Dokumen tersebut membahas tentang regulasi hukum mengenai aborsi di Indonesia. KUHP Indonesia sejak 1918 melarang aborsi dengan alasan apapun dan mengatur berbagai sanksi pidana terkait aborsi. Undang-undang No. 36 tahun 2009 memperbolehkan aborsi dalam kondisi keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan dengan syarat konseling dan persetujuan ibu hamil.

1. Oleh: Rizky Dwikurnia

2. Aborsi Dalam Aspek
Hukum

KUHP di Indonesia yang diberlakukan sejak 1918 tidak
membenarkan tindakan Aborsi dengan dalih apapun.
Aborsi dianggap tindak pidana yang dapat dikenakan
hukuman, yang diatur dalam pasal 283, 299, 346 hingga
349 dan 535).

3. Sudut Pandang Hukum

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah aborsi yang tidak
aman, dalam pelayanan kebidanan, pemerintah
mengeluarkan Undang – Undang tentang aborsi yaitu:
a. Pasal 299 KUHP diatur untuk menjaring orang – orang
yang “mengobati” perempuan/melakukan sesuatu terhadap
perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan
harapan bahwa oleh karena perbuatan itu dapat terjadi
pengguguran kandungan. Jika seseorang melakukan
pengguguran kandungan dengan mengharapkan
keuntungan, dan bila melakukan kejahatan dalam
jabatannya, maka ia bisa dipecat.

4. Sudut Pandang Hukum

b. Pasal 346 KUHP mengatur pidana 4 tahun dapat
dikenakan pada perempuan yang mencari pertolongan
aborsi.
c. Pasal 347 KUHP mengatur pidana dikenakan kepada
siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan gugur
kandungan tanpa seijin perempuan tersebut. Dan bila
perempuan tersebut meninggal dunia, maka
hukumnya akan lebih berat lagi (maksimal 12 tahun).

5. Sudut Pandang Hukum

d. Pasal 348 KUHP, mengatur pihak – pihak yang dapat terkena
sanksi pidana maksimal 5-6 tahun bila melakukan pengguguran
kandungan dengan seijin perempuan tersebut. Tambahan
hukuman dikenakan bila pengguguran kandungan menyebabkan
kematian perempuan tersebut.
e. Undang – Undang No.23/1992 pasal 15 ayat 1 sebagai berikut:
“Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan
jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis
tertentu. Tindakan medis tertentu inipun juga disertai dengan
prosedur khususnya yang diatur dalam ayat 2 pasal ini, seperti
indikasi medis, oleh tenaga kesehatan, dengan persetujuan ibu
hamil dan sarana kesehatan tertentu.

6. Sudut Pandang Hukum

f. Undang – undang diatas memberikan hukuman
pidana yang lebih berat terhadap pelaku aborsi (
maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta
rupiah).

7. Undang –undang No 36
tahun 2009

• Pasal 75
1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat
dikecualikan berdasarkan:
• Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia
dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu
dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat
dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat
diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di
luar kandungan; atau

8. Undang –undang No 36
tahun 2009

• Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan
trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau
penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling
pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang
kompeten dan berwenang.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan
medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9. Undang –undang No 36
tahun 2009

• Pasal 76
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya
dapat dilakukan:
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu
dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam
hal kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan
dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang
ditetapkan oleh menteri;

10. Undang –undang No 36
tahun 2009

c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat
yang ditetapkan oleh menteri.