4. Pasal 15 ayat (1) dan (2), UU 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Pemerintah daerah wajib membuat KLHS dalam
penyusunan atau evaluasi:
• Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta
rencana rincinya, rencana pembangunan jangka
panjang (RPJP), dan rencana pembangunan
jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi,
dan/atau kabupaten/kota; dan
• Kebijakan, rencana, dan/atau program yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko
lingkungan
Landasan Hukum
1 PENGERTIAN KLHS
5. Dampak/Resiko Lingkungan
1. Perubahan iklim;
2.
Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman
hayati;
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir;
4. Longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
5. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
6. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
7.
Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya
keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
8.
Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan
manusia.
6. Pasal 1, UU 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
“Rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program”
Definisi KLHS
1 PENGERTIAN KLHS
7. PRINSIP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
1. Interdependancy (saling ketergantungan/keterkaitan)
• Antar wilayah
• Antar sektor
• Antar tingkat pemerintahan
• Antar pemangku kepentingan
2. Equilibrium (keseimbangan)
• Antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan
3. Justice (keadilan)
• Antar kelompok masyarakat
• Antar generasi
8. PRINSIP PELAKSANAAN KLHS
1. Sesuai kebutuhan (fit-for-the purpose)
2. Berorientasi pada tujuan (objectives-led)
3. Didorong motif keberlanjutan (sustainability-driven)
4. Komprehensif (comprehensive-scope)
5. Relevan dengan pembuatan keputusan (decision
relevant)
6. Terpadu (integrated)
7. Transparan (transparent)
8. Partisipatif (participative)
9. Akuntabel (accountable)
10. Efektif biaya (cost-effectiveness)
11. Iteratif (iterative)
12. Menilai diri sendiri (self-assessment)
(Diambil dari berbagai sumber)
1 PENGERTIAN KLHS
9. KLHS Pada Tahap
Awal
Pengembangan dan
Penggunaan
KLHS untuk
Keberlanjutan
Pengelolaan SDA
KLHS sebagai Kajian
Terpadu untuk
Jaminan
Keberlanjutan
Menelaah dampak
lingkungan dari
kebijakan, rencana
atau program dgn
orientasi analisis
yang mirip AMDAL
Plus telaah dampak
terhadap kelimpahan
sumber daya alam,
jasa lingkungan dan
konservasi
Plus telaah secara
terpadu terhadap
prospek dan
jaminan
keberlanjutan
pembangunan
Evolusi Paradigma KLHS
1 PENGERTIAN KLHS
10. AMDAL
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS Kebijakan
KLHS Regional / Program
KLHS Sektor
KLHS Tata Ruang
Partidario (2000, 2003)
Kebijakan Rencana Program Proyek
KAJIAN LINGKUNGAN
Perbedaan Berdasarkan
Domain
2 PERBEDAAN KLHS vs
AMDAL
11. ATRIBUT KLHS AMDAL
Level Keputusan Kebijakan, Rencana & Program Proyek
Karakter/Sifat Strategik, visioner, konseptual Segera, operasional
Output Umum/garis besar Rinci/detil
Alternatif
Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau
kebijakan ekonomi
Alternatif lokasi, disain,
konstruksi, dan operasi
Dimensi Waktu Jangka menengah sd panjang Jangka pendek sd menengah
Dampak Makro, kumulatif Mikro, terlokalisir
Sumber Data
Pembangunan berkelanjutan, Neraca
Lingkungan Hidup
Hasil survey lapang, analisis
sampel
Kedalaman
Kajian
Lebar, tidak terlampau dalam
Sempit, dalam, dan rinci
Tipe Data
Lebih banyak yang bersifat kualitatif dan
sekunder
Lebih banyak yang kuantitatif dan
primer
Akurasi kajian Ketidak-pastian lebih tinggi Lebih akurat
Fokus
Agenda keberlanjutan, bergerak pada
sumber persoalan dampak lingkungan
Kajian dampak penting,
pengelolaan & pemantauan
dampak lingkungan
Perbedaan Berdasarkan
Atribut
2 PERBEDAAN KLHS vs
AMDAL
12. Obyek KLHS Provinsi
a.Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi;
b.Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Provinsi
c. Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Provinsi;
d.Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi;
dan
e.Kebijakan, rencana, dan/atau
program sesuai dengan
urusan pemerintah provinsi
yang berpotensi
menimbulkan dampak
dan/atau resiko lingkungan
hidup.
