Indonesian Citizens Summit 2015 bertujuan memperkenalkan sistem partisipasi publik sebagai gerakan sosial baru di Indonesia dan meluncurkan alat untuk mencapainya yaitu media sosial changemakers pertama bernama meetchange.org. Acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan pembangunan sosial untuk membahas kolaborasi mengatasi masalah sosial yang kompleks dan lintas sektor. Sesi diskusi lintas sektor menghasilkan pemahaman akan penting
2. A. Ringkasan
Tingginya kesenjangan antara masyarakat pendapatan tinggi dan rendah di Indonesia sudah berada
dalam kondisi memprihatinkan, membuahkan kemiskinan, rendahnya akses pada fasilitas pendidikan,
kesehatan, dan masalah-masalah sosial lainnya.Masalah-masalah tersebut terbukti tidak hanya bisa
diselesaikan oleh pemerintah, namun membutuhkan kolaborasi dari stakeholder lainnya seperti
organisasi non profit, perusahaan, dan profesional.Dalam rangka mencapai sinergi antara para
stakeholder tersebut, dibutuhkan sebuah alat sekaligus momentum agar paradigma pembangunan
baru ini dapat diadopsi dan terlaksana secara menyeluruh.
Indonesian Citizens Summit adalah acara pertemuan pertama dan terbesar para stakeholder
pembangunan sosial Indonesia mencakup institusi pemerintah, divisi tanggung jawab sosial
perusahaan, organisasi non profit termasuk di dalamnya UKM, BEM, dan lembaga kemahasiswaan,
dan profesional di Indonesia.
Tujuan acara ini adalah untuk memperkenalkan sistem partisipasi publik sebagai gerakan sosial baru
Indonesia sekaligus meluncurkan tools untuk mencapainya, sebuah media sosial changemakers
pertama di Indonesia, bernama meetchange.org. Acara dilaksanakan di Balai Sidang dan Auditorium
Apung, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tanggal 13 Juni 2015. Sesi –sesi acara yang
akan dilaksanakan antara lain Keynote speech, talkshow, pameran inisiatif sosial, roundtable
changemakers, galla dinner/networking session, dan clossing/penutupan
B. Latar Belakang
Di Indonesia, rasio gini, rasio yang mengindikasikasikan gap antara masyarakat berpendapatan tinggi
dan masyarakat marginal, termasuk dalam level tinggi, 0,41 dalam skala 1 (BAPPENAS,2014). Artinya,
walaupun PDB Indonesia telah melebihi USD 3000 pada awal dekade ini, kue pembangunan hanya
dinikmati oleh segelintir orang. Hal ini menyebabkan kemiskinan, rendahnya akses pada kesehatan,
pendidikan, pangan, dan air bersih, dan banyak masalah sosial lainnya masih menjadi masalah yang
harus dipecahkan. Padahal di sisi lain, masalah sosial adalah masalah kompleks yang membutuhkan
solusi yang holistik, dan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, sesuai dengan yang
disampaikan President Barack Obama ,”We need all hands on deck” (Office of Social Innovation and
Civic Participation, 2008).
Berita baiknya adalah, seiring dengan bergulirnya reformasi, jumlah partisipasi masyarakat dalam
pembangunan sosial meledak dalam satu dekade terakhir. Menurut berbagai sumber,era reformasi
telah mendorong pertumbuhan jumlah changemakers, para individu, organisasi non profit, dan
korporasi yang melakukan banyak inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang diakibatkan
oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan tersebut mencakup munculnya institusi
Think Tanks di 50 lembaga riset universitas di Indonesia (Buku Putih Sistem Inovasi nasional, 2012) ,
Pertumbuhan dana Corporate Social Responsibility sebesar Rp 10 triliun per tahun (Forum CSR, 2013)
dan Peningkatan jumlah Social Entrepreneurship dan social movement dari kalangan organisasi sipil.
3. Sayangnya,pembangunan sosial yang telah tumbuh ini tidak bisa berkembang lebih cepat dan
kualitasnya juga masih buruk karena partisipasi berjalan sendiri-sendiri. Berdasarkan hasil penelitian
tim Kreanovatoryang berjudul “Designing Social Innovation Knowledge Management System in
Indonesia” (dipublikasikan di World Forum for Democracy 2014, Strasbourg, France), pendekatan
solusi yang diberikan masih sepotong-sepotong dan gagal menyelesaikan masalah sosial secara
tuntas karena dilakukan hanya berdasarkan perspektif entitas pemberi solusi. Padahal, untuk
menyelesaikan masalah sosial secara tuntas, terdapat empat jenis sumber daya yang harus
diakumulasikan, yaitu gagasan, teknologi, keahlian, dan dana. Namun, sumber daya tersebut tidak
terkoneksi dimana beberapa entitas memiliki sumber daya tertentu tapi tidak memiliki yang lainnya.
