1. Dokumen tersebut membahas tentang pendirian Lembaga Keuangan Desa Mandiri Pangan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pengembangan usaha mikro. 2. Lembaga tersebut akan menghimpun dan menyalurkan dana untuk modal usaha melalui tabungan dan pinjaman dengan prinsip mandiri, transparan, profesional dan kehati-hatian. 3. Langkah pendirian lembaga tersebut meliputi pengorganisasian, permodalan,

1. 1
LEMBAGA KEUANGAN
DESA
KEGIATAN
DESA MANDIRI PANGAN
BADAN KETAHANANBADAN KETAHANAN
PANGANPANGAN
DEPARTEMEN PERTANIANDEPARTEMEN PERTANIAN

2. 2
1. Latar Belakang1. Latar Belakang
• Masyarakat miskin di pedesaan dalam upaya memenuhiMasyarakat miskin di pedesaan dalam upaya memenuhi
kebutuhan hidup, pada umumnya masih tergantung kepadakebutuhan hidup, pada umumnya masih tergantung kepada
para tengkulak dengan sistem ijon dan para pelepas uangpara tengkulak dengan sistem ijon dan para pelepas uang
(rentenir).(rentenir).
• Keterbatasan pelaku usaha mikro mengakses permodalan dariKeterbatasan pelaku usaha mikro mengakses permodalan dari
lembaga keuangan formal (perbankan).lembaga keuangan formal (perbankan).
• Diperlukan Lembaga Keuangan Mikro di tengah-tengahDiperlukan Lembaga Keuangan Mikro di tengah-tengah
masyarakat yang dikelola oleh, dari dan untuk masyarakatmasyarakat yang dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat
diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan masyarakatdiharapkan dapat meningkatkan akses permodalan masyarakat
miskin yang selama ini sangat sulit terjangkau oleh perbankan.miskin yang selama ini sangat sulit terjangkau oleh perbankan.
• Dengan berkembangnya lembaga keuangan mikro diDengan berkembangnya lembaga keuangan mikro di
perdesaan diharapkan tingkat pendapatan masyarakatperdesaan diharapkan tingkat pendapatan masyarakat
meningkat dan dalam jangka panjang akan berdampak padameningkat dan dalam jangka panjang akan berdampak pada
terwujudnya ketahanan pangan di tingkat desaterwujudnya ketahanan pangan di tingkat desa
I. PENDAHULUAN

3. 3
2. PENGERTIAN :2. PENGERTIAN :
a. Lembaga Keuangan Bank :a. Lembaga Keuangan Bank :
Lembaga Keuangan yang memiliki produk-Lembaga Keuangan yang memiliki produk-
produk penghimpunan dan penyaluran dana.produk penghimpunan dan penyaluran dana.
b. Lembaga Keuangan Non Bank :b. Lembaga Keuangan Non Bank :
Lembaga Keuangan yang memiliki salah satuLembaga Keuangan yang memiliki salah satu
produk berupa penghimpunan atauproduk berupa penghimpunan atau
penyaluran dana saja. Apabila memilikipenyaluran dana saja. Apabila memiliki
keduanya, kegiatan terbatas kepada anggota,keduanya, kegiatan terbatas kepada anggota,
tidak kepada masyarakat umum.tidak kepada masyarakat umum.

4. 4
c. LEMBAGA KEUANGAN MIKROc. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
• Lembaga formal atau informal yangLembaga formal atau informal yang
memberikan pelayanan keuangan kepadamemberikan pelayanan keuangan kepada
masyarakat miskin, berupa tabungan danmasyarakat miskin, berupa tabungan dan
kredit (pinjaman) untuk tujuankredit (pinjaman) untuk tujuan
mengembangkan usaha, meningkatkanmengembangkan usaha, meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan keluarga.pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

5. 5
d. LEMBAGA KEUANGANd. LEMBAGA KEUANGAN
DESA MANDIRI PANGANDESA MANDIRI PANGAN
• Adalah lembaga keuangan non bank milikAdalah lembaga keuangan non bank milik
masyarakat desa yang bersepakat untukmasyarakat desa yang bersepakat untuk
bekerjasama saling menolong denganbekerjasama saling menolong dengan
melaksanakan penghimpunan dana (funding)melaksanakan penghimpunan dana (funding)
melalui tabungan dan menyalurkan kembalimelalui tabungan dan menyalurkan kembali
(lending) dalam bentuk kredit kepada kelompok(lending) dalam bentuk kredit kepada kelompok
masyarakat untuk tujuan produktif danmasyarakat untuk tujuan produktif dan
kesejahteraan.kesejahteraan.

6. 6
DEFINISI LEMBAGA KEUANGANDEFINISI LEMBAGA KEUANGAN
LEMBAGA
KEUANGAN
BANK NON BANK
Bank Umum
(Konvensional dan Syariah)
BPR (Konvensional dan Syariah)
Pasar Modal, Pasar Uang, Valas,
Pegadaian, Leasing, Asuransi, Anjak
Piutang, Modal Ventura, Koperasi
Simpan Pinjam, Dana Pensiun, BMT,
LKM

