1. Semester 02
Modul IV
Etikolegal dalam Praktik kebidanan
Kegiatan Belajar IV
Peraturan PerundanganUndangan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
3. Undang-undang Tentang Aborsi
KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang
1. KUHP pasal 299 Ayat (1), (2), dan (3)
2. KUHP pasal 346
3. KUHP pasal 347
4. KUHP pasal 348
5. KUHP pasal 349
Undang–undang Kesehatan No.36 Tahun 2009
4. Undang-undang Tentang Adopsi
Adopsi adalah suatu proses penerimaan seorang anak dari
seseorang atau lembaga organisasi ketangan orang lain
secara sah diatur dalam perundang–undangan.
5. Undang-undang Tentang Adopsi
Adopsi juga diartikan sebagai perbuatan hukum, dimana
seseorang yang cakap mengangkat seorang anak orang lain
menjadi anak sahnya. Adopsi tidak berarti memutuskan
hubungan darah dengan orang tua kandungnya, tetapi
secara hukum terbentuk hubungan hukum sebagai orang
tua dan anak
6. Hukum Perdata Tentang Adopsi
1. Anak yang diadopsi; hanya anak laki – laki, terjadi nilai
diskriminatif dan patriakal.
2. Bahwa yang dapat mengadopsi anak adalah pasangan
suami isteri, janda atau duda.
3. Kebolehan mengadopsi, baru boleh mengadopsi bila
tidak melahirkan keturunan laki – laki.
7. Hukum Perdata Tentang Adopsi
4. Dari Anak yang boleh diadopsi; anak laki – laki belum
kawin, belum diadopsi orang lain, umur lebih muda
minimal 10 tahun dari ayah angkatnya, jika janda lebih
muda 15 tahun dari ibu angkatnya.
5. Syarat persetujuan adalah meliputi :
a. Dari suami isteri yang melakukan adopsi
b. Dari orang tua alami anak yang diadopsi
c. Dari ibu anak apabila ayah meninggal
d. Dari anak yang diadopsi sendiri (tidak mutlak)
8. Hukum Perdata Tentang Adopsi
6. Adopsi berbentuk akta notaris, yaitu : para pihak
datang, jika dikuasakan harus dengan surat kuasa
notaris, pernyataan persetujuan bersama orang tua alami
dengan calon orang tua angkat, dengan akta adopsi
7. Akibat hukum adopsi aadalah sebagai berikut :
a. Anak mendapat nama keturunan orang tua angkat
b. Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan atauu
dianggap sah
c. Gugur hubungan perdata dengan orang tua alami
d. Adopsi tidak dapat dicabut atas persetujuan bersama
9. Hukum Perdata Tentang Adopsi
8. Pada hukum perdata adat tidak ada ketentuan jelas,
tergantung daerah masing – masing dan garis
kekeluargaan yang dianut
10. Undang-Undang No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
Bidan termasuk kategori tenaga kerja, sebagai unsur tenaga
kerja, bidan juga berhak memperoleh perlindungan tenaga
kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
(Pasal 81 (1), (2), 82 (1), (2), 83, 84)
11. Rekam Medis
Rekaman atau catatan mengenai
siapa, apa, mengapa, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang
diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat
pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya
serta memuat informasi yang cukup untuk mengenali
(mengidentifikasi) pasien, membenarkan diagnosis & pengobatan
serta merekam hasilnya
(Huffman EK, 1992 )
12. Jenis Rekam Medis
1. Rekam Medis Konvensional
Merupakan bentuk rekam medis yang ditulis di kertas
berupa berkas-berkas data
2. Rekam Medik Elektronik
Merupakan bentuk rekam medik yang menggunakan
pemanfaatan komputer
13. Landasan Hukum Rekam Medis
1.
2.
3.
4.
UU no 29 / 2004 tentang Praktek Kedokteran,
UU no 36 / 2009 tentang Kesehatan
UU no 44 / 2009 tentang Rumah Sakit
Kepmenkes no 1333 / 1999 tentang Standar Pelayanan
Rumah Sakit
5. PP no 32 /1996 tentang Tenaga Kesehatan.
14. Landasan Hukum Rekam Medis
6. Kepmenkes no. 034 /1972 tentang Perencanaan dan
Pemeliharaan Rumah Sakit
7. Permenkes no 269 /2008 Tentang Rekam Medis.
8. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
No. 78 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Rekam
Medik.
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Medik No:
HK. 00 .06. 1.5.01160 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Formulir Rekam Medis Dasar dan Pemusnahan Arsip
Rekam Medis
15. Kegunaan Rekam Medis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sumber informasi medis
Alat komunikasi
Bukti tertulis (documentary evidence)
Analisa dan evaluasi kualitas pelayanan
Melindungi kepentingan hukum
Penelitian dan pendidikan
Perencanaan dan pemanfaatan sumber daya
Keperluan lain yang ada kaitannya dengan rekam medis
Peraturan perundang – undangan dan undang – undang yang terkait dengan praktik bidan diantaranya : Kepmenkes RI No.1464/Menkes/PER/X/2010Merupakan pengganti dari Kepmenkes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Kepmenkes ini terdiri dari 7 Bab dan 30 pasal
Pengguguran kandungan merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. tidak ada batas umur kehamilan yang boleh digugurkan.Dasar hukum abortus adalah sebagai berikut :KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang KUHP pasal 299 Ayat (1), (2), dan (3)KUHP pasal 346 KUHP pasal 347KUHP pasal 348KUHP pasal 349Undang–undang Kesehatan No.36 Tahun 2009
Adopsi adalah suatu proses penerimaan seorang anak dari seseorang atau lembaga organisasi ketangan orang lain secara sah diatur dalam perundang–undangan.
