Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa. Secara ringkas, dibahas tentang tipologi desa berdasarkan tahap pembangunannya, yaitu desa primitif, tradisional, transisional, dan maju. Juga dibahas mengenai tujuan dan kebijakan perencanaan pembangunan desa.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar belakang
Mubiyarto (1994) membagi tipologi desa tertinggal di Propinsi Jawa Tengah ke dalam
sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada
desa tersebut. Kesembilan karakteristik desa adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa
perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil, desa buruh
industri, serta desa jasa dan perdagangan. Pembangunan desa akan semakin menantang di
masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan
berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari
profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa
mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah
dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila
pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan
kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desan
akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.
Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah tercipanya kondisi ekonomi rakyat di
pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran
pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah: pertama,
peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan; kedua, peningkatan kemampuan aparatur
pemerintah desa; ketiga, penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa;
keempat, pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa; kelima,
pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; dan keenam, pemantapan keterpaduan
pembangunan desa berwawasan lingkungan. Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya
adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka
panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga
masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik
(raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi
pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh
mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Salah satu misi
yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah membangun harmonisasi antara berbagai kutub perencanaan
yang ada, yaitu perencanaan teknokratis, perencanaan politis, perencanaan partisipatif. Muara
akhir dari upaya tersebut adalah terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan berbagai
stakeholders dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

2. Realitas yang ada menunjukkan bahwa kutub perencanaan teknokratis dan perencanaan
politis masih mendominasi alokasi anggaran pembangunan daerah. Sementara di lain pihak,
hasil-hasil perencanaan partisipatif yang merupakan representasi aspirasi masyarakat masih
kurang mendapat tempat dalam pembagian alokasi anggaran pembangunan. Ketimpangan
tersebut tidak hanya memunculkan persoalan manajerial perencanaan saja, tetapi lebih jauh
dari itu, telah muncul anggapan bahwa pengalokasian anggaran pembangunan daerah kurang
mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat. Permasalahan yang
mengakibatkan munculnya ketimpangan berbagai kutub perencanaan tersebut adalah
rendahnya mutu proses dan mutu hasil perencanaan partisipatif. Disamping itu, hasil-hasil
perencanaan partisipatif belum mampu dikanalisasi untuk mewarnai hasil perencanaan
teknokratis dan perencanaan politis.
Berangkat dari kenyataan tersebut diatas, maka upaya memperkuat proses perencanaan
partisipatif dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan harmonisasi perencanaan
dan penganggaran pembangunan. Perbaikan tersebut meliputi aspek metodologi, kualitas
proses dan dukungan pendampingan yang memadai. Panduan Pelaksanaan Musrenbang Desa
ini diharapkan dapat membantu terwujudnya proses Musrenbang Desa yang lebih berkualitas.
B. Tujuan
Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah tercipanya kondisi ekonomi rakyat di
pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran
pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah: pertama,
peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan; kedua, peningkatan kemampuan aparatur
pemerintah desa; ketiga, penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa;
keempat, pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa; kelima,
pengembangan sarana dan prasarana pedesaan;
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam
melaksanakan (memanage) suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan
adalah semua kegiatan (planning) yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari
suatu program proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur
dan program.
Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3
sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk
menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang
terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan
hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi
materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya
dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah
pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial.
Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun
non ekonomi.
Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan
dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam
kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang. Rostow
(1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak
output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya.
Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyaralat tradisional,
pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi
besar-besaran.
Kunci diantara tahapanini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih
sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanyabagian ekonomi
yang kurang dinamis.
Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena
pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan
yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah
pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami
perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata
lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.
3

4. Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar
bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa
diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan
ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.
Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut
Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:
1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada
potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini
meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan
berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. isi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar
potensi yang dimiliki oleh masyarakt desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat
pemabangunan pedesaan.
3. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung didesa yang
mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan
Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh
pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam
menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan
desa.
Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan
4
dan Pengawasan.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.
Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan
ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage)
pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat
sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

