SlideShare a Scribd company logo

Lakip 2016 kemenkeu

•
•
R
renstramuff

Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang laporan kinerja Kementerian Keuangan tahun 2016. Laporan tersebut mencakup capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, realisasi anggaran, evaluasi kinerja, dan inisiatif peningkatan kinerja di masa mendatang.

Government & Nonprofit
1 of 242
Download to read offline
1 Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016
LaporanKinerjaTahun2016 2 Daftar Isi A. B. C. D. E. A. B. C. D. Latar Belakang Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Mandat dan Peran Strategis Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Sistematika Laporan 14 16 20 24 26 Rencana Strategis Rencana Kerja, Rencana Kerja Dan Anggaran, Dan Perjanjian Kinerja Evaluasi Internal: Evaluasi Renstra Dan Evaluasi Mandiri Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)KementerianKeuangan Pengukuran Kinerja 30 44 52 56 Pendahuluan Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Grafik Pengantar Ringkasan Eksekutif 02 04 06 07 08 10 Perencanaan Kinerja 01. 02. Daftar Isi
LaporanKinerjaTahun2016 3 Daftar Isi Akuntabilitas Kinerja Inisiatif Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan Penutup Lampiran A. B. C. D. A. B. C. D. Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Agenda Prioritas Realisasi Anggaran Kinerja Lain 68 180 186 190 212 222 226 230 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Revitalisasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan Program Peningkatan Integritas Penguatan Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Tahun 2017- 2019 Pernyataan Reviu Inspektorat Jenderal Penutup 236 240 03. 04. 05. 06.
LaporanKinerjaTahun2016 4 Daftar Tabel Daftar Tabel 1.1 Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang didukung Kementerian Keuangan 2.1 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Pertama Pemerintah 2.2 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Ketiga Pemerintah 2.3 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Keenam Pemerintah 2.4 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Ketujuh Pemerintah 2.5 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 2.6 Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 2.7 Rincian Renja Kementerian Keuangan Tahun 2016 2.8 Hubungan Sasaran dalam Renstra/Renja dengan Perjanjian Kinerja 2.9 Hubungan Indikator Kinerja Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 2.10 Penyesuaian Target dalam Dokumen Renja/Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan 2. 11 Hubungan Sasaran Strategis, IKU dan Target IKU 2.12 Periode Monitoring Kinerja berdasarkan Level Unit Organisasi 2.13 Klasifikasi Status Kinerja Pegawai berdasarkan NKP 3.1 Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Perspektif 3.2 Capaian IKU pada SS Kebijakan fiskal yang prudent guna mendukun pertumbuhan ekonomi yang inklusif 3.3 Capaian IKU Rasio Defisit APBN terhadap PDB 2016 3.4 Realisasi APBN-P tahun 2016 s.d. Desember 2016 3.5 Rincian capaian IKU Rasio utang terhadap PDB 55 3.6 SBN Tradable yang Dimiliki oleh Investor Domestik dan Asing 3.7 Capaian IKU Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB 3.8 Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 dan 2016 3.9 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah) 3.10 Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2013-2016 3.11 Persentase realisasi penerimaan per jenis pajak tahun 2016 3.12 Realisasi penerimaan DJBC Tahun 2016 dan 2015 3.13 Data realisasi DJBC 3 tahun terakhir 3.14 Capaian IKU pada SS Pemenuhan layanan publik 3.15 Rincian capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 3.16 Rincian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan per unit Eselon I 3.17 Perbandingan indeks kepentingan dan indeks kepuasan per aspek layanan 3.18 Rencana Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 3.19 Perbandingan realisasi IKU tahun 2015 dan 2016 3.20 Waktu penyelesaian proses kepabeanan tahun 2016 3.21 Capaian realisasi SS Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 3.22 Rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2013 s.d. 2016 3.23 Realisasi IKU Kepatuhan Importir Jalur Prioritas tahun 2016 23 33 34 35 36 39 41 47 49 50 53 58 63 63 68 69 70 71 75 77 78 79 80 80 81 85 85 86 87 88 89 90 92 93 96 97 99
LaporanKinerjaTahun2016 5 Daftar Tabel 3.24 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Formulasi Kebijakan Fiskal yang Berkualitas 3.25 Capaian IKU Tingkat Akurasi Proyeksi Asumsi Makro 3.26 Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan (non-migas) 3.27 Deviasi Proyeksi Belanja K/L 3.28 Capaian IKU Deviasi Proyeksi APBN 3.29 Capaian IKU pada SS Pengelolaan neraca pemerintah pusat dan BUN yang optimal 3.30 Capaian IKU Indeks Opini BPK atas LKPP tahun 2016 3.31 Perkembangan opini atas LK K/L dan BUN tahun 2009-2015 3.32 Capaian IKU Indeks Opini BPK atas LK BUN 3.33 Capaian IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat 3.34 Capaian IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat, per bulan tahun 2016 3.35 Capaian IKU pada SS Belanja dan transfer yang optimal 3.36 Capaian IKU Akurasi Perencanaan APBN 3.37 Persentase kesesuaian dengan perencanaan 3.38 Persentase efektivitas pelaksanaan kegiatan 3.39 Persentase efisiensi pelaksanaan kegiatan 3.40 Capaian IKU Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/ Lembaga 3.41 Perbandingan realisasi Capaian IKU Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2015-2016 3.42 Pembobotan dalam perhitungan Indeks Williamson tahun 2016 3.43 Capaian IKU pada SS Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal 3.44 Perbandingan Utilisasi Aset Tahun 2010-2014 3.45 Posisi Utang Pemerintah Tahun 2011 -2016 3.46 Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayan Utang Tahun 2016 3.47 Rincian penerbitan SBSN tahun 2016 3.48 Perkembangan Penerbitan SBSN tahun 2013-2016 3.49 Penawaran SUN yang memenuhi benchmark 3.50 Hasil penerbitan SUN melalui lelang dan private placement tahun 2016 3.51 Penerbitan SUN berdenominasi USD di Pasar Perdana Internasional 3.52 Penerbitan Surat Utang Negara berdenominasi Euro 3.53 Penerbitan SUN berdenominasi Yen 3.54 Penerbitan SUN metode private placement tahun 2016 3.55 Kinerja pengelolaan SUN tahun 2012 – 2016 3.56 Realisasi pengadaan pinjaman program tahun 2016 3.57 Capaian IKU Pengadaan Utang tahun 2014-2016 3.58 Capaian IKU pada SS Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal 3.59 Realisasi Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) – DJP tahun 2016 3.60 Perkembangan capaian IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) - DJBC 100 105 106 107 108 109 110 111 114 117 117 119 121 126 126 126 127 127 130 132 133 137 138 140 141 142 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 154
LaporanKinerjaTahun2016 6 Daftar Gambar Daftar Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kementerian Keuangan 1.2 Peran Strategis Kementerian Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara 2.1 Alur Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2.2. Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan 2.3 Peta strategi kemenkeu 2016 3.1 Strategi Umum Penerimaan Pajak tahun 2017 3.2 Proses bongkar muat barang 3.3 Komponen dwelling time barang impor 3.61 Hasil penyidikan yang berstatus P-21 tahun 2016 3.62 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP 3.63 Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LK BUN 3.64 Capaian IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit 3.65 Capaian IKU pada SS SDM yang kompetitif 3.66 Jumlah pegawai yang telah mengikuti Assessment Centre tahun 2016 3.67 Capaian IKU Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan periode Q4 tahun 2015-2016 3.68 Capaian IKU Nilai peningkatan kompetensi SDM 3.69 Realisasi nilai per jenis diklat 3.70 Capaian IKU pada SS Organisasi yang kondusif 3.71 Capaian Implementasi Program RBTK pada MITRA per 31 Desember 2016 3.72 Persentase tahapan pembentukan jabatan fungsional 3.73 Capaian IKU Tingkat penyelesaian pengembangan jabatan fungsional 3.74 Capaian IKU pada SS Sistem manajemen informasi yang andal 3.75 Daftar layanan TIK Kementerian Keuangan dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi 3.76 Rata-rata capaian IKU Tingkat Downtime tahun 2016 3.77 Capaian IKU pada SS Pelaksanaan anggaran yang optimal 3.78 Perkembangan Opini BPK atas LK BA15 tahun 2011-2015 3.79 Capaian realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 3.80 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran per unit eselon I tahun 2016 3.81 Rincian realisasi per jenis belanja tahun 2012-2016 3.82 Realisasi DIPA per program tahun 2016 3.83 Realisasi pengampunan pajak 3.84 Penghargaan Kementerian Keuangan dalam pemeringkatan e-government Indonesia tahun 2012-2015 4.1 Target Customs Clearance Time 4.2 Periode Pelaksanaan Monitoring Kinerja sesuai Level Unit Organisasi 4.3 Status Kinerja Pegawai berdasarkan NKP K3 155 158 158 159 160 161 162 164 165 166 168 169 170 171 172 173 174 177 178 178 187 188 193 208 213 217 225 18 20 32 44 57 85 90 91
LaporanKinerjaTahun2016 7 Daftar Grafik Daftar Grafik 3.1 NKO Kementerian Keuangan Tahun 2012-2015 3.2 Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2012-2017 3.3 Rasio Utang Terhadap PDB 3.4 Tren capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 3.5 Perkembangan jumlah pengecualian dalam opini WDP atas LKPP tahun 2009 s.d LKPP tahun 2015 3.6 Tren capaian IKU Akurasi Perencanaan APBN 3.7 Perkembangan capaian IKU Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antardaerah 3.8 Perkembangan target dan realisasi IKU Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap tahun 2010-2016 (triliun rupiah) 3.9 Nilai aset tetap sesuai LBMN 3.10 Kinerja pengelolaan SUN tahun 2012 – 2016 3.11 Tren target dan realisasi IKU Persentase Pejabat Kementerian Keuangan yang telah memenuhi SKJ Tahun 2012-2016 3.12 Perkembangan target dan realisasi IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2015-2016 3.13 Tren target dan realisasi capaian IKU implementasi inisiatif TRBTK tahun 2014-2016 3.14 Realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan tahun 2012-2016 3.15 Daerah penerima DID tahun 2016 & 2017 4.1 Pertumbuhan Nilai BMN berupa Aset Tetap Tahun 2004 s.d. 2012 (dalam triliun) Hasil dari Pelaksanaan Invetarisasi dan Penilaian 4.2 Perkembangan Penyelesaian Sertifikasi BMN berupa Tanah Periode 2013 s.d. 2016 (dalam bidang) 3.4 Suasana Pelabuhan 3.5 Klasifikasi penjaluran importir 3.6 Aplikasi MITRA 3.7 tampilan portal APBN 3.8 Poster dan Slogan sadar pajak 3.9 Dirjen Perbendaharaan memantau Treasury dealing room 3.10 Penandatanganan MOU penggunaan SIKP dengan Pemda 3.11 Program penjaminan pemerintah tahun 2016 3.12 Tampilan aplikasi e-Rekon-LK 3.13 Sertifikat QMS 3.14 Poster Kemenkeu Mengajar tanggal 24 Oktober 2017 di 6 kota di Indonesia 3.15 Homepage website #SadarAPBN 3.16 Penerima Beasiswa LPDP 4.1 Periode pelaksanaan DKO dan monitoring rencana aksi 4.2 Mekanisme penghitungan NKP K3 4.3 PenyerahanPenghargaanWBK/WBBMolehMenteriPAN-RB 4.4 Conceptual Frame Work Perumusan IS RBTK 4.5 Peta Inisiatif Strategis Program RBTK 94 99 167 190 193 195 197 198 199 203 204 205 208 218 225 228 231 232 69 74 76 88 111 122 131 134 134 147 163 164 168 186 192 214 215
LaporanKinerjaTahun2016 8 Sambutan Sambutan Menteri Keuangan Sebagai institusi publik, Kementerian Keuangan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Kementerian Keuangan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Peran strategis Kementerian Keuangan tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 sebagai bagian dalam pencapaian Sembilan Agenda Prioritas yang disebut dengan Nawa Cita. Dari Sembilan Agenda Prioritas tersebut, empat diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang dijabarkan menjadi 18 (delapan belas) agenda prioritas Kementerian Keuangan. Agenda prioritas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan. Renstra Kementerian Keuangan memuat 16 (enam belas) sasaran strategis yang pencapaiannya didukung oleh serangkaian rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Kementerian Keuangan mengemban amanah untuk mengelola keuangan negara dan kekayaan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
LaporanKinerjaTahun2016 9 Saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang telah berkontribusi untuk organisasi ini. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, saya mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi Kementerian Keuangan dan bagi Indonesia. Selain itu, saya mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan baik seluruh Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan Kementerian Keuangan. Kami berharap agar ke depannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan kami pun dapat melayani dengan lebih baik. Kontribusi kita semua tentu bermanfaat untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja. Menteri Keuangan SRI MULYANI INDRAWATI Sambutan Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang. Kondisi perekonomian domestik maupun internasional pada tahun 2016 yang cukup bergejolak merupakan tantangan bagi pencapaian kinerja Kementerian Keuangan dan mendorong dikeluarkannya berbagai kebijakan untuk mengamankan kondisi fiskal. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan meskipun secara umum target kinerja di tahun 2016 telah terlampaui, masih terdapat beberapa target kinerja yang masih memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendongkrak kinerja di tahun berikutnya. Saya mengajak seluruh komponen organisasi untuk menjadikan sistem pengelolaan kinerja sebagai instrumen manajemen yang efektif bukan sekadar pemenuhan formalitas. Seluruh IKU dan target IKU yang ditetapkan harus merefleksikan tujuan dan ambisi dalam bekerja untuk memberikan upaya terbaik bagi organisasi, bangsa, dan negara.
LaporanKinerjaTahun2016 10 Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif Visi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,danberkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian pemerintah, Kementerian Keuangan mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Peran Kementerian Keuangan juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 untuk mendukung Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita. Ada 4 (empat) Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi bagian Kementerian Keuangan yaitu: (Nawa Cita 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (Nawa Cita 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (Nawa Cita 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (Nawa Cita 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Menteri Keuangan telah menetapkan visi Kementerian Keuangan yaitu “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”. Untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) serta mewujudkan visi dan misi organisasi, Kementerian Keuangan telah menyusun kegiatan prioritas untuk mencapai agenda prioritas Nawa Cita dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015- 2019. Renstra memuat tujuh tujuan Kementerian Keuangan yaitu: (1) Terjaganya kesinambungan fiskal; (2) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; (3) Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara; (4) Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah; (5) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran; (6) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan; (7) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan. Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Keuangan menjabarkan 16 sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Terdapat 20 indikator kinerja utama beserta targetnya yang ditetapkan sebagai standar kinerja selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Pencapaian visi dan misi organisasi juga didukung dengan penetapan serangkaian inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
LaporanKinerjaTahun2016 11 Ringkasan Eksekutif sebagai upaya penyempurnaan proses bisnis dan organisasi yang pada akhirnya diharapkan dapat mendongkrak kinerja, baik level Kementerian maupun nasional. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2016, secara keseluruhan kinerja Kementerian Keuangan sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 106,25. Dari 26 IKU Kementerian Keuangan, terdapat 20 IKU berstatus hijau (memenuhi ekspektasi), 4 IKU berstatus kuning (belum memenuhi ekspektasi), dan 2 IKU berstatus merah (tidak memenuhi ekspektasi). Selain itu, kementerian juga telah melakukan pemantauan atas kegiatan prioritas untuk mendukung empat agenda prioritas Nawa Cita. Selama tahun 2016, telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menjamin agenda prioritas tersebut terlaksana. Pada sisi pengelolaan anggaran, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penyerapan DIPA TA 2016 untuk semua jenis belanja sebesar 89,52%, yaitu Rp39.234,46 miliar dari total pagu sebesar Rp 43.829,54 miliar. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Kementerian Keuangan juga telah melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Beberapa achievement Kementerian Keuangan diantaranya adalah penyederhanaan tahapan penyaluran dana desa dan berbasis kinerja daerah, penerapan reward bagi daerah melalui dana insentif daerah, pengampunan pajak, penerapan Mini ATM secara nasional, telaah sejawat dalam pengawasan, kegiatan Kemenkeu mengajar, dan lain sebagainya. Berbagai improvement dalam internal organisasi telah mengantarkan Kementerian Keuangan meraih beberapa penghargaan seperti penghargaan atas pengelolaan call center, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Mentor dari Presiden RI dalam rangka implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), penghargaan JDIH terbaik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BKN Awards tahun 2016 dan lain sebagainya. Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, internal organisasi secara aktif melakukan sejumlah upaya perbaikan dan perencanaan seperti penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja melalui pengukuran Kualitas Kontrak Kinerja Pegawai untuk diferensiasi kinerja pegawai yang lebih objektif, program peningkatan integritas, dan penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) tahun 2017-2019.
01. Pendahuluan LaporanKinerjaTahun2016 Pendahuluan 12 BAB 1
A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi C. Mandat dan Peran Strategis D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan E. Sistematika Pelaporan LaporanKinerjaTahun2016 Pendahuluan 13 BAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 14 Latar BelakangA. Kementerian Keuangandituntutuntuk melaksanakantugaspengelolaankeuangan negara dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 15 Pemerintah, melalui Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berupaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tentu dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun global. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan visi baru yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pencapaian visi mulia ini hanya mungkin diwujudkan apabila segenap jajaran pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat yang direfleksikan dengan pencapaian kinerja untuk mendukung agenda prioritas nasional. Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan mempunyai tugas yang sangat strategis dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini karena Kementerian Keuangan merupakan pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro seperti penganggaran dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN), administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, pengelolaan kekayaan negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan pembiayaan dan risiko. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut,Kementerian Keuangandituntutuntukmelaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor28Tahun 1999adalah azasakuntabilitas yangmenentukanbahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangandalammelaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Keuangan dansekaligussebagaialatkendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan. Selainuntukmemenuhiprinsipakuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 16 Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negarauntukmembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, KementerianKeuangan mempunyai fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; (b) perumusan, penetapan, pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; (d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; (e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; (f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (g) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; (h) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan (i) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan, 11 (sebelas) Unit Eselon I, 8 (delapan) Staf Ahli, dan 5 (lima) Pusat. Selain itu, untuk mendukung tugasdan fungsi Kementerian Keuangan telah dibentuk Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Berbeda dengan Kementerian lainnya yang bersifat integrated type, dimana Direktorat- Direktorat Jenderalnya melaksanakan tugas yang sejenis. Kementerian Keuangan memiliki karakteristik holding type organization dengan permasalahan yangsangatkompleks, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi B. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 17 dimanaKementerianKeuangan memiliki instansi vertikal terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukungpelaksanaantugasdan fungsidiwilayah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK.01/2015 mengakomodir penataan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja Kabinet Jokowi-JK, serta tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan dan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Secara garis besar, penataan organisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Dalam rangka membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dilakukan penambahan 3 (tiga) Staf Ahli Menteri Keuangan dari awalnya berjumlah 5 (lima) yaitu Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, dan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. Selain itu, dalam rangka menangani tugas-tugas perpajakan internasional (optimalisasi penanganan transfer pricing dan tax treaty) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dilakukan pembentukan Direktorat Perpajakan Internasional. Terkait penguatan instansi perpajakan dan peningkatan efektivitas pengawasan dalam sistem self assesment, pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan penerimaan pajak secara nasional, serta mengoptimalkan penerimaan pajak, dilakukan pemecahan Direktorat Intelijen dan Penyidikan menjadi Direktorat Intelijen Perpajakan dan Direktorat Penegakan Hukum. b. Dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasikelembagaan dan peningkatan fungsi manajemen khususnya fungsi perencanaan yang komprehensif di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dilakukan pembentukan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Selanjutnya dalam rangka meningkatkankepatuhan, pengawasan, evaluasi kinerja, penjaminan kualitas, dan pemeriksaan internal sumber daya aparatur, dilakukan reposisi Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menjadiDirektorat KepatuhanInternal. c. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada para investor, lenders, maupun masyarakat luas untuk lebih mengetahui pengelolaan pembiayaan dan Surat Berharga Negara, dilakukan pembentukan Investor Relation Unit pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan utang negara. d. Perubahan nomenklatur terkait penajaman tugas dan fungsi,serta penyeimbangan beban kerja sesuai denganperkembangan dankebutuhan stakeholder pada beberapa unit eselon II dilakukan pada unit Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), DJP, DJBC, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 18 Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kementerian Keuangan Bagan struktur organisasi Kementerian Keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut : 8 Staf Ahli Sekretariat JenderalInspektorat Jenderal PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 19 Sebagaimanastrukturorganisasidiatas, dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Keuangan didukung oleh 69.709orangpegawaidariberbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknis, administrasi, dan lainnya. Pegawai Kementerian Keuangan tersebut ditempatkanpada11unitEselon I yang tersebar ke dalam Kantor Pusat dan Kantor Vertikal di daerah. Dalam konteks sebaran pegawai, terdapat 17,96% pegawai di Kantor Pusat dan 82,04% pegawai di kantor Vertikal di daerah. Distribusi pegawai yang berimbang ini amat perlu dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Kementerian Keuangan ini sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kementerian Keuangan tahun 2016. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 20 Mandat dan Peran Strategis C. KementerianKeuangan mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan dan kekayaan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalambidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO), sementarasetiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Presiden Menteri TeknisMenteri Keuangan Chief Financial officer (CFO) Bendahara Umum Negara Chief Operational Officer (COO) Pengguna Anggran Gambar 1.2 Peran Strategis Kementerian Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 21 Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; 2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; 3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; 4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; 5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang; 6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN); 7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola kekayaan negara, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Merumuskan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; 2. Melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; 3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Peran strategis Kementerian Keuangan juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Untuk menunjukkan prioritas pada jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas dalam pemerintahan ke depan, yang disebut Nawa Cita. Sebagai ruh dalam pembangunan nasional, Nawa Cita harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 22 1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara; 2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan; 4. