2. Visi Besar UU 32/09
• Roh, semangat dan Visi besar (psl 3): implementasi
pembangunan berkelanjutan:
– Melindungi wilayah NKRI dr bencana LH
– Melindungi (keselamatan, kesehatan) kehidupan
man
– Menjamin kehidupan pd umumnya dn ekosistem
– Menjaga kelestarian fungsi LH
– Jaminan atas hak atas LH
– Pengendalian pemanfaatan SDA
– Mengatasi isu lingkungan hidup global
3. Misi dan Tolok Ukur
• Misinya:
– Menjamin pembangunan ekonomi demi kesejahteraan
rakyat sekaligus menjamin perlindungan lingkungan
hidup
– Menjamin economic sustainability, ecological
sustainability dan socio-cultural sustainability
• Tolok ukur kongkret: Menjaga daya dukung dan daya
tampung sbg tolok ukur utama keberhasilan pembangunan
berkelanjutan
• Daya dukung dan daya tampung sendiri ditentukan
berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup (psl 6)
4. Misi dan Tolok Ukur (2)
• Karena itu:
inventarisasi LH sbg salah satu tahapan penting Perencanaan PPLH
(psl 5) bertujuan utk menentukan daya dukung dn daya tampung LH
serta cadangan SDA (psl 8)
Pemanfaatan hrs dilaksanakan berdasarkan dn dgn tetap menjaga
daya dukung dan daya tampung LH (psl 12)
Pengendalian bertujuan utk pelestarian fungsi LH (psl 13);
sedangkan pelestarian LH bertujuan utk kelangsungan daya dukung
dan daya tampung LH (psl 1 no 6)
Pemeliharaan adalah juga dlm rangka menjaga daya dukung dan
daya tampung LH (bab 6)
Pengawasan (bab 12) dan penegakan hukum (bab 13, 14, 15) juga
dlm rangka menjaga daya tampung dan daya dukung LH
5. KLHS (1)
• Untuk itu, ke-6 cakupan Perlindungan dan
Pengelolaan LH (psl 4) hrs dibaca sbg satu
kesatuan utuh utk menjamin terwjudnya
pembangunan berkelanjutan yang diukur
secara kongkret dr terjaganya daya dukung
dan daya tampung LH
• Di antara ke-6 cakupan itu, Pengendalian
(mencakup pencegahan, penanggulangan
dan pemulihan) merupakan unsur sangat
menentukan tercapainya sasaran pokok di
atas
6. KLHS (2)
• Banyak dan luasnya instrumen pencegahan menunjukkan
bhw UU ini sangat menekankan upaya preventif daripada
kuratif, krn preventif jauh lebih murah drpd penanggulangan
dn pemulihan yg butuh waktu dn tidak bisa mengembalikan
kondisi LH ke kondisi asli
• KLHS: salah satu instrumen (dari “12 instrumen plus”)
pencegahan sgt penting yg dimulai sejak hulu kebijakan
pembangunan
• Dasar pemikiran:
Dampak negatif dapat timbul tidak hanya dari kegiatan
usaha, tetapi lebih jauh ke hulu, dapat timbul dari
kebijakan, rencana atau program yang dikembangkan
Potensi dampak negatif harus dicegah sejak dari
penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program
7. KLHS (3)
• Tujuannya: utk memastikan bhw prinsip pembangunan
berkelanjutan tlh jadi dasar dn terintegrasi dlm
pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP
• Implementasi kongkretnya: pemerintah dan pemda hrs
melakukan KLHS:
dlm rangka penyusunan atau evaluasi RTRW, RPJP dan
RPJM nasional, prop dn kab/kota; dn
dlm rangka penyusunan atau evaluasi KRP
• Isinya:
kapasitas daya dukung dn daya tampung LH utk
pembangunan
perkiraan dampak dn resiko LH
efisiensi pemanfaatan SDA
tingkat kerentanan dn kapasitas adaptasi thp perubahan
iklim
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
8. KLHS (4)
• Hasil KLHS:
kalau daya dukung dn daya tampung masih
memungkinkan: kegiatan pembangunan utk sektor di
wilayah tsb masih diperbolehkan
kalau daya dukung dan daya tampung sdh terlampaui:
KRP utk wilayah itu hrs diperbaiki
Segala kegiatan pembangunan yg telah melampaui
daya dukung dn daya tampung di wilayah itu tdk
diperbolehkan
tp tdk berarti tidak ada usaha dan/atau kegiatan
sama sekali di wilayah tsb: yg masih diperbolehkan
hanyalah sektor, usaha dan/atau kegiatan yg masih
belum melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan
9. KLHS (5)
• Kesimpulan:
– KLHS dn UU 32/09 tdk menghambat pembangunan ekonomi
– Justru sebaliknya memberi kepastian hukum bagi
pembangunan yang berkelanjutan: economi sustainability,
ecological sustainability dn socio-cultural sustainability
– Yg dilarang/ditunda adlh pembangunan ekonomi (RTRW, RPJP,
RPJM (pusat dn daerah) dan KRP (termasuk MP3I, alih fungsi
lahan, dll) yg melampaui daya dukung dan daya tampung
– Yg belum melampaui daya dukung dan daya tampung: silahkan
jalan dn tidk boleh dilarang/dihambat
– Tetapi, pembangunan yg diperbolehkan td (sesuai dgn hasil
KLHS), tetap tunduk dan patuh terhadp UU 32/09:
Amdal/UKL/UPL, Izin Lingkungan, dsb
– Ini instrumen kebijakan sbg langkah pencegahan yg bagus
10. KLHS (6)
• Kalau KLHS betul2 dilaksanakan secara
konsekuen dan konsisten, maka seluruh visi
besar dan tujuan UU 32/09 (psl 3) akan
tercapai: NKRI dilindungi, kehidupan man
dijamin, kelestariuan fungsi LH dijaga,
keadilan generasi dijamin, dst
• Lebih dari itu: negara ini diselamatkan dari
segala bencana LH masa kini dan masa
datang
11. Tantangannya
• Tantangan utama: pragmatisme politik dan
pembangunan:
– Pendekatan proyek: jalan pintas, pendekatan
instan dan ego sektoral
– Liberalisasi politik: tdk peduli dgn LH, ego
kekuasaan, jangka waktu politik pendek, masa
LH lintas kehidupan
– Tdk ada sanksi hukum
– Kapasitas dan kepercayaan diri KLH yg rendah
12. Solusinya
• KLH tdk boleh berjuang sendirian
• Kembali menempatkan KLH sbg jangkar dan simpul
(Rumah) pergerakan utk menyelamatkan LH dgn
dasar hukum UU 32/09 dan pemahaman ttg tanggung
jawab bersama tetapi berbeda atas LH demi
keselamatan NKRI (kehidupan (man dn non-man dan
seluruh ekosistemnya): sektor, pemda, dn dunia
industri sbg mitra yg seiring sejalan tp bisa juga sbg
“lawan” yang hrs ditaklukkan sementara DPR, LSM,
media, pakar, dan kelompok masy sbg pilar
pendukung KLH
• Syaratnya: KLH hrs kredibel
13. Penutup
• KLH hrs membuka diri untuk tdk ragu2
melaksanakan KLHS kendati tantangannya
berat.
• Menteri LH hrs memberi penjelasan kepada
Presiden ttg strategisnya KLHS, kalau perlu
dipresentasikan di Sidang Kabinet utk
mendpt komitmen dukungan dari Kabinet
bagi pelaksanaan KLHS
