1. Arah Kebijakan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia
Environmental Sector Program (ESP) 1
Indonesia State Ministry of the Environment and DANIDA
Atiek Koesrijanti
Soeryo Adiwibowo
Triarko Nurlambang
2. DEFINISI
APA KLHS?
Suatu proses sistematis dan komprehensif
untuk mengevaluasi dampak lingkungan,
pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek
keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana,
atau program pembangunan
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (SEA: Strategic Environmental Assessment)
3. MENGAPA PERLU KLHS?
Meningkatkan manfaat pembangunan.
Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya.
Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi
pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program
pembangunan.
Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif
diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak
tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
In some cases sustainability remains an implicit background policy. In other cases sustainability
issues are used as (Partidário, 1996b):
(i) benchmarks against which objectives and criteria in SEA can be measured; or
(ii) a strong policy that helps to shape new forms of decision-making in support of sustainable
development.
SEA contribution towards sustainability
1. Provides broader environmental vision
2. Ensures early consideration of environmental issues
3. Anticipates environmental impacts
4. Facilitates environmentally-oriented chain of actions
5. Contributes to integrated policy-making and planning (Partidario, 2003)
4. PRINSIP-PRINSIP
● Sesuai tujuan (fit for purpose)
● Bersifat obyektif (objective led)
● Dijiwai oleh semangat keberlanjutan
(sustainability led)
● Komprehensif (comprehensive scope)
● Relevan untuk keputusan (decision
relevant)
● Integratif (integrative)
● Partisipatif (participative)
● Efektif biaya (cost-effectiveness)
5. KARAKTERISTIK
Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]:
◊ Nasional provinsi kabupaten/kota
◊ Kebijakan rencana program
instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga
menjawab distorsi pemahaman OTDA
Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik.
Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat
KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK..
6. BEDA DENGAN AMDAL [1]
AMDAL KLHS
POSISI
Studi kelayakan proyek [HILIR] Perumusan kebijakan,
rencana, dan program [HULU]
SIFAT
Wajib Kontekstual (masih dalam
proses pembahasan)
JANGKAUAN
LIPUTAN
Areal proyek, dsk Wilayah
Definisi yg jelas saat dimulai &
berakhirnya proyek
Kajian dapat bersifat tiering
(berjenjang): kebijakan,
rencana, program; nasional,
provinsi, kebupaten/kota
KEPUTUSAN
Kelayakan lingkungan proyek
pembangunan Mengarahkan keberlanjutan
pembangunanFokus pada upaya mitigasi
dampak
7. BEDA DENGAN AMDAL [2]
AMDAL KLHS
PRODUK Dokumen ANDAL, RKL, RPL Dokumen KLHS
Dokumen KRP
PEMRAKARSA Pemerintah/swasta Pemerintah
INSTITUSI PENILAI Diperlukan institusi yang
berwenang memberikan
penilaian & persetujuan AMDAL
Tidak diperlukan institusi yg
berwenang memberikan
penilaian & persetujuan KLHS
8. Kebijakan Perencanaan Program Proyek
KAJIAN LINGKUNGAN
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS Programatik
KLHS Kebijakan
KLHS Regional
KLHS Sektoral
AMDAL
Source: Partidario, 2000
TIPOLOGI
9. Rekomendasi Kebijakan
Apapun definisi KLHS yang akan dikonstruksikan definisi tersebut
tidak boleh eksklusif, tidak boleh menjadi rujukan tunggal dan tidak
boleh menegasikan definisi lain yang kemungkinan akan timbul dan
dikonstruksikan oleh para akademisi, praktisi atau institusi tertentu.
