Dokumen tersebut merangkum proses pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi pembentukan tim, pelaksanaan bimbingan teknis, identifikasi isu strategis, pengkajian dampak program, perumusan rekomendasi, hingga pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

1. PENYELENGGARAN
KLHS UNTUK RTRW
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
OLEH :
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SULAWESI UTARA
OLVIE ATTENG, SE. MSi

2. Pendahuluan
• Pembangunan Sulawesi Utara mengoptimasi posisi
geo-strategi Indonesia di Pasifik.
• Ekosistem Sulawesi memiliki nilai ekologi yang
penting.
• Amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 16
tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RTRW wajib KLHS.
• Pemerintah Provinsi Sulut berupaya melaksanakan
KLHS bersamaan dengan finalisasi RTRW SULUT

3. Organisasi Tim KLHS
Tim Koordinasi
Tim Supervisi
Bappeda,
Dinas PU Bidang Tata Ruang,
BLH(Tim Inti)
Tim Bangda
Para pakar &
SKPD terkait
Stakeholder Non Pemerintah

4. Lingkup Kegiatan dan Jadwal
Mengacu ke protokol KLHS, lingkup Kegiatan kegiatan:
1. Membentuk Tim KLHS Provinsi dengan SK Pimpinan Daerah
2. Pekerjaan Administrasi & Keuangan
3. Merekrut konsultan lokal dan Stakeholders Mapping.
4. Bimbingan teknis KLHS untuk Tim KLHS Provinsi dan konsultan lokal
5. Seminar Awal KLHS
6. Identifikasi isu PB dan LH bersama pemangku kepentingan
7. Identifikasi KRP yang potensial menimbulkan dampak lingkungan
8. Kajian pengaruh KRP terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan
9. Telaah konsistensi kebijakan secara vertikal dan horizontal
10. Telaah prinsip Keterkaitan, Keseimbangan dan keadilan KRP RTRW
11. Diskusi pengembangkan konsep mitigasi dan alternatif.
12. Merumuskan alternatif KRP.
13. Merumuskan rekomendasi mitigasi dan alternatif KRP
14. Paparan KLHS kpd kepala daerah utk pengambilan keputusan.
15. Seminar Akhir KLHS
16. Penyusunan Laporan Akhir dan Pendokumentasian KLHS

5. • Peningkatan Pengetahuan
dan Keterampilan KLHS
REALISASI PELAKSANAAN daerah
• Pra Pelingkupan
• Penyusunan Rencana Kerja
• Pembentukan Tim
• Bimbingan Teknis
• Stakeholder Mapping
• Launching
• Scoping : Isu, Geografis dan
Waktu
• Database
• Persiapan Workshop 1
• Finalisasi Pelingkupan
• Pengkajian Pengaruh
Dampak
• Persiapan Workshop 2
• Perumusan Alternatif
• Merekomendasikan Alternatif
• High Level Meeting
• Laporan Akhir

6. Metodologi KLHS
a Metode Pelibatan Masyarakat
b Metode Pemusatan isu strategis KLHS
c Metode Telaah Dampak KRP
d Dukungan Analisis Spasial/ GIS
e Metode integrasi hasil KLHS ke dokumen
RTRW

7. a Metode Pelibatan Masyarakat
Identifikasi para stakeholder (birokrat,
akademisi, asosiasi profesional, dan LSM)
untuk disertakan dalam Workshop/Bimtek.
Masing-masing stakehoder dikelompokan
secara acak dan melakukan mapping.
Hasilnya difinalisasikan dan dibuat daftar
stakehoder untuk dipergunakan dalam
proses penyusunan KLHS RTRW Sulut

8. b. Metode Pemusatan isu strategis KLHS
- Penjaringan Isu Strategis melalui 2 kali workshop dan
diskusi terbatas Tim KLHS RTRW Prov. Sulut.
- Dari 35 isu yang muncul dalam workshop I menjadi 32 isu
pada workshop II dan hasil diskusi terbatas Tim KLHS
RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan tim pakar merangkum
32 isu menjadi 10 isu strategis

9. c. Metode Telaah Dampak KRP
Metode analisis yang digunakan proses
pengkajian KRP adalah semi detail dimana
penilaian data berdasarkan data dan informasi
yang akurat bersifat kuantitatif antara lain:
metode matriks, metode analisis pakar (analisis
kecenderungan kualitatif dan kuantitatif mengenai
gejala alam, ekonomi dan sosial yang akan
diimplementasikan dalam evaluasi spasial dan
non spasial), metode bagan alir, dan metode
spasial.