Objek KLHS Kabupaten/Kota
a. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota;
b. Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota;
c. Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Kabupaten/Kota;
d. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten/Kota;
e. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten/Kota; dan
f. Kebijakan, rencana, dan/atau
program sesuai dengan urusan
pemerintah kabupaten/kota yang
berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau resiko lingkungan hidup.
3 OBYEK KLHS
13. KLHS RPJP RPJM RTRW
KEBIJAKA
N
• Visi dan Misi
• Arah Kebijakan
• Visi dan Misi
• Strategi dan Arah
Kebijakan
Kebijakan dan
Strategi
(Ranperda)
RENCANA
- -
Rencana Struktur
Ruang dan
Rencana Pola
Ruang
(Ranperda)
PROGRAM
-
Kebijakan Umum
dan Program
Pembangunan
Daerah
Indikasi program
(Dokumen Teknis
RTRW)
KRP dalam RPJP, RPJM dan RTRW
3 OBYEK KLHS
15. TEMA KLHS
Tata Ruang ● RTRW Nasional
● RTR Pulau
● RTRW Provinsi, Kabupaten/ Kota
● RDTR Kabupaten /Kota
● RTR Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota
Rencana
Pembangunan
● RPJP Nasional
● RPJM Nasional
● RPJP Daerah
● RPJM Daerah
Pembangunan
Sektor
● Kebijakan & Program Pembangunan Sistem
Transportasi
● Kebijakan & Program Pengelolaan Sumberdaya Air
Pengembangan
Wilayah
● Kebijakan & Program Pengembangan DAS
● Kebijakan Pengembangan Kawasan
JABODETABEKJUR
Tipologi Berdasarkan Tema
4 TIPOLOGI
KLHS
16. Visi dan Misi
Kebijakan
Rencana Program Ruang
Rencana Struktur Ruang
Strategis
Kawasan Budidaya
Struktur ruang/Pusat
sistem Infrastruktur Kawasan Lindung
Prog Prog Prog Prog Prog Prog
4 TIPOLOGI
KLHS
Contoh K, R, P dalam Penyusunan RTRW
17. Pilihan
Kajian
Deskripsi Umum Pertimbangan
Cepat/ Quick
Appraisal
Proses penilaian satu
isu berdasar
pertimbangan ahli;
Umumnya cenderung
kualitatif
KRP membutuhkan penilaian yang cepat;
Keterbatasan waktu dan sumberdaya;
Tekanan publik;
Tifak tersedia data yang cukup;
Situasi darurat.
Semi Detil
Penilaian berdasar data
dan informasi yang lebih
akurat, dapat bersifat
kuantitatif
• KRP memerlukan masukan segera;
• Tersedia data dan informasi yang cukup;
• Tekanan publik tidak besar
Detil
Penilaian menggunakan
metode yang
canggih/rumit dan
hanya dapat dilakukan
oleh para ahli
• KRP yang kompleks dan cukup waktu untuk
menyusunnya;
• Tersedia data dan sumber daya yang melimpah;
• Tersedia ahli yang dapat mengerjakan;
• Tidak ada tekanan publik untuk disusun secara
cepat
SEB Mendagri dan MenLH No. 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2010 tentang Pelaksanaan KLHS RTRW
dan RPJM Provinsi adalah salah satu contoh kajian cepat (quick appraisal)
Tipologi Berdasarkan Metode
4 TIPOLOGI
KLHS
18. KRP = Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
KRP KLHS
KLHS dilakukan paralel
dan terintegrasi dengan
proses penyusunan KRP
KRP
KLHS
KLHS dilakukan saat
penyusunan KRP sudah
berjalan terlebih dahulu
KRP
KLHS
KLHS dilakukan
menyatu dalam
penyusunan KRP
(embedded)
Terpadu
(Integrate
d)
Menyatu
(Embedded)
Tipologi Berdasarkan Alternatif Pelaksanaan
4 TIPOLOGI
KLHS
19. UU No. 32/2009 Rincian Tahapan KLHS
1 Pengkajian pengaruh
kebijakan, rencana, dan/atau
program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu
wilayah
1. Menentukan tujuan KLHS
2. Mengidentifikasi pemangku kepentingan
3. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi
aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup
4. Mengidentifikasi KRP yang berpotensi menimbulkan dampak
terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
5. Mengkaji pengaruh KRP
2 Perumusan alternatif
penyempurnaan kebijakan,
rencana, dan/atau program
6. Mengembangkan pemikiran atau upaya untuk mencegah,
mengendalikan dan memitigasi dampak dan upaya mendorong
pembangunan berkelanjutan
7. Merumuskan mitigasi dan alternatif KRP dengan:
a. Merumuskan mitigasi atau counter programs untuk meminimalkan
potensi dampak negatif program pembangunan yang timbul
(intensitas, persebaran, lokasi, lamanya berlangsung dan akumulasi)
b. Mengusulkan alternatif perbaikan program seperti penundaan,
perbaikan sekuen/rangkaian, penyesuaian lokasi, penyesuaian
ukuran usulan KRP
8. Mendeskripsikan rumusan alternatif KRP
3 Perumusan rekomendasi
perbaikan untuk
pengambilan keputusan
kebijakan, rencana, dan/atau
program yang
mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan
9. Menyusun rekomendasikan alternatif KRP terbaik yang
mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
10.Menyampaikan rekomendasi kepada PimpInana Daerah
11.Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan pimpinan daerah ke
dalam draft KRP
12.Menyusun dan memaparkan laporan KLHS
a. Menuliskan dan mendokumentasikan seluruh proses dan hasil
b. Memaparkan hasil penyelenggaraan KLHS pemangku kepentingan
4 TAHAPAN PELAKSANAAN
KLHS
20. UU No. 32/2009 Rincian Tahapan KLHS
1 Pengkajian
pengaruh
kebijakan,
rencana,
dan/atau
program
terhadap kondisi
lingkungan
hidup di suatu
wilayah
1. Menentukan tujuan KLHS
2. Mengidentifikasi pemangku
kepentingan
3. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan
berkelanjutan yang meliputi aspek
sosial, aspek ekonomi dan aspek
lingkungan hidup
4. Mengidentifikasi KRP yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap
lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan
5. Mengkaji pengaruh KRP
4 TAHAPAN PELAKSANAAN
KLHS
21. 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan
hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.
Muatan Kajian Pengaruh KRP
22. UU No. 32/2009 Rincian Tahapan KLHS
2 Perumusan
alternatif
penyempurnaan
kebijakan, rencana,
dan/atau program
6. Mengembangkan pemikiran atau upaya
untuk mencegah, mengendalikan dan
memitigasi dampak dan upaya
mendorong pembangunan berkelanjutan
7. Merumuskan mitigasi dan alternatif KRP
dengan:
a. Merumuskan mitigasi atau counter
programs untuk meminimalkan potensi
dampak negatif program pembangunan
yang timbul (intensitas, persebaran,
lokasi, lamanya berlangsung dan
akumulasi)
b. Mengusulkan alternatif perbaikan
program seperti penundaan, perbaikan
sekuen/rangkaian, penyesuaian lokasi,
penyesuaian ukuran usulan KRP
4 TAHAPAN PELAKSANAAN
KLHS
23. UU No. 32/2009 Rincian Tahapan KLHS
3 Perumusan
rekomendasi
perbaikan untuk
pengambilan
keputusan kebijakan,
rencana, dan/atau
program yang
mengintegrasikan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan
9. Merekomendasikan alternatif KRP
terbaik yang mengintegrasikan
prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan dan
mengintegrasikannya ke dalam
draft KRP
10.Menyusun & memaparkan
laporan KLHS
a. Menuliskan &
mendokumentasikan seluruh
proses 1 – 9
b. Memaparkan hasil kegiatan
tahapan penyelenggaraan KLHS
kepada Kepala daerah untuk
4 TAHAPAN PELAKSANAAN
KLHS
24. Persiapan
Seminar Awal
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
Laporan Akhir
• Peningkatan Pengetahuan
dan Keterampilan KLHS
daerah
• Pra Pelingkupan
• Penyusunan Rencana Kerja
• Pembentukan Tim
• Bimbingan Teknis
• Stakeholder Mapping
• Launching
• Scoping : Isu, Geografis dan
Waktu
• Database
• Persiapan Workshop 1
• Finalisasi Pelingkupan
• Pengkajian Pengaruh Dampak
• Persiapan Workshop 2
• Perumusan Alternatif
• Merekomendasikan Alternatif
• High Level Meeting
• Laporan Akhir
• Pengkajian
pengaruh
kebijakan,
rencana,
dan/atau
program
terhadap kondisi
lingkungan hidup
di suatu wilayah
1
• Perumusan alternatif
penyempurnaan
kebijakan, rencana,
dan/atau program
2
• Perumusan rekomendasi
perbaikan untuk
pengambilan keputusan
kebijakan, rencana,
dan/atau program yang
mengintegrasikan prinsip
pembangunan
berkelanjutan
3
REALISASI
PELAKSANAAN
25. Persiapan
Seminar Awal
WORKSHOP 1
WORKSHOP 2
WORKSHOP 3
Laporan Akhir
Pertemuan dengan Gubernur serta pimpinan
daerah (High Level Meeting)
PENILAIAN INDEPENDEN INDIVIDU
INDIVIDU 1 INDIVIDU 2 INDIVIDU n
KESEPAKATAN
KELOMPOK
KERJA/INSTANSIONAL
KELOMPOK
1
KELOMPOK
2
KELOMPOK
n
FGD FGD FGD
KESEPAKATAN
BERSAMA
Narasumber
Stake Holder
Mapping
Proses Pelaksanaan
26. 1.
KLHS tingkat nasional diselenggarakan oleh
Menteri/Kepala lembaga non kementerian.
2.
KLHS tingkat provinsi diselenggarakan oleh
gubernur.
3.
KLHS tingkat kabupaten/kota diselenggarakan
oleh bupati/walikota.
6 PELAKU KLHS
27. FORMAT LAPORAN KLHS RAPERDA RTRW ATAU
DRAFT RPJMD PROV/KAB/KOTA
Bab 1 Pendahuluan dan Tujuan
Diisi dengan tujuan KLHS dan daftar pemangku kepentingan terkait
Bab 2 Lingkup Kajian
Narasi Matriks Identifikasi Isu-isu Strategis/Prioritas/Kritis
Bab 3 Telaah Dampak, Mitigasi dan Adaptasi Dampak
Diisi dengan deskripsi mengenai intensitas, persebaran, atau lama
berlangsungnya pengaruh serta akumulasi dampak yang ditimbulkan
Bab 4 Rekomendasi
Diisi dengan rekomendasi rumusan kebijakan, rencana, dan/atau
program pada Raperda RTRW atau Draft RPJMD yang
mengintegrasikan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan untuk
pengambilan keputusan yang merupakan rekomendasi kebijakan dan
rencana ini harus diacu dalam penyempurnaan indikasi program
pemanfaatan ruang atau RKPD, berdasarkan hasil Tahap 3.