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia; 6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional; 7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik; 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa; 9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Keuangan secara langsung mendukung 4 (empat) Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) tersebut yaitu: (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara; (3) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan; (6) Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional; dan (7) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan sebagaimana dimuat dalam RPJMN terkait agenda Nawa Cita dimaksud adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: Adapun Nawa Cita tersebut adalah sebagai berikut: PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 23 No. Nawa Cita Sasaran 1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Memperkuat Peran Dalam Kerjasama Global dan Regional Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global G-20 dan APEC; Meningkatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular; Menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional. 3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Pengembangan Kawasan Perbatasan Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor- impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan. Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah. Tabel 1.1 Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang Didukung Kementerian Keuangan 5. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Di Pasar International Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman Optimalisasi penyediaan layanan air minum, melalui fasilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur Menyediakan dukungan pembiayaan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan, seperti melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPS), pembentukan bank pembangunan/infrastruktur dan skema innovative financing lainnya. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Tambang Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri; Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (sustainable mining), baik untuk perusahaan besar maupun pertambangan rakyat 7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik Penguatan Sektor Keuangan Meningkatnya daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara Meningkatnya kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 24 Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan D. Pimpinan Kementerian Keuangan, telah menyatakan komitmen untuk meneruskan pemantapan dan pengembangan upaya transformasi yang sudah diraih sebelumnya. Dalam dekade terakhir, gelombang pertama percepatan reformasi birokrasi dalam Kementerian Keuangan dimulai sejak 2005, dimana kegiatan reformasi ini berfokus pada transformasi Kementerian Keuangan menjadi organisasi berkinerja dan meningkatkan tata kelola dan transparansi pada organisasi-organisasi yang berfokus pada pendapatan, yaitu DJP dan DJBC. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan diinisiasi mulai tahun 2014, dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 36/ KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014- 2025. Program RBTK ini merupakan program strategis Kementerian Keuangan dalam upaya merespon dan mengantisipasi perubahan, peluang, dan tantangan yang terjadi baik dalam skala nasional, regional, maupun global untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, beretika, dan kredibel, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan stakeholders. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 25 Program RBTK ini merumuskan kembali cara kerja Kementerian Keuangan dengan menyempurnakan, memperbaiki dan merampingkan proses bisnis utama dalam tiap bidang operasional inti, yaitu: pajak, bea dan cukai, penganggaran dan perbendaharaan. Hal ini tercermin melalui lima tema transformasi yang menjadi dasar pembangunan keseluruhan program RBTK: 1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome; 2. Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar; 3. Membuat struktur organisasi lebih “fit-for-purpose” dan efektif; 4. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital; 5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi stakeholders untuk menghasilkan terobosan nasional. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 26 Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. 2. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran dan perjanjian kinerja tahun 2016. Selain itu juga diuraikan evaluasi internal atas pelaksanaan rencana strategis dan pelaksanaan program, serta evaluasi yang dilaksanakan oleh APIP. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi. 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. B. Realisasi Program Agenda Prioritas Pada sub bab ini diuraikan realisasi program agenda prioritas yang mendukung pencapaian Nawa Cita pemerintah. C. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk dalam rangka mewujudkan mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Sistematika Laporan E. PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 27 D. Kinerja Lain Pada subbab ini diuraikan kinerja-kinerja lain yang tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan, namun terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. 4. Bab IV Inisiatif Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan Pada bab ini diuraikan langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) hasil rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan Tahun 2015. Selain itu juga diuraikan tindak lanjut rekomendasi evaluasi internal yang dilakukan oleh Itjen, pengembangan pengelolaan kinerja dan risiko Kementerian Keuangan upaya revitalisasi manajemen kinerja, program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan integritas, serta penguatan program RBTK Tahun 2017 5. Bab V Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 6. Lampiran Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Jenderal PendahuluanBAB 1
LaporanKinerjaTahun2016 28 02. Perencanaan Kinerja LaporanKinerjaTahun2016 Perencanaan Kinerja 28 BAB 2
LaporanKinerjaTahun2016 29 A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja LaporanKinerjaTahun2016 Perencanaan Kinerja 29 BAB 2 C. Evaluasi Internal: Evaluasi Renstra dan Evaluasi Mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) kementerian Keuangan D. Pengukuran Kinerja
LaporanKinerjaTahun2016 30 Perencanaan KinerjaBAB 2 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Dalam rangka membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Kementerian/ Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Kementerian Keuangan sebagai pembantu Pemerintah dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah merupakan Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Kementerian/Lembaga pada hakekatnya adalah merupakan Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu dalam pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sebagai bagian dari upaya pengembangan pengelolaan administrasi yang bijak dan transparansi penggunaan dana publik serta adanya tuntutan stakeholders atas perbaikan kinerja dan pelayanan publik, Kementerian Keuangan menjalankan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Dalam konteks ini Kementerian Keuangan kembali menyempurnakan visi kementerian yang berorientasi pada outcome serta mencerminkan peralihan dari pola pikir lama yang berorientasi kepada kepatuhan dan proses. Rencana Strategis A.
LaporanKinerjaTahun2016 31 BAB 2 Perencanaan Kinerja Penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia, hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu yang menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif diabad ke-21 “ Dalamrangkapencapaianvisi,Kementerian Keuangan juga memformulasikan misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi Kementerian Keuangan yaitu: 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efektif dan efisien; dan 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) sebagaimana tertuang dalam RPJMN serta mewujudkan visi dan misi organisasi, Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Secara umum alur penyusunan Renstra Kementerian Keuangan adalah sebagaimana dalam gambar berikut:
LaporanKinerjaTahun2016 32 Perencanaan KinerjaBAB 2 Penyusunan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/LembagaTahun2015-2019. Sesuai dengan peraturan dimaksud, selain visi dan misi, dalam Renstra Kementerian Keuangan juga memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Keuangan untuk tahun 2015 sampai dengan 2019. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang di dalamnya terdapat sembilan prioritas nasional yang dikenal dengan Nawa Cita. Sesuai dengan tugas dan fungsi, dari sembilan prioritas nasional Gambar 2.1 Alur Penyusunan Renstra Kementerian Keuangan KSKK TK RPJMN QW- PL
LaporanKinerjaTahun2016 33 BAB 2 Perencanaan Kinerja dimaksud Kementerian Keuangan mendukung beberapa tema serta arah kebijakan dan strategi nasional khususnya pada Nawa Cita 1, 3, 6, dan 7. Kegiatan prioritas Kementerian Keuangan dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional tersebut dijabarkan dalam Renstra Kementerian. Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan; Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan; Meningkatkan sinergitas antar institusi pengamanan laut. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelejen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai DJBC Strategi Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan; Menambah dan meningkatkan pos pengamanan perbatasan darat dan pulau terluar; Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama. Memperkuat Peran Dalam Kerjasama Global dan Regional Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di G-20 dan APEC; Meningkatkan pelaksanaan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular; Menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional. 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral BKF Strategi 1. Perumusan Cetak Biru peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan; 2. Pelaksanaan partisipasi aktif dan strategis Indonesia di forum APEC dan G-20; 3. ntervensi kebijakan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular; 4. Mendorong peran aktif Indonesia dalam forum multilateral; 5. Peran aktif Indonesia dalam forum G-20 akan dititikberatkan pada upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkualitas, dengan tetap memperhatikan kestabilan ekonomi dan keuangan. 6. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama keuangan regional Nawa Cita Pertama: Tabel 2.1 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Pertama Pemerintah
LaporanKinerjaTahun2016 34 Perencanaan KinerjaBAB 2 Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam kerangka Negara Kesatuan. Pengembangan Kawasan Perbatasan Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelejen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabean dan Cukai DJBC Strategi Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu; Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan Negara. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa DJPK Strategi Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah. 1. Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, DJPK Nawa Cita Ketiga: Tabel 2.2 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Ketiga Pemerintah
LaporanKinerjaTahun2016 35 BAB 2 Perencanaan Kinerja Tabel 2.3 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Keenam Pemerintah Pengembangan Kawasan Perbatasan Kegiatan Prioritas UIC 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, 3. Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Strategi Meningkatkan kemampuan fiskal daerah; Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; dan Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik. Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan danStrategi Sasaran yang ingin diwujudkan adalah optimalisasi penyediaan layanan air minum, melalui fasilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat. Kegiatan Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman DJPB Peningkatan efektifitas dan Efisiensi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur dengan strategi: 1. Mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang (lebih dari 5 tahun) dalam UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. 2. Mengkaji dan mengujicobakan berbagai model KPS berbasis pendanaan Pemerintah (innovative financing scheme). 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.Nawa Cita Keenam:
LaporanKinerjaTahun2016 36 Perencanaan KinerjaBAB 2 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Nawa Cita Ketujuh: 1. Menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah termasuk viability gap funding (VGF) untuk proyek KPS berbasis pendanaan swasta. 2. Pembentukan fasilitas pembiayaan infrastruktur berupa pembentukan bank pembangunan/infrastruktur, dana amanah (trust fund) infrastruktur, obligasi infrastruktur, dan instrumen pembiayaan lain khusus untuk infrastruktur. 2. Kegiatan Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Tambang Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan dan Strategi Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal, untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui pengembangan insentif keringanan bea keluar,tax allowance,danskemapembayaran royalti bagi pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan pengusahaan tambang. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNBP BKF Penguatan Sektor Keuangan Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Kegiatan Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan BKF Penguatan Kapasitas Fiskal Negara Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan dan Strategi 1. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran; 2. Evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan potensinya (seperti pertumbuhan PDB); 3. Merancang ulang lembaga pajak, berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan; 1. Kegiatan Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; 2. Kegiatan Penyusunan Rancangan APBN; 3. Kegiatan Pengembangan Sistem Penganggaran; DJA DJP DJPB DJPK DJPPR Tabel 2.4 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Ketujuh Pemerintah
LaporanKinerjaTahun2016 37 BAB 2 Perencanaan Kinerja 4. Peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan; 5. Pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah 6. Pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil; 7. Utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif. 4. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Standarisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan; 5. Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi;
LaporanKinerjaTahun2016 38 Perencanaan KinerjaBAB 2 Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian Keuangan juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019 Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal. Pencapaian tujuan dilakukan melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang, dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara. Tujuan Kementerian Keuangan untuk periode 2015-2019 adalah: 1. Terjaganya kesinambungan fiskal; 2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; 3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara; 4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran; 6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan; 7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan. Tujuan Kementerian Keuangan ‘terjaganya kesinambungan fiskal’ merupakan ultimate goal dan isu strategis Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal. Adapun keenam tujuan yang lain merupakan intermediate goals Kementerian Keuangan yang akan dicapai oleh unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan selama periode 2015-2019. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Kementerian Keuangan pada akhir periode perencanaan (tahun 2019). Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis, ditetapkan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang di-break-down per tahun. Penetapan indikator kinerja Sasaran Strategis menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis, dapat dicapai namun menantang), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Countinously improved (dapat menyesuaikan dengan perkembangan strategi oganisasi). Demikian pula dengan target indikator Sasaran Strategis. Penentuan besaran target ditetapkan berdasarkan harapan stakeholder, atau melihat kondisi internal dan eksternal. Selain itu, penetapan target dilakukan melalui pembahasan bersama dengan seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan target kinerja Kementerian Keuangan sesuai Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
LaporanKinerjaTahun2016 39 BAB 2 Perencanaan Kinerja No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target UIC 2015 2016 2017 2018 2019 1 Terjaganya Kesinambungan Fiskal Meningkatnya tax ratio Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 12% (Arti Luas) 13% (Arti Luas) 14% (Arti Luas) 15% (Arti Luas) 16% (Arti Luas) DJP, DJBC, DJA dan BKF (Kebijakan) Terjaganya rasio utang pemerintah Rasio utang terhadap PDB 25% 24% 23% 22% 21% DJPPR, dan BKF (Kebijakan) Terjaganya defisit anggaran Rasio defisit APBN terhadap PDB -1,9 -1,8 -1,68 -1,48 -1,17 DJA, dan BKF (Kebijakan) 2 Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai Penerimaan pajak negara yang optimal Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100% 100% 100% 100% 100% DJP Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target 100% 100% 100% 100% 100% DJBC Peningkatankelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 1,5 hari 1,4 hari 1,3 hari 1,2 hari 1 hari DJBC 3 Pembangunan sistem PNBP yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara Sistem Pelayanan PNBP yang optimal Persentase implementasi Single Source Database PNBP 5% 25% 50% 80% 100% DJA 4 Peningkatankualitasperencanaanpenganggaran,pelaksanaananggaran,dantransferkedaerah Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas Akurasi Perencanaan APBN 95% 95% 96% 97% 98% DJA Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga 70% 75% 75% 80% 80% DJPB Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan. Indeks pemerataan keuangan antar daerah 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 DJPK 5 Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayan anggaran Pengelolaan kekayaan negara yang optimal Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap 35% 40% 44% 48% 52% DJKN Rasio Dana Aktif BUMN/ lembaga di Bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas 2,23 2,29 2,66 3,04 3,44 DJKN Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan 100% 100% 100% 100% 100% DJPPR 6 Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan Tabel 2.5 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019
LaporanKinerjaTahun2016 40 Perencanaan KinerjaBAB 2 Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai 80% 80% 80% 80% 80% DJBC 7 Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan Organisasi yang fit for purpose Indeks kepuasan pengguna layanan 4,02 (skala 5) 4,07 (skala 5) 4,12 (skala 5) 4,17 (skala 5) 4,22 (skala 5) SETJEN Indeks kesehatan organisasi 75 76 77 78 80 SETJEN SDM yang kompetitif Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 85% 85% 85% 85% 85% SETJEN Nilai peningkatan kompetensi SDM 22 22 23 23 24 BPPK Sistem informasi manajemen yang terintegrasi Persentase integrasi TIK 100% 100% 100% 100% 100% SETJEN Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN WTP (skala 4) WTP (skala 4) WTP (skala 4) WTP (skala 4) WTP (skala 4) ITJEN Sasaran Strategis Kementerian Keuangan di atas akan dicapai melalui 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I sesuai tugas dan fungsinya. Adapun kesebelas Program tersebut adalah: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan; b. Program Pengelolaan Anggaran Negara; c. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; d. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; e. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara; f. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; g. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; h. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; i. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan; j. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan; dan k. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara. Perencanaan strategis Kementerian Keuangan juga mengacu pada Inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan yang telah diinisiasi mulai tahun 2014. Inisiatif strategis RBTK terdiri dari lima tema utama transformasi, yaitu Tema Sentral, Tema Perpajakan, Tema Kepabeanan dan Cukai, Tema Penganggaran dan Tema Perbendaharaan. Program RBTK Kementerian Keuangan merupakan program jangka panjang yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 melalui inisiatif strategis pada tiap unit Eselon I sebagai berikut: No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target UIC 2015 2016 2017 2018 2019
LaporanKinerjaTahun2016 41 BAB 2 Perencanaan Kinerja Fungsi Utama Inisiatif Strategis Pajak (DJP) • Memperbaiki segmentasi wajib pajak dan coverage model • Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end • Membenahi sistem administrasi PPN • Mengembangkan model kepatuhan yang prediktif, berbasis-risiko terkait dengan proses bisnis • Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan (hingga CRM terimplementasi penuh) • Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum • Meluncurkan strategi komunikasi terintegrasi • Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan dan penjangkauan wajib pajak • Menyempurnakan KPP • Secara selektif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas perolehan data • Migrasi wajib pajak ke e-filing • Secara drastis meningkatkan kapasitas call centers • Memperluas fungsionalitas website • Menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif meningkatkan kapasitas • Merestrukturisasi organisasi • Menjamin adanya otonomi yang diperlukan untuk transformasi Perbendaharaan (DJPB, DJPU, DJKN) • Menuju sistim pembayaran, pengumpulan yang terpusat, dan verisifikasi yang bersifat elektronik serta dengan saluran pembayaran yang modern • Meluncurkan basis data penerimaan yang terintegrasi dengan saluran pengumpulan modern • Memusatkan fungsi back office “Shared service” untuk seluruh K/L, di Kementerian Keuangan • Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas yang bersifat end-to-end • Meninjau kapabilitas TDR dan memastikan prudensi dalam operasional TDR • Memandu perencanaan kas dengan target saldo cadangan terdefinisi • Memperbaiki prakiraan belanja dari para satker • Mempererat koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Indonesia • Memperluas jangkauan TSA • Menetapkan strategi dan pedoman pengelolaan valuta asing jangka pendek untuk pengelolaan likuiditas • Mengenalkan platform perdagangan elektronik • Meluncurkan sistem baru primary dealer • Meningkatkan kerangka kerja stabilisasi obligasi secara berkelanjutan • Mengelola utang: Konsolidasi benchmark surat berharga negara domestik • Memperkuat Hubungan Investor (IR) • Mendukung OJK dalam mengembangkan pasar repo yang likuid dan dalam Tabel 2.6 Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
LaporanKinerjaTahun2016 42 Perencanaan KinerjaBAB 2 Fungsi Utama Inisiatif Strategis • Meningkatkan partisipasi domestik dari investor-investor utama • Mengoordinasikan tata kelola risiko untuk keseluruhan sovereign risk • Meluncurkan kerangka kerja risiko yang bersifat holistik • Mengaktifkan pengelolaan risiko pada area-area risiko utama • Membuat kebijakan terkait inventarisasi dan penilaian • Membuatpengelolaanasetdanpengelolaanportofoliodalambentukdigital • Menegakkan regulasi, panduan dan proses untuk memastikan aset teroptimalkan secara penuh oleh K/L • Mengoptimalkan jenis aset tertentu yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan langsung • Memaksimalkan pemanfaatan aset dan return on asset • Melaksanakan kajian portofolio aset setiap tahun • Memperjelas mandat dan strategi dari setiap unit special missions dan meningkatkan kinerja mereka • Menerapkan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum yang jelas • Menempatkan proses-proses yang tepat • Implementasi road map strategi akuntansi akrual • Mengintegrasikan sistem akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah • Meningkatkan pengelolaan keuangan K/L dan BUN • Meningkatkan sistem pengendalian internal Bea dan Cukai (DJBC) • Memperbaiki system manajemen kinerja • Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk menurunkan dwelling time • Meluncurkan customs call center • Future proofing kawasan berikat • Memperbaikilayanandanmengoptimasipengawasanimpormelaluikantorpos • Otomasi proses pelayanan dan pengawasan • Meningkatkan citra dengan mengoptimalkan kegiatan kehumasan • Mengintegrasikan sistem manajemen risiko • Memulai lab stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu impor • Menyelaraskan fondasi dengan mandat Penganggaran (DJA) • Menuju kepada Arsitektur anggaran yang terfokus pada outcome • Memperkuat monitoring dan evaluasi pada outcome anggaran • Merampingkan proses anggaran end-to-end • Memperkuat efektivitas interaksi dengan para stakeholder eksternal • Membangun kapabilitas K/L • Meningkatkan kapabilitas internal DJA Teknologi Informasi (SetJen) • Mulai menjalankan arsitektur aplikasi dan data end-state • Membentuk struktur organisasi TI dan proses tata kelola • Menetapkan proses penganggaran TI dengan tanggung jawab yang jelas • Membuat arsitektur keamanan end-state dan mengembangkan langkah-langkah penanganan ancaman utama • MenetapkanorganisasiDisaster Recovery danprosedurpengoperasiannya • Membuat e-Catalogue untuk semua produk TI standar • Mengonsolidasikan semua kontrak pemeliharaan di bawah Pusintek • Memperkenalkan program pelatihan bertarget guna memenuhi kebutuhan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan
LaporanKinerjaTahun2016 43 BAB 2 Perencanaan Kinerja Fungsi Utama Inisiatif Strategis Fungsi-fungsi Strategis dan Layanan Korporat (SetJen) • Memperkuat organisasi dan tata kelola Kementerian Keuangan • Memfokuskan kembali organisasi Sekretariat jenderal • Merevitalisasi manajemen kinerja • Menyelaraskan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran berbasis kinerja • Memusatkan dan memperkuat pengadaan • Memperkuat proses hukum Sumber Daya Manusia • Menstandardisasi dan melembagakan mekanisme perencanaan pegawai yang dikendalikan oleh Unit Eselon I (termasuk perencanaan suksesi) • Melembagakan inisiatif khusus: Mendirikan redeployment unit untuk menyeimbangkan kebutuhan pegawai • Memperkenalkan program Government Goes to Campus (bekerja sama dengan KemenPAN RB) yang dikendalikan unit Eselon I dengan proposisi nilai yang diperbarui • Melakukan rekrutmen eksternal untuk jabatan-jabatan strategis • Melembagakan mekanisme end-to-end appraisal yang menyertakan manajemen rewards dan konsekuensi • Meninjau dan menyempurnakan desain skema benefit bagi unit-unit operasional utama dengan kebutuhan khusus • Mendesain dan melembagakan program pengembangan end-to-end talent pool: penilaian, penempatan, pelatihan, pembinaan • Menetapkan jenjang karier untuk jabatan-jabatan strategis: middle management dan spesialis fungsional berprestasi • Merancang rencana transisi menuju organisasi SDM terintegrasi, dengan pemberdayaan Unit Eselon I • Memperbaiki dan melembagakan HRIS Untuk membantu proses monitoring implementasi 87 inisiatif strategis RBTK saat ini digunakan aplikasi Ministry of Finance Institutional Transformation Application (MITRA). Aplikasi MITRA ini merupakan salah satu tools yang membantu pemantauan penyelesaian seluruh tindakan yang dijabarkan dari seluruh milestones pada Initiatives Charter. Selain menggunakan aplikasi ini, digunakan juga sarana-sarana yang lain seperti pelaksanaan pertemuan one-on-one dengan PMO-CTO-Initiative Owner juga laporan PMO secara tertulis. Kinerja 87 inisiatif strategis program RBTK pada tahun 2014-2016 telah diukur dengan IKU “Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan” untuk monitoring progress pelaksanaan terobosan dan milestones pada Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One di unit eselon I yang menjadi initiative owner.
LaporanKinerjaTahun2016 44 Perencanaan KinerjaBAB 2 Rencana Kerja, Rencana Kerja Dan Anggaran, Dan Perjanjian Kinerja B. Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Renja Kementerian Keuangan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU Kementerian Keuangan dan unit eselon I, yang selanjutnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan kedalam Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan. Adapun indikator yg ada pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan diselaraskan dengan indikator yang ada di dokumen perencanaan penganggaran misalnya di RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran K/L). Alur penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Gambar 2.2 Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan *) Kebijakan stategis Kementerian Keuangan tahun 2014- 2014 sesuai KMK nomor 183/ KMK01/2013 **) Nawa Cita dijabarkan dalam RPJMN dan RKP Renstra K/L Renja K/L
LaporanKinerjaTahun2016 45 BAB 2 Perencanaan Kinerja
LaporanKinerjaTahun2016 46 Perencanaan KinerjaBAB 2 Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Kementerian Keuangan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja. Proses penyusunan renja diawali dengan arahan dari Sekretariat Jenderal pada Forum Sekretaris terkait perencanaan penganggaran Tahun 2017, dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan Resource Forum dalam bentuk Bilateral Meeting. Resource Forum merupakan sarana koordinasi antara fungsi pengelola sumber daya dan fungsi teknis yang diinisiasi oleh fungsi perencanaan kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Forum ini diselenggarakan dalam rangka penetapan target kinerja dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis Kementerian Keuangan serta memberikan panduan dalam rangka penyusunan Renja Kementerian Keuangan. Resource Forum melibatkan beberapa unit di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan antara lain Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perlengkapan, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pelaksanaan Resource Forum diatur oleh Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.1/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Resource Forum dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Resource Forum bersifat terbuka, dua arah, berbasis bukti dan berorientasi pada perbaikan ke depan serta fokus pada pencapaian outputs dan outcomes. Resource Forum dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I sebagai bahan dalam pelaksanaan Bilateral Meeting dan Trilateral Meeting. Resource Forum dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan renja lingkup Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan Penganggaran Berbasis Kinerja. Disamping itu, Resource Forum dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (sense of ownership) dalam proses perencanaan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (resource). Sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas penyusunan renja, penyelenggaraan Resource Forum diselaraskan dengan struktur rencana kerja berdasarkan logic model penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK). Sehingga, pelaksanaan dialog difokuskan pada Outcome, Output, Aktivitas, Input, serta indikator kesuksesan dari suatu output dan outcome. Resource Forum mengacu pada beberapa prespektif yaitu historis pencapaian tahun lalu, proyeksi pelaksanaan anggaran tahun berjalan, dan usulan rencana kerja serta inisiatif strategis tahun yang akan datang.
LaporanKinerjaTahun2016 47 BAB 2 Perencanaan Kinerja No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 1 Meningkatnya tax ratio Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 13 % 2 Terjaganya rasio utang pemerintah Rasio utang terhadap PDB 24 % 3 Terjaganya defisit anggaran Rasio defisit APBN terhadap PDB -1,8 % 4 Penerimaan pajak negara yang optimal Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100 % 5 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target 100% 6 Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 1,4 hari 7 Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal Persentase implementasi Single Source Database Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 25% 8 Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas Akurasi Perencanaan APBN 95% Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga 75% 9 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan. Indeks pemerataan keuangan antar daerah 0,74 10 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap 40 % Rasio Dana Aktif BUMN/lembaga di Bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas 2,29 % 11 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan 100 % 12 Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai 80 % 13 Organisasi yang fit for purpose Indeks kepuasan pengguna layanan 4,07 Indeks kesehatan organisasi 76 14 SDM yang kompetitif Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 85 % Nilai peningkatan kompetensi SDM 22 15 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi Persentase integrasi TIK 100 % 16 Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN 4 (WTP) Tabel 2.7 Rincian Renja Kementerian Keuangan Tahun 2016 Mengacu pada Renstra Kementerian Keuangan dan Renja Kementerian Keuangan Tahun 2016, dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan (Kemenkeu-Wide) dan seluruh pejabat Eselon I Kementerian Keuangan yang kemudian dituangkan dalam Kontrak Kinerja. Hal ini menjadi dasar penetapan Kontrak Kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan Kontrak Kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan dari Kontrak Kinerja atasannya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/ KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diubah dengan KMK 556/KMK.01/2015 tentang Renja Kementerian Keuangan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
LaporanKinerjaTahun2016 48 Perencanaan KinerjaBAB 2 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kontrak Kinerja untuk level organisasi dimulai sejak tahun 2009, sedangkan Kontrak Kinerja untuk semua pegawai Kementerian Keuangan mulai tahun 2011 Pada tahun 2016, Kementerian Keuangan menetapkan Kontrak Kinerja yang terdiri dari: 1. Pernyataan Kesanggupan; 2. Peta Strategi, untuk unit pemilik peta strategi; 3. Perjanjian Kinerja, untuk unit pemilik peta strategi; 4. Rincian Target Kinerja (Trajectory Indikator Kinerja Utama); 5. Inisiatif Strategis, untuk unit pemilik peta strategi; dan 6. Sasaran Kerja Pegawai. Penyusunan dokumen Renja, RKA dan Kontrak Kinerja telah melalui koordinasi beberapa unit kerja seperti Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen tersebut. Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Renja dijabarkan dalam perjanjian kinerja/ kontrak kinerja tahun 2016, baik pada level Kementerian Keuangan maupun level eselon I. Keterkaitan antara Sasaran pada Renstra/Renja dan Kontrak Kinerja adalah sebagai berikut
LaporanKinerjaTahun2016 49 BAB 2 Perencanaan Kinerja No Tujuan pada Renstra Sasaran Strategis (SS) pada Renstra 2015- 2019 SS pada Kontrak Kinerja Tahun 2016 Level Kemenkeu Level Eselon I 1 Terjaganya kesinambungan fiskal Meningkatnya Tax Ratio √ √ 2 Terjaganyarasioutangpemerintah √ √ 3 Terjaganya defisit anggaran √ √ 4 Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai Penerimaan pajak negara yang optimal √ √ 5 Penerimaan negara di sektor Kepabenanan dan Cukai yang optimal √ √ 6 Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung sistem logistik nasional √ √ 7 Pembangunan Sistem PNBP yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara Sistem pelayanan PNBP yang optimal √ √ 8 Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas √ √ 9 Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan √ √ 10 Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayan anggaran Pengelolaan kekayaan negara yang optimal √ √ 11 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal √ √ 12 Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protector serta melaksanakan fungsi sebagai border management √ √ 13 Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan Organisasi yang fit for purpose √ √ 14 SDM yang kompetitif √ √ 15 Sistem Manajemen Informasi yang terintegrasi √ √ 16 Peningkatan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Keuangan √ Tabel 2.8 Hubungan Sasaran dalam Renstra/Renja dengan Perjanjian Kinerja √ √ √ √ √
LaporanKinerjaTahun2016 50 Perencanaan KinerjaBAB 2 Adapun indikator kinerja yang terdapat pada Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 telah tertuang dalam kontrak kinerja tahun 2016. Rincian indikator dimaksud adalah sebagai berikut: No IKU pada Renstra IKU pada KK Kementerian Keuangan Level Kemenkeu Level Eselon I 1 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB √ - 2 Rasio utang terhadap PDB √ - 3 Rasio defisit APBN terhadap PDB √ - 4 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target - √ (DJP) 5 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target - √ (DJBC) 6 Waktu penyelesaian proses kepabeanan √ √ (DJBC) 7 Persentase implementasi single source database - √ (DJA) 8 Akurasi perencanaan APBN √ √ (DJA) 9 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L √ √ (DJPB) 10 Indeks pemerataan keuangan antar daerah √ √ (DJPK) 11 Rasio utilisasi aset terhadap total aset √ √ (DJKN) 12 Rasio dana aktif BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas - √ (DJKN) 13 Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan √ √ (DJPPR) 14 Persentase Tindak Lanjut temuan pelanggaran Kepabeanan dan Cukai - √ (DJBC) 15 Indeks kepuasan layanan pengguna √ √ (Seluruh unit eselon I) 16 Indeks kesehatan organisasi √ √ (Seluruh unit eselon I) 17 Persentase pejabat yang memenuhi SKJ √ √ (Seluruh unit eselon I) 18 Nilai peningkatan kompetensi SDM √ √ (BPPK) 19 Persentase integrasi TIK √ - 20 Rata-rata indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN √ √ (Setjen dan Itjen) Tabel 2.9 Hubungan Indikator Kinerja Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016
LaporanKinerjaTahun2016 51 BAB 2 Perencanaan Kinerja Halaman ini sengaja dikosongkan
LaporanKinerjaTahun2016 52 Perencanaan KinerjaBAB 2 Evaluasi internal: Evaluasi Renstra dan Evaluasi Mandiri atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Keuangan C. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang tertuang dalam Renstra dan untuk mengetahui perkembangan capaian Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 terhadap target jangka menengah, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan program-program tersebut telah sesuai dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dalam pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-K/L. Dalam pasal 12 ayat (1) juga menyebutkan bahwa evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja K/L dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra K/L dan RPJM Nasional. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk menilai pencapaian pelaksanaan agenda prioritas nasional (nawa cita), tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi renstra baik terhadap pencapaian agenda prioritas nasional (nawa cita) maupun pelaksanaan program, dilakukan proses penyesuaian dalam pencapaian target jangka menengah Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam nota kesepakatan meliputi:
LaporanKinerjaTahun2016 53 BAB 2 Perencanaan Kinerja No Indikator Kinerja Target Renstra Target Kontrak Kinerja 1 Rasio Defisit APBN terhadap PDB -1,80% -2,15% 2 Rasio utang terhadap PDB 24% 26,87% 3 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 13% 12,17% Berdasarkan hasil forum Trilateral Meeting Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q DJA, disepakati bahwa proses penyesuaian ini tidak perlu dilakukan dengan melakukan perubahan Renstra Kementerian Keuangan, namun cukup dengan melakukan penyesuaian target dalam dokumen Renja maupun pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan . Hal tersebut sesuai dengan pada pasal 14 Permen PPN/Kepala Bappenas no. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan dapat dilakukan sepanjang (1) terdapat UU yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan Renja pada tahun- tahun berikutnya, apabila terdapat kondisi dimana terdapat perundang-undangan yang mengharuskan perubahan atas target kinerja pada Renja/RKA-K/L Kementerian Keuangan, disepakati bahwa Kementerian Keuangan selaku K/L cukup menyampaikan informasi perubahan tersebut kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA untuk selanjutnya ditetapkan dalam dokumen kesepakatan selayaknya forum Trilateral Meeting. Selain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra maupun renja, Kementerian Keuangan juga melaksanakan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian atas implementasi SAKIP tingkat Kementerian Keuangan sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan secara menyeluruh. Selain itu juga ditujukan untuk melakukan perbaikan, peningkatan manajemen serta akuntabilitas kinerja Kementerian Keuangan. Evaluasi mandiri atas Implementasi SAKIP Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Tabel 2.10 Penyesuaian Target dalam Dokumen Renja/Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan
LaporanKinerjaTahun2016 54 Perencanaan KinerjaBAB 2 Ruang lingkup evaluasi mandiri atas Implementasi SAKIP Kementerian Keuangan mencakup penilaian atas lima komponen manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu: a. perencanaan kinerja, meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan perencanaan strategis serta perencanaan kerja tahunan; b. pengukuran kinerja, meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja; c. pelaporan kinerja, meliputi aspek pemenuhan, penyajian informasi, dan pemanfaatan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja; d. evaluasi internal, meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan hasil evaluasi internal; serta e. pencapaian kinerja, meliputi capaian kinerja output, capaian kinerja outcome, serta capaian kinerja lainnya. Berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh APIP Kementerian Keuangan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Terkait komponen perencanaan kinerja, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 (Renstra Kementerian Keuangan) serta Rencana Kerja dan Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015 (Renja dan KK) secara umum telah memenuhi kriteria yang diharapkan, baik dari aspek pemenuhan, kualitas, maupun implementasi. Namun demikian, terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan kinerja, yaitu perlunya penjelasan mengenai hubungan logis antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Program pada Renstra Kementerian Keuangan dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KK dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan b. Dalam hal pengukuran kinerja, Kementerian Keuangan telah memiliki dan melaksanakan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang memadai. Namun demikian, perlu dilakukan pengembangan terhadap aplikasi e-performance Kementerian Keuangan yang lebih mempermudah pengukuran kinerja secara berjenjang di lingkungan Kementerian Keuangan. c. Terkait komponen pelaporan kinerja, Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2015 umumnya telah memenuhi kriteria pemenuhan, penyajian, dan pemanfaatan informasi kinerja dengan baik. d. Dalam hal evaluasi internal, Kementerian Keuangan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan oleh manajemen serta evaluasi akuntabilitas kinerja akhir tahun oleh Itjen selama tahun 2015. Evaluasi triwulanan dilaksanakan melalui evaluasi capaian IKU serta pemantauan pelaksanaan inisiatif strategis dan rencana aksi untuk mengendalikan pencapaian kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2015 telah dilakukan oleh Itjen terhadap implementasi SAKIP pada 11 (sebelas) Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Itjen telah menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi SAKIP di masing- masing Unit Eselon I yang pelaksanaannya dipantau melalui aplikasi teamcentral yang memungkinkan auditi menindaklanjuti rekomendasi secara web-based. e. Terakhir, terkait pencapaian kinerja tahun 2015, Kementerian Keuangan telah menunjukkan capaian kinerja, baik capaian kinerja output (IKU), capaian kinerja outcome (SS), dan capaian kinerja lainnya, yang cukup optimal. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan tahun 2015, yang menggambarkan capaian IKU dan SS Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Kinerja lainnya dalam hal inovasi dalam manajemen kinerja dan penghargaan- penghargaan yang diperoleh selama tahun 2015 juga menunjukkan kinerja yang memuaskan. Namun, informasi mengenai inisiatif pemberantasan korupsi di Kementerian Keuangan yang diakui oleh masyarakat, misalnya hasil survei eksternal, belum cukup memadai disajikan dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan.
LaporanKinerjaTahun2016 55 BAB 2 Perencanaan Kinerja Halaman ini sengaja dikosongkan
LaporanKinerjaTahun2016 56 Perencanaan KinerjaBAB 2 Pengukuran Kinerja D. Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta Kontrak Kinerja pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III unit vertikal berisikan Peta Strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis yang dikelompokkan dalam empat perspektif yaitu stakeholders, customers, internal process, dan learning and growth. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi.
LaporanKinerjaTahun2016 57 Kebijakan fiskal yang prudent guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif 3 BAB 2 Perencanaan Kinerja Gambar 2.3 Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2016 Stakeholder Perspective Presiden , DPR, BPK Masyarakat, Bondholders Customer Perspective Wajib Pajak, Pengguna jasa Kepabeanan, Pengusaha Kena Cukai, Kementerian/Lembaga Internal Process Perspective Perencanaan Pengelolaan APBN Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif Learning and Growth Perspective Pemenuhan layanan publik Formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas SDM yang kompetitif Organisasi yang kondusif Sistem manajemen informasi yang andal Pengelolaan anggaran yang optimal Pengelolaan neraca pemerintah pusat dan BUN yang optimal Belanja dan transfer yang optimal Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif 1 Visi: 2 4 9 10 11 12 5 6 7 8 Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Visi Kementerian Keuangan Kepatuhan atas pengelolaan keungan negara yang tinggi Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
LaporanKinerjaTahun2016 58 Perencanaan KinerjaBAB 2 Peta Strategi Kementerian Keuangan 2016 memuat 12 Sasaran Strategis (SS). Sasaran- sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan fiskal yang prudent guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif; 2. Pemenuhan layanan publik; 3. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi; 4. Formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas; 5. Pengelolaan neraca pemerintah pusat dan BUN yang optimal; 6. Belanja dan transfer yang optimal; 7. Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal; 8. Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif; 9. Sumber Daya Manusia yang kompetitif; 10. Organisasi yang kondusif; 11. Sistem manajemen informasi yang andal; 12. Pelaksanaan anggaran yang optimal. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kementerian Indikator Kinerja Satuan Target Sasaran Strategis 1 Kebijakan fiskal yang prudent guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif; 1a Rasio Defisit APBN terhadap PDB % -2,15 1b Rasio utang terhadap PDB % 26,87 1c Rasio penerimaan pajak terhadap PDB % 12,17 Sasaran Strategis 2 Pemenuhan Layanan Publik 2a Indeks kepuasan pengguna layanan Indeks 4,07 (skala 5) 2b Waktu penyelesaian proses kepabeanan hari 1,2 Sasaran Strategis 3 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 3a Rata-rata persentase kepatuhan pengguna layanan % 76,25 Sasaran Strategis 4 Formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas 4a Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro % 100 4b Deviasi proyeksi APBN % 5 Sasaran Strategis 5 Pengelolaan neraca pemerintah pusat dan BUN yang optimal Keuangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi level organisasi atau kewenangan yang dimiliki pejabat terkait, semakin bersifat outcome atau impact. Kualitas IKU juga sangat tergantung kepada besarnya coverage IKU terhadap pencapaian SS. Semakin besar coverage IKU terhadap pencapaian SS, semakin bernilai exact. Sebaliknya, semakin kecil coverage IKU terhadap pencapaian SS, semakin bersifat activity. IKU pada level Menteri (Kemenkeu-Wide) sudah bersifat output atau outcome. Bahkan beberapa IKU pencapaian targetnya sangat dominan dipengaruhi oleh pihak eksternal seperti Rasio penerimaan negara terhadap PDB, Rasio utang terhadap PDB, Rasio Defisit APBN terhadap PDB, dan Indeks kepuasan pengguna layanan. Keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU serta target IKU dapat disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.11 Hubungan Sasaran Strategis, IKU dan Target IKU
LaporanKinerjaTahun2016 59 BAB 2 Perencanaan Kinerja Indikator Kinerja Satuan Target 5a Indeks opini BPK atas LKPP Indeks 4 (WTP) 5b Indeks opini BPK atas LK BUN Indeks 4 (WTP) 5c Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat % 5 Sasaran Strategis 6 Belanja dan transfer yang optimal 6a Akurasi Perencanaan APBN % 95 6b Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga % 75 6c Indeks pemerataan keuangan antar daerah Indeks 0,725 (Skala 1) Sasaran Strategis 7 Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal 7a Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap % 45 7b Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan % 100 Sasaran Strategis 8 Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif 8a Persentase hasil penyelidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) % 55 8b Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti % 45 8c Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit % 88,2 Sasaran Strategis 9 Sumber Daya Manusia yang kompetitif 9a Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan % 89 9b Nilai peningkatan kompetensi SDM Indeks 23 Sasaran Strategis 10 Organisasi yang kondusif 10a Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan % 87 10b Rata-rata penyelesaian pengembangan jabatan fungsional % 75 Sasaran Strategis 11 Sistem informasi manajemen yang andal 11a Tingkat downtime sistem TIK % 1 Sasaran Strategis 12 Pelaksanaan anggaran yang optimal 12a Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 Indeks 4 (WTP) 12b Persentase kualitas pelaksanaan anggaran % 95
LaporanKinerjaTahun2016 60 Perencanaan KinerjaBAB 2 Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, maka Kementerian Keuangan melakukan penyempurnaan atas pada beberapa IKU pada tahun 2016. Penyesuaian yang dilakukan diantaranya Perubahan IKU dan Target IKU, Penetapan IKU Baru, dan Penghapusan IKU. Perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU atas dua IKU sebagai berikut: 1. Perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU atas dua IKU sebagai berikut: a. IKU “Rasio defisit APBN terhadap PDB” Target IKU ini bersifat dinamis sesuai amanat pasal 22 UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan perkiraan defisit. Dasar penetapan target Defisit APBN-P 2015 menggunakan PMK nomor 163/PMK.05/2015, yang mendasarkan pada UU nomor 27 tahun 2014 tentang APBN 2015, dan KMK nomor 1275/KMK.05/2015. Pada tahun 2016, Kementerian Keuangan tetap menggunakan target defisit sesuai APBN-P 2016 sehingga menjadikan target IKU ini lebih menantang. b. IKU ”Rasio penerimaan pajak terhadap PDB” Target IKU ini berdasarkan Renstra Kementerian Keuangan menggunakan definisi penerimaan pajak dalam arti luas dimana mencakup penerimaan pajak daerah. Mengingat sulitnya memperoleh data penerimaan pajak daerah pada akhir tahun penilaian, maka pada tahun 2015, ruang lingkup yang diukur dalam IKU ini mencakup penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak. Pada tahun 2016, ruang lingkup IKU ini dibatasi hanya pada penerimaan pajak serta penerimaan bea dan cukai agar lebih menggambarkan usaha Kementerian Keuangan dalam mencapainya. 2. Pemisahan IKU atas IKU “Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BUN” menjadi 2 (dua) IKU yaitu: a. Indeks opini BPK RI atas LK BUN IKU ini merupakan reposisi IKU Rata-rata indeks opini BPK atas LK BA 15 dan LK BUN yang diletakkan ke Internal Proses untuk merefleksikan fungsi Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO). IKU ini merupakan joint KPI antara DJPB dan Itjen. b. Indeks opini BPK atas LK BA 15 Rewording IKU ini merupakan penyempurnaan atas IKU Rata-rata indeks opini BPK atas LK BA 15 dan LK BUN” agar lebih merefleksikan fungsi Menteri Keuangan sebagai Chief Operating Officer (COO). IKU ini merupakan joint KPI antara Setjen dan Itjen. 3. Penetapan IKU Baru, yaitu: a. IKU “Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat” dengan target 5%. b. IKU “Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti” dengan target 50%.
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu
Lakip 2016 kemenkeu

