proposal skripsi

1. 0
PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN EKOMONI
MASYARAKAT PEDESAAN
(SINERGI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN BRI UNIT
GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR)
USULAN PENELITIAN
Diajukan sebagai Pemenuhan Salah Satu Syarat untuk Melaksanakan
Penelitian Penyusunan Skripsi Sarjana Studi Keperintahan
Diajukan oleh :
S A T I
15 1030 65 201 5019
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP)
NURDIN HAMZAH JAMBI
2019

2. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan paling dasar di daerah sangat
berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom.
Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap sebagai elemen
dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebijakan atau
keputusan yang dikeluarkan langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan
kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung jawab
dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus
hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya
kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam
masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Itu
nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika
berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian
penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk
lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak
terkendali.
Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan
setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang
bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama
1

3. 2
masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan
kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah
dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “Kegotong-Royongan” yang
saat ini sudah mulai terkikis.
Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat
untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur
pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif
memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga
mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing
Sun,an mengemukanakan bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk
membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya
untuk mengembangkannya
Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa pemerintah itu mempunyai 3
fungsi yang hakiki, yaitu:fungsi pelayanan, pemberdayaan dan
pembangunan. Ketiga fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain.
Fungsi pelayanan (service) yang akan memudahkan masyarakat dalam
dalam mengurus kepentingannya. Pemerintah sebagai aparat negara
berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat disemua sektor. Dalam fungsi pemberdayaan (empowering) yang
akan mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian. Hal ini
dimaksudkan agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh
masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM). Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin

4. 3
berkurang dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsi
pembangunan (development) yang akan menciptakan masyarakat agar
memiliki kemakmuran. Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di
wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan
tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual.
Peran pemerintah dikatakan penting karena pemerintahlah yang
memegang peranan penting dalam pengembangan suatu daerah, tidak hanya
masyarakat yang membangun daerah tersebut tetapi pemerintah juga perlu
untuk membantu pengembangan tersebut, salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya
yaitu memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk
memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah
peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya
kesempatan untuk memanfaatkan peluang- peluang ekonomi. Dalam hal ini,
permasalahan yang terjadi adalah peran pemerintah yang belum maksimal
dalam upaya untuk memberdayakan ekonomi bagi masyarakat dari segi
pengembangan potensinya. Meskipun sudah ada masyarakat yang berjualan
disekitar taman buah mangunan, namun hal tersebut masih terbatas pada
bagian kuliner saja, belum adanya pengembangan potensi dari sisi kreatifitas
masyarakatnya. Jika melihat penjelasan sebelumnya bahwa pemerintah perlu
untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada dimasyarakat
untuk dapat mengambangkan potensi masyarakat tersebut. Namun dalam

5. 4
penelitian ini peran pemerintah belum maskimal dalam memberdayakan
ekonomi bagi masyarakatnya. Pemberdayaan ekonomi dikatakan penting
karena dengan pemberdayaan tersebut akan terciptanya peningkatan
kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat pada daerah tersebut.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu lembaga keuangan
yang menyediakan pembiayaan kepada Petani, sperti KUR dan KUR KKP-E
yaitu produk kredit bank dengan skala mikro yang khusus untuk pembiayaan
sektor pertanian. Visi BRI UNIT GERAGAI yaitu menjadi Bank komersial
terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Sebagai langkah
realisasi dari visinya, slah satu misi BRI adalah memberikan pelayanan
prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang terbesar luas dan
didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan
praktek good coorporate governance.
Kredit merupakan sumber utama penghasilan bagi bank dan sekaligus
sumber operasi terbesar, sebagian besar dana operasional diputarkan dalam
kredit. Bila kegiatan tersebut berhasil maka usaha bank pun berhasil. Namun
bila bank banyak terjerat kredit bermasalah, hal ini akan berpengaruh besar
bagi operasional bank. Kasmir (2014) Pinjaman dari kreditor perorangan ini
hanya mengatasi kesulitan dana untuk sementara waktu. Dana yang
diperolehnya hanya dirasakan sesaat, sebab dengan meminjam dari sumber
kredit perorangan kebanyakan penduduk pedesaan justru terjerat kesulitan
baru. Kasmir (2014) Sebagian besar sumber dana operasional bank berasal
dari simpanan masyarakat, untuk itu keberhasilan dan kegagalan bank dalam

