1. RANCANGAN PERMENDAGRI
TENTANG
TAHAPAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN KLHS DALAM
PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
dindrajati@gmail.com 1

2. KONSIDERAN
MENIMBANG
Dalam melaksanakan
Pasal 15 kewajiban tersebut,
UU No. 32/2009 Pemda memerlukan
Mewajibkan Pemda Pedoman Tahapan dan
melakukan KLHS dalam Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan dan/atau KLHS dalam
evaluasi RPJPD/RPJMD Penyusunan
RPJPD/RPJMD
dindrajati@gmail.com 2

3. TUJUAN
Memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah dimasukkan dalam proses
penyusunan RPJPD dan RPJMD; dan
Meningkatkan kualitas RPJPD dan RPJMD sebagai
upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif
dan/atau resiko pelaksanaannya terhadap kondisi
lingkungan hidup.
dindrajati@gmail.com 3

4. KEWAJIBAN
GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA
WAJIB
KLHS DALAM PENYUSUNAN
RPJPD/RPJMD
MENUGASKAN
POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN
dindrajati@gmail.com 4

5. KAIDAH
Pelaksanaan KLHS mengikuti kaidah:
 fokus pada tujuan
 relevan dengan keputusan
 terpadu
 transparan
 partisipatif
 akuntabel
 Iteratif, dan
 evaluasi diri.
dindrajati@gmail.com 5

6. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN
1. Laporan Pra-Pelingkupan 3. Laporan Draf Akhir
Persiapan
Penyusunan 0 2. Laporan Pelingkupan 4. Laporan Akhir
RPJPD
Rancangan
0 Awal RPJPD
Pengolahan Penelaahan
data dan RPJPN & RPJPD
daerah lainnya
informasi Musrenbang
Perumusan RPJPD
Penelaahan 1 visi dan misi
RTRW Prov/ Analisis isu-isu daerah
Kab/Kota & 2:
Daerah Lainnya strategis
2.1 Rancangan
Perumusan
2.2
sasaran pokok
2.3
Akhir RPJPD
dan arah
0 0 kebijakan
Perumusan
Analisis Gambaran Permasalahan
umum kondisi Konsultasi
Pembangunan
daerah rancangan
Daerah
Pelaksanaan Forum akhir RPJPD
Konsultasi Publik dengan
MENDAGRI
Masukan dari Penyelarasan visi,
SKPD misi dan arah 3 Pembahasan
kebijakan RPJPD dan
Prov
penetapan 6
dindrajati@gmail.com Perda RPJPD

7. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
1. Laporan Pra-Pelingkupan 3. Laporan Draf Akhir
Persiapan
Penyusunan
0
2. Laporan Pelingkupan 4. Laporan Akhir Rancangan
RPJMD
Awal
RPJMD
Penelaahan Penyusunan
RPJPD Perumusan Strategi 2.1
dan arah kebijakan 2.2 Rancangan
Prov/Kab/Kota Renstra
Pengolahan 0 SKPD
data dan Perumusan Kebijakan
informasi VISI, MISI
dan Program umum dan program Rancangan
KDH Perumusan pembangunan 2.1
Penjelasan daerah 2.2 RPJMD
visi dan misi
Perumusan
Hasil Penelaahan Indikasi rencana
evaluasi program Musrenbang
capaian
RPJMD
RTRW prov.
Dan RTRW
0 2 prioritas yang
2.3
Prov/Kab/Ko Penelaahan RPJMN, disertai kebutuhan RPJMD
pendanaan
ta lainnya RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Penetapan
Perumusan Indikator Kinerja Rancangan
1 Tujuan dan Daerah Akhir RPJMD
0 Analisis Analisis isu-isu
Sasaran
Pembahasan dgn
Gambaran strategis SKPD
umum kondisi Prov/Kab/Kota Konsultasi
daerah rancangan akhir
Perumusan Pelaksanaan Forum RPJMD dengan
Konsultasi Publik
0 Analisis
Permasalahan KEMENDAGRI/
GUBERNUR
Pembangunan Pembahasan dengan
pengelolaan Daerah DPRD utk
keuangan
daerah serta
0 memperoleh
Pembahasan dan
masukan dan saran
kerangka penetapan Perda
pendanaan Penyelarasan
program prioritas 3 RPJMD
dindrajati@gmail.com dan kebutuhan 7
pendanaan

8. 0. MELAKUKAN PERSIAPAN
Persiapan
• Memberikan masukan komposisi Tim Penyusun RPJMD
• Membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan
Pra-Pelingkupan
•Melengkapi desk study yang dilakukan tim penyusun RPJMD
dengan gambaran permasalahan pembangunan berkelanjutan
sebagai bahan analisis baseline
•Memberi masukan analisis isu-isu strategis pembangunan
berkelanjutan
dindrajati@gmail.com 8