7. 7
Umum :Umum :
1. Menyamakan persepsi antara1. Menyamakan persepsi antara stake holderstake holder yang terkait denganyang terkait dengan
penumbuhan dan pengembangan Lembaga Keuangan Desapenumbuhan dan pengembangan Lembaga Keuangan Desa
(LKD).(LKD).
2. Sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan Program Aksi Desa2. Sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan Program Aksi Desa
Mandiri Pangan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten sampaiMandiri Pangan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten sampai
tingkat Desa.tingkat Desa.
Khusus :Khusus :
1. Wadah untuk mengelola permodalan di Desa Mapan yang1. Wadah untuk mengelola permodalan di Desa Mapan yang
bersumber dari dana PMUK dan sumber permodalan lainnya.bersumber dari dana PMUK dan sumber permodalan lainnya.
2. Mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah2. Mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah
mendapatkan jasa keungan mikro, sarana usaha dan jasamendapatkan jasa keungan mikro, sarana usaha dan jasa
pemasaran bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usahapemasaran bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha
mikro dalam rangka pemberdayaan, peningkatan produktivitasmikro dalam rangka pemberdayaan, peningkatan produktivitas
dan pendapatan serta kesejahteraan.dan pendapatan serta kesejahteraan.
3. Mengembangkan LKD yang diarahkan menjadi Badan Usaha3. Mengembangkan LKD yang diarahkan menjadi Badan Usaha
Milik Desa (BUMD) untuk meningkatkan kesejahteraanMilik Desa (BUMD) untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di pedesaan.masyarakat di pedesaan.
3. TUJUAN

8. 8
II. DASAR-DASAR PENGEMBANGAN LKD
MANDIRI PANGAN
 Sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa rawan pangan.
 Sarana untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
 Memberikan layanan permodalan untuk usaha produktif.
 Mengembangkan kapasitas masyarakat dan membangun jaringan
usaha
2. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Desa :
MANTAPP
MANdiri,
Transparan,
Profesional,
Prudential
1. Fungsi Lembaga Keuangan Desa

9. 9
MANTAPP
(Mandiri, Transparan, Profesional, Prudential)
a. Mandiri, tidak tergantung pihak lain khususnya dalam
permodalan, kerjasama dengan pihak lain tanpa adanya
tekanan & tendensi apapun.
b Transparan, pengelolaan usaha dilakukan secara terbuka
kepada seluruh anggota.
c. Profesional, manajemen usaha dilakukan dengan mengacu
pada prinsip profesionalisme bukan fanatisme.
d. Prudential, pemberian kredit /pinjaman dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui penilaian
kelayakan & prosedur yang ditentukan

10. 10
3. Karakteristik Lembaga Keuangan Desa Mapan
• Mempunyai visi dan misi yang jelas.
• Manajemen LKD dilakukan secara demokratis,
transparan dan akuntabel
• Aturan-aturan LKD disusun berdasarkan hasil
musyawarah masyarakat setempat.
• Tidak ada jaminan/agunan fisik.
• Penyaluran pinjaman didasarkan pada besar kecilnya
tabungan anggota LKD.
• Prosedur sederhana dan mudah.
• Menawarkan pinjaman jangka pendek,
• Pinjaman awal dengan jumlah kecil,
• Mengutamakan peminjam untuk modal usaha.

11. 11
1. Penghimpunan Dana
Menghimpun dana dari anggota, berupa : SP, SW, SS.
Menghimpun dana dari pihak luar, berupa : PMUK (APBN/APBD), Modal
penyertaan, hibah, pinjaman dari pihak luar, dan modal penyertaan.
Menghimpun dana dari hasil usaha LKD (keuntungan, jasa pinjaman, jasa pelayanan).
Bunga simpanan & tabungan anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota LKD
2. Penyaluran Dana
Penyaluran sesuai prioritas kebutuhan anggota & ketersediaan dana LKD,
prioritas utama KK miskin.
PMUK + Modal Sendiri < Modal Penyertaan,  pinjaman diutamakan KK miskin.
PMUK + Modal Sendiri > Modal Penyertaan,  pinjaman diluar KK miskin.
Bunga/jasa pinjaman untuk cadangan kerugian pinjaman, ditentukan berdasarkan
kesepakatan anggota.
Pengembalian pinjaman melalui angsuran kelompok dengan sistem tanggung renteng.
3. Pelayanan Anggota
Kegiatan produktif berupa : pelayanan permodalan, saprodi, sarana usaha, &
pemasaran
Pelayanan jasa penunjang kebutuhan masyarakat desa.
Peningkatan ketrampilan kepada anggota dan masyarakat desa setempat.
4. Ruang Lingkup

12. 12
5. Strategi Pengembangan
1. Meningkatkan kapasitas pengelola LKD
melalui pendampingan, pelatihan dan magang.
2. Mengembangkan usaha-usaha produktif yang
dilakukan anggota LKD.
3. Meningkatkan permodalan LKD yang berasal
dari modal sendiri dan modal penyertaan.
4. Membangun kemitraan dengan lembaga
pendukung, baik pemerintah dan swasta.
5. Meningkatkan kepercayaan manajemen LKD
kepada masyarakat.

13. 13
1. PENGORGANISASIAN
2.2. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA
3. PERMODALAN
4. PELAYANAN
5. PEMBAGIAN PENDAPATAN
6. PENGADMINISTRASIAN
III. LANGKAH-LANGKAH PENDIRIAN
LEMBAGA KEUANGAN DESA

14. 14
A.Visi & MisiA.Visi & Misi
• Visi :Visi :
Visi merupakan cita-cita/harapan/tujuan jangka panjang yangVisi merupakan cita-cita/harapan/tujuan jangka panjang yang
akan dicapai organisasi Lembaga Keuangan Desa.akan dicapai organisasi Lembaga Keuangan Desa.
Contoh :Contoh : ‘ Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan
Masyarakat ’.
• Misi :Misi :
Misi merupakan upaya untuk mencapai visi yang diwujudkanMisi merupakan upaya untuk mencapai visi yang diwujudkan
dalam langkah-langkah kinerja Lembaga Keuangan Desa.dalam langkah-langkah kinerja Lembaga Keuangan Desa.
Contoh :Contoh :
- Meningkatkan layanan permodalan, sarana usaha dan- Meningkatkan layanan permodalan, sarana usaha dan
pemasaran.pemasaran.
- Mengembangkan kewirausahaan masyarakat.- Mengembangkan kewirausahaan masyarakat.
- Menumbuhkembangkan usaha-usaha mikro di pedesaan.- Menumbuhkembangkan usaha-usaha mikro di pedesaan.
1. PENGORGANISASIAN

