1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2011 - 2031
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK UTARA
Jl. Raya Bayan No. ............ Tanjung

2. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) - serangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program
(KRP).
PELAKSANAAN KLHS DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI
RTRW - proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi
kebijakan, rencana, dan atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan
hidup yang termuat dalam RTRW.
PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - prinsip-prinsip
yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia meliputi
sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan.

3. PEMBANGUNAN YANG TERFORMULASIKAN DALAM KEBIJAKAN-RENCANA-
PROGRAM SELAMA INI DIPANDANG KURANG MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA OPTIMAL
UPAYA-UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA TATARAN KEGIATAN
MELALUI INSTRUMEN (MIS: AMDAL) DIPANDANG BELUM MENYELESAIKAN
BERBAAI PERSOALAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA OPTIMAL, MENGINGAT
BERBAGAI PERSOALAN LINGKUNGAN HIDUP BERADA PADA TATARAN
KEBIJAKAN – RENCANA – PROGRAM.
RTRW KLU BARU BERJALAN SELAMA 2 TAHUN, NAMUN BELAKANGAN INI
INDIKASI PENURUNAN KUALITAS DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN.
KECENDERUNGAN PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN TERKAIT DENGAN TATA
RUANG WILAYAH SEBAGAI PRODUK PERENCANAAN, OLEH KARENA ITU, PERBAIKAN
KUALITAS RTRW MENJADI MUTLAK DAN SANGAT STRATEGIS UNTUK SEGERA
DIREALISASIKAN GUNA MENGHAMBAT LAJU PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN
DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN.

4.  Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan teritegrasi dalam
pembangunan.
 Memperbaiki kualitas rencana tata ruang wilayah melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan
tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/proses dan metodologi/muatan perencanaan
 Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari KRP di
dalam RTRW;
 Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh;
 Memelihara potensi sumberdaya ala dan dan dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

5.  memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku
pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi KRP
dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi KRP yang dirumuskan
telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui
proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi
KRP dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi KRP
 merencanakan dan mengevaluasi KRP yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam
evaluasi KRP, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif
penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak
dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.
 menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program „lebih hijau‟ dalam
artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary
principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam
menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif
terhadap lingkungan hidup.

6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 26/2007  PENATAAN RUANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 32/2009  PENGELOLAAN LINGK. HIDUP
PERDA PROVINSI NTB 03/2010  RTRW PROVINSI NTB TAHUN 2009 - 2029
PERDA KABUPATEN LOMBOK UTARA 9/2011  RTRW KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2011 - 2031
DRAFT PEDOMAN UMUM KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS NO. 27072011 TAHUN 2011
PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DALAM PENERAPAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK
KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM PENATAAN RUANG (DIKELUARKAN OLEH KEMETERIAN NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PERENCANAAN LINGKUNGAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 67/2012  PEDOMAN PELAKSANAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

7. 1. Identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan
analisis kecenderungan berbasis data (baseline trend analysis) terhadap masing-masing isu
yang dianggap penting atau menjadi perdebatan antar pemangku kepentingan.
2. Proses kompilasi data dan fakta dilakukan sesuai tahapan perumusan KRP dan dilihat
kecenderungannya untuk merumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan
3. Kajian pengaruh KRP terhadap dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilakukan dengan
mengkaji potensi dampak berdasarkan analisis kecenderungan berbasis data (baseline trend
analysis) atau kombinasi antara metode cepat dan metode detil
 PENGKAJIAN PENGARUH KRP TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DI
SUATU WILAYAH;
 PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP; DAN
 REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KRP YANG
MENGINTEGRASIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

11. indentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu-isu sosial/budaya, ekonomi, lingkungan), kemudian
ditapis menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis pembangunan berkelanjutan.
A. KETERSEDIAAN AIR BAKU
B. EROSI DAN SIDEMENTASI
SUNGAI
C. BANJIR
D. EROSI DAN SIDEMENTASI
PANTAI
E. DEFORESTASI HUTAN
F. KEMAMPUAN REGENERASI
HUTAN
G. DEGRADASI LAHAN
H. POLUSI TANAH, AIR, UDARA
I. PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH
J. KUALITAS SAPRAS
K. KETAHANAN TERHADAP
BENCA NA

12. indentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu-isu sosial/budaya, ekonomi, lingkungan), kemudian
ditapis menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis pembangunan berkelanjutan.
A. KETERSEDIAAN AIR BAKU
B. EROSI DAN SIDEMENTASI
SUNGAI
C. BANJIR
D. EROSI DAN SIDEMENTASI
PANTAI
E. DEFORESTASI HUTAN
F. KEMAMPUAN REGENERASI
HUTAN
G. DEGRADASI LAHAN
H. POLUSI TANAH, AIR, UDARA
I. PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH
J. KUALITAS SAPRAS
K. KETAHANAN TERHADAP
BENCA NA

13. indentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu-isu sosial/budaya, ekonomi, lingkungan), kemudian
ditapis menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis pembangunan berkelanjutan.
A. KETERSEDIAAN AIR BAKU
B. EROSI DAN SIDEMENTASI
SUNGAI
C. BANJIR
D. EROSI DAN SIDEMENTASI
PANTAI
E. DEFORESTASI HUTAN
F. KEMAMPUAN REGENERASI
HUTAN
G. DEGRADASI LAHAN
H. POLUSI TANAH, AIR, UDARA
I. PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH
J. KUALITAS SAPRAS
K. KETAHANAN TERHADAP
BENCA NA

14. indentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu-isu sosial/budaya, ekonomi, lingkungan), kemudian
ditapis menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis pembangunan berkelanjutan.
A. KETERSEDIAAN AIR BAKU
B. EROSI DAN SIDEMENTASI
SUNGAI
C. BANJIR
D. EROSI DAN SIDEMENTASI
PANTAI
E. DEFORESTASI HUTAN
F. KEMAMPUAN REGENERASI
HUTAN
G. DEGRADASI LAHAN
H. POLUSI TANAH, AIR, UDARA
I. PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH
J. KUALITAS SAPRAS
K. KETAHANAN TERHADAP
BENCA NA

15. indentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu-isu sosial/budaya, ekonomi, lingkungan), kemudian
ditapis menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis pembangunan berkelanjutan.
A. KETERSEDIAAN AIR BAKU
B. EROSI DAN SIDEMENTASI
SUNGAI
C. BANJIR
D. EROSI DAN SIDEMENTASI
PANTAI
E. DEFORESTASI HUTAN
F. KEMAMPUAN REGENERASI
HUTAN
G. DEGRADASI LAHAN
H. POLUSI TANAH, AIR, UDARA
I. PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH
J. KUALITAS SAPRAS
K. KETAHANAN TERHADAP
BENCA NA

16. indentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu-isu sosial/budaya, ekonomi, lingkungan), kemudian
ditapis menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis pembangunan berkelanjutan.
A. KETERSEDIAAN AIR BAKU
B. EROSI DAN SIDEMENTASI
SUNGAI
C. BANJIR
D. EROSI DAN SIDEMENTASI
PANTAI
E. DEFORESTASI HUTAN
F. KEMAMPUAN REGENERASI
HUTAN
G. DEGRADASI LAHAN
H. POLUSI TANAH, AIR, UDARA
I. PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH
J. KUALITAS SAPRAS
K. KETAHANAN TERHADAP
BENCA NA

17. proses kajian KRP dan
isu-isu pembangunan berkelanjutan
KAIDAHPEMBANGUNANPEMBANGUNANBERKELANJUTAN

18. serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan KRP (Kebijakan – Rencana – Program)
pembangunan, sekaligus proses pemberian rekomendasi atas penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program daerah.
RUMUSAN
KEBIJAKAN, RENCANA,
PROGRAM
PENGARUH
PROGRAM
(DAMPAK
KUMULATIF)
RUMUSAN MITIGASI/ADAPTASI DAN
ALTERNATIF
REKOMENDASI
Penetapan dan pengembangan
kawasan perdagangan-jasa dan
pelayanan pariwisata
 Berkurangnya kawasan
resapan air
 Menyediakan IPAL komunal.
 Wajib menyediakan RTH atau satu pohon tinggi
dengan vegetasi rendah.
 Perlu ada spesifikasi kegiatan yang ada di dalamnya.
 Penyediaan lahan bagi RTH untuk resapan air
 Penyediaan lahan parkir.
 Penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki.
 Pemberian insentif dan disinsentif bagi kegiatan
perdagangan dan jasa yang mematuhi atau melanggar
aturan.
Penetapan dan pengembangan
kawasan perkantoran dan
pelayanan umum skala provinsi
hingga lingkungan
 Berkurangnya kawasan
resapan air
 Alokasi pengembangan kegiatan perkantoran
pemerintah dan swasta didistribusikan secara merata.
Penetapan dan pengembangan
kawasan perdagangan-jasa
 Berkurangnya kawasan
resapan air
 Kawasan yang revitaliasasi wajib menyediakan
RTH atau kawasan penyangga.
 Menyediakan IPAL komunal.
 Penyediaan lahan bagi RTH untuk resapan air
 Penyediaan lahan parkir.
 Penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki.
Pengembangan jaringan jalan
sebagai akses internal yang
menghubungkan antar pusat
pelayanan.
 Berkurangkan lahan
resapan berupa RTH
jalur.
 Timbul polusi udara
dan suara.
 Menyediakan RTH dengan vegetasi yang
berfungsi menyerap kebisingan, pemecah angin,
dan menyerap polusi.
 Penyediaan studi kelayakan, UKL/UPL, atau AMDAL
dalam proses kegiatan.
 Perlu memperhatikan kapasitas dan dimensi trotoar,
jalur hijau, drainase, dan jalur pejalan kaki pada kiri dan
kanan jalan.
Pembangunan jalan baru dan jalan
tembus.
 Berkurangkan lahan
resapan berupa RTH
jalur.
 Timbul polusi udara
dan suara.
 Menyediakan RTH dengan vegetasi yang
berfungsi menyerap kebisingan, pemecah angin,
dan menyerap polusi.
 Penyediaan RTH jalur
 Menyediakan jalur-jalur evakuasi.
 Pembangunan jalan perlu disosialisasikan terlebih
dahulu kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalan
tersebut.
 Penyediaan studi kelayakan, UKL/UPL, atau AMDAL
dalam proses kegiatan.

19. serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan KRP (Kebijakan – Rencana – Program)
pembangunan, sekaligus proses pemberian rekomendasi atas penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program daerah.
RUMUSAN
KEBIJAKAN, RENCANA,
PROGRAM
PENGARUH PROGRAM
(DAMPAK KUMULATIF)
RUMUSAN MITIGASI/ADAPTASI
DAN ALTERNATIF
REKOMENDASI
Peningkatan fungsi jalan  Pembangunan jalan sesuai
dengan aturan fungsi jalan
akan menggusur beberapa
peruntukan yang tidak sesuai
garis sempadannya.
 Berkurangnya lahan resapan.
 Timbulnya polusi udara dan
suara.
 Penyediaan vegetasi untuk mereduksi
polusi.
 Penyediaan RTH jalur.
 Penyedian jalur-jalur evakuasi
 Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di
sekitar jalan yang akan ditingkatkan.
 Penyediaan studi kelayakan, UKL/UPL, atau AMDAL
dalam proses kegiatan.
 Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan
untuk menambah kawasan RTH.
Pengembangan jaringan jalan
lingkar utara dan lingkar selatan.
 Polusi udara dan suara
 Berkurangnya lahan resapan
 Penanaman vegetasi untuk mereduksi
mereduksi polusi
 Penyediaan RTH
 Pada pengembangan jaringan jalan dilakukan juga
pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk
mengurangi dampak polusi suara dan udara.
 Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan
untuk menambah kawasan RTH.
 Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses
proses pengembangan.
Pengembangan terminal Tipe B  Menimbulkan polusi udara dan  Penyediaan standar keamanan dan
kenyamanan terminal.
 Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses
proses pengembangan.
 Armada angkutan dibatasi pada waktu-waktu tertentu.
Pengembangan angkutan massal  Pengurangan lahan.
 Apabila tidak dikelola dengan
dengan baik akan
menimbulkan kemacetan
bahkan angkutan liar dapat
berhenti di shelter tersebut.
 Penyediaan standar keamanan dan
kenyamanan.
 Pembatasan waktu-waktu keberangkatan angkutan

20. serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan KRP (Kebijakan – Rencana – Program)
pembangunan, sekaligus proses pemberian rekomendasi atas penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program daerah.
RUMUSAN
KEBIJAKAN,
RENCANA,
PROGRAM
PENGARUH PROGRAM
(DAMPAK KUMULATIF)
RUMUSAN
MITIGASI/ADAPTASI DAN
ALTERNATIF
REKOMENDASI
Pengembangan transportasi  Penggunaan angkutan yang kemungkinan
kemungkinan akan diabaikan.
 Pengurangan lahan dan daerah-daerah
daerah resapan.
 Penyediaan standar keamanan
keamanan dan kenyamanan.
 Perlu ada pembedaan antara angkutan massal dalam
perkotaan dengan angkutan monorel yang menghubungkan
menghubungkan ke Kawasan Senggigi dan BIL.
 Pembatasan waktu-waktu keberangkatan angkutan monorel.
Pengembangan Pelabuhan
Pelabuhan beserta prasarana-
prasarana-sarananya
 Ekosistem perairan pantai akan terganggu.  Penyediaan standar keamanan
keamanan pelabuhan.
 Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses
pengembangan.
Pengembangan instalasi dan  Pengembangan instalasi akan membuat  Konservasi ketat pada
kawasan-kawasan lindung
yang mempunyai nilai ekologis
ekologis dan hidrologis.
 Pendayagunaan air dan
pengendalian daya rusak air.
 Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di
Pengembangan sistem
pengendali banjir lintas
kabupaten
 Konflik sumberdaya air.  Konservasi pada kawasan hulu  Perawatan dan pemeliharaan saluran dilakukan secara
berkala dan kontinyu.
 Penyediaan sumur retensi.
Pengembangan energi
terbarukan
 Sumber energi yang dikembangkan
terbatas, yaitu mikro hidro dan
gelombang.
 Beberapa wilayah kemungkinan tidak
terkena dampak dari pengembangan
energy terbarukan.
 Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di

21. serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan KRP (Kebijakan – Rencana – Program)
pembangunan, sekaligus proses pemberian rekomendasi atas penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program daerah.
RUMUSAN
KEBIJAKAN, RENCANA,
PROGRAM
PENGARUH PROGRAM
(DAMPAK
KUMULATIF)
RUMUSAN MITIGASI/ADAPTASI DAN
ALTERNATIF
REKOMENDASI
Pengembangan kuantitas dan
kualitas jaringan telepon kabel dan
 Timbul polusi udara
untuk sementara waktu
 Penyediaan standar keamanan  Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di
Pengembangan telematika dan
teknologi informasi berbasis
teknologi modern.
 Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di
tinggal di sekitar lokasi pengembangan.
 Penyediaan UKL/UPLdalam proses pengembangan.
Pengembangan teknologi
pengelolaan sampah ramah
lingkungan secara terpadu.
 Menimbulkan polusi
udara dan suara
 Penyediaan TPS khusus bagi kawasan
perdagangan
 Saluran limbah perdagangan yang tidak
mencemari lingkungan
 Alternatif perubahan rute lalu lintas untuk
menghindari kemacetan
 Peningkatan keswadayaan masyarakat dan kerjasama
kerjasama kemitraan di bidang pengelolaan sampah
Penambahan prasarana-sarana
pengelolaan sampah.
 Tercemarnya wilayah
sekitar
 Pemilihan lokasi disesuaikan dengan kriteria
kriteria TPS
 Sistem operasional TPS minimal
menggunakan sistem tidak tetap.
 Peningkatan keswadayaan masyarakat dan kerjasama
Pengelolaan sampah melalui
konsep 3R (Reduce, Recycle,
Reuse)
 Peningkatan keswadayaan masyarakat dan kerjasama
Pengembangan system penanganan  Merembesnya air limbah
limbah ke dalam tanah
 Penyediaan kawasan penyangga di sekitar
sekitar lokasi IPAL
 Penyediaan studi kelayakan, UKL/UPL, dan/atau
AMDAL selama proses pengembangan

22. serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan KRP (Kebijakan – Rencana – Program)
pembangunan, sekaligus proses pemberian rekomendasi atas penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program daerah.
RUMUSAN
KEBIJAKAN, RENCANA,
PROGRAM
PENGARUH PROGRAM
(DAMPAK
KUMULATIF)
RUMUSAN MITIGASI/ADAPTASI DAN
ALTERNATIF
REKOMENDASI
Pengembangan jalur-jalur evakuasi  Penyediaan RTH
 Konservasi kawasan lindung
 Penyediaan prasarana-sarana PMK
 Penyediaan prassarana-sarana evakuasi dan
penanggulangan bencana.
Penghijauan kawasan sempadan
sempadan pantai.
 Penyediaan kawasan penyangga pantai sejauh
sejauh antara 30 - 200 meter dari titik pasang
pasang air laut tertinggi ke arah darat.
 Pengembalian fungsi lindung sempadan pantai
pantai secara bertahap.
 Konservasi kawasan dan membatasi kegiatan
kegiatan budidaya terbangun di dalamnya
 Pengaturan lokasi bangunan-bangunan di sekitar
kawasan sempadan pantai.
 Pelibatan semua lapisan masyarakat dalam menyusun
menyusun tata ruang pesisir.
 Penguasaan kawasan 30-200 meter dari titik pasang laut
pasang laut tertinggi.
Penghijauan kawasan sempadan
sempadan sungai
 Penyediaan jalan inspeksi (jalur pejalan kaki)
kaki) di sepanjang sempadan sungai.
 Penyediaan kawasan peyangga di kiri dan
kanan sungai
 Pencegahan alih fungsi lindung menjadi fungsi
budidaya.
 Penguasaan kawasan sempadan sungai sejauh 5-15 m.
Konservasi dan rehabilitasi
bangunan dan lingkungan kawasan
 Peningkatan penanaman tanaman di Kawasan
Selomangleng
 Melarang adanya aktivitas manusia yang dapat merusak
Pelaksanaan program mitigasi
pantai di sepanjang pesisir pantai
 Konflik garis sempadan
sempadan pantai
 Penyediaan RTH  Perlu ada sosialisasi mengenai status dari garis
sempadan pantai.
 Pelaksanaan mitigasi dan adaptasi secara bertahap.

23. serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan KRP (Kebijakan – Rencana – Program)
pembangunan, sekaligus proses pemberian rekomendasi atas penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program daerah.
RUMUSAN
KEBIJAKAN, RENCANA,
PROGRAM
PENGARUH PROGRAM
(DAMPAK
KUMULATIF)
RUMUSAN MITIGASI/ADAPTASI DAN
ALTERNATIF
REKOMENDASI
Penataan ulang kawasan, penerapan  Penyiapan jalur dan ruang evakuasi bencana.  Mengatur kegiatan penduduk di sekitar kawasan
bencana.
 Pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana
Penataan dan pengembangan
kawasan perdagangan dan jasa
 Kemacetan dan masalah-
masalah-masalah sosial
sosial dan lingkungan
hidup (persampahan,
banjir, dll)
 Berkurangnya lahan
resapan air.
 Munculnya kegiatan-
kegiatan sektor informal.
 Pengoptimalan sarana dan prasarana untuk
untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti
seperti persampahan dan sanitasi
 Mitigasi bahaya banjir dilakukan dengan
penyediaan ruang evakuasi bencana serta
pemantapan sistem drainase perkotaan
 Menjaga kawasan RTH >30 %
 Setiap pembangunan prasarana dengan skala regional
regional diharapakan dilengkapi dengan analisis daya
daya dukung lingkungan dan dokumen AMDAL.
 Menyediakan ruang khusus untuk sektor informal dan
Peningkatan aksesibilitas dari dan  Berkurangnya lahan
resapan air.
 Munculnya kegiatan-
kegiatan sektor informal.
 Penyediaan jalur evakuasi pada kawasan
perdagangan dan jasa.
 Dimensi jalan , trotoar, drinase, jalur pejalan kaki
disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan.
 Setiap pembangunan prasarana dengan skala regional
regional diharapakan dilengkapi dengan analisis daya
daya dukung lingkungan dan dokumen AMDAL.
 Menyediakan ruang khusus untuk sektor informal dan
Penyediaan prasarana dan sarana  Adanya limbah pasar
dan sampah
 Kemacetan pada ruas
jalan
 Penyediaan TPS khusus bagi kawasan
perdagangan
 Saluran limbah perdagangan yang tidak
mencemari lingkungan
 Alternative perubahan rute lalu lintas untuk
untuk menghindari kemacetan
 Penyediaan lahan bagi RTH untuk resapan air
 Penyediaan lahan parkir.
 Penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki.

24. serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan KRP (Kebijakan – Rencana – Program)
pembangunan, sekaligus proses pemberian rekomendasi atas penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program daerah.
RUMUSAN
KEBIJAKAN, RENCANA,
PROGRAM
PENGARUH
PROGRAM
(DAMPAK
KUMULATIF)
RUMUSAN MITIGASI/ADAPTASI DAN
ALTERNATIF
REKOMENDASI
Pengembangan industri pengolahan  Limbah dan
pencemaran
 Penyediaan sistem pengolahan air limbah dan sistem
sistem pengelolaan lingkungan.
 Penyediaan zona penyangga antara kawasan industry
industry dengan kawasan lainya.
 Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses
proses pengembangan.
 Limbah-limbah yang dihasilkan dapat diolah menjadi
menjadi produk lain.
 Relokasi dan/atau minimalisasi dampak lingkungan
yang terjadi akibat kegiatan industri.
Penyediaan prasarana dan sarana
sarana pendukung kegiatan
industri, seperti teknologi ramah
lingkungan
 Adanya limbah
industri.
 Penyediaan pengolahan limbah terhadap sentra
industri
 Pengembangan sentra industri disertai pula dengan
dengan penyediaan sistem pengolahan limbah yang
yang berfungsi untuk mereduksi pencemaran.
Penyediaan sistem pengolahan tersebut diupayakan
diupayakan terdapat pada masing-masing sentra industri
industri secara komunal.
Pengembangan lahan pertanian
menjadi lahan dengan komoditas
komoditas hortikultura, taman kota,
kota, dan/atau hutan kota.
 Lahan untuk
pengembangan
perkotaan
berkurang
 Delineasi terhadap kawasan pertanian
berkelanjutan/yang beririgasi teknis serta penanganan
penanganan melalui insentif dan disinsentif.
 Pengembangan bangunan lebih diarahkan vertikal
 Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme
mekanisme retribusi ataupun pembatasan terhadap
terhadap sarana prasarana pada kawasan terbangun di
terbangun di areal pertanian.
 Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana-sarana
Pengembangan agro industri.  Adanya limbah
dan sampah
 Kemacetan pada
 Penyediaan prasarana lingkungan, yaitu prasarana
prasarana pengolahan air limbah secara komunal.
 Penyediaan lahan bagi RTH untuk resapan air
 Penyediaan lahan parkir.
Pengembangan budidaya perikanan
perikanan tawar dan laut
 Limbah hasil
produksi ikan.
 Delineasi terhadap kawasan perikanan serta
penanganan melalui insentif dan disinsentif.
 Penyediaan zona penyangga antara kawasna industry
industry dengan kawasan lainnya.
 Penyediaan RTH pada sempadan pantai.
 Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme
mekanisme retribusi di kawasan perikanan.
 Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana-sarana