Definisi KLHS setidaknya perlu mengandung 4 komponen:
– Diselenggarakan pada tahap awal perumusan kebijakan,
rencana atau program KRP);
– Menelaah dampak lingkungan dari KRP
– Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi
– Mempertimbangkan aspek keberlanjutan
Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak
lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan
dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan
(A systematic and comprehensive process to evaluate environmental impact,
social and economic consideration, as well as sustainability assurance of
proposed development policy, plan or programs)
Definisi KLHS untuk Indonesia
10. Atribut AMDAL KLHS
Posisi Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan
Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cencerung pro-aktif
Fokus analisis
Identifikasi, prakiraan & evaluasi
dampak lingkungan
Evaluasi implikasi lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan
Dampak kumulatif Amat terbatas
Peringatan dini atas adanya dampak
kumulatif
Titik berat telaahan
Mengendalikan dan meminimumkan
dampak negatif
Memelihara keseimbangan alam,
pembangunan berkelanjutan
Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif
Kedalaman Sempit, dalam dan rinci
Luas dan tidak rinci sebagai
landasan untuk mengarahkan visi &
kerangka umum
Deskripsi proses
Proses dideskripsikan dgn jelas,
mempunyai awal dan akhir
Proses multi-pihak, tumpang tindih
komponen, KRP merupakan proses
iteratif & kontinyu
Fokus pengendalian
dampak
Menangani simptom kerusakan
lingkungan
Fokus pada agenda pembangunan
berkelanjutan, terutama ditujukan
utk menelaah agenda keberlanjutan,
11. Tujuan KLHS
Tiga macam tujuan KLHS (Sadler 2005: 20):
● Instrumental
● Transformative
● Substantive
Rekomendasi Kebijakan
● Dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu
disebutkan bahwa tiga macam tujuan KLHS merupakan
pilihan terbuka
● Pengguna perlu memahami konsekuensi yang dihadapi
bila yang dipilih adalah KLHS tujuan transformative atau
subtantive
12. Manfaat KLHS
● Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan
keputusan,
● Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui
pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang
tersedia,
● Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis
pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
● Mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya peluang
pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini
● Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para
pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui
proses konsultasi dan partisipasi
● Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna
menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan,
● Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi
pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif
dampak lingkungan.
13. Manfaat KLHS
Dua manfaat utama KLHS:
● Mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL
● Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan
ramah lingkungan dengan lebih efektif
Rekomendasi kebijakan
Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu
dicantumkan macam manfaat KLHS
14. Prinsip, Nilai Dasar & Mutu KLHS
Nilai dasar (diperoleh dari hasil pilot project KLS)
Keterkaitan (interdependency)
Keberlanjutan (sustainable)
Keadilan sosial dan ekonomi (socio-economic just)
Mutu KLHS: SEA performance criteria (IAIA 2002)
Rekomendasi Kebijakan
Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu
dicantumkan prinsip, nilai dasar dan mutu KLHS
15. Pendekatan KLHS
Ada 4 macam pendekatan KLHS
● KLHS dengan pendekatan menyerupai AMDAL (EIA
mainframe)
● KLHS sebagai instrumen penilaian lingkungan
(appraisal style)
● KLHS sebagai kajian terpadu (sustainability appraisal)
● KLHS sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber
daya alam berkelanjutan
16. Rekomendasi Kebijakan
1. Hindari untuk mengharuskan menggunakan pendekatan
yang seragam untuk aplikasi KLHS.
