Rangkaian peraturan ini mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa akan mengacu pada kebijakan nasional penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta mengutamakan program-program yang berbasis kewenangan desa.

1. MENTE RI DESA, PEM
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, mengamatkan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menetapkan
prioritas penggunaan dana desa tahun 2022;
b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa
perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya di
desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi
kebiasaaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai
dengan kewenangan desa;
SALINAN

2. - 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

3. - 3 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan
nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

4. - 4 -
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa
Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa
yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah
musyawarah antara badan permusyawaratan Desa,
pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. - 5 -
8. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,
yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan
sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk
memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh
faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan

6. - 6 -
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang
tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan
kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan
menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan
melalui musyawarah Desa.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.
20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional
yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di
tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan
daerah tertinggal, transmigrasi.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur:
a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; dan
b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun
2022.

7. - 7 -
Pasal 3
(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk
memberi acuan bagi:
a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah
Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional
stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi
ancaman yang membahayakan sistem perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam
pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat
Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan
Dana Desa;
c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah
Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan
evaluasi status perkembangan Desa; dan
d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas
Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan
pembangunan Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan
Desa.
(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
c. publikasi dan pelaporan; dan
d. pembinaan.

8. - 8 -
Pasal 4
(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa
Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam
pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa
Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 5
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa
berdasarkan kewenangan Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan
percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
dan
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
sesuai kewenangan Desa.
Pasal 6
(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian
SDGs Desa:
a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa
tanpa kemiskinan;
b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan
kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan
usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan
ekonomi Desa merata; dan

9. - 9 -
c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi
produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk
mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar
lingkungan.
(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian
SDGs Desa:
a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya,
dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
sebagai upaya memperluas kemitraan untuk
pembangunan Desa;
b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan
ekonomi Desa merata;
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk
mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat
dan sejahtera; dan
e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan
keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam
pembangunan Desa.
(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan
Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa;
(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. - 10 -
BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7
(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan
Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan
Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 8
(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui
swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal
Desa.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya
Tunai Desa.
(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan
kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh
Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. - 11 -
Pasal 9
(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau
kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa
dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau
kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan
Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa
ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa;
dan
d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan
Dana Desa.
(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan
masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa.
Pasal 11
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP
Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
c. aspirasi masyarakat Desa.

12. - 12 -
(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan APB Desa.
BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Publikasi
Pasal 12
(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil Musyawarah Desa; dan
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya
pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP
Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen
APB Desa
(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi
kegiatan, dan besaran anggaran.
Pasal 13
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan
di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan
permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan
dan/atau tertulis.

13. - 13 -
Bagian kedua
Pelaporan
Pasal 14
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui
Kementerian.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan
sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa
ditetapkan.
BAB V
PEMBINAAN
Pasal 15
(1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa
secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan
melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas
Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak
ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

14. - 14 -
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas
Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

15. - 15 -
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum
Teguh
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDUL HALIM ISKANDAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 961

16. - 16 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2022
PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa,
dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek
sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya
berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi
kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan
Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui
badan usaha milik desa.
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring
pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional
yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara
lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif,
dan mitigasi dan penanganan bencana.
B. Tujuan
1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk
pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi
dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung
pencapaian SDGs Desa.

17. - 17 -
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan,
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
C. Prinsip-Prinsip
Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat
manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan
seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap
keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk
kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari
untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana
tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap
memperhatikan kewenangan Desa.

18. - 18 -
BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
A. SDGs Desa
Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan
Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.
Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang
dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa
diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan
belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.

19. - 19 -
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi
COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022
diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian
SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan
nonalam.
B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional
sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan, melalui :
a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan
sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan
sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal,
penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan
meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai
kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes),
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas
antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha
tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk
mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama;

20. - 20 -
b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama;
c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama; dan
d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Desa;
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove
dan wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
dan
10) Pengelolaan sampah.
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan,
pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan
yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau perdesaan;
b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau perdesaan;
c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa
dan/atau perdesaan;
d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan
sosial;

21. - 21 -
e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan; dan
f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha
ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional
sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. pendataan Desa
a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
c. pendataan pada tingkat keluarga;
d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya
yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang
disediakan oleh Pemerintah;
b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
dan
c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi
berbasis aplikasi digital meliputi:
1) tower untuk jaringan internet;
2) pengadaan komputer;
3) smartphone; dan
4) langganan internet.
d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

22. - 22 -
4. pengembangan Desa wisata
a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana Desa wisata;
b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis
digital;
c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
d. pengelolaan Desa wisata;
e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan ;
b. pembangunan lumbung pangan Desa;
c. pengolahan pasca panen; dan
d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa
dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human
Development Worker (e-HDW);
b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui
rumah Desa sehat;
c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan
anak melalui kegiatan:
1) kesehatan ibu dan anak;
2) konseling gizi;
3) air bersih dan sanitasi;
4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan
menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan;
5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
6) upaya pencegahan perkawinan anak;
7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K)

23. - 23 -
dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi
untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia
(KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD); dan
9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM),
kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
7. Pengembangan Desa inklusif
a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan
yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat
terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok
marginal dan rentan;
c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.
D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan
kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan
penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:
1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau
kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara
lain :
a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
c. P3K untuk bencana;
d. pembangunan jalan evakuasi;
e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;

24. - 24 -
g. penyediaan tempat pengungsian;
h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena
bencana alam; dan
j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
a. Desa Aman COVID
1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman
COVID-19 antara lain :
a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga
Desa yang telah ada;
b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan
penerapan secara ketat protokol kesehatan;
c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas
COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta
kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa
khusus/musyawarah Desa insidental;
d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer);
e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai
keperluan;
f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang
sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau
ruang isolasi Desa;
h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan
melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19
Daerah; dan
i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-
19.
2) relawan Desa Aman COVID-19
Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
a) ketua: kepala Desa
b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

25. - 25 -
c) anggota:
 perangkat Desa;
 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 kepala dusun atau yang setara;
 ketua rukun warga;
 ketua rukun tetangga;
 pendamping lokal Desa;
 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 pendamping Desa sehat;
 pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
 bidan Desa;
 tokoh agama;
 tokoh adat;
 tokoh masyarakat;
 karang taruna;
 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
3) mitra:
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat
(Babinkamtibmas);
b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
c) pendamping Desa.
4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan
baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol
kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci
tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan
menghindari kerumunan;
b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap,
dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang
berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait
jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun
daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

26. - 26 -
c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan,
serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan Corona
Virus Disease (COVID-19);
f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu
yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau
ruang isolasi Desa; dan
g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan
COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor
telepon ambulan, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan melalui musyawarah Desa.

27. - 27 -
BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
A. Kewenangan Desa
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa
mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa
tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri ini.
B. Swakelola
1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus
dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana
Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama
antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia
barang/jasa.
C. Padat Karya Tunai Desa
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola
Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

28. - 28 -
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,
Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta
anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan
menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari
COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman
antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan
warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan
dan perkebunan;
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
sayuran dan lain-lain; dan
3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-
lahan perkebunan.
b. wisata Desa
1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi
wisata.
c. perdagangan logistik pangan
1) pemeliharaan bangunan pasar;
2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli
komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha
kecil untuk melakukan produksi; dan
4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi
yang menguntungkan di Desa.

29. - 29 -
d. perikanan
1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat
penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
e. peternakan
1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang
dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama; dan
3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran
ternak untuk pupuk organik.
f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama;
2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar
melalui dana Desa.
D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian
terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan
pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan
mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs
Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan
Dana Desa adalah sebagai berikut:
1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada
di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat
Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa,
sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

30. - 30 -
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa
(PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan
secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya
keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara
partisipatif, transparan dan akuntabel.
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data
masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis
SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID).
Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses
transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.
E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka
pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak
diperbolehkan.
F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-
hal sebagai berikut:
a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
b. dokumen RPJMDesa;
c. program/proyek masuk Desa;
d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan
Desa; dan
e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan
ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan

31. - 31 -
penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs
Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana
Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa
melalui berbagai forum diskusi.
b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa
menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk
mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang
diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam
Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan
Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam
Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman
dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

32. - 32 -
BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN
A. Publikasi
Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah
Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses
masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan
melibatkan peran serta masyarakat Desa.
Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan
melalui:
1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
B. Pelaporan
1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan
mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat
menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat
melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline
dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

33. - 33 -
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum
Teguh
BAB V
PEMBINAAN
A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa
dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu
menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan
kepada Desa.
C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf
Presiden (KSP), sebagai berikut:
1. Layanan telepon 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan Whatsapp 087788990040
4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Layanan Sosial Media :
a. @Kemendesa (twitter);
b. Kemendesa.1 (facebook);
c. kemendesaPDTT (instagram);
d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
e. website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDUL HALIM ISKANDAR