5. 2.2. Pembagian Desa Berdasarkan Tahap Pembangunannya
Sebelum mengetahui kebijakan yang harus dibuat dalam pembangunan sebuah desa maka
harus dikenali terlebih dahulu jenis desanya. Oleh karena itu, akan dipaparkan desa
berdasarkan tahap pembangunannya sebagai berikut:
2.2.1. Desa Primitif
Belum mengalami sentuhan perubahan kebudayaan (sivilisasi) manusia. Contoh: desa-desa di
Irian Jaya, penduduknya masih menggunakan koteka, desa-desa masyarakat tertinggal di
Riau dan Jambi (Orang Sakai), Desa-desa orang baduy di Jawa Barat dan desa-desa
masyarakat Dayak di Kalimantan dengan cara bertani berpindah-pindah. Ciri-cirinya antara
lain:
 Masyarakat terisoler, belum bersentuhan dengan kehidupan modern atau sangat sedikit
5
bersentuhan
 Cara bertani sangat primitif, menanam ubi, berburu, bakar hutan, pertanian berpindah-pindah
 Belum ada yang bersekolah atau baru mulai satu-satu.
 Kebanyakan masih memakai alat-alat primitive buatan tangan
 Keper cayaan umumnya belum agama, tetapi masih berupa aliran kepercayaan
2.2.2. Desa tradisonal
Beberapa ciri-cirinya;
 Sudah mengalami sentuhan dengan kehidupan modern, tetapi adopsi kebudayaan baru
lambat, umumnya terisolir
 Tingkat kemajuan lambat, masih tahap prakapitalis
 Pertumbuhan produksi hamper nol atau stagnan
 Masih kuat memegang tradisi lamat, adat istiadat, ritual yang berakar dalam
 Kehidupan kelompok cukup kuat; masih ada hubungan patron clien alam kepemimpinan
desaatau pemimpin marga, tokoh adat atau pedagang desa dan tuan tanah desa.
 Sudah ada kepala desa diangkat pemerintah atau dipilih maasyrakat, namun kalu tidak
sesuai pola hubungan patron klien kurang berhasil.
 Pendidikan lemah dan adopsi tegnologi baru dan hubungan dengan dunia luar lemah.
 Sebagian besar desa tradisional masyarakatnya bersifat subsistem atau produksi untuk
pasaar belum berkembang.
 Penggunaan uang masih terbatas. Alat menabung masih fisik, seperti ternak atau emas.
Juga berkeinginan menabung masih rendah.

6. 2.2.3. Desa Transisonal
Ciri-cirnya adalah:
 Kontak dengan dunia luar sudah cukup besar, seperti ke pasar, ke sekolah bekerja ke
kota/ tempat lain atau melalui perpindahan penduduk, termasuk urbanisasi.
 Banyak mengadopsi tegnologi baru, siap menerima pembaharuan, penyuluhan dan
6
pendidikan
 Produktivitas kegiatan ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami peningkatan
 Proses produksi sedang mengalami perubahan cukup berat, melalui adopsi tegnologi
 Komersialisasi sudah cukup tinggi, pasar digunakan untuk menjual hasil dan membeli
input produksi
 Penggunaan tenaga kerja luar dan adanya pasar upah tenaga kerja mulai berkembang
 Tabungan berkembang dan sebagian dalam bentuk ruang
2.2.4. Desa Maju/Modern
Ciri-cirinya:
 Memanfaatkan tegnlogi baru
 Produksi berorientasi pasar. Sebagian besar dijual untuk pasar sehingga jenis komoditi
yang diproduksi selalu disesuaikan dengan keadaan harga pasar. Tujuan produksi adalah
untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
 Mulai menerapkan sistem Agribisnis Paradigma Pertanian berubah menjadi Agribisnis
dan Agroindustri dan perdagangan berkembang.
 Masyarakat sangat menghargai pedidikan, bersedia melakukan human investment
 Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya kegiatan ekonominya
adalah berbasis pedesaan seperti pertanian, industry desa, pertambangan, pariwisata dan
lain-lain.
2.3. Tinjauan Konsep dan Implementasi Proses Perencanaan Pembangunan (P5d)
Konsep dan Proses Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 tahun
1982, pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses yang relatif baku
yaitu Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D). Proses P5D
dimulai dari tingkat bawah (masyarakat) dalam bentuk Musyawarah Pembangunan Desa
(Musbangdes), yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Unit Daerah Kerja
Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang)
Kabupaten, Rakorbang Propinsi, dan berakhir dengan Rakorbang Nasional.

