1. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
a. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan.
Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat
agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian buka berarti
mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki
kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau
kerjasama yang tidak menguntungkan.
Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna
meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan. Karena itu
pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan
martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap
kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian sehari-hari, pemberdayaan masyarakat
selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan masyarakat kelas bawah (grassroots) yang
umumnya dinilai tidak berdaya.
b. Konsepsi Kemiskinan
Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah pembangunan di Negara Republik
Indonesia tercinta. Kedua permasalahan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemiskinan
adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin
melainkan karena tak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada. Kemiskinan didefinisikan
sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi
dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan
sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejehtaraan sekelompok orang.
Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang
dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya

2. pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan
berperan serta dalam pembangunan
Kemiskinan antara lain ditandai oleh:
1. Sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan tak dapat diubah, yang
tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju,
2. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia,
3. Lemahnya nilai tukar hasil produksi,
4. Rendahnya produktivitas,
5. Terbatasnya modal yang dimiliki,
6. Rendahnya pendapatan,
7. Terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya
keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya
degradasi lingkungan (Faturochman, dkk., 2007)
Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Beberapa penyebab kemiskinan antara lain :
1. Sebab-sebab yang berhubungan dengan kondisi awal yang meliputi lapisan miskin
sehingga menyulitkan mereka menanggulangi kemiskinan yang dialaminya;
2. Sebab yang berkait dengan gejala kemiskinan baru yang bisa diakibatkan oleh
realisasi pembangunan proyek-proyek mega, seperti waduk, pabrik, lapanga golf,
kompleks pemukiman mewah, dan sebagainya. (Nico L. Kana. 1994. Percik: Dampak
Progran Penanggulangan Kemiskinan)
3. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan
sumberdaya yang menimbulkan distribusi yang timpang.
4. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
5. Di daerah perkotaan, derasnya arus migran masuk juga memberi dampak terhadap
semakin banyaknya penduduk dalam katagori miskin. Para migran memanfaatkan
hanya sebagian kecil pendapatannya mereka untuk pengeluaran di daerah tujuan,

3. disamping memang sebagian besar dari mereka berpendapatan rendah karena kualitas
sumberdaya manusianya juga rendah. Munculnya permukiman kumuh adalah salah
satu ciri kemiskinan perkotaan.
6. Masih banyak faktor lain penyebab kemiskinan, baik eksternal maupun internal,
seperti kenaikan harga BBM dab lain-lain.
B. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Maksud Pemberdayaan Masyarakat adalah :
a. Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan kelembagaan masyarakat
agar diperoleh perbaikan tatanan kelembagaan.
c. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sumberdaya – sumbedaya yang ada sesuai
dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang seimbang dari aspek ekologis dan
ekonomis.
Sedangkan tujuannya adalah :
Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam berusaha dengan kelembagaan yang tangguh
sehingga masyarakat sejahtera.

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Program Pengentasan Kemiskinan dan Permasalahannya
Kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat berakar
pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Ketidakmudahan dalam mengatasi faktor-
faktor yang kompleks tersebut telah mempersulit untuk mengatasi secara efektif dan efisien
persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat.
Masyarakat yang didera oleh tekanan-tekanan sosial ekonomi yang terus menerus, sekurang-
kurangnya telah menumbuhkan sejumlah potensi kreatif untuk menghadapi kesulitan hidup.
Namun strategi adaptasi seperti ini belum memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup mereka. Pilihan rasional dan kontekstual yang bisa dikembangkan untuk
kepentingan jangka panjang adalah melakukan diversifikasi pekerjaan.
Berbagai program pembangunan pemerintah untuk membantu mengatasi kesulitan kehidupan
masyarakat telah digulirkan, namun hasil yang dicapai belum sepadan dengan biaya yang
telah dikorbankan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta belum membawa hasil
yang memuaskan, terlihat dari semakin banyaknya penduduk miskin.
Beberapa contoh kegiatan pemberdayaan antara lain :
1. Pola pengentasan kemiskinan yang cenderung kurang mendidik seperti BLT (Bantuan
Langsung Tunai) diduga memberi andil terhadap banyaknya masyarakat terutama
kelompok abu-abu (hampir miskin) yang ingin tetap miskin agar mendapat bantuan.
2. Motorisasi armada nelayan skala kecil untuk menghapuskan pukat harimau pada awal
tahun 1980-an, ternyata tidak berhasil karena pelaksanaannya tidak tepat sasaran.
3. Program pengembangan nilai tambah melalui penerapan system rantai dingin (cold
chain system) pada tahun 1980-an, kurang berhasil karena sosialisasi system ini
kurang bagus dan sarana prasarana pabrik es yang tidak tersedia dengan baik.
4. Program pembangunan prasarana perikanan khususnya pelabuhan perikanan berbagai
tipe dan ukuran, tetapi ternyata prasrana tersebut masih belum dimanfaatkan secara
optimalbahkan banyak fasilitas yang rusak dimakan usia.