15. 15
B. Struktur Organisasi LKD
Rapat Anggota
Badan
Penaseh
at
Badan Pengurus
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Seksi… Seksi… Seksi…
Badan
Pengawas
Anggota
: garis komando : garis koordinasi
Tim
Verivikasi
(TPD)

16. 16
KETENTUAN UMUM :KETENTUAN UMUM :
1. BADAN PENGURUS1. BADAN PENGURUS
- Terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi- Terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi
- Syarat Umum : Berasal dari desa setempat, bukan aparat desa,- Syarat Umum : Berasal dari desa setempat, bukan aparat desa,
2. BADAN PENGAWAS2. BADAN PENGAWAS
- Terdiri dari 3 orang (Ketua, Sekretaris, Anggota)- Terdiri dari 3 orang (Ketua, Sekretaris, Anggota)
- Syarat Umum : Berasal dari desa setempat, mempunyai kemampuan dibidang- Syarat Umum : Berasal dari desa setempat, mempunyai kemampuan dibidang
keuangan (boleh aparat desa)keuangan (boleh aparat desa)
3. BADAN PENASEHAT3. BADAN PENASEHAT
- Terdiri dari 3 orang (Aparat Desa, Aparat Kecamatan dan Dinas Kabupaten)- Terdiri dari 3 orang (Aparat Desa, Aparat Kecamatan dan Dinas Kabupaten)
4. ANGGOTA4. ANGGOTA
- Anggota LKD berasal dari desa setempat, diprioritaskan RT/KK Miskin- Anggota LKD berasal dari desa setempat, diprioritaskan RT/KK Miskin
5. RAPAT ANGGOTA5. RAPAT ANGGOTA
Harus memenuhi kuorum minimal 50% + 1Harus memenuhi kuorum minimal 50% + 1
6. PEMBENTUKAN LKD (Organisasi)6. PEMBENTUKAN LKD (Organisasi)
ditetapkan dengan SK Bupati, sedangkan penunjukan pengurus/orangnyaditetapkan dengan SK Bupati, sedangkan penunjukan pengurus/orangnya
ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kabupaten.ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kabupaten.
Catatan : Pendamping dan anggota TPD tidak boleh merangkap sebagai Badan Pengurus,
Badan Pengawas, Badan Penasehat

17. 17
Tugas dan Fungsi Ketua :Tugas dan Fungsi Ketua :
a.a. Memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas pengurusMemimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas pengurus
b. Memimpin RA dan RAT serta memberikan laporan pertangungjawaban.b. Memimpin RA dan RAT serta memberikan laporan pertangungjawaban.
c. Memimpin rapat pengurus dengan Badan Pengawas.c. Memimpin rapat pengurus dengan Badan Pengawas.
d. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan LKD .d. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan LKD .
e. Mensahkan semua surat-surat yang meliputi kegiatan-kegiatan organisasie. Mensahkan semua surat-surat yang meliputi kegiatan-kegiatan organisasi
keluar maupun ke dalam.keluar maupun ke dalam.
Syarat Ketua :Syarat Ketua :
– Pendidikan minimal SLP atau yang berpengalaman dalam memimpinPendidikan minimal SLP atau yang berpengalaman dalam memimpin
organisasi masyarakat (Ormas)organisasi masyarakat (Ormas)
– Jujur dan dapat dipercaya.Jujur dan dapat dipercaya.
– Mau dan mampu membina usaha para anggota.Mau dan mampu membina usaha para anggota.
– Berasal dari masyarakat desa setempat.Berasal dari masyarakat desa setempat.
– Mampu menjalin hubungan baik dengan semua pihak.Mampu menjalin hubungan baik dengan semua pihak.
– Mampu mengakses sumber-sumber permodalan LKD dari luar anggota.Mampu mengakses sumber-sumber permodalan LKD dari luar anggota.
– Tidak menduduki jabatan rangkap sebagai Aparat Desa dan Anggota TimTidak menduduki jabatan rangkap sebagai Aparat Desa dan Anggota Tim
Pangan.Pangan.
BADAN PENGURUS
1. KETUA

18. 18
Tugas dan Fungsi Sekretaris :
a. Menyelenggarakan & memelihara buku-buku organisasi.
b. Mengarsip : keputusan Rapat Anggota, bk rapat pengurus, surat keluar
masuk.
c. Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan khusus serta ketentuan
lainnya.
d. Menyusun laporan organisasi untuk kepentingan rapat anggota maupun
pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Merencanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan.
g. Bersama ketua mengadakan penyuluhan-penyuluhan; mensahkan surat yang
menyangkut bidang kesekretariat.
h. Bertanggung jawab administrasi atau tata usaha organisasi kepada ketua.
Syarat Sekretaris
• Berasal dari masyarakat desa setempat.
• Mampu mendokumentasikan arsip perjanjian LKD dg pihak luar &
kelompok.
• Mencatat dan mengagendakan aktivitas LKD.
• Mampu melakukan negosiasi dengan stakeholder terkait.
• Tidak menduduki jabatan rangkap sebagai Aparat Desa & TPD.
2. SEKRETARIS