7. Mekanisme P5D, secara konsepsual telah mencoba melibatkan masyarakat semaksimal
mungkin, dan mencoba memadukan perencanaan dari masyarakat (Bottom up planing)
dengan perencanaan Dinas/Instansi sektoral (Top down planning).Akan tetapi, dari berbagai
literatur dan hasil penelitian (P3P Unram, 2001; Siregar, 2001, Team Work Lapera, 2001;
Hadi, Hilyana dan Hayati, 2003) diperoleh gambaran bahwa implementasi perencanaan
pembangunan selama ini belum partisipatif seperti konsep dan kebijakan yang dikembangkan
Pemerintah. Perencanaan dari atas lebih mendominasi hasil perencanaan. Hasil penelitian
Hadi, Hilyana dan Hayati (2003) di tiga desa di Pulau Lombok, menemukan bahwa
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musbangdes dan forum-forum perencanaan
pembangunan di tingkat desa, hanya 10 % yang terlibat aktif, 50 % kadang-kadang terlibat,
sedangkan 40 % tidak pernah dilibatkan. Namun dalam pelaksanaan program-program
pembangunan, sebagian besar anggota masyarakat terlibat aktif, baik sebagai pelaksana
maupun penerima manfaat. Sedangkan dalam pengawasan hasil-hasil pembangunan desa,
keterlibatan masyarakat sangat kecil.Kenyataan ini menunjukkan bahwa berbagai keputusan
umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang
tidak bisa ditolak. Masyarakat hanya sekedar objek pembangunan yang harus memenuhi
keinginan Pemerintah, belum menjadi subyek pembangunan, atau masyarakat belum
ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak). Mekanisme perencanaan P5D
cenderung menjadi ritual, menjadi semacam rutinitas formal, tidak menyentuh substansi dan
kehilangan makna hakikinya. Pelaksanaan Musbangdes terkesan hanya seremonial, sehingga
masyarakat merasakan kejenuhan mengikuti Musbangdes. Hasil penelitian P3P Unram
(2001) menemukan bahwa usulan masyarakat dalam Musbangdes hanya sebagian kecil yang
terakomodir dalam forum perencanaan supra desa. Keterwakilan masyarakat dalam forum-forum
perencanaan yang ada sangat kurang. Hal ini karena peserta musyawarah dalam forum
perencanaan yang dilaksanakan lebih didasarkan pada keterwakilan yang bersifat formal,
sehingga susunan pesertanya didominasi para birokrat dan unsur lembaga formal.
Dari sisi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten/Kota
telah memiliki berbagai dokumen perencanaan (seperti Program Pembangunan Lima Tahun
Daerah/Propeda, Rencana Strategis/Renstra, dan Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah/RUTRW) dan seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada). Akan tetapi dokumen-dokumen perencanaan
tersebut tidak tersosialisasikan,sehingga hal ini mengakibatkan perencanaan dilaksanakan
tanpa perspektif yang jelas. Seringkali terjadi Repetada sebagai pedoman mengenai arah dan
kebijaksanaan penyusunan program dan proyek disusun setelah RAPBD disyahkan sehingga
7

8. kehilangan fungsi substansifnya. Sementara itu, menurut Asmara (2001) komitmen dan
orientasi pelanggan (public driven) dalam sistemprogramming sektoral, belum mantap.
Hal ini karena budaya birokrasi berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti
akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kepentingan publik
belum melembaga dengan baik. Akibatnya jaminan pengakomodasian usulan dari bawah
sangat kurang.
2.4. Upaya Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa
Paradigma lama pembangunan perdesaan pada masa sebelum era otonomi adalah bagaimana
melaksanakan program-program pemerintah yang datang dari atas. Program pembangunan
desa lebih banyak dalam bentuk proyek dari atas, dan sangat kurang memperhatikan aspek
keberlanjutan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. Sebagian besar kebijakan
Pemerintah bernuansa “top-down”, dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya antara lain
banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai
dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan
kebutuhan lokal.
Kurang terakomodirnya perencanaan dari bawah dan masih dominannya perencanaan dari
atas, menurut Asmara, H., (2001) adalah karena kualitas dan hasil perencanaan dari bawah
lemah, yang disebabkan beberapa faktor antara lain:
1. Lemahnya kapasitas lembaga-lembaga yang secara fungsional menangani perencanaan;
2. Kelemahan identifikasi masalah pembangunan;
3. Dukungan data dan informasi perencanaan yang lemah;
4. Kualitas sumberdaya manusia khususnya di desa yang lemah;
5. Lemahnya dukungan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, dan
6. Lemahnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan khususnya di
tingkat desa dan kecamatan.
2.5. Sasaran Pembangunan Desa
Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang
terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat
dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya
adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasi hajat hidup orang banyak
dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan.
8