Recommended

renjadishub 2018
renjadishub 2018renjadishub 2018
renjadishub 2018Web Master
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
 
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasi
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasiMakalah hubungan tor dengan tujuan organisasi
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasiSolihin Sahir
 
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2Dr. Zar Rdj
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...pubmck
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
 

Recommended

renjadishub 2018
renjadishub 2018renjadishub 2018
renjadishub 2018Web Master
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
 
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasi
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasiMakalah hubungan tor dengan tujuan organisasi
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasiSolihin Sahir
 
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2Dr. Zar Rdj
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...pubmck
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik MiaJauhariah
 
Evaluasi Sistem LAKIP di Daerah
Evaluasi Sistem LAKIP di DaerahEvaluasi Sistem LAKIP di Daerah
Evaluasi Sistem LAKIP di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota BogorAnalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogoragung aryawiguna
 
Tugas kelompok asp
Tugas kelompok asp Tugas kelompok asp
Tugas kelompok asp MuhammadWildanyahya
 
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
 
LKjIP Kab. Ponorogo 2018
LKjIP Kab. Ponorogo 2018LKjIP Kab. Ponorogo 2018
LKjIP Kab. Ponorogo 2018organisasiponorogo
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTAEKPD
 
Presentasi SAKIP
Presentasi SAKIPPresentasi SAKIP
Presentasi SAKIPAdi Kuntarto
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
 
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...Dr. Zar Rdj
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogorPenerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogorNurAlliviaShalsaOcta
 
Penetapan kinerja
Penetapan kinerjaPenetapan kinerja
Penetapan kinerja INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Dr. Zar Rdj
 
Asp alif & daffa
Asp alif & daffaAsp alif & daffa
Asp alif & daffadapss
 
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di BogorAnalisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di BogorDesti Agung Pratiwi
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021MulyadiTohir
 
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)Taufiq Arrahman
 
Lakip.2013 Puslitbang SDPPI
Lakip.2013 Puslitbang SDPPILakip.2013 Puslitbang SDPPI
Lakip.2013 Puslitbang SDPPIRiza Azmi
 
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Oswar Mungkasa
 
Lakip pemko
Lakip pemkoLakip pemko
Lakip pemkoMellianae Merkusi
 
Dppkad lakip
Dppkad lakipDppkad lakip
Dppkad lakipDPRD Kota Batam
 

More Related Content

What's hot

Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik MiaJauhariah
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota BogorAnalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogoragung aryawiguna
 
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTAEKPD
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
 
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...Dr. Zar Rdj
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogorPenerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogorNurAlliviaShalsaOcta
 
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Dr. Zar Rdj
 
Asp alif & daffa
Asp alif & daffaAsp alif & daffa
Asp alif & daffadapss
 
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di BogorAnalisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di BogorDesti Agung Pratiwi
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021MulyadiTohir
 
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)Taufiq Arrahman
 
Lakip.2013 Puslitbang SDPPI
Lakip.2013 Puslitbang SDPPILakip.2013 Puslitbang SDPPI
Lakip.2013 Puslitbang SDPPIRiza Azmi
 
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Oswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
Evaluasi Sistem LAKIP di Daerah
Evaluasi Sistem LAKIP di DaerahEvaluasi Sistem LAKIP di Daerah
Evaluasi Sistem LAKIP di Daerah
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota BogorAnalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
 
Tugas kelompok asp
Tugas kelompok asp Tugas kelompok asp
Tugas kelompok asp
 
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
 
LKjIP Kab. Ponorogo 2018
LKjIP Kab. Ponorogo 2018LKjIP Kab. Ponorogo 2018
LKjIP Kab. Ponorogo 2018
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
 
Presentasi SAKIP
Presentasi SAKIPPresentasi SAKIP
Presentasi SAKIP
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogorPenerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor
 
Penetapan kinerja
Penetapan kinerjaPenetapan kinerja
Penetapan kinerja
 
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
 
Asp alif & daffa
Asp alif & daffaAsp alif & daffa
Asp alif & daffa
 
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di BogorAnalisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
 