6. 5
mengelola kredit akan berpengaruh pada rakyat banyak yang menyimpan
uangnya di bank. Memberikan kredit bukan merupakan pekerjaan yang
mudah karena proses pemberian kredit yang baik akan banyak menentukan
kualitas kredit itu sendiri.
Kredit usaha rakyat merupakan salah satu bentuk kredit yang berlaku
dibidang pertanian sebagai pengganti kredit Bimas, dimana kredit ini
diberikan secara tunai bagi para petani yang benar-benar memerlukan dan
harus dimanfaatku untuk meningkatkan produktivitas usahataninya, dalam
rangka pelaksanaan program peningkatan produksi tanaman pangan melalui
intensifikasi.
Kredit usaha rakyat di bidang pertanian yang disediakan pemerintah
adalah fasilitas yang dapat mebantu petani untuk masalah penyediaan modal.
Fasilitas kredit usahatani ini diharapkan akan membantu petani dalam
melaksanakan kegiatan produksi pertanian secara lebih baik demi
tercapainya peningkatan petani. Salah satu tujuan pembangunan pertanian
adalah untuk meningkatkan pendapatan petani yang diawali dengan usaha-
usaha peningkatan produksi, dengan harapan produktivitas petani akan
meningkat dengan meningkatnya produksi. Rendahnya tingkat produktivitas
petani akan menghambat pembentukan modal karna dengan produktivitas
yang rendah maka alokasi produktivitas lebih banyak ditujukan untuk
pemenuhan konsumsi keluarga, dari pada untuk pembentukan modal di
dalam bentuk investasi.

7. 6
Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan
ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini
mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people
ceniered, participatory, empowering, and a sustainable”. Kemiskinan
merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, sebab hal ini hampir terjadi
pada setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kendala
yang sering dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan pada
umumnya adalah masih rendahnya tingkat pendapatan dan tingkat
kesejahteraan penduduk, sebagai akibat dari kurangnya modal untuk
menjalankan usaha. Kehadiran rentenir dan tingkat bunga yang relatif tinggi
di pedesaan merupakan pertanda masih belum terpenuhinya kebutuhan kredit
yang amat besar dari masyarakat pedesaan. Pemerintah berusaha memenuhi
permintaan akan kredit ini dengan berbagai cara, namun program demi
program yang dikembangkan nampaknya selalu menghadapi hambatan yang
sama, yaitu belum cocoknya program dengan kebutuhan. Dalam program
pengembangan kredit pedesaan, BRI mengeluarkan suatu kredit program
khusus untuk menyalurkan dana kepada masyarakat pedesaan yaitu Kredit
Usaha Rakyat (KUR).
Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut
mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam Skripsi yang berjudul
“Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pemberdayaan Ekomoni
Masyarakat Pedesaan (Sinergi Antara Pemerintah Kecamatan Dengan
Bri Unit Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”.

8. 7
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peranan Pemerintah dalam penyaluran dana KUR bagi
masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh BRI Unit Kecamatan Geragai
Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam
pelaksanaan penyaluran dana KUR di wilayah kerja BRI Unit Kecamatan
Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah dalam penyaluran dana KUR bagi
masyarakat pedesaan, yang dilakukan oleh BRI Unit Kecamatan Geragai
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan penyaluran dana KUR di wilayah kerja
BRI Unit Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
D. Manfaat Penulisan
1. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan
sebagaimana mestinya dalam meningkatkan pelayanan dalam penyaluran
dana KUR.