Adopsi juga diartikan sebagai perbuatan hukum, dimana seseorang yang cakap mengangkat seorang anak orang lain menjadi anak sahnya. Adopsi tidak berarti memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, tetapi secara hukum terbentuk hubungan hukum sebagai orang tua dan anak
Pada kasus sehari – hari dalam pelayanan kebidanan sering terjadi ketika si ibu yang telah ditolong persalinannya dengan sengaja meninggalkan bayinya di rumah bersalin. Maka bidan harus hati – hati dalam mengambil langkah, jangan membuat surat kelahiran dengan mengatasnamakan orang lain yang bukan ibu dari bayi tersebut, karena berarti mengaburkan asal – usul orang. Menurut anda bagaimana seharusnya langkah bidan menghadapi situasi ini ?Terdapathukumperdata yang mengaturtentangtatacaraadopsi, yaitu:Anak yang diadopsi; hanya anak laki – laki, terjadi nilai diskriminatif dan patriakal.Bahwa yang dapat mengadopsi anak adalah pasangan suami isteri, janda atau duda.Kebolehan mengadopsi, baru boleh mengadopsi bila tidak melahirkan keturunan laki – laki.
Dari Anak yang boleh diadopsi; anak laki – laki belum kawin, belum diadopsi orang lain, umur lebih muda minimal 10 tahun dari ayah angkatnya, jika janda lebih muda 15 tahun dari ibu angkatnya.Syarat persetujuan adalah meliputi :Dari suami isteri yang melakukan adopsiDari orang tua alami anak yang diadopsiDari ibu anak apabila ayah meninggalDari anak yang diadopsi sendiri (tidak mutlak)
Adopsi berbentuk akta notaris, yaitu : para pihak datang, jika dikuasakan harus dengan surat kuasa notaris, pernyataan persetujuan bersama orang tua alami dengan calon orang tua angkat, dengan akta adopsiAkibat hukum adopsi aadalah sebagai berikut :Anak mendapat nama keturunan orang tua angkatAnak yang diadopsi dianggap dilahirkan atauu dianggap sahGugur hubungan perdata dengan orang tua alamiAdopsi tidak dapat dicabut atas persetujuan bersama
Pada hukum perdata adat tidak ada ketentuan jelas, tergantung daerah masing – masing dan garis kekeluargaan yang dianut
Bidan termasuk kategori tenaga kerja, sebagai unsur tenaga kerja, bidan juga berhak memperoleh perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Bidan sebagai tenaga kerja juga berhak mendapat perlindungan untuk menjamin hak – hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Beberapaundang-undang yang mengaturdiantaranya:(Pasal 81 (1), (2), 82 (1), (2), 83, 84)
Apakah anda tahu ataupernahmendengartentang istilahrekam medis?MenurutHuffman EK, 1992, Rekamanataucatatanmengenaisiapa, apa, mengapa, bilamana, danbagaimanapelayanan yang diberikankepadapasienselamamasaperawatan yang memuatpengetahuanmengenaipasiendanpelayanan yang diperolehnyasertamemuatinformasi yang cukupuntuk mengenali (mengidentifikasi) pasien, membenarkan diagnosis & pengobatansertamerekamhasilnya
BerdasarkanjenisnyaAda dua jenis rekam medis yang dikenal saat ini, yaitu :Rekam Medis KonvensionalMerupakan bentuk rekam medis yang ditulis di kertas berupa berkas-berkas data 2. Rekam Medik ElektronikMerupakan bentuk rekam medik yang menggunakan pemanfaatan komputer
LandasanHukumRekamMedisterdiridari:UU no 29 / 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU no 36 / 2009 tentang KesehatanUU no 44 / 2009 tentang Rumah SakitKepmenkes no 1333 / 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah SakitPP no 32 /1996 tentang Tenaga Kesehatan.
Kepmenkes no. 034 /1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah SakitPermenkes no 269 /2008 Tentang Rekam Medis. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik No. 78 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Rekam Medik. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Medik No: HK. 00 .06. 1.5.01160 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis
Sedangkanrekammedisbergunasebagai:Sumber informasimedisAlatkomunikasiBuktitertulis (documentary evidence)AnalisadanevaluasikualitaspelayananMelindungikepentinganhukumPenelitiandanpendidikanPerencanaandanpemanfaatansumberdayaKeperluan lain yang adakaitannyadenganrekammedisSelamat,,AndatelahselesaimempelajariModul 4 secarakeseluruhan….. Selanjutnya, Andadapatmemulaimempelajarikegiatanbelajarpadabeberapamatakuliahlainnya.SemogaSukses!
