.......................

1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
DEMOKRASI DI INDONESIA
DISUSUN OLEH
CATHLIN CLARISSA
DARVIN TRY ANANDA
DINDA EIGHTINA
FAHIRA AULIA
GALUH FADILLAH MUSA
ZUBAIDAH KARUNIA ALFIANI
SMA NEGERI 59 JAKARTA TIMUR

2. ARTI DEMOKRASI
Secara etimologis istilah “demokrasi” berasal dari yunani kuno yang diutarakan di Athena Kuno
pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem
yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan
dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. Kata kratos
berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat,yaitu pemerintahan yang
rakyatnya memegang peranan yang sangat menenentukan.
Istilah Demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk
menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada
waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh
pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat tersebut, diambil keputusan
bersama mengenai garis-garis besar kebijaksaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segal
permasalahan kemayarakatan. Karena rakyat ikut berpartisipasisecara langsung, pemerintahan
itu disebut pemerintahan
demokrasi langsung.
Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat dilihat dalam pemerintahan desa. Kepala
desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan
secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperi padi
atau pisang. Rakyat memberi suara pada calon masing-masing yang dipilih dengan
memasukkan lidi kedalam tabung bamboo milik caloon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi
terbanyaklah yang terpilih menjadi kepala desa. Disamping memilih kepala desa, pada hari-hari
tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai desa untuk membicarakan masalah
yang menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal istilah musyawarah
desa.

3. Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknyapun terus bertambah
demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena:
A. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin
disediakan.
B. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan.
C. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya
memungut suara dari semua peserta yang hadir.
Bagi negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya
bertebarandi beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga
mengalami kesukaran. Untuk memudahkan pelaksanaannya, setiap penduduk dalam jumlah
tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil wakil rakyat yang
duduk dalam badan perwakilan inilah yang menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi
perwakilan. Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal
hal berikut:
A. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak
mungkin dilakukan.
B. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi,
berbeda dengan masalah yang dihadapi desa yang tradisional.
C. Setiap warga negara memiliki kesibukan sendiri-sendiri di dalam aktivitas kehidupannya
sehingga masalah perintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai
keahlian di bidang pemerintahan Negara
Pengertian demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut.
1. Abraham Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat
2. Kranemburg, Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos (rakyat) dan
kratos (pemerintahan). Jadi, demokrasi berarti cara memerintah dari rakyat.

4. 3. Charles Costello, Demokrasi adalah sistem social dan politik pemerintahan diri dengan
kekuasaan-kekuasaan emerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi
hak-hak perorangan warga negara.
4. Koentjoro Poerbopranoto, Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang
oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana rakyat diikut sertakan dalam
pemerintahan negara.
5. Harris Soche, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat
pada rakyat.
Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal
dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
JENIS JENIS DEMOKRASI
Dalam sejarah politik Indonesia, kita setidaknya mengenal empat macam demokrasi, yaitu
demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer (repsentatif
democracy) , demokrasi terpimpin (guided democracy), dan demokrasi Pancasila (Pancasila
democracy):
1) Demokrasi Liberal (pemerintahan masa revolusi kemerdekaan) (1945-1949)
Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang
sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Demokrasi pemerintahan masa
revolusi kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1949, ada beberapa hal yang
fundemental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia periode ini, yaitu :
a) Political franchise yang menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula mempunyai
komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga ketika kemerdekaan direbut,
semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa
ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan.
b) Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik,
yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa
selanjutnya dalam sejarah politik kita.
2) Demokrasi Parlementer
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan
menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya.
Periode pemerintahan dalam masa ini disebut sebagai pemerintahan parlementer, karena pada

5. masa ini merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia sebelum masa
repormasi. Periode itu dapat disebut juga sebagai “Representative/Participatory Democracy”.
Masa Demokrasi Parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia,
hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan
politik di Indonesia.
a) Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam
proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya
sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus
meletakkan jabatan.
b) Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat
terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol
sosial.
c) Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak berkurang
sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
d) Dalam masa pemerintahan parlemeter, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup,
bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk
berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah.
3) Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Sejak berakhirnya Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala
ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat
berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan
politik nasional secara menyeluruh.
Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan
pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan
perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya
institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan
pada era Demokrasi Terpimpin adalah :