9. 8
2. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam
melaksanakan penelitian, khususnya penelitian tentang Peranan
Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pedesaan.
E. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian,
rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat
penelitian serta sistematika penulisannya.
BAB II Landasan Teori
Dalam bab ini membahas bab ini membahas kerangka teori yaitu
penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan,
definisi konseptual, konsep operasional.
BAB III Metode Penelitian
Hal-hal yang termasuk dalam bab ini adalah desain penelitian,
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian,
variabel penelitian, cara pengumpulan data, keterbatasan dalam
meakukan penelitian dan nilai etika penelitian.
BAB IV Gambaran Lokasi Penelitian
Bab ini membahas tentang gambaran lokasi penelitian, dalam hal
ini lokasi penelitian yaitu di Puskesmas Sungai Tering Kecamatan
Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

10. 9
BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini membahas tentang : pertama, Implementasi Peranan
pemerintah dalam upaya penyaluran dana KUR , yang dilakukan
oleh BRI Unit Geragai Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, kedua Pendukung dan hambatan dalam implemetasi
Peranan pemerintah dalam upaya penyaluran dana KUR , yang
dilakukan oleh BRI Unit Geragai Kecamatan Geragai Kabupaten
Tanjung Jabung Timur..
BAB VI Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang di dapat dari
hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.

11. 10
BAB II
KERANGKA TEORI
A. Tinjuan Pustaka
Ada beberapa hasil penelitian dan kajian ilmiah terdahulu yang
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini tentang
peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan
di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun
penelitiannya adalah sebagai berikut :
Siti Nurhasanah Furqani (2017) Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di
Kabupaten Luwu Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,
wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, upaya
pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Utara hanya berpedoman pada peraturan perundangan nasional. Namun
dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan
seperti menumbuhkan iklim usaha melalui dukungan kelembagaan dan
melindungi usaha dari persaingan yang tidak sehat. Kedua, faktor yang
mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara meliputi
faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yakni kemasan
produk yang kurang bisa bersaing, kurangnya kemampuan yang dimiliki
10

12. 11
sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, akses jalan di wilayah terpencil
yang sulit di jangkau dan kurangnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Adapun faktor yang menjadi pendukung yakni sumber daya manusia yang
telah terlatih, bantuan modal dan peralatan, kebijakan pemerintah dan
kekayaan sumber daya alam.
Triaturrahman (2016) meneliti tentang Peranan Pemerintah Daerah
Dalam Permberdayaan Masyarakat Adat Bayan Di Lombok Utara Tahun
2015-2016". Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif
dengan mengaggambarkan penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan
dilapangan dengan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari
wawancara, observasi, dokumentasi, serta data primier dan skuder. Hasil
pembahasan dari Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat
Bayan di Lombok Utara Tahun 2015-2016 sudah dilakukan dengan baik,
namun pemberdayaan yang dilkukan belum sepenuhnya memanfaatkan
potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat di Bayan, lebih cenderung bersifat
umum, karena BUMDES yang dibentuk di desa Bayan masih baru, jadi butuh
waktu sehingga dapat berkembang yang menjamah keranah usaha yang
mengarah pada potensi yang dimiliki. Selain itu juga BPMPPPKBPEMDES
masih mengalami kekurangan SDM yang menjadikan kendala dalam
percepatan pengembangan BUMDES.
Hamami Cahya Prastika (2017) Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan peran pemerintah daerah dan pertisipasi pelaku Usaha
Mikro Kecil Menengah dalam upaya pengembangan Kerajinan Kulit di

13. 12
Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
tipe deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive
sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu peran
pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM dalam upaya pengembangan
kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan baik. Tipologi
dari peran pemerintah yaitu terdapat pada peran pemerintah sebagai fasilitator
karena pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit,
menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM serta memberikan
pelatihan. Sedangkan pada partisipasi pelaku UMKM, tipologinya terdapat
pada partisipasi pemanfaatan hasil karena pelaku UMKM menggunakan
mesin pemberian dari pemerintah dan mengikuti program pelatihan. Upaya
yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan UMKM kerajinan kulit
memberikan hasil yaitu peningkatan kualitas produksi hingga menjadi produk
unggulan Kabupaten Magetan. Hanya saja terkendala oleh masalah Sumber
Daya Manusia yang semakin berkurang serta memiliki skill yang rendah.
Tabel 1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu
No Peneliti/Tahun Judul Metode Hasil Penelitian
1 Siti Nurhasanah
Furqani (2017)
Peran Pemerintah
Daerah Dalam
Pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah
(Umkm)
Di Kabupaten Luwu
Utara
Kualitatif Hasil penelitian menunjukan:
Pertama, upaya pemberdayaan
UMKM yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Utara hanya berpedoman
pada peraturan perundangan
nasional. Namun dalam
pelaksanaannya, terdapat

