KLHS Optimalisasi
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•2,025 views
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KLHS Optimalisasi
Similar to KLHS Optimalisasi (20)
KLHS Optimalisasi
- 1. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP HIDUP DAN KEBERSIHAN Jl. Pepaya No.75, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121 KLHSRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 27 Juli 2017 Pra Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP HIDUP DAN KEBERSIHAN Jl. Pepaya No.75, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121 KLHSRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 27 Juli 2017 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3. Pemerintah menyadari kelemahan AMDAL 1999 2006 1996 Kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meningkat di era OTDA KLH-Bappenas- Kemendagri bersinergi mengembangkan dan menerapkan KLHS pada Kebijakan, Rencana, Program DISKURSUS KLHS KLH menyusun Konsepsi Arah Kebijakan KLHS di Indonesia dan uji coba di beberapa daerah 2007 2009 UU 32/2009 PPLH PERMENLH 09/2011 Pedoman Umum KLHS 2011 2012 PERMENDAGRI 67/2012 KLHS PP 46/2016 Pedoman Umum KLHS 2016
- 5. LANDASAN HUKUM KLHS 1. Mandat UU No. 32/2009 tentang PPLH menghasilkan peraturan turunan sebagai berikut : 2. Mandat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur : • KLHS menjadi urusan wajib non pelayanan dasar hingga Kabupaten/Kota • Sanksi ketidakpatuhan sudah dikemas dalam PP yang mengatur sanksi bila urusan wajib tidak dilaksanakan Kebijakan Umum Kebijakan Penerapan Permen LH No. 27/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Telah dicabut PP No. 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Telah diperbarui tahun 2015 Permen LH No. 09/2011 Tentang Pedoman Umum KLHS Masih berlaku PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Masih berlaku Surat Edaran Menteri LHK No. SE- 04/Menlhk-II/2015 Tentang Pelaksanaan KLHS Masih berlaku PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Disebut Kajian Kelayakan Strategis dengan beberapa prinsip sama Permendagri No. 67/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Masih berlaku Permen KKP No. 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Masih berlaku Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Masih berlaku Permen LHK No...tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan KLHS Rancangan
- 7. KLHS DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KLHS RPJP RPJM RTRW KEBIJAKANRENCANAPROGRAM • Visi dan Misi • Arah Kebijakan - - • Visi dan Misi • Strategi dan Arah Kebijakan - Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kebijakan dan Srategi (RANPERDA) Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang (RANPERDA) Indikasi Program (Dokumen Teknis RTRW)
- 8. PENYEMPURNAAN KRP PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMBELAJARAN SOSIAL MEMBERI PENGARUH PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PARTISIPATIF PENILAIAN DIRI AKUNTABEL PRINSIP KLHS KLHS
- 9. 1 Sudah Dilaksanakan Pemilukada 2 Dilaksanakan Penyusunan KLHS RPJMD 2017-2022 RPJMD • UUD 32/2009 • PP 46/2016 • PERMENDAGRI 67/2012 KLHS memastikan bahwa program pembangunan mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