Hal ini mengakibatkan pembangunan sosial itu sendiri berjalan stagnan.
Gerakan kolaborasi dipercaya akan menjadi paradigma baru pergerakan sosial yang lebih inovatif dan
solutif untuk Indonesia. Partisipasi publik yang jumlahnya meningkat saat ini perlu ditransformasi
menjadi sebuah “sistem partisipasi publik” : sebuah sistem dimana para changemakers dapat
berkesempatan menemukan partner perubahan seluas dan semudah mungkin sehingga dapat saling
berbagi sumber daya untuk menciptakan pembangunan yang lebih progresif dan merata.
Partisipasi publik jika didukung oleh kolaborasi akan menghasilkan beberapa keuntungan yaitu (1)
meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan di level pemerintah (2) memfasilitasi interaksi yang luas
antara masyarakat sipil, pemerintah, komunitas atau NGO dan Expert (3) dapat lebih memahami
permasalahan bangsa yang mewakili tiap-tiap lapisan masyarakat serta penyelesaiannya. Partisipasi
publik yang efektif adalah partisipasi yang berfungsi untuk semua pihak dan mampu menstimulasi
kepentingan dan investasi yang lebih luas.
C. Changemakers Innovation lab : Sebuah Sesi Brainstorming Lintas Sektor
Changemakers Innovation Lab adalah salah satu sesi pada Indonesian Citizens Summit 2015 yang
diselenggarakan oleh Kreanovator di Universitas Indonesia, pada tanggal 13 Juni 2015. Sesi ini
mempertemukan para changemakers : para stakeholders yang memiliki peran di sektor publik yaitu
pemerintah, perusahaan termasuk bisnis sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan, organisasi non
profit, dan para ahli/profesional. Perwakilan empat stakeholder ini berdiskusi secara terbuka untuk
merumuskan arah partisipasi publik Indonesia di masa yang akan datang. Sesi pertama adalah sesi
gabungan secara terbuka dengan topik partisipasi publik secara umum. Pada sesi kedua, diskusi
dilakukan secara tematik berdasarkan kelompok-kelompok bidang yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sesi dimulai dengan pengantar opini oleh narasumber lalu dilanjutkan dengan diskusi secara bebas
antar peserta diskusi, dipandu oleh fasilitator.
D. Tujuan
1. Changemakers Indonesia memahami bahwa permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini sangat
kompleks, bersifat lintas sektor, dan multi-sistem.
2. Changemakers Indonesia memahami pentingnya keterbukaan pemerintah dan kolaborasi antara
empat pemeran penting yang terdiri dari pemerintah, para ahli (profesional), pengusaha atau
perusahaan (corporate), dan organisasi dan individu non-pemerintah untuk ikut serta menyelesaikan
permasalahan bangsa.
4. 3. Changemakers Indonesia memahami motif dan cara kerja inisiatif sosial yang spesifik antara
program organisasi non profit/yayasan, tanggung jawab sosial perusahaan, proyek sosial profesional,
dan program pemerintah.
4. Changemakers Indonesia dapat saling memahami perbedaan tersebut dan menyesuaikan cara kerja
sesuai mekanisme masing-masing demi terciptanya kolaborasi sosial yang inklusif.
5. Pengetahuan yang diperoleh dari diskusi ini dapat didistribusikan dalam bentuk Communique untuk
didistribusikan kepada stakeholders pembangunan sosial di seluruh Indonesia.
E. Hasil
1) Partisipasi Publik Indonesia secara Umum
a. Sektor Private
Seiring waktu, sektor private mengambil peranan yang lebih penting dalam memberikan
dampak sosial pada masyarakat. Walaupun secara umum, perusahaan-perusahaan
mempertimbangkan operasi untuk meraup profit setinggi mungkin, kesadaran masyarakat
pada isu lingkungan dan keberlanjutan yang cendrung meningkat, membuat aktor di sektor
private mulai berlaih pada konsep green economy/ekonomi hijau yang melandasi keputusan
bisnis dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya. Penerapan konsep ini
termasuk green supply chain, green packaging, dan green manufacturing. Kesadaran
masyarakat ini sejalan dengan meningkatnya jumlah segmen menengah di Indonesia,
sehingga ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kebutuhan pada dampak sosial pun
muncul.