14. 13
beberapa indikator yang belum
dilaksanakan seperti
menumbuhkan iklim usaha
melalui dukungan kelembagaan
dan melindungi usaha dari
persaingan yang tidak sehat.
Kedua, faktor yang
mempengaruhi pemberdayaan
UMKM di Kabupaten Luwu
Utara meliputi
faktor penghambat dan
pendukung. Faktor penghambat
yakni kemasan
produk yang kurang bisa
bersaing, kurangnya
kemampuan yang dimiliki
sumber daya manusia,
keterbatasan anggaran, akses
jalan di wilayah
terpencil yang sulit di jangkau
dan kurangnya kebijakan yang
dibuat oleh
pemerintah. Adapun faktor
yang menjadi pendukung yakni
sumber daya
manusia yang telah terlatih,
bantuan modal dan peralatan,
kebijakan
pemerintah dan kekayaan
sumber daya alam.
2 Triaturrahman
(2016)
Peran Pemerintah
Daerah dalam
Pemberdayaan
Masyarakat
Adat Bayan di
Lombok Utara
Tahun 2015-2016
Kualitatif Hasil pembahasan dari Peranan
Pemerintah dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Adat
Bayan di Lombok Utara Tahun
2015-2016 sudah dilakukan
dengan baik, namun
pemberdayaan yang dilkukan

15. 14
belum sepenuhnya
memanfaatkan potensi yang
dimiliki oleh
masyarakat adat di Bayan, lebih
cenderung bersifat umum,
karena BUMDES yang
dibentuk di desa Bayan masih
baru, jadi butuh waktu sehingga
dapat berkembang yang
menjamah ke ranah usaha yang
mengarah pada potensi yang
dimiliki. Selain itu juga
BPMPPPKBPEMDES masih
mengalami kekurangan SDM
yang menjadikan kendala
dalam percepatan
pengembangan BUMDES. .
3 Hamami Cahya
Prastika(2017) Peran Pemerintah
Daerah Dan
Partisipasi Pelaku
Usaha Mikro Kecil
Menengah
(Umkm) Dalam
Upaya
Pengembangan
Kerajinan Kulit Di
Kabupaten
Magetan
Kualitatif
pemerintah dan partisipasi pelaku
UMKM dalam upaya
pengembangan kerajinan kulit di
Kabupaten Magetan sudah
berjalan dengan baik. Tipologi
dari peran pemerintah yaitu
terdapat pada peran pemerintah
sebagai fasilitator karena
pemerintah berperan dalam
penyediaan alat berupa mesin
jahit, menyediakan wadah
pendampingan tim digital e-IKM
serta memberikan pelatihan.
Sedangkan pada partisipasi pelaku
UMKM, tipologinya terdapat pada
partisipasi pemanfaatan hasil
karena pelaku UMKM
menggunakan mesin pemberian
dari pemerintah dan mengikuti
program pelatihan. Upaya yang
dilakukan pemerintah untuk
pengembangan UMKM kerajinan
kulit memberikan hasil yaitu
peningkatan kualitas produksi

16. 15
hingga menjadi produk unggulan
Kabupaten Magetan. Hanya saja
terkendala oleh masalah Sumber
Daya Manusia yang semakin
berkurang serta memiliki skill
yang rendah.
Dari tiga penelitian terdahulu yang diuraikan di atas diyakini benar
bahwa tidak ada kesamaan dalam pembahasannya dengan penelitian skripsi
ini, karena dari ke tiga penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam
merumuskan masalah dan definisi operasionalnya. Hal ini dapat dilihat dari
hasil penelitian yang diperoleh sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas
misalnya hasil penelitian dengan peneliti Siti Nurhasanah Furqani,lebih
fokus pada peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM yang
mengacu pada peraturan pemerintah serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Triaturrahman lebih menfokuskan pada pemberdayaan
SDM dan SDA yang tersedia di lokasi sasaran, yang mengacu pada potensi
masyarakat adat dan pemberdayaan yang dilakukan berupa pembentukan
BUMDES di desa Bayan.
Sedangkan Hamami Cahya Prastika mengungkapkan bahwa
Tipologi dari peran pemerintah yaitu terdapat pada peran pemerintah sebagai
fasilitator karena pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit,
menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM serta memberikan pelatihan,
Sedangkan pada partisipasi pelaku UMKM, tipologinya terdapat pada partisipasi
pemanfaatan hasil karena pelaku UMKM menggunakan mesin pemberian dari
pemerintah dan mengikuti program pelatihan.