10. d. Dukungan Analisis Spasial/ GIS
Analisis data dasar menggunakan metode
analisis spasial dan desk study dengan menelaah
literatur ilmiah/laporan penelitian untuk
menganalisis signifikansi/strategisnya isu terpilih
dengan menggunakan data yang ada. Analisis
spasial juga digunakan untuk melihat secara
kasar perubahan penggunaan lahan.

11. e. Metode integrasi hasil KLHS ke dokumen RTRW
• Rumusan mitigasi dan alternatif dirumuskan
menjadi rekomendasi KLHS;
• Rekomendasi KLHS dilaporkan kepada Pimpinan
Pemerintah Provinsi, (Gubernur/ Sekda) dalam
rangka pengambilan keputusan;
• Keputusan Gubernur tentang hasil-hasil KLHS
disampaikan ke Badan Legislasi Daerah (melalui
DInas PU) untuk diintegrasikan ke Raperda
RTRW Provinsi SULUT (integrasi ke pasal-pasal,
penjelasan umum atau penjelasan pasal-per
pasal.)

12. Kerangka Kerja Pelaksanaan
RTRW Nasional,
P.Sulawesi, Prov.
Gorontalo
Stakeholders
Isu Strategis Kebijakan
KLHS RTRW
Tim 35 isu
Propinsi
KLHS Rencana Sulut
10 isu
Program
Masyarakat
RTRW Propinsi
Sulawesi Utara

13. K/R/P dan Isu Strategis
Isu Strategis
1. Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil
2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
3. Alih Fungsi dan Konversi Lahan
4. Kawasan Perbatasan
5. Pengelolaan Risiko Bencana
6. Transportasi Darat, Laut, Udara
7. Keanekaragaman Hayati
8. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
9. Ketersediaan Energi
10. Sosial, Budaya dan Alam

14. Kondisi Aplikasi KLHS
Persyaratan minimumnya adalah :
• Kelengkapan administrasi
• Komitmen antar tim penyusun dan pemerintah daerah
• Sekretariat yang menunjang pelaksanaan tugas.
• SDM yang memadai (penguasaan puu, teknis, notulensi)
Upaya Pencapaian persyaratan minimum :
• Pembagian tugas yang baik (notulensi, dokumentasi,
distribusi file/materi)
• Kesiapan materi per tahapan kegiatan
• Komunikasi dan koordinasi
• Kesiapan fasilitas pendukung (ruangan, ATK, Laptop,
LCD, genset, anggaran, dll)

15. TAHAPAN PELAKSANAAN KLHS
RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA

16. Bimbingan Teknis
Hotel Sahid Kawanua, 29-31 Maret 2011
• Peserta : Instansi Pemerintah Daerah dan unsur-unsur terkait lainnya
yakni unsur perguruan tinggi, LSM, dan konsultan
• Narasumber : Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
• Sasaran :
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan KLHS baik di kalangan aparat
Pemerintah Daerah, terutama Tim KLHS Provinsi, dan unsur-unsur terkait di luar pemerintahan yakni
unsur perguruan tinggi, LSM, dan/atau konsultan
Kegiatan :
Presentasi/Pemaparan Materi :
• Pengantar KLHS
• Pelingkupan
• Pengumpulan data
• Pelibatan pemangku kepentingan
• Pengkajian
• Perumusan alternatif
• Rekomendasi
Diskusi Kelompok (Akademisi, Analisis Matriks, GIS)

17. Rapat Persiapan Seminar Awal
Ruang Rapat BLH Sulut, 19 April 2011
Hasil Pelaksanaan :
• Penjaringan isu
strategis dilakukan
berdasarkan
clustering
stakeholder, yaitu
Pemerintah, Swasta,
dan Masyarakat
• Pengujian isu-isu
yang teridentifikasi
berdasarkan kriteria
isu strategis