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
 
Lakip.2013 Puslitbang SDPPI
Lakip.2013 Puslitbang SDPPILakip.2013 Puslitbang SDPPI
Lakip.2013 Puslitbang SDPPI
 
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
 

Similar to Lakip 2016 kemenkeu

Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptTito Franky
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 
Lakip dinhut blora th 2014
Lakip dinhut blora th 2014Lakip dinhut blora th 2014
Lakip dinhut blora th 2014Jhon Blora
 
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014fionarazqa
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakipSensiaGibsi
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020bprast1
 
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 Hendra SAP
 
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014Mellianae Merkusi
 
Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015fionarazqa
 
Profil Ekonomi 2013 Kota Palangka Raya
Profil Ekonomi 2013 Kota Palangka RayaProfil Ekonomi 2013 Kota Palangka Raya
Profil Ekonomi 2013 Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 

Similar to Lakip 2016 kemenkeu (20)

Lakip pemko
Lakip pemkoLakip pemko
Lakip pemko
 
Dppkad lakip
Dppkad lakipDppkad lakip
Dppkad lakip
 
Abortion Pills In Dubai UAE Sharjah (+966572737505) Get Cytotec
Abortion Pills In Dubai UAE Sharjah (+966572737505) Get CytotecAbortion Pills In Dubai UAE Sharjah (+966572737505) Get Cytotec
Abortion Pills In Dubai UAE Sharjah (+966572737505) Get Cytotec
 
In Jeddah { +966572737505 } Abortion pills in Jeddah,Get Cytotec
In Jeddah { +966572737505 } Abortion pills in Jeddah,Get CytotecIn Jeddah { +966572737505 } Abortion pills in Jeddah,Get Cytotec
In Jeddah { +966572737505 } Abortion pills in Jeddah,Get Cytotec
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
Lakip dinhut blora th 2014
Lakip dinhut blora th 2014Lakip dinhut blora th 2014
Lakip dinhut blora th 2014
 
Presentasi SAKIP
Presentasi SAKIPPresentasi SAKIP
Presentasi SAKIP
 
Bab iii fix
Bab iii fixBab iii fix
Bab iii fix
 
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
 
Lakin bptp sumsel 2019
Lakin bptp sumsel 2019Lakin bptp sumsel 2019
Lakin bptp sumsel 2019
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakip
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
 
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023
 
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014
 
3287547.pdf
3287547.pdf3287547.pdf
3287547.pdf
 
Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015
 
Profil Ekonomi 2013 Kota Palangka Raya
Profil Ekonomi 2013 Kota Palangka RayaProfil Ekonomi 2013 Kota Palangka Raya
Profil Ekonomi 2013 Kota Palangka Raya
 
2PEREN~2 (3).pptx
2PEREN~2 (3).pptx2PEREN~2 (3).pptx
2PEREN~2 (3).pptx
 

Recently uploaded

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medanalimenyut76
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...tommysamudra4
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 

Recently uploaded (10)