17. 16
Maka dari tiga hasil penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan
bahwa fokus penelitiannya sagat jauh berbeda meskipun sedikit memiliki
kesamaan judulnya dengan penelitian ini. Namun penelitian ini lebih
difokuskan pada peran pemerintah dalam penyaluran dana KUR Oleh BRI
Unit di kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap
penaggulangan kemisminan
B. Landasan Teoritis
1. Peranan Pemerintah
Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran
dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya,
setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini
sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan
pengertian peran sebagai berikut:
a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah
pemain sandiwara atau pemain utama.
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang
diberikan
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
Poerwadarmita menyebutkan peran dapat diartikan sebagai
perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu
kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut

18. 17
merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh
individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan
masyarakat oleh sebab itu, jika tindakan tersebut yang diharapkan maka
seorang individu yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban
yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada suatu
peristiwa.
Menurut suhady dalam hamani (2016:16), pemerintah
(government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative
direction and administration of the affairs of men/women in a nation state
,city,ect yang artinya adalah pengarah dan administrasi yang berwenang
atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara,kota dan lain sebagainya.
Pemerintah juga dapat diartikan sebagai the goverving body of nation,
state,city,etc yang artinya lembaga atau badan resmi yang
menyelenggarakan pemerintah negara, negara bagian, atau kota lain
sebagainya.
Merton dalam hamani mengungkapkan, peran diartikan sebagai
bentuk pola dari prilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada
suatu individu yang menduduki sutu kedudukan ataupun jabatan tertentu (
Hamani 2016:22). Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari
hubungan-hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari
individu yang menduduki suatu status social dalam tatanan masyarakat.
Scott et al. Dalam kanfer menyebutkan lima aspek penting peran
sebagai berikut:

19. 18
1. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menenukan
harapannya,bukan indvidunya
2. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (task behavior), perilaku yang
diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu
3. Peran sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity)
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dapat menghasilkan beberapa
perubahan perilaku utama
5. Peran dak pekerjaan (jobs) tidaklah sama, seseorang yang melakukan
satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran (Kanfer, 1987:197)
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah
lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggara
pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan di kecamatan geragai. Lembaga
atau instansi yang dimaksud alam penelitian ini yakni Kantor Camat Geragai
yang berperan sebagai fasilisator pengembangan ekonomi masyarakat
pedesaan di kecamatan Geragai.
a. Pengertian Pemerintah
Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang
relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan
mutlak harus ada untuk membarenginya. Yaitu munculnya keberadaan dua
kelompok orang yang memerintah di satu pihak yang diperintah di lain pihak.
Keberadaan Pemerintah di semua negara tidak terlepas dari tujuan
pembentukannya. Menurut Ryaas Rasyid dalam Sufianto Dadang. (2016:18),
secara umum ada 2 tujuan pembentukan pemerintah suatu negara, yaitu :
1) Menegakkan keteraturan. Pemerintah dibentuk agar tercipta rasa aman di
kalangan masyarakat suatu negara. Sebelum negaraterbentuk, keadaan
masyarakat sungguh kacau atau tidak teratur. Masing-masing membuat

20. 19
aturannya sendiri-sendiri sehingga timbul ketidak-amanan, misalnya
perampokan dan pemerkosaan. Agar aman maka perlu ada pihak yang
mengatur, dan yang mengaturnya itu adalah pemerintah.
2) Menciptakan suasana yang adil. Pemerintah dibentuk dengan harapan
bahwa anggota masyarakatnya dapat difasilitasi untuk memperoleh
peluang yang sama (adil) dalam berbagai segi kehidupan, misalnya dalam
bidang politik, hukum dan ekonomi.
Secara etimologi, pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan
sebagai berikut (Syafiie, 2013:4) :
1) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya
terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang
diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang
melakukan kekuasaan memerintah.
3) Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti
perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.”
Untuk definisi pemerintah, W.S. Sayre dalam (Syafiie, 2013:4)
mengatakan bahwa :
“Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari
negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan kekuasaannya.”
Selanjutnya menurut Samuel Edward Finer, hal yang harus dilakukan
oleh pemerintah yaitu :