5. 5. Gerakan Peningkatan Ekspor Perikanan pada tahun 2003, namun program ini berakhir
dengan berakhirnya kepemimpinan Habibie.
6. Pengembangan kelambagaan seperti, koperasi perikanan, KUD Mina, Kelompok
Nelayan, Kelompok Wanita Nelayan dan lain-lain, namun hanya sedikit yang mampu
bertahan.
2.2. Pemberdayaan Masyarakat
Partisipasi masyarakat terutama grass root dalam pembangunan selama 50 tahun terakhir ini
adalah adalah sesuatu yang artificial, sebatas slogan, direkayasakan dan dipaksakan. Dengan
pola sentralistik maka partisipasi masyarakat kurang mendapatkan tempat.
Pada akhir tahun 1990-an, program pemberdayaan masyarakat sebagai ganti program
pembinaan masyarakat mulai mendapat tempat karena bukti dan pengalaman empiris di
banyak Negara. Program pemberdayaan menjadi new mainstream dalam pembangunan,
dikembangkan dan diproosikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Program
pemberdayaan masyarakat adalah program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat,
yang berpangkal dan berbasis masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
mereka, program yang berasal dari bawah (bottom up planning) yang berarti masyarakatlah
yang mengusulkannya, serta program yang bersifat advokasi karena peran orang luar hanya
sebatas mendampingi dan memberikan alternatif pemecahan masalah kepada masyarakat.
Program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan serta
pengentasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan masyarakat maka pembangunan tidak mulai
dari titik nadir, tetapi berawal dari sesuatu yang sudah ada pada msyarakat. Pemberdayaan
berari apa yang telah dimiliki masyarakat adalah sumberdaya pembangunan yang perlu
dikembangkan sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat sendiri. Dengan
Pemberdayaan Masyarakat diharapkan :
1. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang,
pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lockal yang memungkinkan
masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.

6. 3. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collective
action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
4. Terciptanya hubungan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki
cirri-ciri berbasis sumberdaya local (resource based), memiliki pasar yang jelas (market-
based), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya
(environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat local
(local society-based), dan dengan menggunakan teknologi maju tepatguna yang berasal
dari proses pengkajian dan penelitian (scientific-based).
5. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi atau dasar hubungan ekonomi antar
daerah.
6. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi dengan
wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya yang ada.
2.2.1. Prinsip Dasar Pemberdayaan
a. Prinsip pendekatan kelompok masyarakat
b. Prinsip keserasian
c. Prinsip kepemimpinan dari mereka sendiri
d. Prinsip pendekatan kemitraan
e. Prinsip swadaya
f. Prinsip belajar sambil bekerja
g. Prinsip pendekatan keluarga
2.2.2. Arah Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah :
1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam arti bahwa pemberdayaan diutamakan
untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, dan partisipasi masyarakat kelas bawah.
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan
yang mengembangkan peranserta masyarakat, dalam arti semakin memberikan