- 10. KERANGKA KERJA KLHS PEMANGKU KEPENTINGAN Kerja POKJA PL Persiapan Workshop Pelingkupan (Verifikasi dan Klarifikasi Hasil Pra Pelingkupan) Kerja POKJA PL (Analisis Baseline, Keterkaitan, Keseimbangan, Keadilan, Kajian Pengaruh (D3TLH), Perumusan Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi) Workshop Kajian Pengaruh, Perumusan Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan Kepala Daerah ke dalam Draf raperda RPJMD-RPJPD Penilaian mandiri Pengajuan rekomendasi ke Gubernur/Menteri LHK DIGABUNG SKPD membuat isu panjang dan menyiapkan data pendukung
- 11. KLHS DAN RPJMD BERIRINGAN Inventarisasi data, analisis situasi, pengenalan kondisi eksisting Pra-pelingkupan (penyusunan informasi baseline) Identifikasi isu/masalah Pelingkupan isu strategis Perumusan tujuan/sasaran/target keluaran dan/atau indikator capaian KRP Identifikasi muatan yang berpotensi dampak/risiko LH Penyusunan skenario/konsep/arah kebijakan/strategi implementasi KRP Telaah pengaruh terhadap kondisi LH Perumusan alternatif/perbaikan Finalisasi muatan KRP Rekomendasi penyempurnaan, mitigasi, dan/atau tindak lanjut RPJMD KLHS Termasuk Informasi status/kondisi DDDT LH di wilayah kajian Kajian berbasis isu strategis Alternatif perbaikan KRP berdasarkan hasil kajian Rekomendasi 1 2 3 4 5
- 12. 01 02 03 04 05 POKJA PL melakukan curah pendapat isu-isu dengan cara mind mapping dan metaplan process POKJA PL melakukan studi literatur POKJA PL mengidentifikasi informasi dan data yang masih diperlukan POKJA PL menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam proses KLHS Persiapan untuk pelingkupan PRA-PELINGKUPAN KLHS
- 13. 1 2 Pengelompokan isu Penyusunan daftar isu panjang Penyusunan daftar isu pendek Konfirmasi isu3 4 TAHAPAN PERUMUSAN ISU Berdasarkan Status Lingkungan Hidup, isu KRP, serta masukan dan kesepakatan pemangku kepentingan Ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup Berdasarkan data dan informasi ilmiah Isu paling strategis sebagai dasar kajian KRP
- 14. MENEMUKAN AKAR MASALAH Penyebab masalah Akar penyebab masalah Konteks pembangunan KLHS AMDAL Gejala masalah Tahap proyek Degradasi SDA Punahnya KEHATI Kemiskinan Kualitas air Kualitas udara Kapasitas SDM dan institusi Risiko LH Kemacetan Keseimbangan sosial Isu sosial Risiko LH Budaya Kendala Objektif Nilai-nilai Isu ekonomi Komponen alami Keadilan
- 15. • SKPD • Stakeholders lain Bersifat Lintas Sektor • Administrasi • Sebaran dampak Bersifat Lintas Wilayah • Dampak sekunder dan tersier • Keterkaitan antar dampak Berdampak Kumulatif dan Berefek Ganda • Potensi untuk terjadi di masa depan Berdampak Jangka Panjang STRATEGIS KRITERIA ISU STRATEGIS
- 16. CONTOH MATRIKS PENAPISAN PROGRAM 0 – Jika tidak ada keterkaitan antara program dengan isu-isu strategis (Misalnya: Program tidak memiliki pengaruh terhadap isu baik negatif maupun positif) 1 – Jika ada keterkaitan antara program dengan isu-isu strategis (Misalnya: Program memiliki pengaruh terhadap isu baik negatif (-) maupun positif (+))
- 17. Arahan Alternatif TAHAP PERUMUSAN ALTERNATIF KRP 6 5 4 3 2 1 Perubahan Ukuran, skala, dan lokasi Penundaan, perbaikan urutan, mengubah prioritas Perubahan strategi Perubahan proses, metode dan adaptasi sesuai IPTEK Pemberian arahan dan peringatan untuk ekosistem Perubahan tujuan atau target 7 Pemberian arahan dan peringatan mitigasi No Rumusan Program Pembangunan Dampak Program Rumusan Mitigasi/Alternatif Mitigasi Alternatif 1 Penataan Bantaran Sungai Menimbulkan konflik dan gangguan terhadap permukiman • Melakukan telaah LARAP • Pembangunan rumah susun • Pemukiman kembali penduduk bantaran sungai Menyusun tahapan penataan 2 .................... .................... .................... .................... Contoh tabel