6. a) Mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan
diri dalam kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan (karena
Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik
menarik anatara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.
b) Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-kebebasan pers.
Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh Soekarno.
c) Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah Pusat
dengan pemerintah Daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas.
4) Demokrasi Pancasila (demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru)
Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu
antara tahun 1965 samapai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik
Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde baru.
Orde Baru memberikan pengharapan baru, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan
politik, dari yang bersifat otoriter pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah
Soekarno menjadi lebih demokratik. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan,
pengganti presiden yang otoriter ternyata seorang otoriter juga.
Ada beberapa indikator demokrasi yang digunakan pada masa demokrasi yang berlabel
pancasila ini, yaitu :
a) Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali yang terdapat
pada jajaran yang lebih rendah, seperti: gubernur, bupati/ walikota, camat dan kepala desa.
Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil
presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama.
b) Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan Umum telah dilangsungkan
sebanyak enam kali, dengan frekwensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Tetapi, kalau
kita mengamati kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia bisa disimpulkan amat
jauh dari semangat demokrasi.
Ø Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :
a) Demokrasi Langsung

7. Dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk
menjalankan kebijakan pemerintahan.
b) Demokrasi Tidak Langsung
Dalam demokrasi ini, pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang
dipilihnya melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya sendiri untuk membuat keputusan politik.
Dengan kata lain, dalam demokrasi tidak langsung, aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil
rakyat duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Ø Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :
a) Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)
Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemeritah
diminimalkan, bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya
dihindari. Pemerintah bertindak atas kostitusi (hukum dasar).
b) Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)
Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal
perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.
Ø Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas :
a) Demokrasi Formal
Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam
bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Indifidu diberi kebebasan yang luas.
sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal
b) Demokrasi Material
Demokrasi material memandang manusia mempunya kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi
sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini
dikembangkan di Negara sosialis komunis.
c) Demokrasi Campuran

8. Ø Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan
atas :
a) Demokrasi Sistem Parlementer
Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain : a) DPR lebih kuat dari pemerintah ; b) Menteri
bertanggung jawab pada DPR; c) Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan
politik anggota parlemen d) Kedudukan kepala negara sebagai simbol idak dapat diganggu
gugat.
b) Demokrasi Sistem Presidensial
Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut : a)
Negara dikepalai presiden ; b) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan
kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan ; c) Presiden mempunya
kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri ; d) Menteri tidak bertanggung
jawabkepada DPR, tetapi kepada presiden; serata e) Presiden dan DPR mempunya kedudukan
yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan.
LANDASAN LANDASAN DEMOKRASI
A. Pembukaan UUD 1945
1. Alinea pertama yang berbunyi Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
2. Alinea kedua yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3. Alinea ketiga yang berbunyi Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh
keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
4. Alinea keempat yang berbunyi Melindungi segenap bangsa.
B. Batang Tubuh UUD 1945
1. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”.
2. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu tentang Peradilan yang merdeka.

9. 5. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di dalam hukum.
6. Pasal 28 yaitu tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
C. Lain-lain
1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
2. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut
dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan
masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik
bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini
sudah berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang
belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Seperti meningkatnya angka
pengangguran, bertambahnya kemacetan di jalan, semakin parahnya banjir, dan masalah
korupsi.
Dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap selalu menikmati kebebasan
berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang diinginkan,
karena pada hakikatnya semua sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing.
Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang
terkait erat dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan,
dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses
menjalankan sistem demokrasi. Sebaliknya, jika suatu negara itu gagal menggunakan sistem
pemerintahan demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut sebagai negara demokrasi. Oleh
karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang
demokrasi, kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas
demokrasi yang sudah ada. Demi tercapainya suatu kesejahteraan, tujuan dari cita-cita
demokrasi yang sesungguhnya akan mengangkat Indonesia kedalam suatu perubahan.

10. PENERAPAN DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI
Ø Di Lingkungan Keluarga
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk
sebagai berikut:
a) Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
b) Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;
c) Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.
Ø Di Lingkungan Masyarakat
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk
sebagai berikut:
a) Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
b) Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi;
c) Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
d) Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;
Ø Di Lingkungan Sekolah
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk
sebagai berikut:
a) Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan;
b) Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;
c) Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;
Ø Di Lingkungan Kehidupan Bernegara
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam
bentuk sebagai berikut:
a) Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
b) Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;
c) Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk menyelesaikan masalah-masalah
kenegaraan.

11. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas ini adalah:
1) Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan suatu negara yaitu pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2) Jenis-jenis demokrasi antara lain Demokrasi Liberal, Demokrasi parlementer, Demokrasi
Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.
3) Landasan-landasan Demokrasi yaitu terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945, Pembukaan UUD
1945, Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi, UU No. 39 tahun 1999 tentang
HAM.
4) Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan masyarakat
dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan
mengawasi jalannya pemerintahan.
5) Penerapan budaya demokrasi dapat dilakukan di lingkungan keluarga misalnya terbuka
terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama, di lingkungan masyarakat dengan bersedia
mengakui kesalahan yang telah dibuatnya, di lingkungan sekolah dengan bersedia bergaul
dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan dan lain-lain.