Aktifitas Corporate Social responsibility/CSR/ tanggung jawab sosial pun saat ini cendrung
meningkat, dengan total dana hingga Rp 10 triliun pertahun. Program tanggung jawab
sosial/CSR perusahaan secara umum ditentukan berdasarkan tiga aspek yaitu dampak sosial
yang diharapkan, dampak lingkungan dan keberlanjutan yang diharapkan, dan kepentingan
shareholders.Sayangnya aktifitas CSR juga memiliki tendesi bagi sebagian masyarakat
sebagai pengalihan isu/alasan agar dapat melakukan aktifitas bisnis yang makin
memberikan dampak yang buruk bagi sosial dan lingkungan. Aktifitas CSR juga sangat
bergantung pada kepemimpinan perusahaan, sehingga tidak bersifat jangka panjang.
Tren positif yang muncul dalam dekade terakhir ini adalah pertumbuhan bisnis sosial. Bisnis
sosial memiliki tujuan membuat dampak sosial sekaligus menciptakan keuntungan.
Walaupun demikian, keuntungan tersebut biasanya diinvestasikan kembali ke dalam sistem
perusahaan. Tantangan dari bisnis sosial adalah menjaga posisi bisnis mereka tetap sehat
dan bertumbuh namun di sisi lain tetap memastikan dampak sosial yang dihasilkan
berkualitas.
5. b. Sektor Publik/pemerintah
Pemerintah memiliki modal yang sangat besar untuk membuat terobosan dampak sosial
dan lingkungan karena memiliki akses pada budget yang besar, struktur organisasi yang
lengkap dan hampir mengurusi semua sektor, kapasitas sumber daya besar, dan
kekuasaan untuk membuat regulasi.
Namun, struktur organisasi pemerintah yang kompleks dan rumit menjadi bumerang
karena membuatnya kaku dan sulit mendukung munculnya inovasi. Pertanggungjawaban
keuangan yang ketat menyebabkan upaya eksperimen dan pengambilan resiko yang
biasanya dilakukan pada inisiatif inovasi sosial sulit dilakukan. Kebanyakan solusi yang
diberikan juga cendrung sektoral bahkan banyak program serupa yang dibuat oleh banyak
divisi di lembaga yang berbeda.
Demi terciptanya kolaborasi sosial, keterbukaan pemerintah begitu penting dalam rangka
mengakomodasi aspirasi masyarakat bahkanlebih dari itu, mengasimilasi kolaborasi
dengan masyarakat. Platform lapor.go.id dan laporpresiden.org adalah contoh inovasi
sosial yang mencerminkan keterbukaan pemerintah yang menampung laporan dan kritikan
masyarakat untuk pemerintahan yang lebih efisien. Inisiatif Open Government Indonesia
yang sudah dilaksanakan oleh Kantor Staf presiden juga layak untuk diteruskan bahkan
disistemasikan dengan melibatkan seluruh stakeholder dan tersusun dalam rencana
strategis yang jelas. Komparasi terbaik saat ini adalah Program barrack Obama pada tahun
2011, yang mendirikan administrasi khusus di Gedung Putih yang didedikasikan untuk
mensistemkan partipasi publik di Amerika Serikat : Office of Social Innocation and Civic
Participation. Divisi khusus ini berperan dalam menjembatani kerjasama dan aliran sumber
daya antar stakeholder sehingga inisiatif sosial yang dilakukan menjadi efektif.
c. Sektor Sipil/Non Profit
Sektor ini adalah area dimana inisiatif kerelawanan dan pioneer biasanya muncul, melalui
aktifitas kampanye, advokasi, dan proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat.
Kebanyakan inisiatif yang dilakukan adalah area yang gagal memperoleh sentuhan dari
program pemerintah dan aktifitas bisnis. Walaupun demikian, kebanyakan organisasi non
profit skala kerjanya kecil dan memiliki keterbatasan sumber daya. Upaya komunikasi yang
terbatas antar organisasi yang memiliki program serupa, namun memiliki kepemilikan
sumber daya yang berbeda, membuat upaya inisiatif sosial yang dilakukan cendrung
memberikan dampak sosial yang terbatas pula.
6. 2) Hasil Diskusi Tematik
1. Riset dan Teknologi
- Riset dan teknologi dapat diutilisasi untuk mengakselerasi banyak inisiatif sosial. Salah
satu contohnya adalaah mekanisme pemberian donasi yang kreatif (contoh: Pushla, yang
melakukan pemberian donasi kepada gerakan sosial menggunakan pulsa)
- Mensosialisasikan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan.
Tujuannya agar hasil ristek bisa diserap, bukan hanya untuk bisnis namun juga kegiatan
pengabdian masyarakat. Kita harus menunjukkan inovasi bisa digunakan di masyarakat.