19. 19
Tugas dan Fungsi Bendahara :Tugas dan Fungsi Bendahara :
• Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan LKD.Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan LKD.
• Mencari dana dan memupuk simpanan-simpanan anggota.Mencari dana dan memupuk simpanan-simpanan anggota.
• Mengatur pengeluaran uang agar tidak melampaui anggaran belanja .Mengatur pengeluaran uang agar tidak melampaui anggaran belanja .
• Mempersiapkan data & informasi untuk RAT atau lainnya maupun pejabat, sesuaiMempersiapkan data & informasi untuk RAT atau lainnya maupun pejabat, sesuai
ketentuan yang berlaku.ketentuan yang berlaku.
• Bersama ketua menandatangani atau mensahkan semua bukti pengeluaran kasBersama ketua menandatangani atau mensahkan semua bukti pengeluaran kas
• Membimbing dan mengawasi pekerjaan ketua.Membimbing dan mengawasi pekerjaan ketua.
• Sewaktu-waktu mengadakan pengecekan langsung terhadap jumlah uang kas danSewaktu-waktu mengadakan pengecekan langsung terhadap jumlah uang kas dan
persediaan barang untuk diuji kebenarannya dengan catatan yang ada.persediaan barang untuk diuji kebenarannya dengan catatan yang ada.
• Bertanggung jawab kepada RA mengenai bidang keuangan dan administrasinya sertaBertanggung jawab kepada RA mengenai bidang keuangan dan administrasinya serta
semua harta kekayaan.semua harta kekayaan.
• Memiliki kemampuan administrasi & pengelolaan keuangan secara transparan.Memiliki kemampuan administrasi & pengelolaan keuangan secara transparan.
3. BENDAHARA
Syarat BendaharaSyarat Bendahara
-- Berasal dari masyarakat desa setempat.Berasal dari masyarakat desa setempat.
- Pendidikan minimal SLTA atau sederajad- Pendidikan minimal SLTA atau sederajad
- Mempunyai kemampuan mengelola administrasi keuangan.- Mempunyai kemampuan mengelola administrasi keuangan.
- Bersikap jujur dan bertanggungjawab terhadap aliran kas dan simpan pinjam.- Bersikap jujur dan bertanggungjawab terhadap aliran kas dan simpan pinjam.
- Mampu membuat laporan keuangan.- Mampu membuat laporan keuangan.
- Tidak menduduki jabatan rangkap sebagai Aparat Desa dan Anggota Tim Pangan.- Tidak menduduki jabatan rangkap sebagai Aparat Desa dan Anggota Tim Pangan.

20. 20
Tugas dan Fungsi Seksi-seksi :Tugas dan Fungsi Seksi-seksi :
• Mengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangMengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang
tanggungjawabnya secara profesional.tanggungjawabnya secara profesional.
• Mengembangkan kapasitas ketrampilan dan kehumasan dalamMengembangkan kapasitas ketrampilan dan kehumasan dalam
menangani usaha-usaha kelompok masyarakat.menangani usaha-usaha kelompok masyarakat.
• Mengembangkan jaringan informasi dan kemitraan usaha antarMengembangkan jaringan informasi dan kemitraan usaha antar
kelompok dan antar stake holder.kelompok dan antar stake holder.
• Mengadakan bentuk kerjasama antar pihak LKD dengan mitranyaMengadakan bentuk kerjasama antar pihak LKD dengan mitranya
dengan sepengetahuan pengurus dan ketua, yang ditindaklanjuti dengandengan sepengetahuan pengurus dan ketua, yang ditindaklanjuti dengan
bukti perjanjian atau dokumentasi/kearsipan.bukti perjanjian atau dokumentasi/kearsipan.
4. SEKSI –SEKSI
Syarat Seksi Pengelola Bidang
- Profesional dibidangnya untuk menangani unit-unit usaha dalam LKD.
- Mampu membina anggotanya tentang simpan pinjam.
- Mampu menjalin hubungan baik dengan semua pihak.
- Mampu mencari dan mendapatkan permodalan LKD dari luar anggota.
- Mengupayakan kegiatan diklat untuk meningkatkan kemampuan
secara terus-menerus.
- Tidak menduduki jabatan rangkap sebagai Aparat Desa dan Anggota TPD.

21. 21
BADAN PENGAWAS
Tugas dan Fungsi Badan Pengawas (BP) :
• Mengawasi, memeriksa jumlah uang tunai dan tabungan lancar LKD di Bank,
modal sendiri tidak boleh kurang dari 15% dari harta dan kekayaan, kredit
bermasalah, jangkauan layanan pinjaman, keberlangsungan fungsi manajemen.
• (BP dapat meminta bantuan auditor bila diperlukan atas persetujuan RA).
• Mengawasi, memeriksa & menilai kegiatan organisasi, kebijaksanaan
operasional pengurus (organisasi, usaha & keuangan LKD).
• Memberikan pendapat dan saran perbaikan.
• Memeriksa ketelitian ketepatan dan kebenaran catatan dan buku-buku
organisasi, usaha dan administrasi keuangan, kas dan bank, persediaan barang.
• Membuat laporan pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban di dalam RAT.
Keanggotaan Badan Pengawas (BP) paling sedikit berjumlah 3 orang atau
ganjil, terdiri dari : Ketua, Sekretaris & Anggota.
Syarat Badan Pengawas
- Berasal dari masyarakat desa setempat
- Tokoh masyarakat ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota
yang dituangkan dalam AD dan ART.

22. 22
Tugas dan fungsi Penasehat :Tugas dan fungsi Penasehat :
Memberikan saran dan nasehat kepada pengurus baik dimintaMemberikan saran dan nasehat kepada pengurus baik diminta
maupun tidak diminta.maupun tidak diminta.
Syarat PenasehatSyarat Penasehat
Tokoh masyarakat setempat bersama Aparat Desa, AparatTokoh masyarakat setempat bersama Aparat Desa, Aparat
Kecamatan, Aparat Kabupaten yang mempunyai sifat bijaksanaKecamatan, Aparat Kabupaten yang mempunyai sifat bijaksana
dalam mengatur dan mengelola LKD, mempunyai kemampuandalam mengatur dan mengelola LKD, mempunyai kemampuan
teknis dan ditunjuk masyarakat berdasarkan kesepakatan.teknis dan ditunjuk masyarakat berdasarkan kesepakatan.
BADAN PENASEHAT
Keanggotaan Badan Penasehat paling sedikit berjumlah 3 orang atau ganjil.