9. Program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan di desa
adalah:
1. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan
9
kredit tanpa bunga.
2. Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan
dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak
3. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah
melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan
prasarana dan sarana ekonomi desa.
4. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang
industri kecil perdesaan.
b. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang handal
Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa.
Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan
suatu desa. Program-program yang dapat dikembangkan diantaranya:
1. Program pengembangan pendidikan
2. Program peningkatan pelayanan kesehatan
3. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga
4. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
5. Pembinaan kehidupan beragama
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
c. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya,
khususnya pengembangan ekonomi kerakayatan dan peningkatan kualitas SDM. Program
pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang
mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan
sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan
keterkaitan ekonomi antar wilayah.
Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedesaan
adalah:
 Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan
perdesaan.
 Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian
 Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan

10. 2.6. Masalah-masalah Dalam Pembangunan
Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov dan boeke, terutama didasarkan atas sistem sosial
atau kebudayaan yang berakar dalam yang membuat Teori Ekonomi Modern seolah-olah
tidak dapat diterapkan di desa-desa atau masyarakat seperti ini. Tetapi selain masalah yang
berasal dari sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyk masalah lain yang
menyebabkan timbulnya masalah pembangunan desa pada desa-desa tradisional, masalah-masalah
10
tersebut terutama adalah:
1. Masalah pertumbuhan penduduk penduduk yang berat, sehingga pemilikan tanah semakin
berkurang, terutama pada wilayah yang terbatas lahannya (Sumber Daya Alam)
2. Tingkat Pendidikan rendah yang menyebabkan adopsi tegnologi rendah dan stagnansi
produk juga masalah lain yang bisa timbul dengan serius seperti masalah kesehatan,
rendahnya produktivitas kerja dan masalah kepemimpinan desa.
3. Keterisolasian desa yang membuat hubungan dengan dunia luar sulit dan lambat dan tidak
dapat memanfaatkan keuntungan dengan dunia luar
Masalah-masalah yang terjadi di desa Transisional adalah:
1. Masalah pertumbuhan penduduk yang cepat (sama dengan desa Tradisional)
2. Masalah pertanahan timbul, karena hubungan dengan dunia luar
3. Tingkat pendidikan rendah (Sama dengan desa tradisional)
4. Tingkat adopsi tegnologi yang mudah dan tidak tersedianya tegnologi spesifik local
5. Keterisolasian desa dan lambatnya pembangunan prasarana jalan
6. Masalah pembangunan prasarana lain seperti irigasi, drainase
7. Masalah pemasaran hasil-hasil pertanian
8. Masalah pengadaan modal untuk pembaharuan usaha-usaha pertanian (perkreditan dan
akumulasi modal)
Masalah ini perlu dimengerti keadaannya, baik pada desa tradisional maupun pada desa
transisional agar kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dapat dibuat dengan cukup
lebih baik. Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan kewenangannya dibidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan kemandirian serta
kesejahteraan masyarakat belum dapat optimal karena terdapat berbagai permasalahan,
seperti;
1. Terlalu cepatnya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan sehingga
menimbulkan kebingungan ditingkat pelaksana dan terkadang peraturan perundang-undangan
yang dibutuhkan kurang lengkap dan memadai;
2. Fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih sering terlambat;
3. Terbatasnya tingkat kesejahteraan para penyelenggaran pemerintahan desa;

11. 4. Sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas dalam menggalang partisipasi
masyarakat, menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian dalam membangun,
memanfaatkan, memelihara serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
5. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan desa
6. Belum terdapat kepastian mengenai kewenangan dan sumber pendapatan
2.7. Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
Bertolak dari permasalahan diatas, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk
memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara
lain:
a. Pemantapan kerangka aturan
b. Penataan kewenangan dan standar pelayanan minimal Desa;
c. Pemantapan kelembagaan;
d. Pemantapan administrasi dan keuangan Desa;
e. Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan
f. Peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, program prioritas yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi:
a. Pemantapan kerangka aturan:
Lingkup kegiatannya yaitu; mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan
Desa yang sesuai dengan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, otonomi, partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat.
11
b. Penataan organisasi dan kewenangan:
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan organisasi Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta kewenangan
yang harus dimilikinya;
c. Pemantapan sumber pendapatan dan kekayaan desa:
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan manajemen perimbangan keuangan antara
Kabupaten/Kota dengan Desa terutama mengenai alokasi dana desa, upaya peningkatan
pendapatan asli desa, upaya penga-daan bantuan dari pemerintah dan pemerintah
provinsi kepada desa, pembentukan badan usaha milik desa serta peningkatan dayaguna
dan hasil guna aset yang dimiliki maupun yang dikelola oleh desa.
d. Penataan sistem informasi dan administrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat, dan
murah terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar.