7. kesempatan yang lebih besar terhadap masyarakat kelas bawah yang selama ini
terpinggirkan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambil keputusan pembanguan.
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan
politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat dalam arti semakin meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pembangunan
2.2.3 Bentuk Pemberdayaan Masyarakat
Sejalan dengan pengertian pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan mencakup dua
kegiatan utama, yaitu :
a. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk
berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan
dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara sukarela sejak
pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
b. Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan jejaring kelembagaan. Yang dimaksud
dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan
efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan peran
masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu yang pasif, melainkan merupakan bagian dari sustu
proses yang berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya. Karena
itu fungsi-fungsi individu dalam organisasi menajdi kata kunci yang harus diperhatikan.
2.2..4 Penguatan Kapasitas
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Merupakan pembinaan manusia/kelompok tani sehingga terwujud SDM yang berkualitas
melalui peningkatan kesadaran dan percaya diri, peningkatan pendapatan, peningkatan
kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya agar mampu dan dapat menjangkau
akses sumber daya alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan
sosial politik.

8. b. Pengembangan kemampuan dalam permodalan
Kegiatan pemberdayaan dalam bidang permodalan diharapkan masyarakat mampu
menghilangkan ketergantungan dan tumbuh keswadayaan serta berusaha dalam sistem pasar.
Penguatan modal usaha dapat diberikan dalam bentuk dana cuma-cuma atau pinjaman
tergantung kemampuan kelompok. Dana ini dikelola secara langsung oleh kelompok untuk
dipergunakan secara bersama.
c. Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat
Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat tumbuh dari, oleh, dan untuk kepentingan
rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang dapat dilakukan melalui pembinaan kepada petani
di bidang ekonomi secara berkelompok yang diharapkan mereka saling mengenal, percaya,
dan mempunyai kepentingan yang sama akan tumbuh kerjasama yang baik dan serasi
sehingga mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian. Di samping itu pembinaan
diarahkan agar kelompok mampu mengelola usaha bersama melalui kursus-kursus, pelatihan
teknis, manajemen, kewirausahaan, dan magang sehingga mampu mengembangkan usahanya
melalui kegiatan temu usaha, pameran dalam rangka memasarkan hasil usahanya.
2.2.5. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
1. Penciptaan lapangan pekerjaan alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga.
2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan
mekanisme mendanai diri sendiri (self financing mechanism).
3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya
guna,
4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar,
5. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.
2.2.6. Tanggung Jawab Stakeholders dalam Pemberdayaan
Keberhasilan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat adalah resultante dari semua
upaya pembangunan yang dilaksanakan atau diprogramkan setiap instansi, sehingga
menuntut adanya sinegitas dan koordinasi yang benar-benar terjalin antara berbagai instansi

9. pemerintah. Hal ini harus diwujudkan secara lebih komprehensif, terpadu, menyangkut
berbagai aspek pembangunan, bukan saja teknis tetapi juga sosial budaya.
Tanggung jawab pembangunan masyarakat lebih banyak berada pada pundak pemerintah
daerah, dan bukan didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah
daerahlah yang lebih mengenal masyarakatnya, memahami masalah-masalah yang dihadapi
mereka. Dengan desentralisasi kegiatan pembangunan, selayaknyalah pemerintah daerah
lebih banyak memberikan prioritas pada pembangunan yang berbasis pada masyarakat.
Tanggung jawab pemberdayaan masyarakat bukan hanya pada tangan pemerintah tetapi juga
pihak-pihak non pemerintah yaitu, masyarakat sendiri, pengusaha swasta, usaha milik Negara
dan lembaga swadaya masyarakat.
Tanggung jawab membangun masyarakat pada hakekatnya merupakan tanggung jawab
utama masyarakat itu sendiri. Supaya pembangunan masyarakat berlangsung dengan tepat
maka pemerintah hanya mempersiapkan dan memfasilitasi lingkungan yang sehat bagi
peningkatan, perluasan serta pendalaman kegiatan-kegiatan yang telah dimiliki oleh
masyarakat sendiri. Hal ini merupakan makna perberdayaan, yaitu mengembangkan apa yang
telah ada pada masyarakat menjadu lebih besar skalanya, lebih ekonomis dan lebih berdaya
guna dan berhasil guna.
2.2.7. Contoh Program Pemberdayaan Masyarakat
a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Program PEMP)
Tujuan PEMP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan system
produksi serta pengelolaan sumberdaya perikanan yang menjamin kelangsungan usaha
perikanan yang berbasis masyarakat melalui usaha sebagai berikut :
1. Mereduksi kenaikan harga BBM dan inflasi melalui peningkatan dan penciptaan usaha
produktif secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pengembangan kegiatan ekonomi pesisir.
3. Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat
4. Memicu usaha ekonomi produktif di desa pesisir