23. 23
ANGGOTAANGGOTA
 Anggota masyarakat desa setempat, diprioritaskan KK miskin
yang tergabung dalam kelompok afinitas.
 Setiap anggota wajib membayar simpanan pokok, simpanan wajib
dan simpanan sukarela.
 Mematuhi ketentuan AD/ART dan ketentuan lain yang disepakati.
 Setiap anggota mempunyai hak suara yang disampaikan melalui
Rapat Anggota terhadap penyelenggaraan LKD.
 Anggota yang berasal dari KK miskin mempunyai prioritas utama
untuk mendapatkan pinjaman yang digunakan usaha produktif.

24. 24
BADAN
PENGURUS
C. TATA KERJA ORGANISASI LKD
a. Masa kerja Badan Pengurus selama 3 tahun
dan pengurus dapat dipilih kembali maksimum
selama 2 periode.
b. Badan Pengurus menjalankan tugas pengelolaan dana
LKD, baik penghimpunan dan penyalurannya
c. Badan Pengurus membuat laporan keuangan per bulan.
d. Badan Pengurus bertanggung jawab kepada
anggota, melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
e. Badan Pengurus membuat laporan kinerja LKD
secara periodik (3 kali setahun) yang dilaporkan
kepada Badan Penasehat, Badan Pengawas & Ka. Desa.

25. 25
LANJUTAN TATA KERJA ORGANISASI LKD …
BADAN
PENGAWAS
a. Masa kerja Badan Pengawas selama 3 tahun yang
anggotanya dapat ditunjuk kembali.
b. Badan Pengawas menjalankan tugas pengawasan
pengelolan dana & kinerja LKD yang dilakukan
oleh Badan Pengurus.
c. Badan Pengawas melakukan pembinaan dan saran-
saran perbaikan dalam hal administrasi pengelolaan
LKD.
d. Badan Pengawas bertanggung jawab dan kepada
anggota, melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
e. Badan Pengawas membuat laporan pengawasan
kinerja LKD secara periodik (3 kali setahun) yang
dilaporkan kepada Badan Penasehat, Badan
Pengawas & Ka. Desa.

26. 26
RAPAT
ANGGOTA
a. Rapat Anggota (RA) terdiri dari : RA Tahunan & RA
Luar Biasa yang harus memenuhi quorum (50% + 1)
anggota yang hadir.
RA Tahun dilaksanakan pada akhir periode.
RA Luar Biasa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai
keperluan yang mendesak dan penting.
b. Rapat Anggota dapat mengambil keputusan-keputusan
secara musyawarah, meliputi :
- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART)
- Penetapan Keanggotaan Badan Pengurus, keanggotaan
Badan Pengawas, keanggotaan badan Penasehat.
- Aturan-aturan LKD ( mis : pinjaman, bunga/jasa,
SHU,dll)
LANJUTAN TATA KERJA ORGANISASI LKD …

27. 27
2. ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH
TANGGA
Anggaran Dasar (AD)
Adalah perturan-peraturan dan kesepakatan-kesepakatan yang harus dipenuhi
dan dipatuhi pengurus dan anggota dalam melaksanakan kegiatan LKD.
Aturan-aturan pokok yang harus tercantum dalam Anggaran Dasar meliputi :
dasar pendirian, nama LKD, tempat kedudukan/lokasi, struktur organisasi,
susunan pengurus, syarat keanggotaan, pertemuan, permodalan.
Anggaran Rumah Tangga (ART)
Adalah peraturan-peraturan dan kesepakatan lebih rinci yang menjelaskan
sistem pengelolaan dan operasionalisasi kegiatan LKD yang tercantum dalam
Anggaran Dasar.
AD dan ART merupakan landasan hukum yang bersifat mengikat dan harus
dijalankan serta dipatuhi pengurus dan anggota.

28. 28
1. Nama, Alamat dan Lokasi LKD
2. Tujuan, Visi dan Misi LKD
3. Struktur Organisasi
4. Syarat Kepengurusan
5. Syarat Keanggotaan
6. Sumber-sumber Permodalan
7. Kegiatan Usaha : jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan, fungsi sosial
dan fungsi ekonomi, prioritas dalam penyaluran pinjaman, syarat peminjam,
penyaluran pinjaman, pengembalian pinjaman, penetapan bunga/jasa/infak,
bagi hasil, sangsi, jenis dan besarnya simpanan/tabungan, besarannya jasa
simpan pinjam, denda dan tanggung renteng yang disepakati dalam aturan LKD.
8. Pertemuan : pertemuan biasa, pertemuan luar biasa.
9. Pertanggungjawaban Pengurus dan Pelaporan.
10.Pengawasan : pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, tindak lanjut hasil
pengawasan.
Aturan Pokok yang Tercantum dalam AD/ART
Lembaga Keuangan Desa

29. 29
a. Pengutan Modal Usaha Kelompok (PMUK)
Dana yang berasal dari APBN disalurkan melalui dana TP di Kabupatean.
Dana ini sebagai modal awal untuk menumbuhkan dan mengembangkan LKD.
b. Modal Sendiri
Modal sendiri : SP, SW, SS, SHU yang tidak dibagi.
. Modal dari luar
Sumber-sumber modal dari luar terdiri dari :
- Modal penyertaan : modal yg ditawarkan kpd pihak lain yg berminat
mengembangkan modal melalui LKD.
- Pinjaman dari pihak lain (bank, koperasi, dll)
- Hibah tidak mengikat.
Cadangan Modal
LKD harus mempunyai cadangan modal minimal 10% dari total dana yang tersedia,
yang dipergunakan untuk keperluan mendesak dalam pengembangan usaha.
3. PERMODALAN
Struktur Permodalan dalam LKD terdiri dari :