- Bergerak dengan menanamkan pada masyarakat bahwa ilmu pengetahuan itu sangat
krusial dan bisa menunjang kehidupan. Kita harus memasyarakatkan ilmu pengetahuan.
- Membuat usaha berbasis teknologi, menciptakan inovasi untuk anak muda.
- Kualitas penelitian harus ditingkatkan, tapi harus dibarengi dengan peningkatan kuantitas
peneliti di Indonesia dan menumbuhkan kecintaan pada ilmu pengetahuan.
- Mindset orang Indonesia yang harus diubah, riset harus menjadi berorientasi pada
masyarakat. Perusahaan harus punya divisi riset untuk akhirnya bisa mewadahi keilmuan
dan penelitian secara aplikatif.
- Kesimpulan: pengaplikasian teknologi untuk tujuan sosial harus didorong bersama-sama,
sehingga bisa diterapkan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kepemudaan
- Leadership para generasi muda harus terus dibangun.
- Kebanyakan kegiatan kepemudaan masih sulit dalam mencari pendanaan di daerah.
- Kegiatan kepemudaan di daerah mengalami kekurangan sumber daya manusia
dikarenakan anak muda merantau pergi meninggalkan daerahnya ke kota.
- Solusi untuk masalah tersebut: KONSISTEN, KEEP MOVING, KEEP INNOVATING and GRAB
OPPORTUNITY.
3. Ekonomi
- Perlu adanya penelitian dan merekonstruksi kembali konsep entrepreneurship, baik bisnis,
sosial, atau kewiralembagaan.
- Adanya edukasi perencanaan keuangan dalam keluarga dan remaja secara informal.
- Kesimpulan: Perlunya kolaborasi untuk dua hal yang terbukti ada dalam jalur yang sama,
yakni socio-entrepreneur dan financial literation.
4. Religius dan Keagamaan
- Perlakuan minoritas yang tidak merata, sehingga cenderung memunculkan diskriminasi.
- Memperbanyak event dan sumber daya manusia khususnya mahasiswa yang memiliki
niat baik dan kerja keras.
- Mengadakan penyuluhan terkait dengan kolaborasi pihak-pihak agar mampu
menyelesaikan permasalahan keagamaan.
7. - Kesimpulan: Perlindungan terhadap HAM dalam menjalankan agama yang dimiliki dan
dianut oleh lingkungan sosialnya, dengan lebih meng-optimalisasi keterbukaan program
kerjasama dengan mengadakan forum-forum terbuka.
5. Pendidikan
- Kurangnya perencanaan jangka panjang dalam pendidikan di Indonesia (road map yang
tidak jelasi)
- Adanya kesenjangan pendidikan, infrastruktur, dan informasi, sehingga menimbulkan
adanya fakta bahwa 80% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar.
- Solusi: Membentuk kolaborasi dengan banyak pihak, terutama komunitas, membangun
sirkulasi pendidikan dengan beragam media, seperti komik, film, media sosial,dsb, dan
melakukan kajian-kajian terkait pendidikan dari negara yang lebih maju untuk dapat
menjadi contoh pembuatan kebijakan kerangka sistem pendidikan di Indonesia.
6. Sosial
- Melakukan brainstroming antar stakeholder yang berperan di bidang sosial (Discussion on
“Cohession on Nation”)
- Pemberdayaan masyarakat UKM (Mikrofinance, One Village One Product, dll)
- Memperluas akses dan network untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan
pembuatan gudang duta.
- Membuat sarana rujukan terpadu yang bersumber dari Kementerian Sosial RI
- Membuat koordinasi antar kementerian menjadi lebih baik.
7. Kesehatan
- Akar permasalahan kesehatan di Indonesia adalah pengetahuan oleh masyarakat tentang
penyakit, pencegahan, dan penanganannya.
- Pengetahuan tenaga profesional pun perlu diperhatikan (perlu dilakukan standardisasi
kemampuan pihak profesional, misal, dalam mendiagnosa sebuah penyakit dan
mengedukasi masyarakat terkait penyakit tersebut)
- Menggalakkan upaya promotif dan preventif melalui edukasi menyeluruh dalam
meningkatkan kesehatan masyarakat.
- Kesimpulan: Pemerintah merealisasikan program kesehatan (promotif dan preventif)
dengan melibatkan NGO yang dapat turun langsung ke masyarakat. Pemerintah dalam
hal ini juga berkewajiban menetapkan standarisasi pendidikan bagi tenaga professional,
korporasi memberikan bantuan dalam bentuk dana, fasilitas dalam menggalakkan upaya
promotif dan preventif, profesional dituntut untuk terjun langsung ke masyarakat guna
memberikan informasi tentang kesehatan dan memiliki pengetahuan standar tentang
upaya promotif dan preventif, dan hal yang paling penting adalah koordinasi dari
pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
8. 8. Politik
- Dibutuhkan adanya penguatan institusi politik di Indonesia dimulai dengan rekruitmen
politik yang baik di tingakt daerah bottom-up system.
