SLIDE DR HALIM SERI 1 WEB MANAJEMEN RISIKO PROFESI.pdf
1. MANAJEMEN RISIKO
PROFESI KESEHATAN
TERHADAP TUNTUKAN HUKUM
(ASURANSI PROFESI )
Dr dr ABD HALIM SpPD SH MH MM
Ketua BHP2A IDI Kalimantan Selatan
Dosen Hukum Asuransi & Hukum Kesehatan
PASCASARJANA MM RS ARS UNIV BANDUNG
Seri Webinar
Kesehatan
SABTU
21 Okt 2023
5. PENDAHULUAN
Presentation title 5
• Setiap profesi pasti memiliki risiko, mulai dari risiko kecil, besar,
hingga melibatkan pihak ketiga.
• Banyak dari kita yang tidak sadar akan risiko-risiko dari profesi
yang kita jalani.
• Padahal, risiko yang terjadi dapat berakibat kerugian finansial
hingga reputasi kita sendiri.
• Asuransi profesi yakni asuransi yang melindungi aset kita
terhadap tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang disebabkan
karena kelalaian kita dalam menjalankan aktifitas yang
berhubungan dengan profesi kita..
6. PENDAHULUAN
Presentation title 6
• Meski sudah berpengalaman, dan berusaha dengan
sebaiknya untuk menyembuhkan, namun masih ada
kemungkinan usaha itu gagal.
• Tak sedikit pasien yang menggugat dokter atau rumah
sakit tempat ia berobat dengan dugaan malpraktek.
• Ketika hal ini terjadi banyak biaya yang akan ditanggung
tergugat. Seperti membayar tuntutan kerugian,biaya
pengacara pendamping, dan sebagainya.
7. PENDAHULUAN
Presentation title 7
• Asuransi Tanggung Gugat Profesi (Professional Indemnity
Insurance) menyediakan jaminan perlindungan bagi para
pekerja profesi/ profesional dalam menghadapi tuntutan
hukum kliennya atas pelanggaran tugas profesional dalam
menjalankan usaha dan profesinya
• Secara umum, Asuransi Tanggung Gugat Profesi
(Professional Indemnity Insurance) menjamin kerugian
ekonomi/finansial akibat pelaksanaan atau gagal
melaksanakan jasa profesi
18. UU No 1/2023 - KUHP
Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang
dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang
berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah,
merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategori III.
Pasal 428 ayat 1 KUHP
Setiap Orang sbgm dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut
mengakibatkan Luka Berat; atau
b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut
mengakibatkan mati.
Pasal 428 ayat 3 KUHP
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 dan Pasal
429 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d.
Pasal 431 KUHP
Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang
menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang
dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya
atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda
paling banyak kategori II.
Pasal 432 KUHP
PENELANTARAN
19. Pasal 395 ayat (1) UU 1/2023
Dokter yang memberi Surat keterangan tentang
keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak
sesuai dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori IV.
Pasal 395 ayat (2) UU 1/2023
Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau
menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI .
berlaku juga bagi Setiap Orang yang menggunakan
Surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya
sesuai dengan yang sebenarnya
Pasal 395 ayat (3) UU 1/2023
Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
SANKSI PIDANA
Surat KETERANGAN Dokter
KUHP
BARU
20. PENGERTIAN RISIKO
Presentation title 20
• Risiko adalah peluang terjadinya hasil yang tidak
diinginkan.
• Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu
peristiwa.
• Risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang
di harapkan.
• Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda
21. MANAJEMEN RISKO
Presentation title 21
1. Mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap
kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian
2. Melakukan retensi artinya mentolerir terjadinya kerugian , dengan
membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya
operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya.
3. Melakukan pengendalian terhadap risiko, seperti melakukan
perdagangan berjangka
4. Mengalihkan/memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan
cara mengadakan kontrak pertangguhan (asuransi) dengan
perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu.
22. MANFAAT MANAJEMEN RISIKO
Presentation title 22
1. Membantu perusahaan menghindari semaksimal
mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus
dikeluarkan.
2. Membantu manajemen untuk memutuskan
apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan
dihindari atau diambil.
3. Jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat
maka dapat memaksimalkan keuntungan
perusahaan.
23. LANGKAH-LANGKAH MANAJEMEN RISIKO
Mengidentifikasi dan
Menaksir Risiko
Memonitor Risiko Menetapkan Kebijakan
Melaksanakan Kebijakan
dan Mengatur Risiko
Memperkenalkan dan Menguji Rencana
jika terjadi hal yang tidak diinginkan
RISIKO PROFISI
KESEHATAN
GANTI RUGI KELALAIAN
PMH PIDANA
24. PERAN ASURANSI
Presentation title 24
• Peran dari Asuransi Profesi : mengganti kerugian seorang dokter dari
biaya-biaya yang mungkin timbul akibat kegagalan dari usahanya
tersebut mendapat tuduhan malpraktek.