21. 20
“Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process),
negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the
duty) dan cara, metode serta sistem (manner,method and system) dari
pemerintah terhadap masyarakat (Syafei:10).”
Pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan
desa berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing
negara dan pemerintahan. Seperti di negara kesatuan lainnya, daerah di
Indonesia tidak bersifat negara, karena itu di daerah tidak memiliki kekuasaan
negara dan atribut kenegaraan lainnya seperti ditingkat pusat/nasional. yang
dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk
mengurus urusan pemerintahan ‘tertentu’ menurut asas-asas penyelenggaraan
pemerintahan daerah(sufianto: 22)
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa (Sufianto:23):
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

22. 21
Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus dijalankan
sebagai berikut (Sufianto, 2016:83)
1) “Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat
atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi).
3) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus
sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan
kepada pemerintah pusat.”
Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.
Secara formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan
kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur
otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai
realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan berbagai kewenangan
pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan.
Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di
atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya tidak
terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki
sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam hubungannya

23. 22
diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyelahgunaan
kekuasaan. Lebih luas dari pada itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang
disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini
bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang
berlandaskan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
b. Tugas Pokok Pemerintah
Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi
ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh
pemerintah pusat; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota (Siswanto sunarno , 2014:34).Terkait dengan tugas pokok
pemerintah maka ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun adapula beberapa tugas
pemerintah yang tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun daerah
kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional atau moneter dan urusan agama.
Selebihnya merupakan tugas pemerintah yang dapat diserahkan wewenangnya
kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya.
Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid (2016:233) menjelaskan tugas
Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

24. 23
“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah to
execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan
oleh pihak legislative dan yudikatif. Bisa juga dikatakan sebagai
mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah diputuskan
oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun karena pembuatan
kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan publik bukan semata-
mata domain atau kewenangan legislative, maka dalam sebuah
pemerintahan yang modern tidak jarang mengambil inisiatif sendiri
dalam mengagendakan dan merumuskan kebijakan.”
Penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah kemudian
dijelaskan oleh Ryaas Rasyid sebagai berikut :
“Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan
serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari
dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-
cara kekerasan.
Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-
gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun
yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap
warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang
melatarbelakangi keberadaan mereka.
Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan
dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non
pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh
pemerintah. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang
cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para
gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan
masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong
penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan
antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin
peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam
dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan(Ryaas Rasyid:13).
Selanjutnya, Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa dalam pemerintahan
modern fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian yakni sebagai
berikut:

25. 24
“Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi
pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service),
pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan
pengaturan (regulation). Dengan mengutip Franklin D. Rosevelt,
Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat
lihatlah pemerintahannya(muhamad labolo:34).”
Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukan
gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat
menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan berpengaruh
pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal ini juga akan
berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam negara. Berdasarkan
beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang dikemukakan para ahli di
atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan unsur yang
penting dalam memajukan negara dengan fungsinya sebagai pembangun,
pemberdaya dan pelayan bagi unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya.
2. Pemberdayaan Masyrakat
Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa Inggrisnya “empowerment”
terjemahan secara harfiahnya, yaitu pemberkuasaan atau juga pemberdayaan di artikan
sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) keberdayaan kepada
masyarakat yang lemah. Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasiasn
wewenang atau pemberian otonomi kejajaran bawah (Dwi Pratiwi Kurniawati; 2011:4).
Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk
mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motovasi, inisiatif, kreatif,
serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.
Kesi Widjajanti (2011:2) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberi
kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan

26. 25
kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan.Menurut indardi ( 2016
:35) Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu artinya
pemberdayaan adalah sebagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan
perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni
mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai
kepada aspek manajerial. Ujianto Singgih Prayitno (2012 :34) menyebutkan
pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan
sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun
kolektif, guna mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat dalam
diri individu dan kelompok.
Berdasarkan uraian di atas pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju
peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat
sehingga pontensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu
bersaing dengan dengan dunia luar. Upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan
oleh pemerintah, demi terwujudnya kemandirian masyarakat serta pembangunan
terutama pembangunan di tingkat desa. Dalam memandirikan masyarakat serta
mengembangkan potensi - potensi yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat tidak
hanya sebagai penerima hasil akan tetapi masyarakat haruslah ikut aktif dan
berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga terwujudlah kemandirian dalam
masyarakat tersebut
Suharto mengemukakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan
dapat diterapkan melalui lima pendekatan yaitu :
1. “Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi
masyarakat mampu berkembang secara optimal.