30. 30
a. Pelayanan Kegiatan Produktif, berupa pelayanan
modal untuk usaha.
b. Pelayanan sarana usaha, dapat dikembangan bila
LKD mempunyai modal yang cukup dan
mempunyai kemampuan dalam menyediakan dan
mengelola sarana prasana produksi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat setempat.
c. Pelayanan jasa penunjang kebutuhan masyarakat
desa.
d. Pemasaran hasil produksi masyarakat.
e. Peningkatan ketrampilan kepada anggota dan
masyarakat desa setempat.
4. PELAYANAN

31. 31
Proporsi pembagian keuntungan LKD adalah sebagai berikut :
Keuntungan = total pendapatan - biaya oprasional kegiatan LKD.
Keuntungan LKD tersebut dapat dialokasikan sebagai berikut :
Biaya Honor / Gaji pengelola : ... %
Penambahan modal : ... %
Dana Cadangan LKD : ... %
Dibagi kepada anggota (SHU) : ... %
Biaya pendidikan, pembinaan dan pengawasan : ... %
----------
100 %
5. PEMBAGIAN PENDAPATAN

32. 32
6. PENGADMINISTRASIAN
Prosedur administrasi terdiri dari :
1. Formulir untuk permohonan, penyaluran dan
pengembalian pinjaman
2. Buku-buku pendukung : Buku Tabungan, Buku Kas,
Rekapitulasi, Kas harian, Buku Uang Masuk, Buku
Uang Keluar, Neraca, Buku Besar, Laporan Keuangan,
Jurnal Memorial dan Jurnal/Posting harian.

33. 33
No. No Formulir Nama Formulir Bentuk
1 Form 1 Permohonan Menjadi Anggota LKD Lembaran
2 Form 1. A Perencanaan Kegiatan Usaha
On Farm - Pertanian
Lembaran
3 Form 1. B Perencanaan Kegiatan Usaha
On Farm - Peternakan
Lembaran
4 Form 1. C Perencanaan Kegiatan Usaha
On Farm - Perikanan
Lembaran
5 Form 1. D Perencanaan Kegiatan Usaha
Off Farm
Lembaran
6 Form 1. E Perencanaan Kegiatan Usaha
Non Farm
Lembaran
7 Form 2 Rencana Usaha Kelompok Lembaran
8 Form 3 Surat Permohonan Pinjaman Lembaran
9 Form 4 Rekap Permohonan Pinjaman Kelompok Lembaran
10 Form 5 Penilaian Kelayakan Usaha Lembaran
11 Form 6 Lembar Rekomendasi Persetujuan Pinjaman. Lembaran
12 Form 7.A Penetapan Besarnya Pinjaman Lembaran
13 Form 7.B Surat Perjanjian Antara LKD deangan Kelompok Afinitas Lembaran
14 Form 7.C Surat Kuasa Pencairan Pinjaman Lembaran
15 Form 8 Kwitansi Penerimaan Pinjaman Lembaran
16 Form 9 Kwitansi Pembayaran Pinjaman Lembaran
17 Form 10 Pengembalian Pinjaman Lembaran
Catatan : penggunaan formulir tersebut (Form no.1 s/d no.10) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat.
FORM-FORM KELENGKAPAN ADMINISTRASI LKD

34. 34
IV. PENGELOLAAN DANA
4.1. Sumber – Sumber Pendanaan
4.2. Analisa Kelayakan Usaha
1. Pengutan Modal Usaha Kelompok (PMUK)
2. Modal Sendiri : SP, SW, SS, SHU yang tidak dibagi.
3. Modal dari luar ;
- Modal penyertaan
(modal yg ditawarkan pada pihak lain untuk mengembangkan modal melalui
LKD.
- Pinjaman dari pihak lain (bank, koperasi, dll)
- Hibah tidak mengikat.
Tim Pangan Desa (TPD) melakukan analisa kelayakan usaha melihat RUK
per jenis kegiatan (Form 1.A, 1.B, 1.C, 1.D dan 1.E).
Analisa kelayakan usaha digunakan untuk menentukan kelayakan besaran
pinjaman dan Jangka waktu pengembalian. (Form 5).

35. 35
Hal-hal untuk menilai kelayakan usaha berdasarkan RUK
(Form 1.A, 1.B, 1.C, 1.D dan 1.E ) :
1. Identitas Kelompok
Nama, alamat kelompok, desa, kecamatan, kabupaten. .
2. Alasan Pemilihan Jenis Usaha
2.a. Kondisi lokasi dan usaha :
- Jangka waktu usaha/lama pemeliharaan
- Jumlah pengusahaan/luas areal tanam
- Potensi Produksi
- Waktu proses produksi
Jika usaha dianggap tidak/kurang layak, perlu dilakukan pembinaan lebih intensif
terhadap hal-hal yang nilai capainya rendah. Misalnya dalam hal pemasaran,
perbaikan kemampuan teknologi, cara pengelolaan, dan perbaikan sarana prasarana.
Penentuan harga, sebaiknya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara produsen dg
konsumen atau pembeli.
untuk mengetahui keberadaan fisik lokasi dan operasional kegiatan LKD.