• Lingkup perlindungan asuransi profesi dokter diantaranya adalah:
• Mengganti kerugian cedera fisik/mental/kematian dari pihak ketiga
yang disebabkan malpraktek oleh dokter atau karyawannya
• Penggantian terhadap biaya pengacara atau pengadilan, dimana
secara hukum dokter terbukti harus bertanggung jawab pada
pihak ketiga (terbatas pada kasus perdata)
• Menjamin kelalaian dokter saat bertugas di luar lingkup ruang
praktek sehari-hari karena keadaan mendesak atau darurat
31. CIRI CIRI ASURANSI PROFESI
Presentation title 31
1. Tidak ada barang (benda berwujud) yang dipertanggungkan. Ganti rugi yang akan dibayar oleh Penanggung
bukanlah atas kerugian, kerusakan, atau kemusnahan suatu barang tertentu, melainkan kerugian yang
diderita oleh pihak ketiga (pasien selaku korban)
2. Obyek dalam asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah tanggung gugat Tertanggung kepada pihak
ketiga.
3. Peristiwa tidak pasti (evenemen atau fortuious event) dalam asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung.
4. Jenis risiko yang dialihkan adalah risiko tanggung gugat (liability risk)
5. Rentang waktu antara peristiwa tidak pasti dengan pengajuan gugatan relatif lebih panjang dibanding jenis
asuransi lainnya, jumlah ganti rugi yang diajukan relatif tinggi dan besarannya agak sukar diprediksi, kurang
lengkapnya data statistik mengenai jumlah kerugian secara keseluruhan, serta terdapat kesulitan dalam
usaha-usaha mengenali dan mengelompokkan antara penyedia layanan kesehatan yang berisiko tinggi dan
berisiko rendah
37. BHP2A IDI Wilayah Kalsel
Next Page
KEWAJIBAN APH
APS NON LITIGASI
OLEH SIAPA ??
38. GANTI RUGI DALAM PERDATA
Presentation title 38
• Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain
yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum.
• Pasal 1365 KUHP menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang
oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang
yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.
• Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari
suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum.
• Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak
dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah
dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan
pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut
menderita kerugian.
42. Pasal 1365 KUHP memberikan kemungkinan
beberapa jenis penuntutan, di antaranya
Presentation title 42
:
1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian
keadaan pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat
melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah
diperbaiki
43. BHP2A IDI Wilayah Kalsel
Next Page
KEWAJIBAN APH
APS NON LITIGASI
OLEH SIAPA ??
RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PIDANA MEDIK
PERUNDANG SAAT INI
44. KEADILAN RESTORATIF
Konsep Keadilan Restoratif adalah model
pendekatan baru dalam upaya penyelesaian
perkara pidana.
Konsep keadilan restoratif merupakan suatu
pendekatan adanya partisipasi langsung pelaku,
korban, & masyarakat dalam proses penyelesaian
perkara pidana.
MODEL PENYELESAIAN
PARTISIPASI
PENGHUKUMAN PIDANA
MENGABAIKAN KEPENTINGAN
PASIEN / KELUARGA SBG
KORBAN
KEADILAN PASIEN
KONSEP PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA DENGAN CARA
PENGHUKUMAN
(PEMIDANAAN)
ALTERNATIF
PIDANA
45.
46. KEADILAN RESTORATIF
PERLINDUNGAN BAGI DOKTER
KERAHASIAAN AKAN
SENGKETA MEDIS YG
DIHADAPI TERJAGA
RAHASIA
PRAKTEK DOKTER
MASIH
BERLANGSUNG,
EKONOMI TERJAGA
SOSIO-EKONOMI
WAKTU SINGKAT,
TIDAK BERTELE,
BERBIAYA RINGAN,
GANTI RUGI.
CEPAT, SIMPEL
KEUNTUNGAN
RJ
47. Legal Standing
Terhadap Penerapan
Restorative Justice
pada Tindak Pidana
KUHP ???
Dalam Pasal 364, Pasal
373, Pasal 379, Pasal
384, Pasal 407, dan Pasal
482, KUHP
Konsep restorative
justice bisa diterapkan
dalam kasus-kasus tindak
pidana ringan dengan
hukuman pidana penjara
paling lama tiga bulan
dan denda Rp 2,5 juta.
1. PERATURAN KEJA
KSAA
N REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 T
A
HUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (21 JULI 2020)
2. SK DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM MA NO 1692 /
2020 TTG PEMBERLAKUAN PEDOMAN RESTORATIVE
JUSTICE (22 DES 2020)
NEGARA REPUBLIK
TENTANG
3. PERATURAN KEPOLISIAN
INDONESIA NOMOR 8
PENANGANAN TINDAK
TAHUN 2021
PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF ( 19 AGUSTUS 2021 )
Konggres PBB ke-9 tahun 1995 khususnya yang berkorelasi
dengan manajemen peradilan pidana (dokumen A/CONF 169/6)
disebutkan perlunya semua negara mempertimbangkan
“privatizingsomelawenforcementand justicefunctions”dan
Alternative Dispute Resolution/ADR) berupa mediasi,konsiliasi,
restitusidankompensasidalamsistemperadilanpidana