27. 26
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta
menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang
kemandirian.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah, dari adanya
persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupaya
mengeksploitasi.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada
masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam
kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan
yang merugikan.
5. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk
menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha(edi
suharto:67).”
Kemudian, secara singkat Michael mengemukakan pendapatnya yang ia
sebut “Rencana Permainan Pemberdayaan” yang merangkum tiga kunci
menuju pemberdayaan, yakni:
“Anda mulai dengan bagikan informasi yang akurat lalu ciptakan
otonomi lewat penetapan batasan-batasan dan gantikan pola berpikir
hierarkis dengan tim-tim yang dikelola sendiri untuk menciptakan
pendekatan tiga cabang dan untuk menciptakan budaya pemberdayaan(
michel Blancard: 218).”
Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat sejumlah pakar ekonomi
merumuskan strategi pemberdayaan melalui :
1. “Pengembangan ekonomi rakyat berlandaskan Sistem Ekonomi
Pancasila.
2. Melakukan pendekatan institusional dalam hal ini pemerintah dan
parlemen menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum,
akses permodalan, teknologi dan akses pasar
3. Membangun sinergi yang saling menguntungkan antara ekonomi
rakyat dengan swasta nasional (korporasi-korporasi besar dan maju)
dalam hal permodalan, teknologi, pemasaran dan pengembangan
sumber daya manusia (SDM) (Ali farid : 115).”
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep
pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun

28. 27
kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup
maupun dalam pemecahan masalah. Selain itu, melalui upaya-upaya
pemberdayaan secara langsung akan menciptakan individu-individu yang
mempunyai keterampilan mumpuni yang dapat menjadi sumber daya
berkualitas.
C. Definisi Konseptual
Definisi konseptual adalah suatu pemikiran umum yang telah
menggambarkan hubungan antara konsep yang akan digunakan dan saling
berhubungan. Definisi konsepsional dalam penelitian ini antara lain :
1. Peranan
Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oelh
seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat
mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi,
peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uaraian jabatan merupakan
dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persayaratan dan tanggung
jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan
interaksi anatara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak
yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah
perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi.
2. Pemerintah
Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari
negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan kekuasaannya.

29. 28
3. Pemberdayaan
Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang
dilakukan secara transformative, partisipatif dan berkesinambungan
melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan
dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan
harapan.
4. Masyarakat Pedesaan
Masyarakat Pedesaan ialah Masyarakat yang pada umum nya masih
memegang nilai-nilai cultural kebudayaan dan juga adat-adat yang leluhur
mereka ajarkan . Masyarakat pedesaan ini akan masih sulit berkembang
seba tertutupnya oleh apa yang leluhur mereka ajarkan , sehingga
susah untuk dapat menerima hal baru. tetapi secara tata krama sangat
kental sekali yang namanya gotongroyong ataupun bahu-membahu.
D. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan suatu pemikiran umum yang
menggambarkan kaitan antara konsepsional dan objek dilapangan yang akan
digunakan dan saling berhubungan dengan judul atau topik penelitian. Dalam
hal ini pengertian yang dimaksud agar dapat memudahkan untuk tujuan
penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.
1. Peranan
Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh
seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat

30. 29
mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi,
peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uaraian jabatan merupakan
dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persayaratan dan tanggung
jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan
interaksi anatara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak
yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah
perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi.Dalam penelitian ini
peranan berarti perilaku yang diharapakan masyarakat kecamatan geragai
dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Khusunya
peran pemerintah kecamatan geragai dalam membantu BANK BRI dalam
penyaluran dana KUR .
2. Pemerintah
Pemerintah dalam definisi operasional dalam penelitian ini adalah
pemerintah kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang
dilakukan oleh pemerintah kecamatan geragai kabupaten tanjung jabung
timur secara transformative, partisipatif dan berkesinambungan melalui
peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang
dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.