9. MEMBENTUK POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN
TIM PENYUSUN :KETUA & WAKIL
PERMEN
NO. SEKRETARIS
54/2010
POKJA POKJA POKJA PL
KETUA POKJA PL: KEPALA BLHD
PERMEN SEKRETARIS
KEPALA BAG.
KLHS
SDA&LH - BAPPEDA
ANGGOTA: Unsur Pemerintah & Non Pemerintah yang memiliki
(1) Kemampuan & Kompetensi; (2) Waktu & Konsentrasi

10. MEMBENTUK POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN
TEAM WORK
Ketua dan Sekretaris Pokja berkewajiban untuk:
 Memastikan Pokja benar-benar melakukan kajian dengan
mengikuti kaidah pelaksanaan KLHS
 menyediakan ruangan dan fasilitas kesekretariatan Pokja PL;
 memfasilitasi pengumpulan dan analisis data
baseline, lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok terfokus
(FGD) atau pertemuan lainnya;
 memotivasi anggota Pokja;
 memastikan bahwa seluruh proses dan hasil kajian diselesaikan
dan memenuhi standar mutu;
 memastikan bahwa hasil/rekomendasi kajian benar-benar
diintegrasikan ke dalam dokumen RPJPD yang disusun;
 memastikan adanya kerjasama dengan Pokja lainnya dalam Tim
Penyusun RPJPD.

11. MEMBENTUK POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN
Kepemimpinan
kuat
Pokja
mengkomuni-
Anggota-
kasikan setiap
anggota yang
proses & hasil
berkomitmen
pd pemangku
kepentingan
Karakter
Penting
Kesepakatan
Pokja
pembagian
berkoordinasi
tugas dan
dengan Tim
tanggung
Penyusun
jawab dengan
RPJPD/RPJMD
baik

12. MENYUSUN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
CONTOH OUTLINE KAK KLHS
1. Latar Belakang
a. Gambaran Umum Prov/Kab/Kota
b. Alasan Diperlukannya KLHS
2. Tujuan dan Sasaran KLHS
a. Tujuan
b. Sasaran
3. Lingkup Kegiatan
4. Hasil yang Diharapkan
5. Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian
6. Tenaga Ahli yang Diperlukan
7. Pendanaan
8. Kerangka Waktu

13. MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN
Pra Pelingkupan
upaya untuk memverifikasi cakupan permasalahan pembangunan
Pra
berkelanjutan untuk melengkapi hasil desk study perumusan
permasalah pembangunan yang dilakukan tim penyusun RPJPD
Cakupan permasalahan Identifikasi isu pembangunan :
PB  Hasil desk study tim RPJPD
 Curah pendapat dg
Isu lingkungan
stakeholder (mind mapping,
Isu sosial meta plan)
Isu ekonomi

14. MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN
Memanfaatkan hasil perumusan permasalahan pembangunan
yang dilakukan oleh tim penyusun RPJPD diperoleh dari:
penelaahan RPJPN dan RPJPD daerah lainnya;
perumusan permasalahan pembangunan daerah yang berasal dari
hasil analisis gambaran umum kondisi daerah;
masukan dari SKPD
Hasil verifikasi menjadi bahan masukan analisis isu-isu strategis
pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan pada tahap pelingkupan

15. 1.MELAKUKAN PELINGKUPAN
•Memverifikasi rumusan isu-isu strategis melalui
pelibatan pemangku kepentingan
• Mendokumentasikan proses dan hasil
pelingkupan
• Melakukan analisis baseline data isu-isu strategis
dalam skenario BAU

16. 2. MELAKUKAN 3 TAHAPAN KLHS
•2.1. Pengkajian Pengaruh
• Memberikan telaah pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan
sasaran terhadap lingkungan hidup dengan memperhatikan
muatan kajian yang relevan dengan isu-isu strategis.
•2.2. Perumusan mitigasi dan alternatif
•2.3. Perumusan Rekomendasi
•Catatan: Rekomendasi memastikan bahwa rumusan
mitigasi/alternatif program-program yang terkait isu strategis
pembangunan berkelanjutan, masuk ke dalam program
prioritas.
dindrajati@gmail.com 16

17. 3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN
PENGINTEGRASIAN
•Pengambilan Keputusan dan Pengintegrasian
– Mengintegrasikan mitigasi/alternatif yang direkomendasikan
ke dalam rancangan awal RPJMD
MENJADI DASAR
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
dindrajati@gmail.com 17

18. PENDEKATAN PELAKSANAAN
Pelaksanaan KLHS mengedepankan
pengambilan keputusan
berdasarkan kesepakatan berbagai
pemangku kepentingan.
Pelaksanaan KLHS disesuaikan
dengan kapasitas dan kapabilitas
daerah.
dindrajati@gmail.com 18