- 18. TAHAP REKOMENDASI Rangkaian proses KLHS yang telah dilaksanakan Rancangan final KRP Ada keterbatasan tingkat kepastian prediksi resiko & dampak KLHS? Ada konsekuensi terhadap usaha/kegiatan eksisting? Ada kebutuhan kebijakan pendukung untuk implementasi? Konfirmasi rekomendasi perbaikan KRP Rekomendasi: 1. Jenis studi lebih lanjut 2. Jadwal kebutuhan review KRP di luar jadwal yang ditentukan peraturan perundangan untuk antisipasi ketidakpastian prediksi dampak 3. Arahan KLHS untuk KRP turunan/terkait Rekomendasi: 1. Modifikasi usaha dan/atau kegiatan 2. Penghentian usaha dan/atau kegiatan 3. Penerapan tambahan kewajiban Rekomendasi: 1. Arahan untuk AMDAL/UKL-UPL/SPPL 2. Program dan kegiatan mitigasi pendukung 3. Penerapan persyaratan LH tertentu (cth: Green Techno) 4. Penerapan baku mutu dan standar yang berlaku T T T Y Y Y
- 19. PENJAMINAN KUALITAS KLHS Penjaminan kualitas meliputi: 1. Penjaminan kompetensi penyusun KLHS 2. Pelaksanaan penilaian mandiri terhadap kesesuaian proses dan hasil KLHS. Tabel Formulir Penilaian Mandiri A. Identitas B. Hal yang Dinilai Nama KLHS K/L Penanggungjawab Tahun Pelaksanaan No. Item Penilaian 1 Desain proses KLHS 2 Identifikasi isu strategis 3 Analisis baseline 4 Telaahan 5 Alternatif dan rekomendasi 6 Laporan KLHS 7 Integrasi KLHS ke dalam KRP dan pengambilan keputusan 8 Partisipasi pemangku kepentingan
- 20. PENGESAHAN KELAYAKAN KLHS Pengesahan kelayakan KLHS adalah kegiatan menelaah dan menggaransi hasil penilaian mandiri KLHS guna memastikan; prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam KRP dan usulan KRP telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung LH. 00 Penjaminan kompetensi penyusun KLHS *) Pelaksanaan penilaian mandiri (penjaminan kualitas KLHS) *) Pengesahan Kelayakan KLHS Penilaian mandiri Kelayakan KLHS berdasarkan butir-butir penilaian mandiri (dilampiri surat pernyataan penjaminan kualitas KLHS); Rekomendasi perbaikan KLHS diikuti perbaikan Kebijakan, rencana, dan/atau program apabila tidak memenuhi salah satu/lebih dari butir2 penilaian; Rekomendasi penghentian jenis usaha dan/atau kegiatan dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program jika hasil penilaian menyatakan daya tampung lingkungan hidup telah atau akan terlampaui *) Surat Pengesahan Kelayakan KLHS dari Menteri LHK Pembuat KRP dan KLHS *) = diperlukan Pedoman Teknis REKOMENDASI GUBERNUR 1 2 3 KLHS Kab/Kota KLHS Provinsi
- 21. KENDALA UMUM PENYUSUNAN KLHS 1. Belum optimalnya pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis dampak lingkungan potensial dan menyusun perencanaan yang terintegrasi 2. Koordinasi antar institusi dan organisasi 3. Belum optimalnya sumber daya (informasi, keahlian, dan finansial) 4. Belum terdapatnya panduan dan mekanisme dalam tataran teknis dan operasional 5. Belum optimalnya political will dan komitmen untuk mengimplementasikan KLHS 6. Kesulitan dalam menentukan kebijakan yang jelas dan mendefinisikan kapan dan bagaimana KLHS sebaiknya diimplementasikan 7. Metodologi belum berkembang dengan baik 8. Terbatasnya partisipasi publik (khususnya masyarakat) 9. Kurangnya akuntabilitas penyusunan dan implementasi KLHS 10.Masih kentalnya pemahaman terhadap AMDAL, sehingga persepsi terhadap KLHS menjadi identik AMDAL.
- 22. Terima kasih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017-2022 Kajian Lingkungan Hidup Strategis