36. 36
Apabila jumlah penilaian :
Total Score 1 - 14 : usaha dianggap tidak layak untuk diteruskan.
Total Score 15 - 28 : usaha dianggap kurang layak untuk diteruskan.
Total Score 29 - 42 : usaha dianggap layak untuk diteruskan.
2.b. Penilaian /Score kelayakan pengelolaan usaha :
• Daerah Pemasaran,
• Cara Pemasaran,
• Persaingan Pasar,
• Permintaan Pasar,
• Penentuan Harga,
• Cara Pembayaran,
• Penguasaan Teknologi,
• Sumber pakan ternak,
• Tenaga kerja,
• Sarana dan Prasarana ,
• Cara Pengeloaan,
• Cara dan Tempat Pemeliharaan
Masing-masing indikator tsb dinilai (diskoring) antara 1 s/d 3 sesuai kondisi usaha
yang dilihat oleh TPD, kemudian dijumlahkan.

37. 37
3. Analisa Usaha
Analisa Usaha dilihat dari :
- Total biaya yang dikeluarkan
- Pendapatan
- Keuntungan usaha (Pendapatan – Total biaya).
Ukuran kelayakan usaha dihitung dari perbandingan Benefit/keuntungan dengan
Cost/biaya disebut juga B/C rasio.
Masing-masing jenis usaha dihitung besarnya biaya, pendapatan dan keuntungannya.
Kemudian dibuat perhitungan persentase perbandingan
antara keuntungan (B) dan biaya (C).
Apabila Penilaian Analisis Kelayakan Usaha
B/C rasio < 1 : usaha dianggap kurang layak
B/C rasio = 1 : usaha dianggap cukup layak
B/C rasio > 1 : usaha dianggap layak

38. 38
Struktur permodalan yang perlu dianalisa terdiri dari :
- Modal Sendiri
- Bantuan usaha pihak lain/pinjaman
- Modal yang dibutuhkan
Tujuannya :
melihat kemampuan usaha kelompok dalam membiayai kegiatan usaha dan
mengetahui tingkat resiko dalam pemberian pinjaman.
TPD menilai dan mempertimbangkan kelayakan usaha berdasarkan perbandingan
antara modal sendiri dan besarnya pinjaman.
4. Struktur Permodalan
Apabila modal sendiri lebih besar dari pinjaman, maka layak untuk
direkomendasikan mendapatkan pinjaman.
Apabila besarnya pinjaman lebih besar dari modal sendiri,
perlu diperhatikan oleh TPD dalam hal merekomendasikan kelayakan
usaha dan TPD berkonsultasi dengan LKD dalam hal menentukan jumlah
dana yang disalurkan.

39. 39
Dari hasil penilaian kelayakan usaha berdasarkan informasi tersebut diatas,
maka rekomendasi yang dapat disampaikan oleh TPD
kepada Lembaga Keuangan Desa adalah sebagai berikut :
No B/C
rasio
Nilai Scoring Rekomendasi
1 < 1 1 – 14 Usaha tidak layak, pinjaman tidak
disetujui dan perlu diganti jenis usaha lain
yang layak.
2 < 1 15 – 28
3 < 1 29 – 42
4 = 1 1 – 14 Usaha kurang layak, pinjaman tidak
diberikan penuh dan perlu pembinaan
lebih intensif terhadap peluang usaha
dan perbaikan pengelolaan usaha.
5 = 1 15 – 28 Usaha layak, pinjaman tidak diberikan
penuh dan perlu pembinaan .6 = 1 29 – 42
7 > 1 1 – 14 Usaha layak dan pinjaman diberikan
penuh dan perlu pembinaan .8 > 1 15 – 28
9 > 1 29 – 42 Usaha layak dan pinjaman diberikan
penuh.

40. 40
POKOK-POKOK ATURAN dalam KELOMPOK
Dana PMUK yang disalurkan melalui rekening kelompok ditransfer melalui
rekening LKD dan pengelolaannya dilakukan pengurus LKD.
Setiap anggota mengembalikan pinjaman ke LKD secara kolektif melalui
kelompok.
Memberlakukan prioritas penerima pinjaman berdasarkan kebutuhan &
ketersediaan dana.
Mengatur mekanisme pengembalian
Menetapkan tingkat bunga/bagi hasil/infak
Menerapkan ketentuan denda
Membuat pelaporan & pertanggungjawaban pengurus.
Menggalakkan simpanan/tabungan anggota kelompok.

41. 41
BAGAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
PINJAMAN LEMBAGA KEUANGAN DESA
Tim Pangan
Desa
LKD :
1. Dana PMUK
2. Simpanan
3. Dana Penyertaan
Ketua
Kelompok
Afinitas
Anggota
Kelompok
Afinitas
Pendamping
1
2
3
4
5
6
7 8
91
0
mekanisme permohonan pinjaman LKD
mekanisme penyaluran pinjaman LKD
mekanisme pengembalian pinjaman LKD

42. 42
1. Anggota mengisi form pengajuan anggota LKD. Form.1 --- PERMOHONAN
MENJADI ANGGOTA.
Anggota kelompok afinitas dengan fasilitasi pendamping menyusun Rencana Usaha
sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan Form (1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E) --- RUK
1. Pendamping bersama pengurus kelompok mengkompilasi semua rencana usaha
yang akan dilakukan kelompok afinitas (Form. 2) ---REKAPAN RUK
2. Ketua kelompok atas nama seluruh anggota kelompok afinitas mengajukan
permohonan pinjaman ke LKD (Form. 3) --- SURAT PERMOHONAN PINJAMAN
dengan dilampiri Form (1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E ) & Form. 2.
3. Pengurus LKD melakukan verifikasi usulan permohonan pinjaman kelompok
afinitas, selanjutnya disampaikan kepada Tim Pangan Desa untuk dilakukan analisa
kelayakan pinjaman (Form. 4) --- REKAP PERMOHONAN PINJAMAN
KELOMPOK AFINITAS.
4. Tim Pangan Desa melakukan pengujian & penilaian permohonan kredit kelompok
afinitas dengan melakukan peninjauan lokasi dan wawancara (Form.5) --- LEMBAR
KELAYAKAN USAHA.
5. Tim Pangan Desa memberikan rekomendasi pinjaman kelompok afinitas kepada
LKD (Form.6) . --- LEMBAR REKOMENDASI PERSETUJUAN PINJAMAN.
MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
PINJAMAN LEMBAGA KEUANGAN DESA
1
2
3
4
5
6

