembedaan Konsumen
Berdasarkan Kuantitas)
Eksploitasi1
)Eksplorasi
Usaha
Eksplorasi/Eksploitasi
Dengan Aset
Tanpa Aset
Pembotolan
Angkutan
Laut/
Darat
Angkutan Laut/
Darat CNG 3
)
Distribusi

47. LAMPIRAN N4
PRINSIP – PRINSIP
PENGATURAN INDUSTRI HILIR MIGAS
PASAR “REGULATED”
Market Rules
“Others”
Market Rules
Gas Pipa dan
BBM (Regulated/
Bersubsidi)
Fungsi
Pengatur
Fungsi
Pengawas
Fungsi
Pengatur
Fungsi
Pengawas
Kondisi
Pasar
Gas Pipa
Kondisi
Pasar
“Others”
Oleh Menteri ESDM cq. Dirjen Migas Oleh BPH – Migas (Pasal 46)
(Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa)
Pengaturan Pengaturan
Pengawasan
Pengawasan
PASAR “REGULATED”

48. LAMPIRAN N5
REGULASI INDUSTRI HILIR MIGAS :
PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS)
POLRI/PPNS++
)PertaminaProdusen
MESDM
cq. DJMigasMESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigasMESDM
BBG (Non-Regulated)
LPG
POLRI/PPNS ++
)Kepmen
MESDM
Utilitas Gas
(PGN)
BPH-MigasBPH-Migas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigasMESDM
BBG (Regulated)
Gas Kota
POLRI/PPNS ++
)Pertamina/
Elnusa
ProdusenBPH-MigasMESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DiJMigas
MESDM
BBM (Non-Regulated)
Pertamax
POLRI/PPNS ++
)
POLRI/PPNS ++
)
POLRI/PPNS ++
)
Keppres
Keppres
Keppres
Pertamina +
)
Pertamina +
)
Pertamina +
)
BPH-Migas
BPH-Migas
BPH-Migas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
cq. DJMigas
MESDM
MESDM
MESDM
BBM (Regulated)
a.Premium
b.Solar
c.Minyak Tanah
YANG
MENGAWASI
YANG
MENGATUR
YANG
MENGAWASI
YANG
MENGATUR
PENYIDIKAN
THD
PENCURIAN/
PENGOPLOSAN
PENETAPAN
HARGA
JUAL/
TARIF***
)
OBLIGATION
TO
SUPPLY
REGULASI
USAHA **
)
REGULASI
KETEKNIKAN *
)
KEBIJAKANJENIS
Keterangan :
*
) Standar Mutu dan Keselamatan Migas +
) Penugasan selama masa transisi (s.d. Nopember 2005), sesuai UU 22/2001 Pasal 62
**
) Standar Pelayanan dan Harga Jual ++
) Sesuai UU 22/2001 Pasal 50
***
) Penetapan Kisaran harga oleh pemerintah

49. P T D
Konsumen
BU
Pembangkitan
LAMPIRAN N6
TAKSONOMI BIDANG USAHA
DALAM
STRUKTUR INDUSTRI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
(UU No 15 Tahun 1985)
Dimiliki oleh Sektor Swasta
Dimiliki oleh PLN

50. 3
5,5 - 6
Tahun
Sen $/kWh
Biaya Pokok Penyediaan
TDL rata-rata
TDL “Duafa”
(s.d. 450 VA)
1
PERTIMBANGAN
EKONOMI
PERTIMBANGAN POLSOSKAM
TDL KEEKONOMIAN
Surplus untuk Dana Investasi
Bantuan Dana Investasi Pemerintah
Subsidi Listrik
Terarah
LAMPIRAN O1
KEBIJAKAN
PENYESUAIAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL)
Automatic Tariff Adjustment
Realisasi
(karena perubahan nilai tukar)
Rencana
Batas
Bawah
(Floor)
Batas
Atas
(Cap)
X

51. 2010
Tahun
Rp/liter
BPP4
)
Harga BBM
rata-rata
BBM
Bersubsidi (M
inyak tanah
RT,
Minyak solar transportasi)
PERTIMBANGAN
EKONOMI
PERTIMBANGAN POLSOSKAM
HARGA
KEEKONOMIAN
Subsidi BBM
LAMPIRAN O2
GAMBARAN TAHAPAN RASIONALISASI HARGA BBM
PENUGASAN PERTAMINA1
)
?
1
) Sesuai UU No.22/2001 penugasan PERTAMINA sampai November 2005 3
) Sesuai amandemen UU 22/2001 tentang Migas
2
) Penugasan PSO dapat kepada PERTAMINA atau lembaga lain 4
) Saat ini mengacu pada MOPS + 15%
2005
2
)
Return
Batas Bawah
(Floor)3
)
Batas Atas
(Cap) 3
)
Fee
Pelaksana
PSO

52. R = Regulated : Harga ditetapkan Pemerintah (masih mengandung subsidi harga)
SR = Semi Regulated : Harga menuju kepada harga keekonomian (masih mengandung subsidi harga)
NR = Non Regulated : Harga Patokan (sudah tidak mengandung subsidi harga)
Kategori BBM (Tahap II) : Premium, M.Tanah, M.Solar, M.Diesel, M.Bakar
Kategori Non BBM (Tahap III) : M. Bakar, Avtur, Avgas, LPG, Pelumas, Aspal, Parasilin, dll
No. JENIS BBM
TAHAP
I
TAHAP
II
TENTATIF
KONSUMENTAHAP
III
TAHAP
IV
TAHAP
V
TAHAP
SELANJUT
-NYA
1 M. Tanah
- Rumah Tangga R R R R R R Rumah Tangga, Usaha Kecil,
komersial, nelayan tradisional
- Industri R R R R NR NR Industri
2 Premium R R R R SR/NR NR Angk. Pribadi, Angk. Umum,
Motor/Ojek
3 M. Solar
- Transportasi R R R R R R NR Angk. Pribadi, Angk. Umum,
Angk. Laut, Kapal Penangkap ikan,
- Industri R R R R NR NR Industri, PLN, Pertambangan
4 M. Diesel R R SR NR NR NR Industri, PLN, Angk. Laut Domestik
Kapal Berbendera Asing, Kapal
Tujuan Luar Negeri, Pertambangan
5 M. Bakar R R NR NR NR NR Industri, PLN, Angk. Laut Domestik
Kapal Berbendera Asing, Kapal
Tujuan Luar Negeri, Pertambangan
6 Avtur R NR NR NR NR NR Industri Penerbangan
7 Avgas R NR NR NR NR NR Industri Penerbangan
LAMPIRAN P
KEBIJAKAN SUBSIDI HARGA BBM

53. Pertamina
PTBA
PGN
PLN
Swasta
Universitas
(Riset Dasar)
Lembaga
(Riset
Terapan)
BPPT
(Pengkajian
Teknologi)
Imported
Tech.
Komunitas
Industri Energi
Komunitas Ristek
Balitbang
ESDM
(Pengembangan)
Tech. content
PengembanganKebijakanRistek
Imported Tech.
Indigenous Tech.
TechnologyPolicy
TechnologyPolicy
LAMPIRAN Q
KELEMBAGAAN BIDANG ENERGI
Catatan :
Usulan MESDM ini telah disetujui dalam paparan untuk Landmark Teknologi di BPPT