10. 5. Mendorong terlaksananya mekanisme manajemen pembangunan masyarakat yang
partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat pesisir dalam mengelola
pembangunan di wilayahnya.
7. Adapun lingkup kegiatan PEMP adalah :
8. Pengembangan dan partisipasi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan
kelompok sasaran.
9. Pelatihan teknis dan manajemen bagi kelompok sasaran.
10. Pemberian bantuan modal usaha (investasi dan modal kerja)
11. Pembentukan lembaga keuangan mikro sebagai pengelola bantuan.
12. Sosialisasi, pemantauan, evaluasi dampak sebagai umpan balik, persipan pembinaan
pasca proyek.
13. Pembinaan pasca proyek
14. Prinsip-prinsip pengelolaan PEMP
15. Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat
(acceptability).
16. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat
(transparency.)
17. Pengelolaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
(accountability)
18. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara
berkelanjutan (sustainability)
19. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk miskin
(responsiveness)
20. Penyampaian bantuan kepada masyarakat secara cepat (quick Distribursment)
21. Proses pemilihan peserta dan kegiatan PEMP dilakukan secara musyawarah
(Democracy)
22. Pemberian kesempatan kepada kelompok lain yang belum memperoleh kesempatan,
agar semua masyarakat merasakan manfaat langsung (Equality)

11. 23. Setiap ketentuan dalam pemanfaatan Dana Ekonomi Produktif masyarakat diharapkan
dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam mengajukan usulan
kegiatan yang layak (Competitiveness)
b. Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan)
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan) pada dasarnya
merupakan gerakan moral yang bersifat missal dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat
untuk memulihkan kerusakan hutan dan lahan termasuk di dalamnya hutan mangrove di
Indonesia.
Pergeseran paradigma pembangunan di sector kehutanan telah mendorong kepada upaya
pencarian bentuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkeadilan. Masyarakat desa di
dalam dan sekitar hutan yang secara turun temurun menjadi bagian dari ekosistem hutan
sudah saatnya memperoleh peranan dan manfaat secara wajar dalam pengelolaan hutan di
lingkungannya. Dengan demikian orientasi ekonomi jangka pendek yang ditandai oleh
eksploitasi hutan alam secara besar-besaran tanpa usaha pelestarian hutan yang memadai
sudah saatnya dihentikan.
Untuk mewujudkan upaya tersebut di atas perlu diupayakan reorientasi kebijakan
pengelolaan hutan yang mengacu pada prinsip keadilan dan pemerataan dalam memperoleh
manfaat sumberdaya hutan, prinsip demokrasi dalam proses pengelolaan hutan, serta
prinsip kelestarian sumberdaya hutan. Dalam kerangka reorientasi kebijakan
pengelolan hutan tersebut, perlu disimak lebih mendalam bahwa community based
development dapat menjadi titik tolak dalam memperbaharui system pengelolaan hutan yang
lebih mendukung bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pembangunan kehutanan baik bangunan civil teknis maupun pembuatan hutan rakyat serta
hutan mangrove ini meliputi di dalam kawasan (milik pemerintah/Perum Perhutani) maupun
di luar kawasan (lahan milik rakyat). Bisa dibayangkan betapa masyarakat akan makmur bila
program ini berhasil. Di samping kekayaan hasil hutan yang mereka miliki yang memiliki
nilai jual tinggi juga adanya pemberdayaan masyarakat yang begitu gencar disosialisaikan
adalah merupakan sarana pengentasan masyarakat dari kemiskinan menuju kesejahteraan.

12. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang
berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan untuk membiayai investasi,
kurangnya akses ke pelayanan public, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan
social dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan
menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya
keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya
degradasi lingkungan.
Program kemiskinan selama ini kurang berhasil disebabkan antara lain :
1. Bersifat Top-down
2. Sentralistik
3. Rendah partisipatif masyarakat
4. Berorientasi proyek
5. Peran pemerintah terlalu besar
6. Masyarakat hanya menerima
Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan melalui
program yang besifat :
a. Bottom-up planning
b. Desentralistik
c. Partisipasi masyarakat yang tinggi
d. Berorientasi tujuan
e. Peran LSM besar
f. Masyarakat sangat aktif
B. SARAN
Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan.

13. DAFTAR PUSTAKA
 Anonim, 2003. Pedoman Umum Perberdayaan Masyarakat di Dalam dan Di Sekitar
Hutan, Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial. Jakarta.
 Anonim, 2003. Petunjuk Pelaksanaan GN RHL/Gerhan, Departemen Kehutanan.
Jakarta.
 Dewi Mayavanie Susanti, TT. Peranan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan
Kemiskinan.
 Faturochman, dkk. 2007. Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
Universitas Gadjah Mada.
 Gregorius Sahdan, 2008. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Jurnal Ekonomi Rakyat.
 Hubeis, A. V., 2004. Pemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan, Makalah disampaikan
pada acara Sarasehan dan Kongres LEI Menuju CBO : Sertifikasi Di Simpang Jalan :
Politik Perdagangan, Kelestarian dan Pemberantasan Kemiskinan; Ruang Bina Karna
Auditorium Ruang Rama, Hotel Bumi Karsa Komp. Bidakara dan Karna, Jakarta, 19-
22 Oktober 2004.
 I G. W. Murjana Yasa, TT. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi
Masyarakat di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Sosial (INPUT).
 Novirianti, D, 2005. Pemberdayaan Hukum Perempuan Untuk Melawan Kemiskinan,
Jurnal Perempuan No.42

14. KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil ‘Alamin segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT
yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah ini, Namun penulis menyadari makalah ini belum dapat dikatakan
sempurna karena mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Shalawat serta salam semoga
selalu dilimpahkan kepada junjunan kita semua habibana wanabiana Muhammad SAW,
kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku
umatnya.
Makalah ini penulis membahas mengenai “ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA”,
dengan makalah ini penulis mengharapkan agar dapat membantu sistem pembelajaran.
Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan makalah ini.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatiannya.
Raha, Januari 2014
Penyusun

15. DAFTAR ISI
Kata Pengantar............................................................................................ i
Daftar Isi.............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1
A. Latar Belakang.................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN.... ..................................................................... 3
2.1. Program Pengentasan Kemiskinan dan Permasalahannya................. 3
2.2. Pemberdayaan Masyarakat............................................................ 3
BAB III PENUTUP...................................................................................... 12
A. Kesimpulan....................................................................................... 12
B. Saran.................................................................................................. 12
DAFTAR PUSTAKA............................................................................13

16. TUGAS : MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN DESA KELURAHAN
MAKALAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DISUSUN OLEH :
NAMA : SUBANDI
STAMBUK : 21208281
JURUSAN :ILMU PEMERINTAHAN
SEMESTER : III
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2014

17. TUGAS : MERANGKUM
PENDIDIKAN AGAMA II
DISUSUN OLEH :
NAMA : SUBANDI
STAMBUK : 21208281
JURUSAN :ILMU PEMERINTAHAN
SEMESTER : III
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2014