43. 43
7. LKD setelah menerima rekomendasi pinjaman dari Tim Pangan Desa,
dengan memperhatikan ketersediaan dana di LKD akan menyalurkan
pinjaman melalui Ketua Kelompok, dengan tahapan sbb:
a. Membuat Akad Kredit/Perjanjian Pinjaman dengan Kelompok
Kelompok Afinitas (Form. 7.a) --- SURAT PERJANJIAN PINJAMAN
b. Ketua Kelompok mencairkan pinjaman dari LKD dengan menunjukkan
surat kuasa pinjaman dari angota kelompok (Form.7.b) --- SURAT KUASA
PENCAIRAN PINJAMAN & KUITANSI PENERIMAAN UANG.
8. Ketua kelompok afinitas menyalurkan uang pinjaman kepada anggota
kelompok untuk digunakan sebagai modal usaha (Form. 8). --- KUITANSI
PENERIMAAN PINJAMAN.
9. Anggota kelompok mengembalikan dipinjam melalui kelompok (Form. 9)
--- KUITANSI PEMBAYARAN PINJAMAN
10.Ketua kelompok mengembalikan pinjaman kepada LKD secara langsung
kepada LKD dengan sistem tanggung renteng (Form. 10) ---
PENGEMBALIAN PINJAMAN
Lanjutan …
7
8
9
1
0

44. 44
Pemanfaatan Dana
Kegiatan on farm antara lain :
Produksi Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan.
(Pemanfaatan Pekarangan, Usaha Tani, Ternak, kolam)
Kegiatan off farm antara lain :
Distribusi dan pemasaran produk pertanian/ perikanan/
peternakan/Perkebunan, Jasa Alsintan, Pengolahan Hasil
Pertanian/ Perikanan/Peternakan/Perkebunan.
Kegiatan non farm antara lain :
Home Industri, kerajinan, jasa perdagangan, warung dll.

45. 45
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
• Pelaporan periodik (bulanan) oleh pengurus LKD dan disampaikan kepada
tenaga pendamping setelah disetujui ketua Tim Pangan, sebagai bahan
monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan masyarakat.
• Laporan LKD mencakup :
Pengelolaan dan penyaluran dana, jumlah kredit bermasalah, jumlah
pemanfaat kredit, daftar inventaris LKD, serta permasalahan & hambatan.
• Laporan Keuangan bulanan, terdiri dari neraca, rugi laba & perubahan modal.
• Tujuan Monitoring : mengetahui perkembangan LKD dalam memberikan layanan
permodalan dan pengembangan usaha produktif.
• Ruang lingkup monitoring : proses pemanfaatan akses permodalan LKD,
penyaluran dan pengembalian dana, serta implementasi aturan yang disepakati.
• Pelaksana monitoring : Pendamping/Tim Pangan bersama aparat penanggungjawab
kegiatan ds mapan.
• Tujuan Evaluasi
- Menilai pelaksanaan LKD terhadap tujuan dan sasaran yang diharapkan.
- Perbaikan manejemen & penerapan sangsi yang telah disepakati masyarakat
• Pelaksanana Evaluasi : aparat penanggungjawab kegiatan desa mapan dg Badan
Pengawas.

46. 46
POINT-POINT PENTING PEMANFAATAN PMUKPOINT-POINT PENTING PEMANFAATAN PMUK
1. Rekening bansos ditransfer ke rekening atas nama kelompok, yang
selanjutnya sbg cikal bakal LKD. Penumbuhan sub-sub kelompok
afinitas yg telah diberdayakan, dapat mengakses modal mll LKD dan
mengembalikan kepada LKD.
2. Sudah membentuk LKD, dana PMUK belum disalurkan kepada
anggota.
Dana di rekening kelompok harus dipindahkan ke LKD, kemudian
dipinjaminkan ke anggota.
2. Sudah membentuk LKD, dana sudah disalurkan
Pengembalian pinjaman dari anggota dimasukan ke LKD melalui
Kelompok Afinitas.
3. Belum membentuk LKD, dana PMUK belum disalurkan kepada
anggota
Segera bentuk LKD, dana PMUK direkening kelompok
dipindahkan ke LKD, kemudian dipinjamkan kepada anggota.
4. Belum membentuk LKD, dana PMUK sudah disalurkan kepada
anggota
Segera dibentuk LKD, pengembalian dikoordinir Kelompok
Afinitas dimasukan ke rekening LKD.
PELAKSANAAN KEGIATAN LKDPELAKSANAAN KEGIATAN LKD

47. 47
DESA PELAKSANA 2011DESA PELAKSANA 2011
1. Setiap desa harus membentuk LKD paling lambat bulan
Agustus 2011 dan membuat rekening di Bank.
2. Paling lambat bulan Agustus dana PMUK dari KPN dapat
disalurkan ke rekening LKD.
3. Penyaluran dari LKD ke anggota sub-sub Kelompok
Afinitas dilakukan sesuai dengan kesiapan dan
kemampuan kelompok, dengan memperhatikan yaitu :
• Usulan RUK
• Ketersediaan simpanan awal/tabungan
• Jenis usaha dan ketersediaan dana di LKD
• Memperhatikan 5 C

48. 48