18. Seminar Awal
Hotel Aston, 29 April 2011
Sasaran :
Terjaringnya isu-isu strategis di Provinsi
Sulawesi Utara yang berkaitan dengan
penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara
Hasil Pelaksanaan :
Presentasi/Pemaparan Materi :
• Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program Pembangunan Daerah (RTRW
Dan RPJP, RPJMD)
• Rencana Kerja Aplikasi KLHS RTRW
Provinsi Sulawesi Utara
Diskusi Kelompok :
• Kelompok 1 (Pemerintah)
• Kelompok 2 (Swasta)
• Kelompok 3 (Masyarakat)

19. Rapat Tim KLHS
Ruang Rapat BLH Sulut, 2 Mei 2011
Sasaran :
Terpilihnya isu strategis di Provinsi Sulawesi Utara yang berkaitan dengan
penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara
Hasil Pelaksanaan :
A. Penetapan 10 isu strategis terpilih :
6. Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Pengelolaan DAS;
8. Alih Fungsi dan Konversi Lahan;
9. Kawasan Perbatasan;
10. Pengelolaan Risiko Bencana;
11. Transportasi Darat, Laut, Udara;
12. Pengelolaan Taman Nasional;
13. Pengelolaan Pencemaran Lingkungan;
14. Ketersediaan Energi;
15. Kekayaan Budaya dan Alam.
B. Penyusunan jadwal selanjutnya

20. Focus Group Discussion (FGD)
Ruang Rapat BLH Sulut, 6 Juni 2011
Sasaran :
Melakukan penilaian indikasi program
pengembangan terhadap isu strategis
dalam rangka penyusunan KLHS
RTRW Provinsi Sulawesi Utara
Hasil Pelaksanaan :
Telah tersusunnya tabel hasil
penilaian indikasi program
pengembangan (KRP) terhadap isu
strategis

21. Focus Group Discussion (FGD)
Ruang Rapat BLH Sulut, 7 Juni 2011
Sasaran :
Menentukan program-
program pengembangan
yang akan dikaji lebih lanjut
dalam rangka penyusunan
KLHS RTRW Provinsi
Sulawesi Utara
Hasil Pelaksanaan :
Jumlah program terpilih yaitu
sebanyak 34 program dari 43
program.
Dilakukan pembagian tugas
tim KLHS untuk melakukan
assessment dan kajian
mitigasi lebih lanjut

22. Rapat Pembahasan Draft KLHS
Ruang Rapat BLH Sulut, 18 Juni 2011
Sasaran :
Menentukan program-program
pengembangan yang akan dikaji lebih
lanjut dalam rangka penyusunan KLHS
RTRW Provinsi Sulawesi Utara
Hasil Pelaksanaan :
-Jumlah program terpilih yaitu sebanyak
34 program dari 43 program
-Dilakukan pembagian tugas tim KLHS
untuk melakukan assessment dan
kajian mitigasi lebih lanjut sebagai
berikut : Perkotaan, Jaringan Jalan,
Kereta Api, Udara, Energi, SDA,
Budidaya, Kawasan Strategis

23. Focus Group Discussion (FGD)
Ruang Rapat BLH Sulut, 27 Juni 2011
Sasaran :
Menambahkan saran dan masukan
dari Tim Pakar ke dalam Draft Laporan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
RTRW Provinsi Sulawesi Utara
Hasil Pelaksanaan :
Masukan dan saran dari Tim Pakar
untuk ditambahkan dalam Draft
Laporan KLHS RTRW Provinsi Sulut
Penambahan data-data yang
diperlukan dalam Draft Laporan KLHS
RTRW Provinsi Sulut

24. Focus Group Discussion (FGD)
Ruang Rapat BLH Sulut, 30 Juni 2011
Sasaran :
Penyempurnaan Tim Pakar Draft
Laporan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis RTRW Provinsi Sulawesi
Utara
Hasil Pelaksanaan :
Masukan dan saran dari Tim Pakar
untuk penyempurnaan ditambahkan
dalam Draft Laporan KLHS RTRW
Provinsi Sulut
Penambahan data-data yang
diperlukan (kompilasi data) dalam
penyempurnaan Draft Laporan KLHS
RTRW Provinsi Sulut