31. 30
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian deskriptif
dengan metode analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan
yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan
secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan dan
analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian
kualitatif memiliki karateristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang
sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian
tanpa suatu interpretasi ilmiah. Menurut Miles dan Huberman (Moleong
2010:39) langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif,
antara lain :
1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan
melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data
yang telah dianalisis.
30

32. 31
Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi
suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Pendekatan kualitatif, lebih
mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu urutan-
urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya
gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan
pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang
pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai grounded theory
research (Sadirman , 2010:39).
Sehubungan dengan penelitian ini, penulis akan terjun langsung ke
kantor bri unit gerai kantor camat geragai kabupaten tanjung jabung timur
untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu
peranan pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekomoni masyarakat pedesaan
di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana
penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh
penulis mengambil lokasi di Kantor kantor Camat Geragai Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.
C. Sumber Data
Mengenai jenis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

33. 32
a. Data Primer
Data yang diperoleh penulis dari responden yang berupa data yang
menyangkut pendapat responden terhadap setiap pertanyaan yang diajukan
melalui kuesioner.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh melalui kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data
dengan cara membawa dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang
bersumber dari buku- buku, majalah dan koran-koran guna mendapatkan
bahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
D. Tehnik Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian
data sekunder, baik yang berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-
dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian
ini. Dan penulis juga menghimpun data primer untuk mendukung penelitian.
Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen atau catatan-catatan resmi yang dibuat oleh sumber-sumber yang
berwenang yang berkaitan lansung dengan objek yang diteliti. Data ini
diperoleh dengan mengumpulkan dan mencatat laporan-laporan, dokumen-
dokumen, catatan-catatan, surat kabar harian lokal dan nasional, dan data on
line mengenai peranan pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekomoni
masyarakat pedesaan di kecamatan geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informan maupun

34. 33
kondisi riil yang didapat langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan
observasi dan wawancara. Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :
1. Observasi (pengamatan)
Yaitu mengumpulkan informasi dengan cara melakukan pengamatan
langsung pada objek penelitian dengan mencatat secara sistematis hal-hal
yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara
langsung dengan responden guna mengkonfirmasikan data atau data yang
telah diperoleh melalui kuesioner.
E. Analisis Data
Dalam penelitian jenis deskriptif ini peneliti menerjemahkan dan
menguraikan data secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai
situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga
didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara
dengan para informan berdasarkan indikator- indikator yang ditentukan dalam
penelitian ini.

35. 34
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. (2012). Studi Kebijakan Pemerintah.
Bandung: Refika Aditama.
BPS. (2017). “Perkembangan UMKM di Indonesia.” Diakses dari
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/print/id/1322 pada 6 Februari
2019.
Departemen Pendidikan Nasional.2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama
Dwi Pratiwi Kurniawati, “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi
(Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)”, Jurnal
Administrasi Publik (JAP), Vol. I, No. 4, 2011,
Edi, Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung. Refika
Aditama. 2010. Hal. 67-68.
Harahap, Sofyan Syafri. 2014. Analis Kritis Atas Laporan Keuangan Rajawali
Pers.
Indardi, Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Unpad Press, 2016
Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.
Kesi Widjajanti, “Model Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ekonomi
Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011,
Labolo, Muhadam. (2014).Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori,
konsep dan pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
Moleong J.Lexy. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT.
Remaja Rosdakary Offset.
Peraturan Menkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR
Rohmat. “Diktat entrepreneurship pengenalan kredit”.
https://rohmat.wordpress.com/
Sufianto, Dadang. (2016). Etika Pemerintahan di Indonesia. Bandung:Alfabeta.
Sardiman,2010,metodologi penlitian kuantitatif. Jakarta, Rineka Cipta
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: CV Alfabeta.

36. 35
Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. Bandung: Mandar
Maju. 2013.
Syamsuddin, 2018. Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Terhadap
Kinerja
Syaukani Dkk.Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka
Pelajar. 2016.
Tentang KUR (http://www.kredit-usaha-rakyat.co.cc)
Tulus TH Tambunan. 2011. Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang Kasus
Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia
Ujianto Singgih Prayitno, Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Graha Azza
Grafika, 2012),