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 

Lakip 2016 kemenkeu

  • 2. LaporanKinerjaTahun2016 2 Daftar Isi A. B. C. D. E. A. B. C. D. Latar Belakang Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Mandat dan Peran Strategis Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Sistematika Laporan 14 16 20 24 26 Rencana Strategis Rencana Kerja, Rencana Kerja Dan Anggaran, Dan Perjanjian Kinerja Evaluasi Internal: Evaluasi Renstra Dan Evaluasi Mandiri Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)KementerianKeuangan Pengukuran Kinerja 30 44 52 56 Pendahuluan Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Grafik Pengantar Ringkasan Eksekutif 02 04 06 07 08 10 Perencanaan Kinerja 01. 02. Daftar Isi
  • 3. LaporanKinerjaTahun2016 3 Daftar Isi Akuntabilitas Kinerja Inisiatif Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan Penutup Lampiran A. B. C. D. A. B. C. D. Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Agenda Prioritas Realisasi Anggaran Kinerja Lain 68 180 186 190 212 222 226 230 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Revitalisasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan Program Peningkatan Integritas Penguatan Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Tahun 2017- 2019 Pernyataan Reviu Inspektorat Jenderal Penutup 236 240 03. 04. 05. 06.
  • 4. LaporanKinerjaTahun2016 4 Daftar Tabel Daftar Tabel 1.1 Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang didukung Kementerian Keuangan 2.1 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Pertama Pemerintah 2.2 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Ketiga Pemerintah 2.3 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Keenam Pemerintah 2.4 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Ketujuh Pemerintah 2.5 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 2.6 Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 2.7 Rincian Renja Kementerian Keuangan Tahun 2016 2.8 Hubungan Sasaran dalam Renstra/Renja dengan Perjanjian Kinerja 2.9 Hubungan Indikator Kinerja Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 2.10 Penyesuaian Target dalam Dokumen Renja/Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan 2. 11 Hubungan Sasaran Strategis, IKU dan Target IKU 2.12 Periode Monitoring Kinerja berdasarkan Level Unit Organisasi 2.13 Klasifikasi Status Kinerja Pegawai berdasarkan NKP 3.1 Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Perspektif 3.2 Capaian IKU pada SS Kebijakan fiskal yang prudent guna mendukun pertumbuhan ekonomi yang inklusif 3.3 Capaian IKU Rasio Defisit APBN terhadap PDB 2016 3.4 Realisasi APBN-P tahun 2016 s.d. Desember 2016 3.5 Rincian capaian IKU Rasio utang terhadap PDB 55 3.6 SBN Tradable yang Dimiliki oleh Investor Domestik dan Asing 3.7 Capaian IKU Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB 3.8 Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 dan 2016 3.9 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah) 3.10 Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2013-2016 3.11 Persentase realisasi penerimaan per jenis pajak tahun 2016 3.12 Realisasi penerimaan DJBC Tahun 2016 dan 2015 3.13 Data realisasi DJBC 3 tahun terakhir 3.14 Capaian IKU pada SS Pemenuhan layanan publik 3.15 Rincian capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 3.16 Rincian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan per unit Eselon I 3.17 Perbandingan indeks kepentingan dan indeks kepuasan per aspek layanan 3.18 Rencana Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 3.19 Perbandingan realisasi IKU tahun 2015 dan 2016 3.20 Waktu penyelesaian proses kepabeanan tahun 2016 3.21 Capaian realisasi SS Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 3.22 Rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2013 s.d. 2016 3.23 Realisasi IKU Kepatuhan Importir Jalur Prioritas tahun 2016 23 33 34 35 36 39 41 47 49 50 53 58 63 63 68 69 70 71 75 77 78 79 80 80 81 85 85 86 87 88 89 90 92 93 96 97 99
  • 5. LaporanKinerjaTahun2016 5 Daftar Tabel 3.24 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Formulasi Kebijakan Fiskal yang Berkualitas 3.25 Capaian IKU Tingkat Akurasi Proyeksi Asumsi Makro 3.26 Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan (non-migas) 3.27 Deviasi Proyeksi Belanja K/L 3.28 Capaian IKU Deviasi Proyeksi APBN 3.29 Capaian IKU pada SS Pengelolaan neraca pemerintah pusat dan BUN yang optimal 3.30 Capaian IKU Indeks Opini BPK atas LKPP tahun 2016 3.31 Perkembangan opini atas LK K/L dan BUN tahun 2009-2015 3.32 Capaian IKU Indeks Opini BPK atas LK BUN 3.33 Capaian IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat 3.34 Capaian IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat, per bulan tahun 2016 3.35 Capaian IKU pada SS Belanja dan transfer yang optimal 3.36 Capaian IKU Akurasi Perencanaan APBN 3.37 Persentase kesesuaian dengan perencanaan 3.38 Persentase efektivitas pelaksanaan kegiatan 3.39 Persentase efisiensi pelaksanaan kegiatan 3.40 Capaian IKU Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/ Lembaga 3.41 Perbandingan realisasi Capaian IKU Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2015-2016 3.42 Pembobotan dalam perhitungan Indeks Williamson tahun 2016 3.43 Capaian IKU pada SS Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal 3.44 Perbandingan Utilisasi Aset Tahun 2010-2014 3.45 Posisi Utang Pemerintah Tahun 2011 -2016 3.46 Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayan Utang Tahun 2016 3.47 Rincian penerbitan SBSN tahun 2016 3.48 Perkembangan Penerbitan SBSN tahun 2013-2016 3.49 Penawaran SUN yang memenuhi benchmark 3.50 Hasil penerbitan SUN melalui lelang dan private placement tahun 2016 3.51 Penerbitan SUN berdenominasi USD di Pasar Perdana Internasional 3.52 Penerbitan Surat Utang Negara berdenominasi Euro 3.53 Penerbitan SUN berdenominasi Yen 3.54 Penerbitan SUN metode private placement tahun 2016 3.55 Kinerja pengelolaan SUN tahun 2012 – 2016 3.56 Realisasi pengadaan pinjaman program tahun 2016 3.57 Capaian IKU Pengadaan Utang tahun 2014-2016 3.58 Capaian IKU pada SS Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal 3.59 Realisasi Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) – DJP tahun 2016 3.60 Perkembangan capaian IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) - DJBC 100 105 106 107 108 109 110 111 114 117 117 119 121 126 126 126 127 127 130 132 133 137 138 140 141 142 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 154
  • 6. LaporanKinerjaTahun2016 6 Daftar Gambar Daftar Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kementerian Keuangan 1.2 Peran Strategis Kementerian Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara 2.1 Alur Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2.2. Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan 2.3 Peta strategi kemenkeu 2016 3.1 Strategi Umum Penerimaan Pajak tahun 2017 3.2 Proses bongkar muat barang 3.3 Komponen dwelling time barang impor 3.61 Hasil penyidikan yang berstatus P-21 tahun 2016 3.62 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP 3.63 Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LK BUN 3.64 Capaian IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit 3.65 Capaian IKU pada SS SDM yang kompetitif 3.66 Jumlah pegawai yang telah mengikuti Assessment Centre tahun 2016 3.67 Capaian IKU Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan periode Q4 tahun 2015-2016 3.68 Capaian IKU Nilai peningkatan kompetensi SDM 3.69 Realisasi nilai per jenis diklat 3.70 Capaian IKU pada SS Organisasi yang kondusif 3.71 Capaian Implementasi Program RBTK pada MITRA per 31 Desember 2016 3.72 Persentase tahapan pembentukan jabatan fungsional 3.73 Capaian IKU Tingkat penyelesaian pengembangan jabatan fungsional 3.74 Capaian IKU pada SS Sistem manajemen informasi yang andal 3.75 Daftar layanan TIK Kementerian Keuangan dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi 3.76 Rata-rata capaian IKU Tingkat Downtime tahun 2016 3.77 Capaian IKU pada SS Pelaksanaan anggaran yang optimal 3.78 Perkembangan Opini BPK atas LK BA15 tahun 2011-2015 3.79 Capaian realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 3.80 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran per unit eselon I tahun 2016 3.81 Rincian realisasi per jenis belanja tahun 2012-2016 3.82 Realisasi DIPA per program tahun 2016 3.83 Realisasi pengampunan pajak 3.84 Penghargaan Kementerian Keuangan dalam pemeringkatan e-government Indonesia tahun 2012-2015 4.1 Target Customs Clearance Time 4.2 Periode Pelaksanaan Monitoring Kinerja sesuai Level Unit Organisasi 4.3 Status Kinerja Pegawai berdasarkan NKP K3 155 158 158 159 160 161 162 164 165 166 168 169 170 171 172 173 174 177 178 178 187 188 193 208 213 217 225 18 20 32 44 57 85 90 91
  • 7. LaporanKinerjaTahun2016 7 Daftar Grafik Daftar Grafik 3.1 NKO Kementerian Keuangan Tahun 2012-2015 3.2 Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2012-2017 3.3 Rasio Utang Terhadap PDB 3.4 Tren capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 3.5 Perkembangan jumlah pengecualian dalam opini WDP atas LKPP tahun 2009 s.d LKPP tahun 2015 3.6 Tren capaian IKU Akurasi Perencanaan APBN 3.7 Perkembangan capaian IKU Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antardaerah 3.8 Perkembangan target dan realisasi IKU Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap tahun 2010-2016 (triliun rupiah) 3.9 Nilai aset tetap sesuai LBMN 3.10 Kinerja pengelolaan SUN tahun 2012 – 2016 3.11 Tren target dan realisasi IKU Persentase Pejabat Kementerian Keuangan yang telah memenuhi SKJ Tahun 2012-2016 3.12 Perkembangan target dan realisasi IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2015-2016 3.13 Tren target dan realisasi capaian IKU implementasi inisiatif TRBTK tahun 2014-2016 3.14 Realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan tahun 2012-2016 3.15 Daerah penerima DID tahun 2016 & 2017 4.1 Pertumbuhan Nilai BMN berupa Aset Tetap Tahun 2004 s.d. 2012 (dalam triliun) Hasil dari Pelaksanaan Invetarisasi dan Penilaian 4.2 Perkembangan Penyelesaian Sertifikasi BMN berupa Tanah Periode 2013 s.d. 2016 (dalam bidang) 3.4 Suasana Pelabuhan 3.5 Klasifikasi penjaluran importir 3.6 Aplikasi MITRA 3.7 tampilan portal APBN 3.8 Poster dan Slogan sadar pajak 3.9 Dirjen Perbendaharaan memantau Treasury dealing room 3.10 Penandatanganan MOU penggunaan SIKP dengan Pemda 3.11 Program penjaminan pemerintah tahun 2016 3.12 Tampilan aplikasi e-Rekon-LK 3.13 Sertifikat QMS 3.14 Poster Kemenkeu Mengajar tanggal 24 Oktober 2017 di 6 kota di Indonesia 3.15 Homepage website #SadarAPBN 3.16 Penerima Beasiswa LPDP 4.1 Periode pelaksanaan DKO dan monitoring rencana aksi 4.2 Mekanisme penghitungan NKP K3 4.3 PenyerahanPenghargaanWBK/WBBMolehMenteriPAN-RB 4.4 Conceptual Frame Work Perumusan IS RBTK 4.5 Peta Inisiatif Strategis Program RBTK 94 99 167 190 193 195 197 198 199 203 204 205 208 218 225 228 231 232 69 74 76 88 111 122 131 134 134 147 163 164 168 186 192 214 215
  • 8. LaporanKinerjaTahun2016 8 Sambutan Sambutan Menteri Keuangan Sebagai institusi publik, Kementerian Keuangan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Kementerian Keuangan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Peran strategis Kementerian Keuangan tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 sebagai bagian dalam pencapaian Sembilan Agenda Prioritas yang disebut dengan Nawa Cita. Dari Sembilan Agenda Prioritas tersebut, empat diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang dijabarkan menjadi 18 (delapan belas) agenda prioritas Kementerian Keuangan. Agenda prioritas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan. Renstra Kementerian Keuangan memuat 16 (enam belas) sasaran strategis yang pencapaiannya didukung oleh serangkaian rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Kementerian Keuangan mengemban amanah untuk mengelola keuangan negara dan kekayaan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
  • 9. LaporanKinerjaTahun2016 9 Saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang telah berkontribusi untuk organisasi ini. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, saya mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi Kementerian Keuangan dan bagi Indonesia. Selain itu, saya mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan baik seluruh Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan Kementerian Keuangan. Kami berharap agar ke depannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan kami pun dapat melayani dengan lebih baik. Kontribusi kita semua tentu bermanfaat untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja. Menteri Keuangan SRI MULYANI INDRAWATI Sambutan Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang. Kondisi perekonomian domestik maupun internasional pada tahun 2016 yang cukup bergejolak merupakan tantangan bagi pencapaian kinerja Kementerian Keuangan dan mendorong dikeluarkannya berbagai kebijakan untuk mengamankan kondisi fiskal. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan meskipun secara umum target kinerja di tahun 2016 telah terlampaui, masih terdapat beberapa target kinerja yang masih memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendongkrak kinerja di tahun berikutnya. Saya mengajak seluruh komponen organisasi untuk menjadikan sistem pengelolaan kinerja sebagai instrumen manajemen yang efektif bukan sekadar pemenuhan formalitas. Seluruh IKU dan target IKU yang ditetapkan harus merefleksikan tujuan dan ambisi dalam bekerja untuk memberikan upaya terbaik bagi organisasi, bangsa, dan negara.
  • 10. LaporanKinerjaTahun2016 10 Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif Visi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,danberkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian pemerintah, Kementerian Keuangan mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Peran Kementerian Keuangan juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 untuk mendukung Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita. Ada 4 (empat) Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi bagian Kementerian Keuangan yaitu: (Nawa Cita 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (Nawa Cita 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (Nawa Cita 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (Nawa Cita 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Menteri Keuangan telah menetapkan visi Kementerian Keuangan yaitu “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”. Untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) serta mewujudkan visi dan misi organisasi, Kementerian Keuangan telah menyusun kegiatan prioritas untuk mencapai agenda prioritas Nawa Cita dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015- 2019. Renstra memuat tujuh tujuan Kementerian Keuangan yaitu: (1) Terjaganya kesinambungan fiskal; (2) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; (3) Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara; (4) Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah; (5) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran; (6) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan; (7) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan. Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Keuangan menjabarkan 16 sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Terdapat 20 indikator kinerja utama beserta targetnya yang ditetapkan sebagai standar kinerja selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Pencapaian visi dan misi organisasi juga didukung dengan penetapan serangkaian inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
  • 11. LaporanKinerjaTahun2016 11 Ringkasan Eksekutif sebagai upaya penyempurnaan proses bisnis dan organisasi yang pada akhirnya diharapkan dapat mendongkrak kinerja, baik level Kementerian maupun nasional. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2016, secara keseluruhan kinerja Kementerian Keuangan sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 106,25. Dari 26 IKU Kementerian Keuangan, terdapat 20 IKU berstatus hijau (memenuhi ekspektasi), 4 IKU berstatus kuning (belum memenuhi ekspektasi), dan 2 IKU berstatus merah (tidak memenuhi ekspektasi). Selain itu, kementerian juga telah melakukan pemantauan atas kegiatan prioritas untuk mendukung empat agenda prioritas Nawa Cita. Selama tahun 2016, telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menjamin agenda prioritas tersebut terlaksana. Pada sisi pengelolaan anggaran, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penyerapan DIPA TA 2016 untuk semua jenis belanja sebesar 89,52%, yaitu Rp39.234,46 miliar dari total pagu sebesar Rp 43.829,54 miliar. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Kementerian Keuangan juga telah melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Beberapa achievement Kementerian Keuangan diantaranya adalah penyederhanaan tahapan penyaluran dana desa dan berbasis kinerja daerah, penerapan reward bagi daerah melalui dana insentif daerah, pengampunan pajak, penerapan Mini ATM secara nasional, telaah sejawat dalam pengawasan, kegiatan Kemenkeu mengajar, dan lain sebagainya. Berbagai improvement dalam internal organisasi telah mengantarkan Kementerian Keuangan meraih beberapa penghargaan seperti penghargaan atas pengelolaan call center, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Mentor dari Presiden RI dalam rangka implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), penghargaan JDIH terbaik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BKN Awards tahun 2016 dan lain sebagainya. Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, internal organisasi secara aktif melakukan sejumlah upaya perbaikan dan perencanaan seperti penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja melalui pengukuran Kualitas Kontrak Kinerja Pegawai untuk diferensiasi kinerja pegawai yang lebih objektif, program peningkatan integritas, dan penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) tahun 2017-2019.
  • 13. A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi C. Mandat dan Peran Strategis D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan E. Sistematika Pelaporan LaporanKinerjaTahun2016 Pendahuluan 13 BAB 1
  • 14. LaporanKinerjaTahun2016 14 Latar BelakangA. Kementerian Keuangandituntutuntuk melaksanakantugaspengelolaankeuangan negara dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. PendahuluanBAB 1
  • 15. LaporanKinerjaTahun2016 15 Pemerintah, melalui Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berupaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tentu dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun global. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan visi baru yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pencapaian visi mulia ini hanya mungkin diwujudkan apabila segenap jajaran pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat yang direfleksikan dengan pencapaian kinerja untuk mendukung agenda prioritas nasional. Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan mempunyai tugas yang sangat strategis dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini karena Kementerian Keuangan merupakan pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro seperti penganggaran dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN), administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, pengelolaan kekayaan negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan pembiayaan dan risiko. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut,Kementerian Keuangandituntutuntukmelaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor28Tahun 1999adalah azasakuntabilitas yangmenentukanbahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangandalammelaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Keuangan dansekaligussebagaialatkendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan. Selainuntukmemenuhiprinsipakuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PendahuluanBAB 1
  • 16. LaporanKinerjaTahun2016 16 Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negarauntukmembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, KementerianKeuangan mempunyai fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; (b) perumusan, penetapan, pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; (d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; (e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; (f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (g) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; (h) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan (i) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan, 11 (sebelas) Unit Eselon I, 8 (delapan) Staf Ahli, dan 5 (lima) Pusat. Selain itu, untuk mendukung tugasdan fungsi Kementerian Keuangan telah dibentuk Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Berbeda dengan Kementerian lainnya yang bersifat integrated type, dimana Direktorat- Direktorat Jenderalnya melaksanakan tugas yang sejenis. Kementerian Keuangan memiliki karakteristik holding type organization dengan permasalahan yangsangatkompleks, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi B. PendahuluanBAB 1
  • 17. LaporanKinerjaTahun2016 17 dimanaKementerianKeuangan memiliki instansi vertikal terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukungpelaksanaantugasdan fungsidiwilayah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK.01/2015 mengakomodir penataan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja Kabinet Jokowi-JK, serta tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan dan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Secara garis besar, penataan organisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Dalam rangka membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dilakukan penambahan 3 (tiga) Staf Ahli Menteri Keuangan dari awalnya berjumlah 5 (lima) yaitu Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, dan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. Selain itu, dalam rangka menangani tugas-tugas perpajakan internasional (optimalisasi penanganan transfer pricing dan tax treaty) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dilakukan pembentukan Direktorat Perpajakan Internasional. Terkait penguatan instansi perpajakan dan peningkatan efektivitas pengawasan dalam sistem self assesment, pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan penerimaan pajak secara nasional, serta mengoptimalkan penerimaan pajak, dilakukan pemecahan Direktorat Intelijen dan Penyidikan menjadi Direktorat Intelijen Perpajakan dan Direktorat Penegakan Hukum. b. Dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasikelembagaan dan peningkatan fungsi manajemen khususnya fungsi perencanaan yang komprehensif di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dilakukan pembentukan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Selanjutnya dalam rangka meningkatkankepatuhan, pengawasan, evaluasi kinerja, penjaminan kualitas, dan pemeriksaan internal sumber daya aparatur, dilakukan reposisi Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menjadiDirektorat KepatuhanInternal. c. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada para investor, lenders, maupun masyarakat luas untuk lebih mengetahui pengelolaan pembiayaan dan Surat Berharga Negara, dilakukan pembentukan Investor Relation Unit pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan utang negara. d. Perubahan nomenklatur terkait penajaman tugas dan fungsi,serta penyeimbangan beban kerja sesuai denganperkembangan dankebutuhan stakeholder pada beberapa unit eselon II dilakukan pada unit Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), DJP, DJBC, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). PendahuluanBAB 1
  • 18. LaporanKinerjaTahun2016 18 Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kementerian Keuangan Bagan struktur organisasi Kementerian Keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut : 8 Staf Ahli Sekretariat JenderalInspektorat Jenderal PendahuluanBAB 1
  • 19. LaporanKinerjaTahun2016 19 Sebagaimanastrukturorganisasidiatas, dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Keuangan didukung oleh 69.709orangpegawaidariberbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknis, administrasi, dan lainnya. Pegawai Kementerian Keuangan tersebut ditempatkanpada11unitEselon I yang tersebar ke dalam Kantor Pusat dan Kantor Vertikal di daerah. Dalam konteks sebaran pegawai, terdapat 17,96% pegawai di Kantor Pusat dan 82,04% pegawai di kantor Vertikal di daerah. Distribusi pegawai yang berimbang ini amat perlu dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Kementerian Keuangan ini sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kementerian Keuangan tahun 2016. PendahuluanBAB 1
  • 20. LaporanKinerjaTahun2016 20 Mandat dan Peran Strategis C. KementerianKeuangan mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan dan kekayaan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalambidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO), sementarasetiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Presiden Menteri TeknisMenteri Keuangan Chief Financial officer (CFO) Bendahara Umum Negara Chief Operational Officer (COO) Pengguna Anggran Gambar 1.2 Peran Strategis Kementerian Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. PendahuluanBAB 1
  • 21. LaporanKinerjaTahun2016 21 Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; 2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; 3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; 4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; 5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang; 6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN); 7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola kekayaan negara, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Merumuskan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; 2. Melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; 3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Peran strategis Kementerian Keuangan juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Untuk menunjukkan prioritas pada jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas dalam pemerintahan ke depan, yang disebut Nawa Cita. Sebagai ruh dalam pembangunan nasional, Nawa Cita harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN. PendahuluanBAB 1