25. Workshop KLHS
Hotel Sedona, 4-5 Juli 2011
Sasaran :
Menambahkan saran dan masukan
dari Para Stakeholder (Instansi
Pemerintah Daerah dan unsur-unsur
terkait lainnya yakni unsur Legislatif,
unsur Perguruan Tinggi, LSM, dan
Konsultan)
Hasil Pelaksanaan :
Masukan dan saran dari Stakeholders
untuk ditambahkan dalam Draft
Laporan KLHS RTRW Provinsi Sulut
Penambahan data-data yang
diperlukan dalam Draft Laporan KLHS
RTRW Provinsi Sulut

26. Rapat Konsinyering Tim KLHS
Ruang Rapat BLH Sulut, 7-9 Juli 2011
Sasaran :
Integrasi hasil Workshop Instansi
terkait tentang hasil sementara KLHS
dan finalisasi Laporan Akhir
Hasil Pelaksanaan :
Masukan dan saran dari Tim Pakar ,
Konsultan Nasional untuk
penyempurnaan Draft Laporan KLHS
RTRW Provinsi Sulut

27. High Level Meeting
Ruang Rapat Badan Ketahanan Pangan, 22 Juli 2011
Sasaran :
Pengambilan keputusan KLHS
terhadap RTRW Provinsi Sulawesi
Utara
Hasil Pelaksanaan :
Pemaparan Hasil Penyusunan KLHS
kepada Para Pengambil Kebijakan ,
Konsultan Nasional untuk
diimplementasikan sesuai
kewenangan masing-masing.

28. Focus Group Discussion (FGD)
Ruang Rapat BLH Sulut,
29 Agustus, 5 & 7 September 2011
Sasaran :
Penyempurnaan Laporan KLHS
untuk persiapan Seminar Akhir
Hasil Pelaksanaan :
Finalisasi pelaporan KLHS RTRW
Sulawesi Utara dan materi

29. Seminar Akhir
Hotel Aston, 8 September 2011
Sasaran :
Pemaparan Laporan KLHS
Hasil Pelaksanaan :
Finalisasi pelaporan KLHS RTRW
Sulawesi Utara.

30. Kegiatan Pasca Seminar Akhir KLHS
 Finalisasi Laporan Akhir KLHS.
 Integrasi hasil KLHS ke dalam draft Ranperda RTRW.
 Pelaksanaan Workshop Penjaminan Kualitas KLHS
/RTRW Sulawesi Utara.
 Surat Edaran Gubernur kepada setiap SKPD terkait untuk
implementasi KLHS RTRW (menunggu persetujuan
RTRW Prov. Sulut oleh DPRD Prov. Sulut).

31. Kendala Pelaksanaan Pekerjaan
• Penyusunan KLHS RTRW ini merupakan yang pertama
kali dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara;
• Pedoman yang ada untuk proses penyusunan KLHS
RTRW belum memadai dan tersosialisasi dengan baik;
• Penyamaan persepsi, alokasi waktu, dan keterbatasan
dana dalam proses penyusunan KLHS RTRW
merupakan suatu hal yang tidak mudah;
• Ketersediaan data termasuk data spasial, komitmen
data stakeholder, kepastian program kegiatan,
keterbatasan waktu, SDM, dan anggaran.
• Peserta workshop yang berubah-ubah memperlambat
dinamika dan menghambat kesinambungan proses
KLHS.

32. Upaya Pelaksanaannya
• Melaksanakan koordinasi secara kontinyu dengan Pusat
( Dirjen Bina Bangda KEMENDAGRI dan KLH).
• Mengajukan Proposal ke Pusat untuk dapat memfasilitasi
Penyusunan KLHS RTRW SULUT.
• Melakukan pendekatan internal ke para stakeholder terkait
dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan.
• Kesiapan waktu antar para Tim (TIM inti ), Tim Supervisi
Pusat dan Daerah ditetapkan secara bersama.

33. TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT