Dokumen ini membahas tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. KLHS dilakukan untuk menentukan perubahan yang berdampak penting dan luas secara strategis dengan mempertimbangkan aspek biofisik, sosial ekonomi, dan hukum. Hasil KLHS yang memenuhi kriteria dampak penting dan luas disampaikan kepada DPR untuk mendapat

1. DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
Jakarta, 31 Mei 2013
Disampaikan oleh
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) DALAM
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN
FUNGSI KAWASAN HUTAN

2. UU No. 24 Tahun 1992 Jo. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, (khususnya Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 16).
PP No. 10 Tahun 2010 Jo. PP No. 60 2012 Tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (khususnya
Pasal 48).
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011
Tentang Pedoman Umum KLHS
Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu dalam
Rangka Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

3.  Penyesuaian pemanfaatan ruang meliputi struktur dan pola ruang
(Pasal 77 UU No. 26)
 Di dalam perubahan pola ruang termasuk substansi kehutanan yang
meliputi perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan
 UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 19 Kajian perubahan
kawasan hutan dilakukan oleh Tim Terpadu.
 Terhadap perubahan peruntukan dilakukan KLHS untuk menentukan
perubahan yang berdampak penting cakupan luas dan bernilai stragis
(DPCLS)

4. 1. Sistem pusat permukiman
2. Sistem jaringan prasarana
Kawasan
Lindung
Kawasan
Budidaya
1. Perlindungan kawasan bawahannya:
– Kawasan hutan lindung
– Kawasan bergambut
– Kawasan resapan air
2. Kawasan perlindungan setempat
3. KSA/KPA, dan cagar budaya
4. Kawasan rawan bencana alam
5. Kawasan lindung geologi, dan
lainnya
1. Kawasan hutan produksi
2. Kawasan hutan rakyat
3. Kawasan pertanian
4. Kawasan perikanan
5. Kawasan pertambangan
6. Kawasan industri
7. Kawasan pariwisata
8. Kawasan pemukiman dan atau
9. Kawasan lainnya
STRUKTU
R RUANG
POLA
RUANG
RENCANA
TATA
RUANG
WILAYAH

5. Mengkaji dampak/risiko perubahan peruntukan kawasan hutan yang
diusulkan dalam Ranperda RTRWP terhadap kondisi lingkungan
Merumuskan rekomendasi (alternatif) perubahan peruntukan kawasan
hutan yang memberikan dampak/risiko yang lebih rendah bagi kondisi
lingkungan hidup

6. Kriteria Pokok PP 10/2010 Pasal 48
UU 32/2009 Pasal 15 dan 16, Permen LH
09/2011
Biofisik
Iklim  perubahan iklim;
tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim; dan
Ekosistem  kerusakan, kemerosotan, dan/atau
kepunahan keanekaragaman hayati;
 penurunan mutu dan kelimpahan sumber
daya alam;
 peningkatan alih fungsi kawasan hutan
dan/atau lahan;
 kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;
 perkiraan mengenai dampak dan LH ;
 kinerja layanan/jasa ekosistem;
 tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati

7. Kriteria Pokok PP 10/2010 Pasal 48
UU 32/2009 Pasal 15 dan 16, Permen
LH 09/2011
Tata Air  peningkatan intensitas dan cakupan
wilayah bencana banjir, longsor,
kekeringan, dan/atau kebakaran
hutan dan lahan;
Sosial
Ekonomi
Masyarakat
Peningkatan sosial dan
ekonomi masyarakat
secara berkelanjutan
 peningkatan jumlah penduduk
miskin atau terancamnya
keberlanjutan penghidupan
sekelompok masyarakat; dan/atau
 peningkatan resiko terhadap
kesehatan dan keselamatan
manusia.
 efisiensi pemanfaatan sumber daya
alam;

8. ASPEK HUKUM &
KELEMBAGAAN
 Visi Daerah (RPJPD/ RPJMD)
 Legalitas Perijinan/Hak
 Sejarah Kawasan
 Kelembagaan Desa
ASPEK SOSEKBUD
 Permukiman dan lahan garapan
 Fasos/fasum
 Pengembangan wilayah
 Kebutuhan dasar dan identitas budaya
ASPEK BIOFISIK/EKO-
LOGI
 Perlindungan Keanekaragaman Hayati
 Jasa lingkungan : tata air, iklim, emisi
karbon, kerawanan bencana
 Skor Kawasan : lereng, tanah, CH
 Ekoregional : kesatuan ekosistem,
DAS/kesatuan hidrologi, Pulau Kecil

9. Perubahan
Peruntukan
Upland/DAS
(HP, HPT)
Lowland/delta:
(HP, HPK)
KSA/KPA menjadi APL
HL menjadi APL
1. presentase kawasan hutan terhadap luas
DAS < 30 %
2. Kawasan hutan berkurang menjadi < 30%
3. DAS Kritis priorotas I :
• skoring >175
• lereng > 45%
• Tanah sangat peka erosi: regosol,
litosol, organosol. Rensina)
• Rawa
• Mangrove
• Gambut
• Kawasan hutan berkurang
menjadi < 30%
DPCLS
Pulau Kecil
(HP, HPT, HPK)
• skoring >175
• lereng > 45%
• Kawasan hutan berkurang menjadi < 30%
• presentase kawasan hutan dan tutupan
vegetasi terhadap luas P. Kecil < 30 %

10.  Hasil KLHS terhadap perubahan peruntukan yang memenuhi kriteria
DPCLS disampaikan kepada DPR untuk mendapat telaah lebih lanjut
 Hasil telaah DPR berupa rekomendasi diterima atau ditolak
 Rekomendasi yang diterima atau disetujui DPR disampaikan kepada
pemerintah yang selanjutnya pemerintah (Kementerian Kehutanan)
menerbitkan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan
 Dalam hal usulan perubahan peruntukan ditolak oleh DPR, maka
terhadap kawasan hutan yang belum mendapat persetujuan
mengacu pada kententuan perubahan peruntukan kawasan hutan
berdasarkan rencana tata ruang wilayah sebelumnya (Pasal 30 ayat
1 PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang)

11.  Selama ini KLHS dilakukan pada perubahan peruntukan atas
rencana pembangunan dan kondisi eksisting
 Dengan pertimbangan kondisi eksisting sudah tidak menimbulkan
dampak, maka perubahan peruntukan pada fungsi apapun atas
kondisi eksisting seharusnya tidak perlu dilakukan KHLS