19. PENGKAJIAN
 Pokja Pengendalian Lingkungan melakukan kajian pengaruh: (1)terhadap visi,
misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan (untuk RPJPD); (2)
terhadap rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan,
kebijakan umum dan program pembangunan daerah (untuk RPJMD)
 Kajian pengaruh bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan sudah diintegrasikan ke dalam rumusan tersebut.
 Kajian pengaruh meliputi kajian keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.
 Kajian keterkaitan meliputi:
• Keterkaitan antar wilayah;
• Keterkaitan antar waktu;
• Keterkaitan antar sektor;
• Keterkaitan antar pemangku kepentingan.
 Kajian keseimbangan meliputi keseimbangan antar kepentingan ekonomi,
sosial budaya, lingkungan hidup.
 Kajian keadilan meliputi:
• Keadilan antar kelompok masyarakat;
• Keadilan antar generasi.
 Pelaksanaan kajian dilakukan melalui serangkaian diskusi terfokus yang
melibatkan pemangku kepentingan.
dindrajati@gmail.com 19

20. PERUMUSAN MITIGASI DAN/ATAU
ALTERNATIF
• Pokja Pengendalian Lingkungan merumuskan
mitigasi dan/atau alternatif untuk
meminimalkan potensi dampak negatif yang
mungkin timbul.
• Pelaksanaan perumusan mitigasi dan/atau
alternatif dilakukan melalui serangkaian
diskusi terfokus yang melibatkan pemangku
kepentingan.
dindrajati@gmail.com 20

21. PERUMUSAN REKOMENDASI
• Pokja Pengendalian Lingkungan merumuskan rekomendasi
berdasarkan rumusan mitigasi dan/atau alternatif.
• Perumusan rekomendasi dilakukan melalui serangkaian diskusi
terfokus yang melibatkan pemangku kepentingan.
• Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim Penyusun RPJP/MD
mengonsultasikan hasil rumusan rekomendasi kepada pimpinan SKPD
untuk mencapai kesepakatan substansi rekomendasi.
• Rekomendasi pelaksanaan kajian diintegrasikan ke dalam: rumusan
visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan (untuk
RPJPD); rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah
(untuk RPJMD) .
• Rumusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan
RPJP/MD dibahas dalam pertemuan koordinasi antara Bappeda
dengan para kepala SKPD dan hasilnya dibawa dalam pelaksanaan
forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RPJP/MD.
dindrajati@gmail.com 21

22. PENYELARASAN HASIL KONSULTASI PUBLIK
KE DALAM RANCANGAN AWAL
RPJPD/RPJMD
• Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim
Penyusun RPJP/MD menyelaraskan: rumusan visi
dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah
kebijakan (untuk RPJPD); rumusan visi, misi,
tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan,
kebijakan umum dan program pembangunan
daerah (untuk RPJMD) berdasarkan berita acara
forum konsultasi publik
• Hasil penyelarasan digunakan oleh Bappeda untuk
membuat rancangan awal RPJP/MD.
dindrajati@gmail.com 22

23. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Pelaksanaan Tahapan dan Tata
Cara Pelaksanaan KLHS dalan Penyusunan
RPJPD dan RPJMD bersumber pada APBN,
APBD, lain-lain sumber pembiayaan yang sah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
dindrajati@gmail.com 23

24. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Mendagri melalui Dirjen Bina Bangda melakukan
koordinasi, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan KLHS dalam RPJPD dan RPJMD
Provinsi.
 Gubernur melalui pimpinan SKPD yang membidangi
urusan perencanaan dan pengendalian
pembangunan melakukan koordinasi, pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan KLHS dalam
penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.
dindrajati@gmail.com 24

25. PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SAAT PENYUSUNAN KEBIJAKAN:
 Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan KLHS
dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
 Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk memastikan
bahwa proses dan hasil KLHS telah sesuai dengan tahapan
dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD
dan RPJMD.
 Hasil pengendalian dan evaluasi disampaikan kepada
ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan untuk
penyempurnaan proses dan hasil KLHS.
dindrajati@gmail.com 25

26. PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SAAT PELAKSANAAN:
 Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan
RPJMD.
 Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa
rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan
RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD,
disediakan alokasi anggaran yang memadai dan dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Hasil pengendalian dan evaluasi disampaikan kepada kepala
SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian
pembangunan sebagai bahan penyempurnaan.
dindrajati@gmail.com 26

27. PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SAAT EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH :
 Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi KLHS
RPJPD dan RPJMD.
 Evaluasi hasil pelaksanaan bertujuan untuk
mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan rekomendasi
KLHS dalam RPJPD dan RPJMD yang sudah dijabarkan ke
dalam Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
 Hasil evaluasi disampaikan kepada kepala SKPD yang
membidangi urusan perencanaan dan pengendalian
pembangunan untuk dijadikan bahan masukan
perencanaan pembangunan berikutnya.
dindrajati@gmail.com 27

28. KETENTUAN PERALIHAN
Daerah yang sedang menyusun RPJPD dan
RPJMD dapat mempedomani tahapan dan
tata cara pelaksanaan KLHS sesuai dengan
Permendagri ini.
Untuk RPJPD dan RPJMD yang telah
ditetapkan dan belum melaksanakan KLHS,
Gubernur dan Bupati/Walikota
melaksanakan KLHS pada saat evaluasi RPJPD
dan RPJMD.
dindrajati@gmail.com 28

29. KETENTUAN PENUTUP
Tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS
dalam RPJPD dan RPJMD tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
dindrajati@gmail.com 29

30. dindrajati@gmail.com 30