12. e. Pemantapan dan pengembangan kapasitas:
Lingkup kegiatannya yaitu; meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa,
anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih mampu menyelenggarakan pelayanan
kepada masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai
sosial budaya setempat.
12
f. Pengadaan sarana dan prasarana:
Lingkup kegiatannya yaitu; penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa yang
memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat
yang terdepan.
Beberapa program-program pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan, misalnya
program bidang pangan, program Inpres Desa Tertinggal, dan Program Pengembangan
Terpadu Antar Desa ( PPTAD ) merupakan dalah satu upaya pemerintah dalam rangka
mengembangkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya dari perkotaan. Guna
mendorong peningkatan pangan, program-program pembangunan yang pernah dilaksanakan
adalah KOGM (Komando Gerakan Makmur), Bimas (Bimbingan Massal, Innas (Intensifikasi
Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), dan Supra Insus. Selain itu guna menyokong program
pangan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Tani ( KUT ) bagi para petani dalam
memberikan permodalan dalam pengelolaan lahannya.
Akan tetap program-program tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani
karena harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras impor.
Sedangkan dana penGembalian LUT sampai saat ini banyak yang menunggak karena petani
tidak mampu membayar cicilan tersebut. Adapun program IDT dan PPTAD lebih cenderung
pada pembangunan fisik saja sehingga penekanan terhadap pembangunan masyarakat umum
kurang tersentuh. Padahal berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pembangunan
masyarakat desa sesungguhnya sangat mendesak, seperti ketertinggalaan desa dari kota
hampIr di segala bidang, tidak terakomodasinya keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam
program-program pemerintah, dan kualiatas pendidikan dan kesejahteraan masih rendah.
Berdasarkan pengalaman tersebut sudah seharusnya pendekataan pembangunan pedesaan
mulai diarahkan secara integral dengan mempertimbangkan kekhasan daerah baik dilihat dari
sisi kondisi, potensi dan prospek dari masing-masing daerah.
Namun di dalam penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara umum dapat dilihat
dalam tiga kelompok (Haeruman, 1997), yaitu :
a. Kebijakan secara tidak langsung diarahkan pada pendiptaan kondisi yang menjamin
kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung kegiatan sosial
ekonomi, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar, pendidikan,

13. kesehatan, jalan, dan lain sebagainya), penguatan kelembagaan, dan perlindungan
terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui undang- undang.
b. Kebijakan yang langsung diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat
13
pedesaan.
c. Kebijakan khusus menjangkau masyarakat melalui upaya khusus, seperti penjaminan
hukum melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan dan
kenyamanan masyarakat.
Di samping itu kebijakan pembangunan pedesaan harus dilaksanakan melalui pendekatan
sektoral dan regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan
pernyataan yang mengkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan
pembangunan. Berbeda dengan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitik
beratkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru
kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Di dalam
kenyataan, pendekatan regional sering diambil tidak dalam kerangka totalitas, melainkan
hanya untuk beberapa daerah tertentu, seperti daerah terbelakang, daerah perbatasan, atau
daerah yang diharapkan mempunyai posisi trategis dalam arti ekonomi-politis.

14. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan
ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage)
pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat
sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan Masyarakat Desa
pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan
untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup
warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa),
fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan
tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan
oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa.
Pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan
pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan
yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup
masyarakatnya.
Pembagian desa menurut tahap pembangunannya terbagi atas:
3.1 saran
makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan olehnya itu saran yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan.
14

15. DAFTAR PUSTAKA
Arief, Budiman, 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta
Adjid, D.A. 1985. Pola Partisipasi Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan Pertanian
Berencana. Orba Shakti. Bandung
Effendi, tadjudin N dan Chris manning. 1991. Rural Development and Non-Farm
Employment in Java. Resource system Institute. East-West Center.
Fu-Chen Lo. 1981. Rural-Urban Relations and Regional Development. The United nations
Centre for Regional Development. Maruzen Asia Pte. Ltd. Singapore
Ginanjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan
Pemerataan. CIDES. Jakarta
Soekadijo, R., G. 1984. Tendensi dan Tradisi dalam Sosiologi Pembangunan. Penerbit : PT
Gramedia, Jakarta.
Soekanto, S. 1983. Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial. Penerbit : PT Ghalia Indonesia.
15