2. Mendorong pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota
untuk mengembangkan pendekatan/kelembagaan KLHS
yang sesuai dengan kondisi Indonesia dgn
mempertimbangkan:
– Sumber daya manusia dan kapasitas institusi
– Kompleksitas aplikasi dan pembahasan KLHS
– Peluang untuk menerbitkan kebijakan, rencana atau
program
– Peluang penguatan birokrasi
17. 3.7. Macam Aplikasi KLHS
7 Macam Aplikasi KLHS di Indonesia
KLHS Tata Ruang
KLHS Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN)
KLHS Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD)
KLHS Regional (Daerah Aliran Sungai, Kawasan Ekonomi Khusus)
KLHS Program Pengembangan Kota
KLHS Sektor
KLHS Pengelolaan Sumber Daya Alam (Nasional, Provinsi, Kabupaten,
Pulau)
18. Macam Aplikasi KLHS
Waktu
Proyek Program Rencana Kebijakan
AMDA
L
Ruang
KLHS
Tata
Ruang
KLHS
Rencana
Pembanguna
n
SEA
Natural
Resource
(SENRA)
Nasional
Provinsi
Kabupaten
Kota
Proyek
SEA
Urban
Dev
(NUES)
21. SISTEM PERENCANAAN & KLHS
PERENC. TATA RUANG NAS
PERENC. PEMB. NAS
P’RNC.TAT’ RUANG - Prop
P’RNC. PMB. Daerah/ Prop
P’RNC. TAT’ RUANG Kab
P’RNC. PMB. Daeran/ Kab
BAPPENAS
BKTRN
DPU
SEKTOR
DDN
KLH
BAPPEDA
BKPRD
DINAS
BAPEDALDA
BAPPEDA
BKPRD
DINAS
BAPEDALDA
KLHS
KLHS
KLHS
PERENC. SEKTOR NAS
PERENC. SEKTOR - Prop
PERENC. SEKTOR - Kab
Propinsi
Kab/ Kota
Nasional
22. KLHS Prosedur & Metode
KLHS menyerupai
AMDAL
KLHS Penilaian Lingkungan
KLHS Tipe Analisis
Terpadu SDA
Penapisan Penapisan Penilaian awal
Pelingkupan Analisis efek lingkungan Analisis Terpadu Sumber
Daya Alam
Laporan KLHS Lingkup dan karakter efek
lingkungan
Final Analisis Terpadu
Sumber Daya Alam
Partisipasi Masyarakat Pencegahan efek lingkungan
Konsultasi Lingkup dan karakter efek
residual
Pengambilan Keputusan Tindak lanjut dan pemantauan
efek lingkungan
Pemantauan Kepedulian masyarakat dan
stakeholders
Sadler (2005: 18)
23. Rekomendasi Kebijakan
Buku Pegangan dan Pedoman KLHS harus memuat:
● KLHS adalah “marga” konsep, pendekatan dan
instrumen
● Mendorong pengembangan KLHS yang sesuai
dengan kondisi Indonesia
24. Sukarela dan Wajib
● Wajib vs Sukarela: perdebatan
● Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan, rencana, atau
program tertentu yang wajib KLHS tanpa melalui proses
penapisan
● Kebijakan, rencana, atau program tertentu wajib KLHS
setelah menempuh proses penapisan yang dilakukan
oleh instansi pemerintah yang berkepentingan. Proses
penapisan dapat dilakukan oleh
– Pemerintah pusat
– Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota
25. Proses Penapisan
Perilaku Dampak
Lingkungan
Karakter Kebijakan,
Rencana & Program
● Kemungkinan potensi
dampak penting
● Dampak kumulatif
● Resiko terhadap
keberlanjutan ekosistem
● Kemungkinan ancaman
terhadap keberlanjutan
pembangunan
● Kemungkinan kerusakan
sumber daya alam
Daftar Uji, Matrik
Tanpa proses
Penapisan
Wajib KLHS Keputusan Tidak Wajib
Ya Tidak
Proses Penapisan
KLHS
26.