  • 22. LaporanKinerjaTahun2016 22 1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara; 2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan; 4. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia; 6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional; 7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik; 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa; 9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Keuangan secara langsung mendukung 4 (empat) Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) tersebut yaitu: (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara; (3) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan; (6) Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional; dan (7) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan sebagaimana dimuat dalam RPJMN terkait agenda Nawa Cita dimaksud adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: Adapun Nawa Cita tersebut adalah sebagai berikut: PendahuluanBAB 1
  • 23. LaporanKinerjaTahun2016 23 No. Nawa Cita Sasaran 1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Memperkuat Peran Dalam Kerjasama Global dan Regional Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global G-20 dan APEC; Meningkatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular; Menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional. 3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Pengembangan Kawasan Perbatasan Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor- impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan. Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah. Tabel 1.1 Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang Didukung Kementerian Keuangan 5. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Di Pasar International Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman Optimalisasi penyediaan layanan air minum, melalui fasilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur Menyediakan dukungan pembiayaan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan, seperti melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPS), pembentukan bank pembangunan/infrastruktur dan skema innovative financing lainnya. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Tambang Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri; Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (sustainable mining), baik untuk perusahaan besar maupun pertambangan rakyat 7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik Penguatan Sektor Keuangan Meningkatnya daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara Meningkatnya kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang. PendahuluanBAB 1
  • 24. LaporanKinerjaTahun2016 24 Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan D. Pimpinan Kementerian Keuangan, telah menyatakan komitmen untuk meneruskan pemantapan dan pengembangan upaya transformasi yang sudah diraih sebelumnya. Dalam dekade terakhir, gelombang pertama percepatan reformasi birokrasi dalam Kementerian Keuangan dimulai sejak 2005, dimana kegiatan reformasi ini berfokus pada transformasi Kementerian Keuangan menjadi organisasi berkinerja dan meningkatkan tata kelola dan transparansi pada organisasi-organisasi yang berfokus pada pendapatan, yaitu DJP dan DJBC. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan diinisiasi mulai tahun 2014, dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 36/ KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014- 2025. Program RBTK ini merupakan program strategis Kementerian Keuangan dalam upaya merespon dan mengantisipasi perubahan, peluang, dan tantangan yang terjadi baik dalam skala nasional, regional, maupun global untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, beretika, dan kredibel, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan stakeholders. PendahuluanBAB 1
  • 25. LaporanKinerjaTahun2016 25 Program RBTK ini merumuskan kembali cara kerja Kementerian Keuangan dengan menyempurnakan, memperbaiki dan merampingkan proses bisnis utama dalam tiap bidang operasional inti, yaitu: pajak, bea dan cukai, penganggaran dan perbendaharaan. Hal ini tercermin melalui lima tema transformasi yang menjadi dasar pembangunan keseluruhan program RBTK: 1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome; 2. Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar; 3. Membuat struktur organisasi lebih “fit-for-purpose” dan efektif; 4. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital; 5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi stakeholders untuk menghasilkan terobosan nasional. PendahuluanBAB 1
  • 26. LaporanKinerjaTahun2016 26 Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. 2. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran dan perjanjian kinerja tahun 2016. Selain itu juga diuraikan evaluasi internal atas pelaksanaan rencana strategis dan pelaksanaan program, serta evaluasi yang dilaksanakan oleh APIP. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi. 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. B. Realisasi Program Agenda Prioritas Pada sub bab ini diuraikan realisasi program agenda prioritas yang mendukung pencapaian Nawa Cita pemerintah. C. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk dalam rangka mewujudkan mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Sistematika Laporan E. PendahuluanBAB 1
  • 27. LaporanKinerjaTahun2016 27 D. Kinerja Lain Pada subbab ini diuraikan kinerja-kinerja lain yang tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan, namun terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. 4. Bab IV Inisiatif Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan Pada bab ini diuraikan langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) hasil rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan Tahun 2015. Selain itu juga diuraikan tindak lanjut rekomendasi evaluasi internal yang dilakukan oleh Itjen, pengembangan pengelolaan kinerja dan risiko Kementerian Keuangan upaya revitalisasi manajemen kinerja, program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan integritas, serta penguatan program RBTK Tahun 2017 5. Bab V Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 6. Lampiran Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Jenderal PendahuluanBAB 1
  • 29. LaporanKinerjaTahun2016 29 A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja LaporanKinerjaTahun2016 Perencanaan Kinerja 29 BAB 2 C. Evaluasi Internal: Evaluasi Renstra dan Evaluasi Mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) kementerian Keuangan D. Pengukuran Kinerja
  • 30. LaporanKinerjaTahun2016 30 Perencanaan KinerjaBAB 2 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Dalam rangka membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Kementerian/ Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Kementerian Keuangan sebagai pembantu Pemerintah dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah merupakan Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Kementerian/Lembaga pada hakekatnya adalah merupakan Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu dalam pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sebagai bagian dari upaya pengembangan pengelolaan administrasi yang bijak dan transparansi penggunaan dana publik serta adanya tuntutan stakeholders atas perbaikan kinerja dan pelayanan publik, Kementerian Keuangan menjalankan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Dalam konteks ini Kementerian Keuangan kembali menyempurnakan visi kementerian yang berorientasi pada outcome serta mencerminkan peralihan dari pola pikir lama yang berorientasi kepada kepatuhan dan proses. Rencana Strategis A.
  • 31. LaporanKinerjaTahun2016 31 BAB 2 Perencanaan Kinerja Penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia, hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu yang menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif diabad ke-21 “ Dalamrangkapencapaianvisi,Kementerian Keuangan juga memformulasikan misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi Kementerian Keuangan yaitu: 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efektif dan efisien; dan 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) sebagaimana tertuang dalam RPJMN serta mewujudkan visi dan misi organisasi, Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Secara umum alur penyusunan Renstra Kementerian Keuangan adalah sebagaimana dalam gambar berikut:
  • 32. LaporanKinerjaTahun2016 32 Perencanaan KinerjaBAB 2 Penyusunan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/LembagaTahun2015-2019. Sesuai dengan peraturan dimaksud, selain visi dan misi, dalam Renstra Kementerian Keuangan juga memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Keuangan untuk tahun 2015 sampai dengan 2019. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang di dalamnya terdapat sembilan prioritas nasional yang dikenal dengan Nawa Cita. Sesuai dengan tugas dan fungsi, dari sembilan prioritas nasional Gambar 2.1 Alur Penyusunan Renstra Kementerian Keuangan KSKK TK RPJMN QW- PL
  • 33. LaporanKinerjaTahun2016 33 BAB 2 Perencanaan Kinerja dimaksud Kementerian Keuangan mendukung beberapa tema serta arah kebijakan dan strategi nasional khususnya pada Nawa Cita 1, 3, 6, dan 7. Kegiatan prioritas Kementerian Keuangan dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional tersebut dijabarkan dalam Renstra Kementerian. Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan; Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan; Meningkatkan sinergitas antar institusi pengamanan laut. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelejen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai DJBC Strategi Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan; Menambah dan meningkatkan pos pengamanan perbatasan darat dan pulau terluar; Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama. Memperkuat Peran Dalam Kerjasama Global dan Regional Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di G-20 dan APEC; Meningkatkan pelaksanaan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular; Menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional. 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral BKF Strategi 1. Perumusan Cetak Biru peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan; 2. Pelaksanaan partisipasi aktif dan strategis Indonesia di forum APEC dan G-20; 3. ntervensi kebijakan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular; 4. Mendorong peran aktif Indonesia dalam forum multilateral; 5. Peran aktif Indonesia dalam forum G-20 akan dititikberatkan pada upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkualitas, dengan tetap memperhatikan kestabilan ekonomi dan keuangan. 6. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama keuangan regional Nawa Cita Pertama: Tabel 2.1 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Pertama Pemerintah
  • 34. LaporanKinerjaTahun2016 34 Perencanaan KinerjaBAB 2 Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam kerangka Negara Kesatuan. Pengembangan Kawasan Perbatasan Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelejen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabean dan Cukai DJBC Strategi Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu; Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan Negara. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa DJPK Strategi Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah. 1. Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, DJPK Nawa Cita Ketiga: Tabel 2.2 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Ketiga Pemerintah
  • 35. LaporanKinerjaTahun2016 35 BAB 2 Perencanaan Kinerja Tabel 2.3 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Keenam Pemerintah Pengembangan Kawasan Perbatasan Kegiatan Prioritas UIC 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, 3. Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Strategi Meningkatkan kemampuan fiskal daerah; Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; dan Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik. Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan danStrategi Sasaran yang ingin diwujudkan adalah optimalisasi penyediaan layanan air minum, melalui fasilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat. Kegiatan Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman DJPB Peningkatan efektifitas dan Efisiensi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur dengan strategi: 1. Mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang (lebih dari 5 tahun) dalam UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. 2. Mengkaji dan mengujicobakan berbagai model KPS berbasis pendanaan Pemerintah (innovative financing scheme). 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.Nawa Cita Keenam:
  • 36. LaporanKinerjaTahun2016 36 Perencanaan KinerjaBAB 2 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Nawa Cita Ketujuh: 1. Menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah termasuk viability gap funding (VGF) untuk proyek KPS berbasis pendanaan swasta. 2. Pembentukan fasilitas pembiayaan infrastruktur berupa pembentukan bank pembangunan/infrastruktur, dana amanah (trust fund) infrastruktur, obligasi infrastruktur, dan instrumen pembiayaan lain khusus untuk infrastruktur. 2. Kegiatan Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Tambang Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan dan Strategi Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal, untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui pengembangan insentif keringanan bea keluar,tax allowance,danskemapembayaran royalti bagi pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan pengusahaan tambang. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNBP BKF Penguatan Sektor Keuangan Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Kegiatan Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan BKF Penguatan Kapasitas Fiskal Negara Kegiatan Prioritas UIC Arah Kebijakan dan Strategi 1. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran; 2. Evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan potensinya (seperti pertumbuhan PDB); 3. Merancang ulang lembaga pajak, berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan; 1. Kegiatan Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; 2. Kegiatan Penyusunan Rancangan APBN; 3. Kegiatan Pengembangan Sistem Penganggaran; DJA DJP DJPB DJPK DJPPR Tabel 2.4 Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita Ketujuh Pemerintah
  • 37. LaporanKinerjaTahun2016 37 BAB 2 Perencanaan Kinerja 4. Peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan; 5. Pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah 6. Pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil; 7. Utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif. 4. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Standarisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan; 5. Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi;
  • 38. LaporanKinerjaTahun2016 38 Perencanaan KinerjaBAB 2 Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian Keuangan juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019 Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal. Pencapaian tujuan dilakukan melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang, dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara. Tujuan Kementerian Keuangan untuk periode 2015-2019 adalah: 1. Terjaganya kesinambungan fiskal; 2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; 3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara; 4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran; 6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan; 7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan. Tujuan Kementerian Keuangan ‘terjaganya kesinambungan fiskal’ merupakan ultimate goal dan isu strategis Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal. Adapun keenam tujuan yang lain merupakan intermediate goals Kementerian Keuangan yang akan dicapai oleh unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan selama periode 2015-2019. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Kementerian Keuangan pada akhir periode perencanaan (tahun 2019). Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis, ditetapkan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang di-break-down per tahun. Penetapan indikator kinerja Sasaran Strategis menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis, dapat dicapai namun menantang), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Countinously improved (dapat menyesuaikan dengan perkembangan strategi oganisasi). Demikian pula dengan target indikator Sasaran Strategis. Penentuan besaran target ditetapkan berdasarkan harapan stakeholder, atau melihat kondisi internal dan eksternal. Selain itu, penetapan target dilakukan melalui pembahasan bersama dengan seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan target kinerja Kementerian Keuangan sesuai Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
  • 39. LaporanKinerjaTahun2016 39 BAB 2 Perencanaan Kinerja No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target UIC 2015 2016 2017 2018 2019 1 Terjaganya Kesinambungan Fiskal Meningkatnya tax ratio Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 12% (Arti Luas) 13% (Arti Luas) 14% (Arti Luas) 15% (Arti Luas) 16% (Arti Luas) DJP, DJBC, DJA dan BKF (Kebijakan) Terjaganya rasio utang pemerintah Rasio utang terhadap PDB 25% 24% 23% 22% 21% DJPPR, dan BKF (Kebijakan) Terjaganya defisit anggaran Rasio defisit APBN terhadap PDB -1,9 -1,8 -1,68 -1,48 -1,17 DJA, dan BKF (Kebijakan) 2 Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai Penerimaan pajak negara yang optimal Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100% 100% 100% 100% 100% DJP Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target 100% 100% 100% 100% 100% DJBC Peningkatankelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 1,5 hari 1,4 hari 1,3 hari 1,2 hari 1 hari DJBC 3 Pembangunan sistem PNBP yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara Sistem Pelayanan PNBP yang optimal Persentase implementasi Single Source Database PNBP 5% 25% 50% 80% 100% DJA 4 Peningkatankualitasperencanaanpenganggaran,pelaksanaananggaran,dantransferkedaerah Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas Akurasi Perencanaan APBN 95% 95% 96% 97% 98% DJA Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga 70% 75% 75% 80% 80% DJPB Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan. Indeks pemerataan keuangan antar daerah 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 DJPK 5 Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayan anggaran Pengelolaan kekayaan negara yang optimal Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap 35% 40% 44% 48% 52% DJKN Rasio Dana Aktif BUMN/ lembaga di Bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas 2,23 2,29 2,66 3,04 3,44 DJKN Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan 100% 100% 100% 100% 100% DJPPR 6 Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan Tabel 2.5 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019
  • 40. LaporanKinerjaTahun2016 40 Perencanaan KinerjaBAB 2 Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai 80% 80% 80% 80% 80% DJBC 7 Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan Organisasi yang fit for purpose Indeks kepuasan pengguna layanan 4,02 (skala 5) 4,07 (skala 5) 4,12 (skala 5) 4,17 (skala 5) 4,22 (skala 5) SETJEN Indeks kesehatan organisasi 75 76 77 78 80 SETJEN SDM yang kompetitif Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 85% 85% 85% 85% 85% SETJEN Nilai peningkatan kompetensi SDM 22 22 23 23 24 BPPK Sistem informasi manajemen yang terintegrasi Persentase integrasi TIK 100% 100% 100% 100% 100% SETJEN Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN WTP (skala 4) WTP (skala 4) WTP (skala 4) WTP (skala 4) WTP (skala 4) ITJEN Sasaran Strategis Kementerian Keuangan di atas akan dicapai melalui 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I sesuai tugas dan fungsinya. Adapun kesebelas Program tersebut adalah: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan; b. Program Pengelolaan Anggaran Negara; c. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; d. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; e. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara; f. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; g. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; h. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; i. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan; j. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan; dan k. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara. Perencanaan strategis Kementerian Keuangan juga mengacu pada Inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan yang telah diinisiasi mulai tahun 2014. Inisiatif strategis RBTK terdiri dari lima tema utama transformasi, yaitu Tema Sentral, Tema Perpajakan, Tema Kepabeanan dan Cukai, Tema Penganggaran dan Tema Perbendaharaan. Program RBTK Kementerian Keuangan merupakan program jangka panjang yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 melalui inisiatif strategis pada tiap unit Eselon I sebagai berikut: No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target UIC 2015 2016 2017 2018 2019
  • 41. LaporanKinerjaTahun2016 41 BAB 2 Perencanaan Kinerja Fungsi Utama Inisiatif Strategis Pajak (DJP) • Memperbaiki segmentasi wajib pajak dan coverage model • Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end • Membenahi sistem administrasi PPN • Mengembangkan model kepatuhan yang prediktif, berbasis-risiko terkait dengan proses bisnis • Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan (hingga CRM terimplementasi penuh) • Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum • Meluncurkan strategi komunikasi terintegrasi • Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan dan penjangkauan wajib pajak • Menyempurnakan KPP • Secara selektif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas perolehan data • Migrasi wajib pajak ke e-filing • Secara drastis meningkatkan kapasitas call centers • Memperluas fungsionalitas website • Menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif meningkatkan kapasitas • Merestrukturisasi organisasi • Menjamin adanya otonomi yang diperlukan untuk transformasi Perbendaharaan (DJPB, DJPU, DJKN) • Menuju sistim pembayaran, pengumpulan yang terpusat, dan verisifikasi yang bersifat elektronik serta dengan saluran pembayaran yang modern • Meluncurkan basis data penerimaan yang terintegrasi dengan saluran pengumpulan modern • Memusatkan fungsi back office “Shared service” untuk seluruh K/L, di Kementerian Keuangan • Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas yang bersifat end-to-end • Meninjau kapabilitas TDR dan memastikan prudensi dalam operasional TDR • Memandu perencanaan kas dengan target saldo cadangan terdefinisi • Memperbaiki prakiraan belanja dari para satker • Mempererat koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Indonesia • Memperluas jangkauan TSA • Menetapkan strategi dan pedoman pengelolaan valuta asing jangka pendek untuk pengelolaan likuiditas • Mengenalkan platform perdagangan elektronik • Meluncurkan sistem baru primary dealer • Meningkatkan kerangka kerja stabilisasi obligasi secara berkelanjutan • Mengelola utang: Konsolidasi benchmark surat berharga negara domestik • Memperkuat Hubungan Investor (IR) • Mendukung OJK dalam mengembangkan pasar repo yang likuid dan dalam Tabel 2.6 Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
  • 42. LaporanKinerjaTahun2016 42 Perencanaan KinerjaBAB 2 Fungsi Utama Inisiatif Strategis • Meningkatkan partisipasi domestik dari investor-investor utama • Mengoordinasikan tata kelola risiko untuk keseluruhan sovereign risk • Meluncurkan kerangka kerja risiko yang bersifat holistik • Mengaktifkan pengelolaan risiko pada area-area risiko utama • Membuat kebijakan terkait inventarisasi dan penilaian • Membuatpengelolaanasetdanpengelolaanportofoliodalambentukdigital • Menegakkan regulasi, panduan dan proses untuk memastikan aset teroptimalkan secara penuh oleh K/L • Mengoptimalkan jenis aset tertentu yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan langsung • Memaksimalkan pemanfaatan aset dan return on asset • Melaksanakan kajian portofolio aset setiap tahun • Memperjelas mandat dan strategi dari setiap unit special missions dan meningkatkan kinerja mereka • Menerapkan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum yang jelas • Menempatkan proses-proses yang tepat • Implementasi road map strategi akuntansi akrual • Mengintegrasikan sistem akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah • Meningkatkan pengelolaan keuangan K/L dan BUN • Meningkatkan sistem pengendalian internal Bea dan Cukai (DJBC) • Memperbaiki system manajemen kinerja • Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk menurunkan dwelling time • Meluncurkan customs call center • Future proofing kawasan berikat • Memperbaikilayanandanmengoptimasipengawasanimpormelaluikantorpos • Otomasi proses pelayanan dan pengawasan • Meningkatkan citra dengan mengoptimalkan kegiatan kehumasan • Mengintegrasikan sistem manajemen risiko • Memulai lab stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu impor • Menyelaraskan fondasi dengan mandat Penganggaran (DJA) • Menuju kepada Arsitektur anggaran yang terfokus pada outcome • Memperkuat monitoring dan evaluasi pada outcome anggaran • Merampingkan proses anggaran end-to-end • Memperkuat efektivitas interaksi dengan para stakeholder eksternal • Membangun kapabilitas K/L • Meningkatkan kapabilitas internal DJA Teknologi Informasi (SetJen) • Mulai menjalankan arsitektur aplikasi dan data end-state • Membentuk struktur organisasi TI dan proses tata kelola • Menetapkan proses penganggaran TI dengan tanggung jawab yang jelas • Membuat arsitektur keamanan end-state dan mengembangkan langkah-langkah penanganan ancaman utama • MenetapkanorganisasiDisaster Recovery danprosedurpengoperasiannya • Membuat e-Catalogue untuk semua produk TI standar • Mengonsolidasikan semua kontrak pemeliharaan di bawah Pusintek • Memperkenalkan program pelatihan bertarget guna memenuhi kebutuhan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan
  • 43. LaporanKinerjaTahun2016 43 BAB 2 Perencanaan Kinerja Fungsi Utama Inisiatif Strategis Fungsi-fungsi Strategis dan Layanan Korporat (SetJen) • Memperkuat organisasi dan tata kelola Kementerian Keuangan • Memfokuskan kembali organisasi Sekretariat jenderal • Merevitalisasi manajemen kinerja • Menyelaraskan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran berbasis kinerja • Memusatkan dan memperkuat pengadaan • Memperkuat proses hukum Sumber Daya Manusia • Menstandardisasi dan melembagakan mekanisme perencanaan pegawai yang dikendalikan oleh Unit Eselon I (termasuk perencanaan suksesi) • Melembagakan inisiatif khusus: Mendirikan redeployment unit untuk menyeimbangkan kebutuhan pegawai • Memperkenalkan program Government Goes to Campus (bekerja sama dengan KemenPAN RB) yang dikendalikan unit Eselon I dengan proposisi nilai yang diperbarui • Melakukan rekrutmen eksternal untuk jabatan-jabatan strategis • Melembagakan mekanisme end-to-end appraisal yang menyertakan manajemen rewards dan konsekuensi • Meninjau dan menyempurnakan desain skema benefit bagi unit-unit operasional utama dengan kebutuhan khusus • Mendesain dan melembagakan program pengembangan end-to-end talent pool: penilaian, penempatan, pelatihan, pembinaan • Menetapkan jenjang karier untuk jabatan-jabatan strategis: middle management dan spesialis fungsional berprestasi • Merancang rencana transisi menuju organisasi SDM terintegrasi, dengan pemberdayaan Unit Eselon I • Memperbaiki dan melembagakan HRIS Untuk membantu proses monitoring implementasi 87 inisiatif strategis RBTK saat ini digunakan aplikasi Ministry of Finance Institutional Transformation Application (MITRA). Aplikasi MITRA ini merupakan salah satu tools yang membantu pemantauan penyelesaian seluruh tindakan yang dijabarkan dari seluruh milestones pada Initiatives Charter. Selain menggunakan aplikasi ini, digunakan juga sarana-sarana yang lain seperti pelaksanaan pertemuan one-on-one dengan PMO-CTO-Initiative Owner juga laporan PMO secara tertulis. Kinerja 87 inisiatif strategis program RBTK pada tahun 2014-2016 telah diukur dengan IKU “Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan” untuk monitoring progress pelaksanaan terobosan dan milestones pada Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One di unit eselon I yang menjadi initiative owner.
  • 44. LaporanKinerjaTahun2016 44 Perencanaan KinerjaBAB 2 Rencana Kerja, Rencana Kerja Dan Anggaran, Dan Perjanjian Kinerja B. Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Renja Kementerian Keuangan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU Kementerian Keuangan dan unit eselon I, yang selanjutnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan kedalam Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan. Adapun indikator yg ada pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan diselaraskan dengan indikator yang ada di dokumen perencanaan penganggaran misalnya di RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran K/L). Alur penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Gambar 2.2 Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan *) Kebijakan stategis Kementerian Keuangan tahun 2014- 2014 sesuai KMK nomor 183/ KMK01/2013 **) Nawa Cita dijabarkan dalam RPJMN dan RKP Renstra K/L Renja K/L
  • 46. LaporanKinerjaTahun2016 46 Perencanaan KinerjaBAB 2 Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Kementerian Keuangan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja. Proses penyusunan renja diawali dengan arahan dari Sekretariat Jenderal pada Forum Sekretaris terkait perencanaan penganggaran Tahun 2017, dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan Resource Forum dalam bentuk Bilateral Meeting. Resource Forum merupakan sarana koordinasi antara fungsi pengelola sumber daya dan fungsi teknis yang diinisiasi oleh fungsi perencanaan kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Forum ini diselenggarakan dalam rangka penetapan target kinerja dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis Kementerian Keuangan serta memberikan panduan dalam rangka penyusunan Renja Kementerian Keuangan. Resource Forum melibatkan beberapa unit di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan antara lain Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perlengkapan, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pelaksanaan Resource Forum diatur oleh Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.1/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Resource Forum dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Resource Forum bersifat terbuka, dua arah, berbasis bukti dan berorientasi pada perbaikan ke depan serta fokus pada pencapaian outputs dan outcomes. Resource Forum dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I sebagai bahan dalam pelaksanaan Bilateral Meeting dan Trilateral Meeting. Resource Forum dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan renja lingkup Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan Penganggaran Berbasis Kinerja. Disamping itu, Resource Forum dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (sense of ownership) dalam proses perencanaan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (resource). Sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas penyusunan renja, penyelenggaraan Resource Forum diselaraskan dengan struktur rencana kerja berdasarkan logic model penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK). Sehingga, pelaksanaan dialog difokuskan pada Outcome, Output, Aktivitas, Input, serta indikator kesuksesan dari suatu output dan outcome. Resource Forum mengacu pada beberapa prespektif yaitu historis pencapaian tahun lalu, proyeksi pelaksanaan anggaran tahun berjalan, dan usulan rencana kerja serta inisiatif strategis tahun yang akan datang.
  • 47. LaporanKinerjaTahun2016 47 BAB 2 Perencanaan Kinerja No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 1 Meningkatnya tax ratio Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 13 % 2 Terjaganya rasio utang pemerintah Rasio utang terhadap PDB 24 % 3 Terjaganya defisit anggaran Rasio defisit APBN terhadap PDB -1,8 % 4 Penerimaan pajak negara yang optimal Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100 % 5 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target 100% 6 Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 1,4 hari 7 Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal Persentase implementasi Single Source Database Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 25% 8 Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas Akurasi Perencanaan APBN 95% Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga 75% 9 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan. Indeks pemerataan keuangan antar daerah 0,74 10 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap 40 % Rasio Dana Aktif BUMN/lembaga di Bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas 2,29 % 11 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan 100 % 12 Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai 80 % 13 Organisasi yang fit for purpose Indeks kepuasan pengguna layanan 4,07 Indeks kesehatan organisasi 76 14 SDM yang kompetitif Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 85 % Nilai peningkatan kompetensi SDM 22 15 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi Persentase integrasi TIK 100 % 16 Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN 4 (WTP) Tabel 2.7 Rincian Renja Kementerian Keuangan Tahun 2016 Mengacu pada Renstra Kementerian Keuangan dan Renja Kementerian Keuangan Tahun 2016, dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan (Kemenkeu-Wide) dan seluruh pejabat Eselon I Kementerian Keuangan yang kemudian dituangkan dalam Kontrak Kinerja. Hal ini menjadi dasar penetapan Kontrak Kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan Kontrak Kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan dari Kontrak Kinerja atasannya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/ KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diubah dengan KMK 556/KMK.01/2015 tentang Renja Kementerian Keuangan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
  • 48. LaporanKinerjaTahun2016 48 Perencanaan KinerjaBAB 2 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kontrak Kinerja untuk level organisasi dimulai sejak tahun 2009, sedangkan Kontrak Kinerja untuk semua pegawai Kementerian Keuangan mulai tahun 2011 Pada tahun 2016, Kementerian Keuangan menetapkan Kontrak Kinerja yang terdiri dari: 1. Pernyataan Kesanggupan; 2. Peta Strategi, untuk unit pemilik peta strategi; 3. Perjanjian Kinerja, untuk unit pemilik peta strategi; 4. Rincian Target Kinerja (Trajectory Indikator Kinerja Utama); 5. Inisiatif Strategis, untuk unit pemilik peta strategi; dan 6. Sasaran Kerja Pegawai. Penyusunan dokumen Renja, RKA dan Kontrak Kinerja telah melalui koordinasi beberapa unit kerja seperti Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen tersebut. Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Renja dijabarkan dalam perjanjian kinerja/ kontrak kinerja tahun 2016, baik pada level Kementerian Keuangan maupun level eselon I. Keterkaitan antara Sasaran pada Renstra/Renja dan Kontrak Kinerja adalah sebagai berikut
  • 49. LaporanKinerjaTahun2016 49 BAB 2 Perencanaan Kinerja No Tujuan pada Renstra Sasaran Strategis (SS) pada Renstra 2015- 2019 SS pada Kontrak Kinerja Tahun 2016 Level Kemenkeu Level Eselon I 1 Terjaganya kesinambungan fiskal Meningkatnya Tax Ratio √ √ 2 Terjaganyarasioutangpemerintah √ √ 3 Terjaganya defisit anggaran √ √ 4 Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai Penerimaan pajak negara yang optimal √ √ 5 Penerimaan negara di sektor Kepabenanan dan Cukai yang optimal √ √ 6 Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung sistem logistik nasional √ √ 7 Pembangunan Sistem PNBP yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara Sistem pelayanan PNBP yang optimal √ √ 8 Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas √ √ 9 Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan √ √ 10 Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayan anggaran Pengelolaan kekayaan negara yang optimal √ √ 11 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal √ √ 12 Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protector serta melaksanakan fungsi sebagai border management √ √ 13 Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan Organisasi yang fit for purpose √ √ 14 SDM yang kompetitif √ √ 15 Sistem Manajemen Informasi yang terintegrasi √ √ 16 Peningkatan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Keuangan √ Tabel 2.8 Hubungan Sasaran dalam Renstra/Renja dengan Perjanjian Kinerja √ √ √ √ √
  • 50. LaporanKinerjaTahun2016 50 Perencanaan KinerjaBAB 2 Adapun indikator kinerja yang terdapat pada Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 telah tertuang dalam kontrak kinerja tahun 2016. Rincian indikator dimaksud adalah sebagai berikut: No IKU pada Renstra IKU pada KK Kementerian Keuangan Level Kemenkeu Level Eselon I 1 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB √ - 2 Rasio utang terhadap PDB √ - 3 Rasio defisit APBN terhadap PDB √ - 4 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target - √ (DJP) 5 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target - √ (DJBC) 6 Waktu penyelesaian proses kepabeanan √ √ (DJBC) 7 Persentase implementasi single source database - √ (DJA) 8 Akurasi perencanaan APBN √ √ (DJA) 9 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L √ √ (DJPB) 10 Indeks pemerataan keuangan antar daerah √ √ (DJPK) 11 Rasio utilisasi aset terhadap total aset √ √ (DJKN) 12 Rasio dana aktif BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas - √ (DJKN) 13 Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan √ √ (DJPPR) 14 Persentase Tindak Lanjut temuan pelanggaran Kepabeanan dan Cukai - √ (DJBC) 15 Indeks kepuasan layanan pengguna √ √ (Seluruh unit eselon I) 16 Indeks kesehatan organisasi √ √ (Seluruh unit eselon I) 17 Persentase pejabat yang memenuhi SKJ √ √ (Seluruh unit eselon I) 18 Nilai peningkatan kompetensi SDM √ √ (BPPK) 19 Persentase integrasi TIK √ - 20 Rata-rata indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN √ √ (Setjen dan Itjen) Tabel 2.9 Hubungan Indikator Kinerja Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016
  • 51. LaporanKinerjaTahun2016 51 BAB 2 Perencanaan Kinerja Halaman ini sengaja dikosongkan
  • 52. LaporanKinerjaTahun2016 52 Perencanaan KinerjaBAB 2 Evaluasi internal: Evaluasi Renstra dan Evaluasi Mandiri atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Keuangan C. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang tertuang dalam Renstra dan untuk mengetahui perkembangan capaian Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 terhadap target jangka menengah, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan program-program tersebut telah sesuai dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dalam pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-K/L. Dalam pasal 12 ayat (1) juga menyebutkan bahwa evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja K/L dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra K/L dan RPJM Nasional. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk menilai pencapaian pelaksanaan agenda prioritas nasional (nawa cita), tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi renstra baik terhadap pencapaian agenda prioritas nasional (nawa cita) maupun pelaksanaan program, dilakukan proses penyesuaian dalam pencapaian target jangka menengah Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam nota kesepakatan meliputi:
  • 53. LaporanKinerjaTahun2016 53 BAB 2 Perencanaan Kinerja No Indikator Kinerja Target Renstra Target Kontrak Kinerja 1 Rasio Defisit APBN terhadap PDB -1,80% -2,15% 2 Rasio utang terhadap PDB 24% 26,87% 3 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 13% 12,17% Berdasarkan hasil forum Trilateral Meeting Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q DJA, disepakati bahwa proses penyesuaian ini tidak perlu dilakukan dengan melakukan perubahan Renstra Kementerian Keuangan, namun cukup dengan melakukan penyesuaian target dalam dokumen Renja maupun pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan . Hal tersebut sesuai dengan pada pasal 14 Permen PPN/Kepala Bappenas no. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan dapat dilakukan sepanjang (1) terdapat UU yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan Renja pada tahun- tahun berikutnya, apabila terdapat kondisi dimana terdapat perundang-undangan yang mengharuskan perubahan atas target kinerja pada Renja/RKA-K/L Kementerian Keuangan, disepakati bahwa Kementerian Keuangan selaku K/L cukup menyampaikan informasi perubahan tersebut kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA untuk selanjutnya ditetapkan dalam dokumen kesepakatan selayaknya forum Trilateral Meeting. Selain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra maupun renja, Kementerian Keuangan juga melaksanakan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian atas implementasi SAKIP tingkat Kementerian Keuangan sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan secara menyeluruh. Selain itu juga ditujukan untuk melakukan perbaikan, peningkatan manajemen serta akuntabilitas kinerja Kementerian Keuangan. Evaluasi mandiri atas Implementasi SAKIP Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Tabel 2.10 Penyesuaian Target dalam Dokumen Renja/Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan
  • 54. LaporanKinerjaTahun2016 54 Perencanaan KinerjaBAB 2 Ruang lingkup evaluasi mandiri atas Implementasi SAKIP Kementerian Keuangan mencakup penilaian atas lima komponen manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu: a. perencanaan kinerja, meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan perencanaan strategis serta perencanaan kerja tahunan; b. pengukuran kinerja, meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja; c. pelaporan kinerja, meliputi aspek pemenuhan, penyajian informasi, dan pemanfaatan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja; d. evaluasi internal, meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan hasil evaluasi internal; serta e. pencapaian kinerja, meliputi capaian kinerja output, capaian kinerja outcome, serta capaian kinerja lainnya. Berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh APIP Kementerian Keuangan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Terkait komponen perencanaan kinerja, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 (Renstra Kementerian Keuangan) serta Rencana Kerja dan Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015 (Renja dan KK) secara umum telah memenuhi kriteria yang diharapkan, baik dari aspek pemenuhan, kualitas, maupun implementasi. Namun demikian, terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan kinerja, yaitu perlunya penjelasan mengenai hubungan logis antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Program pada Renstra Kementerian Keuangan dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KK dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan b. Dalam hal pengukuran kinerja, Kementerian Keuangan telah memiliki dan melaksanakan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang memadai. Namun demikian, perlu dilakukan pengembangan terhadap aplikasi e-performance Kementerian Keuangan yang lebih mempermudah pengukuran kinerja secara berjenjang di lingkungan Kementerian Keuangan. c. Terkait komponen pelaporan kinerja, Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2015 umumnya telah memenuhi kriteria pemenuhan, penyajian, dan pemanfaatan informasi kinerja dengan baik. d. Dalam hal evaluasi internal, Kementerian Keuangan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan oleh manajemen serta evaluasi akuntabilitas kinerja akhir tahun oleh Itjen selama tahun 2015. Evaluasi triwulanan dilaksanakan melalui evaluasi capaian IKU serta pemantauan pelaksanaan inisiatif strategis dan rencana aksi untuk mengendalikan pencapaian kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2015 telah dilakukan oleh Itjen terhadap implementasi SAKIP pada 11 (sebelas) Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Itjen telah menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi SAKIP di masing- masing Unit Eselon I yang pelaksanaannya dipantau melalui aplikasi teamcentral yang memungkinkan auditi menindaklanjuti rekomendasi secara web-based. e. Terakhir, terkait pencapaian kinerja tahun 2015, Kementerian Keuangan telah menunjukkan capaian kinerja, baik capaian kinerja output (IKU), capaian kinerja outcome (SS), dan capaian kinerja lainnya, yang cukup optimal. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan tahun 2015, yang menggambarkan capaian IKU dan SS Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Kinerja lainnya dalam hal inovasi dalam manajemen kinerja dan penghargaan- penghargaan yang diperoleh selama tahun 2015 juga menunjukkan kinerja yang memuaskan. Namun, informasi mengenai inisiatif pemberantasan korupsi di Kementerian Keuangan yang diakui oleh masyarakat, misalnya hasil survei eksternal, belum cukup memadai disajikan dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan.
  • 55. LaporanKinerjaTahun2016 55 BAB 2 Perencanaan Kinerja Halaman ini sengaja dikosongkan
  • 56. LaporanKinerjaTahun2016 56 Perencanaan KinerjaBAB 2 Pengukuran Kinerja D. Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta Kontrak Kinerja pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III unit vertikal berisikan Peta Strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis yang dikelompokkan dalam empat perspektif yaitu stakeholders, customers, internal process, dan learning and growth. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi.
  • 57. LaporanKinerjaTahun2016 57 Kebijakan fiskal yang prudent guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif 3 BAB 2 Perencanaan Kinerja Gambar 2.3 Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2016 Stakeholder Perspective Presiden , DPR, BPK Masyarakat, Bondholders Customer Perspective Wajib Pajak, Pengguna jasa Kepabeanan, Pengusaha Kena Cukai, Kementerian/Lembaga Internal Process Perspective Perencanaan Pengelolaan APBN Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif Learning and Growth Perspective Pemenuhan layanan publik Formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas SDM yang kompetitif Organisasi yang kondusif Sistem manajemen informasi yang andal Pengelolaan anggaran yang optimal Pengelolaan neraca pemerintah pusat dan BUN yang optimal Belanja dan transfer yang optimal Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif 1 Visi: 2 4 9 10 11 12 5 6 7 8 Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Visi Kementerian Keuangan Kepatuhan atas pengelolaan keungan negara yang tinggi Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
  • 58. LaporanKinerjaTahun2016 58 Perencanaan KinerjaBAB 2 Peta Strategi Kementerian Keuangan 2016 memuat 12 Sasaran Strategis (SS). Sasaran- sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan fiskal yang prudent guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif; 2. Pemenuhan layanan publik; 3. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi; 4. Formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas; 5. Pengelolaan neraca pemerintah pusat dan BUN yang optimal; 6. Belanja dan transfer yang optimal; 7. Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal; 8. Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif; 9. Sumber Daya Manusia yang kompetitif; 10. Organisasi yang kondusif; 11. Sistem manajemen informasi yang andal; 12. Pelaksanaan anggaran yang optimal. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kementerian Indikator Kinerja Satuan Target Sasaran Strategis 1 Kebijakan fiskal yang prudent guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif; 1a Rasio Defisit APBN terhadap PDB % -2,15 1b Rasio utang terhadap PDB % 26,87 1c Rasio penerimaan pajak terhadap PDB % 12,17 Sasaran Strategis 2 Pemenuhan Layanan Publik 2a Indeks kepuasan pengguna layanan Indeks 4,07 (skala 5) 2b Waktu penyelesaian proses kepabeanan hari 1,2 Sasaran Strategis 3 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 3a Rata-rata persentase kepatuhan pengguna layanan % 76,25 Sasaran Strategis 4 Formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas 4a Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro % 100 4b Deviasi proyeksi APBN % 5 Sasaran Strategis 5 Pengelolaan neraca pemerintah pusat dan BUN yang optimal Keuangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi level organisasi atau kewenangan yang dimiliki pejabat terkait, semakin bersifat outcome atau impact. Kualitas IKU juga sangat tergantung kepada besarnya coverage IKU terhadap pencapaian SS. Semakin besar coverage IKU terhadap pencapaian SS, semakin bernilai exact. Sebaliknya, semakin kecil coverage IKU terhadap pencapaian SS, semakin bersifat activity. IKU pada level Menteri (Kemenkeu-Wide) sudah bersifat output atau outcome. Bahkan beberapa IKU pencapaian targetnya sangat dominan dipengaruhi oleh pihak eksternal seperti Rasio penerimaan negara terhadap PDB, Rasio utang terhadap PDB, Rasio Defisit APBN terhadap PDB, dan Indeks kepuasan pengguna layanan. Keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU serta target IKU dapat disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.11 Hubungan Sasaran Strategis, IKU dan Target IKU
  • 59. LaporanKinerjaTahun2016 59 BAB 2 Perencanaan Kinerja Indikator Kinerja Satuan Target 5a Indeks opini BPK atas LKPP Indeks 4 (WTP) 5b Indeks opini BPK atas LK BUN Indeks 4 (WTP) 5c Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat % 5 Sasaran Strategis 6 Belanja dan transfer yang optimal 6a Akurasi Perencanaan APBN % 95 6b Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga % 75 6c Indeks pemerataan keuangan antar daerah Indeks 0,725 (Skala 1) Sasaran Strategis 7 Pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang optimal 7a Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap % 45 7b Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan % 100 Sasaran Strategis 8 Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif 8a Persentase hasil penyelidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) % 55 8b Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti % 45 8c Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit % 88,2 Sasaran Strategis 9 Sumber Daya Manusia yang kompetitif 9a Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan % 89 9b Nilai peningkatan kompetensi SDM Indeks 23 Sasaran Strategis 10 Organisasi yang kondusif 10a Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan % 87 10b Rata-rata penyelesaian pengembangan jabatan fungsional % 75 Sasaran Strategis 11 Sistem informasi manajemen yang andal 11a Tingkat downtime sistem TIK % 1 Sasaran Strategis 12 Pelaksanaan anggaran yang optimal 12a Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 Indeks 4 (WTP) 12b Persentase kualitas pelaksanaan anggaran % 95
  • 60. LaporanKinerjaTahun2016 60 Perencanaan KinerjaBAB 2 Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, maka Kementerian Keuangan melakukan penyempurnaan atas pada beberapa IKU pada tahun 2016. Penyesuaian yang dilakukan diantaranya Perubahan IKU dan Target IKU, Penetapan IKU Baru, dan Penghapusan IKU. Perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU atas dua IKU sebagai berikut: 1. Perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU atas dua IKU sebagai berikut: a. IKU “Rasio defisit APBN terhadap PDB” Target IKU ini bersifat dinamis sesuai amanat pasal 22 UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan perkiraan defisit. Dasar penetapan target Defisit APBN-P 2015 menggunakan PMK nomor 163/PMK.05/2015, yang mendasarkan pada UU nomor 27 tahun 2014 tentang APBN 2015, dan KMK nomor 1275/KMK.05/2015. Pada tahun 2016, Kementerian Keuangan tetap menggunakan target defisit sesuai APBN-P 2016 sehingga menjadikan target IKU ini lebih menantang. b. IKU ”Rasio penerimaan pajak terhadap PDB” Target IKU ini berdasarkan Renstra Kementerian Keuangan menggunakan definisi penerimaan pajak dalam arti luas dimana mencakup penerimaan pajak daerah. Mengingat sulitnya memperoleh data penerimaan pajak daerah pada akhir tahun penilaian, maka pada tahun 2015, ruang lingkup yang diukur dalam IKU ini mencakup penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak. Pada tahun 2016, ruang lingkup IKU ini dibatasi hanya pada penerimaan pajak serta penerimaan bea dan cukai agar lebih menggambarkan usaha Kementerian Keuangan dalam mencapainya. 2. Pemisahan IKU atas IKU “Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BUN” menjadi 2 (dua) IKU yaitu: a. Indeks opini BPK RI atas LK BUN IKU ini merupakan reposisi IKU Rata-rata indeks opini BPK atas LK BA 15 dan LK BUN yang diletakkan ke Internal Proses untuk merefleksikan fungsi Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO). IKU ini merupakan joint KPI antara DJPB dan Itjen. b. Indeks opini BPK atas LK BA 15 Rewording IKU ini merupakan penyempurnaan atas IKU Rata-rata indeks opini BPK atas LK BA 15 dan LK BUN” agar lebih merefleksikan fungsi Menteri Keuangan sebagai Chief Operating Officer (COO). IKU ini merupakan joint KPI antara Setjen dan Itjen. 3. Penetapan IKU Baru, yaitu: a. IKU “Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat” dengan target 5%. b. IKU “Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti” dengan target 50%.