- Dibutuhkan adanya partisipasi politik dan pendidikan politik untuk menghasilkan kaderisasi
politik yang baik dan berkualitas.
- Dibutuhkan adanya kolaborasi antar stakeholders, antara lain akdemisi, politisi,
profesional, pemuda atau NGO, untuk menghasilkan solusi kolaboratif yang komprehensif
melalui incubator politik.
- Solusi Kolaboratif
9. Seni dan Budaya
- Penegasan program-program pemantapan jati diri bangsa yang terstruktur dan sistemaris
sehingga berlangsung secara berkelanjutan.
- Peningkatan pengawasan dari semua pihak (khususnya pemerintah) terhadap program-
program yang sudah ada.
- Memberikan dukungan dalam bentuk promosi virtual dan non-virtual, baik melalui
website populer dan pementasan budaya.
- Mendukung kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam mempromosikan produk-
produk budaya tradisional, khususnya dengan pemerintah pusat dan daerah, investor,
media, dan pihak lain yang terkait.
1. Publikasi oleh media
sosial dan media masa
2. Pendanaan melalui CSR
oleh CEO dan partai
politik
Politisi
LSM
Pemuda
Inkubator politik
(pendidikan politik dan
peningkatan partisipasi cerdas
politik)
Penguatan institusi
politik (sistem dan
SDM)
9. 10. Lingkungan
- Permasalahan utama bidang lingkungan adalah sampah, air bersih dan udara.
- Sampah adalah masalah yang paling penting.
- Perlunya mengembangkan bank sampah menjadi industri.
- Pemerintah perlu menyediakan peralatan yang mendukung lingkungan, seperti mesin
penyaring limbah, dsb.
- Perlunya bersinergi dengan pemerintah, NGO dan perusahaan untuk dapat menyelesaikan
permasalahan sampah.
- Pentingnya penyadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah dan isu-isu
lingkungan lainnya.
- Kesimpulan: Sampah sebagai salah satu kunci permasalahan sekaligus solusi yang dapat
berperan dalam langkah penyelamatan lingkungan dan upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Selain itu , sampah perlu dilihat sebagai objek ekonomis melalui penciptaan
mekanisme pengolahan limbah yang berteknologi tinggi dan melibatkan partisipasi
masyarakat dalam sistemnya.
Peserta Khusus Changemakers Innovation Lab
1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Hukum dan HAM RI
3. Kementerian Sosial RI
4. SMERU Research Institute
5. Kelompok Studi Pasar Modal
6. PT Global Inovasi Hijau
7. Institute of Entrepreneurship and Empowerment Initiative
8. Youth Finance Indonesia
9. Dompet Dhuafa
10.Sobat Bumi Indonesia
11.Zero Waste Indonesia
12.CIFOR
13.PT Petrochina Indonesia
14.Greenpeace Indonesia
15.Plasticology Art Project
16.Sentra Pemuda taruna Mandiri
17.Ikatan guru Indonesia
18.Sahabat Beasiswa
19.Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia
20.Student Jon
21.StudentsxCEOs
22.Penyala Makassar
23.Aksi Indonesia Muda
24.PT Nutrifood
25.Himpunan Mahasiswa Islam
10. 26.Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
27. Turun Tangan
28. Kitabisa.com
29.BEM UI
30.Indonesian Youth Project
31.Perkumpulan katalis
32.Sentra Komunikasi Mitra POLRI
33. AIESEC Indonesia
34. Rumah MC Indonesia
35.PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional
36.PT Sewatama
37.Glow for Indonesia
38. Indorelawan.org
39.Science for Indonesia
40.Laude Architect
41.Technopreneurship Surya University
42.Institut Pertanian Bogor
43.Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia/MITI
44. Seyum Indonesia Mandiri
45.Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia
46. SCTV
47.Surabaya Youth
48.Koalisi Pemuda Hijau Indonesia
49.Indonesian Youth Diplomacy
50. Ethnocentro.com
51. SIGMA Entertainment
52.Duta Bahasa Jawa Tengah
53. Hamdi Muluk – Psikolog Politik
54. Ananda Sukarlan – Komponin Internasional
55. Ida Sundari Yusuf – Ahli bahasa
56. Dieny Tjokro – Psikolog Pendidikan