27. Sistem Lingkungan Hidup
Perubahan Iklim
dan Variasinya
Kejadian ekstrim (bencana)
Ketersediaan SD Air,
udara dan
tanah berkualitas
Naiknya permukaan air laut
DampakpdLH
Perubahan pada emisi
dan tutupan lahan
Perubahan pada SD
Air, Tanah,
Permodalan,
Ketenagkerjaan, dan
produktifitas
Perubahan pada
pola produksi
dan konsumsi
DampakpdEkonomi
Kerentanan
KEBIJAKAN
Mitigasi
Adaptasi
Sistem Ekonomi
Tekanan LH
Tekanan
Ekonomi
Contoh Simplifikasi Model Kajian Integrasi Pembangunan dan LH
(KLHS)
28. Policy recommendation for SEA Guideline
Factor
SEA Institution/Approach
EIA
mainframe
EIA
Modified
Integrated
Assessment
Sustainable
Resource
Capacity of institution and
human resource requirements
M M H H
Level of difficulty of SEA
application and review
L M H H
Opportunity to develop better
PPP
M M H H
Opportunity to increase
bureaucracy
H M L L
29. ROAD-MAP RENCANA APLIKASI KLHS
TUJUAN
Merancang garis besar rencana penerapan KLHS pada proses perumusan,
pelaksanaan dan pengendalian Perencanaan Pembangunan
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
• 3 aspek mendasar: capacity building (lembaga, SDM, Sistem)
• Persiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah
a. Persyaratan substansi
b. Persyaratan pelaksanaan perencanaan
• Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah
a. Tata laksana dan koordinasi
b. Kriteria kinerja perumusan
• Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah
a. Kriteria kinerja pelaksanaan
b. Sistem pengendalian
OUTPUT TUGAS
Berupa penjelasan singkat identifikasi permasalahan di atas dan dapat dengan
menggunakan skema ataupun butir-butir penjelasan. Masing-masing kelompok dimohon
untuk mempresentasikan output ini pada sesi I hari Jumat tgl 1 Agustus 2008.
33. Jika menggunakan
pendekatan regional maka
akan dilihat lebih holistik
/komprehensif (capturing) dan
sistemik; prioritas nya adalah
kebutuhan stakeholder Pengang
guran
Tabungan
terbatas
Kurang
modal
Produktifi
tas rendah
Pendapatan
/kapita
rendah
Daya beli
rendah
Pertmbhn
eko. rendah
Keluarga
besar
Laju
kelahiran
tinggi
Permintaan
tenga kerja
tinggi
Output/
pekerja
kurang
Pendidikan
kurang
Kemiskinan
Perumahan
tak layak
Kondisi hidup
tak sehat
Kesehatan
buruk
Kurang gizi
Diet jelek
Ouput
pertanian
kecil
Sedikit input
modern
REGION
Jabodetabekcur
Jika menggunakan
pendekatan sektoral
maka sulit menentukan
prioritas diantara sektor-
sektor
Penetapan Prioritas
Pembangunan
Relatif lebih mudah Relatif lebih sulit
37. Sosial
Ekonomi SDA/ LH
Pembangunan
Berkelanjutan
• lintas sektoral
• lintas wilayah Adm.
• Ketimpangan kesejahteraan sosial
• Akses tidak merata terhadap fasum/ fasos
• Tingkat pelanggaran hukum masih tinggi (pidana dan perdata)
• Masih terjadi ketimpangan/
disparitas pembangunan
ekonomi (wilayah hilr dan hulu)
• Pembangunan sektor sekunder
(manufaktur/ industri) dan sektor
tersier (jasa) semakin
mendominasi
• Pembangunan Infrastruktur
terkonsentrasi di wilayah
perkotaan (hilir)
• Sumberdaya Air menjadi
sangat sensitif ketersediaannya
dibandingkan kebutuhan yang
meningkat pesat (di sektor
industri dan pemukiman baru di
wilayah perkotaan)
• Pencemaran air dan udara
berpotensi menjadi semakin
tinggi, khususnya di wilayah
perkotaan
• Sumberdaya alam lainnya
belum tergali optimal
• Masih ada keluhan dari pelaku pembangunan swasta nasional/ asing dan masyarakat terhadap
kinerja pemerintah (good governance dan layanan publik)
• Masyarakat dan pelaku pembangunan belum menyatu dalam proses pembangunan
• Mendambakan Civil Society / Masyarakat Madani – Parisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan
38. Perda
di
P. Jawa per
Tingkat
Wilayah
Motif Perda
Retribusi ijin
usaha (pajak) atau
pemberian ijin
untuk eksploitasi
SDA
Tindakan
kolaboratif
pengelolaan &
pemanftan SDA
Hak masyarakat
untuk akses,
pemanftan dan
kontrol atas SDA
Total
(%)
Provinsi 16 18 3 37 (31%)
Kabupaten 46 15 8 69 (58%)
Kota 9 3 1 13 (11%)
Total
(Persentase)
71
(60%)
36
(30%)
12
(10%)
119
(100%)
Dg kriteria dunia
Dg khas Indonesia tanpa
pengelolaan sampah &CO2
Dg khas Indonesia
dg pengelolaan sampah dan CO2
Overshoot :
- 462.832.500 ha
Overshoot
- 71.113.436 ha
Overshoot
- 139.695.000 ha
Jika jejak ekologi diturunkan 90%
maka lahan di P Jawa mencukupi
Perbandingan Penilaian Daya
Dukung Lingkungan
SDA yang
Diatur
Di
P. Jawa
Motif Perda
Retribusi ijin usaha
(pajak) atau
pemberian ijin untuk
eksploitasi SDA
Tindakan
kolaboratif
pengelolaan
dan
pemanfaatan
SDA
Hak masyarakat
untuk akses,
pemanfaatan dan
kontrol atas SDA
Total
(%)
Air 28 16 2 46 (39%)
Tanah 11 1 0 12 (10%)
Hutan 15 10 7 32 (27%)
Tambang 17 0 0 17 (14%)
Baku Mutu
Lingkungan
0 9 3 12 (10%)
Total
(Persentase)
71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%)
39. Kehidupan dan Pembangunan
Lingkungan Hidup
Definisi
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta mahluk
hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997
tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal
1)
Ruang
Definisi
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang
darat, ruang laut dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan mahluk hidup
lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan
hidupnya (UU no. 26 tahun 2007,
tentang Penataan Ruang, Bab 1 ,
Pasal 1)
(Z on e B 1
& B 4)(Z on e B 1
& B 4)
S um ber: C itra
L an dsat 3 0-07 -1 992
O leh :D itjen Penataan
R uang dan LA PA N
(Z on e
B 3 & B 4)(Z on e
B 5)(Z on e
B 2)(Z on e
N 2 & N 2 )
(Z on e
N 2 )(Z on e
N 2 )(Z on e
N 2 )
S um ber: C itra
L an dsat 1 7-07 -2 001
O leh :D itjen Penataan
R uang dan LA PA N
1992
2001
P E N G U R A N G A N R U A N G
T E R B U K A H IJA U D I
J A B O D E T A B E K
• Hampir semua kegiatan kehidupan dan
Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/
lokasi/ ruang.
• Konsep Ruang identik dengan Lingkungan
40. Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan
Basis Pembangunan Nasional :
Mainstreaming Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan Pembangunan Wilayah harus sejalan dengan
Pembangunan Lingkungan Hidup
OUTPUT:
Peningkatan Kesejahteraan
• Pro growth
• Pro-poor
• Sustainability
41. Dari Ide menjadi Realita
Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Visi & Misi
Tujuan
Pembangunan
Strategi
Pembangunan
Arah
Kebijakan
Program
Prosedur/
Peraturan
Pelaksanaan
Konsep/
Ide
Realita
Monitoring &
Evaluasi
KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak
negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika)
42. Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap
Pengambilan Keputusan
KAJIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
STRATEGIS
Analisa
Dampak
Lingkungan
Kebijakan
Perencanaan
Program
Proyek- Proyek
43. Kontribusi SEA bagi Penguatan
Penataan Ruang
Arah
Kebijakan, Tuj
uan dan
Strategi
Pembangunan
RPJM/D
Penataan Ruang
berwawasan
Lingkungan dan
berbasis
Pembangunan
Berkelanjutan
RTRW
Pelaksanaan
Pembangunan
Proyek-Proyek
Perlu lokasi
untuk ekeskusi
kegiatan
pembangunan
B K P R N / D
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
