Untuk memenuhi tugas mata kuliah ASP (Akuntansi Sektor Publik) dengan menganalisis OSP yang menggunakan berbasis akrual yang ada di Kabupaten Bogor yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Dinas Peternakan & Perikanan Kabupaten Bogor.

1. PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI
SEKTOR PUBLIK KOTA BOGOR
(Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Akuntansi Sektor Publik Semester 4)
Disusun Oleh :
Desti Agung Pratiwi 022118022
Nadia Febrianti 022118098
Syamil Alfalih 022118182
Nidia Nurvianti 022118293
Novia Arifiyani 022118305
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR
2020

2. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k i | 27
KATA PENGANTAR
Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga tugas
paper ini bisa selesai pada waktunya.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Sujatmiko Wibowo,Ak.,M,M. Yang
telah membimbing kami dalam pengerjaan paper ini. Terima kasih juga kepada Teman-
teman yang telah berkontribusi dengan memberikan ide-idenya sehingga paper ini bisa
disusun dengan baik dan terstruktur.
Kami berharap semoga paper ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun
terlepas dari itu, kami memahami bahwa paper ini masih jauh dari kata sempurna,
sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi
terciptanya paper selanjutnya yang lebih baik lagi.
Bogor, 19 Maret 2020

3. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ii | 27
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGANTAR..................................................................................................i
DAFTAR ISI................................................................................................................ii
BAB 1 ...........................................................................................................................1
PENDAHULUAN........................................................................................................1
1.1 LATAR BELAKANG ..................................................................................1
1.2 RUMUSAN MASALAH ..............................................................................1
1.3 TUJUAN........................................................................................................2
1.4 MANFAAT....................................................................................................2
BAB 2 ...........................................................................................................................3
LANDASAN TEORI...................................................................................................3
2.1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK..............................................................3
2.2 AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.........................................................4
2.3 PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL ...............................4
2.4 TANTANGAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL ..............................7
2.5 DINAS PENDIDIKAN.................................................................................9
2.6 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN..........................................10
VISI .....................................................................................................................10
MISI ....................................................................................................................10
BAB III.......................................................................................................................13
ANALISIS..................................................................................................................13
3.1 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR.....................................13
Realisasi Anggaran ............................................................................................13
Analisis Efisiensi ................................................................................................16
Analisis :..............................................................................................................19
3.2 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN..........................................20

4. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k iii | 27
Realisasi Amggaran...........................................................................................20
Analisis:...............................................................................................................21
BAB IV.......................................................................................................................22
PENUTUP..................................................................................................................22
KESIMPULAN......................................................................................................22
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................23

5. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 1 | 27
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Organisasi Sektor publik merupakan sekelompok orang yang ingin mencapai
tujuan bersama yang memiliki aktivitas penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan publik. Sebelumnya kami telah menganalisis 15 Organisasi Sektor Publik
yang ada di wilayah Bogor baik kota maupun kabupaten. Beberapa OSP nya yakni,
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Dinas Peternakan. Dinas Pendidikan
kabupaten Bogor dan Dinas Peternakan dan Perikanan Bogor setiap tahunnya harus
melaporkan Laporan Kinerja yang didalamnya juga terdapat Realisasi
Anggaran/Anggaran Belanja yang didalamnya terdapat rincian terkait penggunaan
anggaran tersebut. Penyusunan laporan Realisasi anggaran harus sesuai dengan SAP
71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan rumusan masalah yang ada di bawah ini, penulis dapat
mengemukakan beberapa kajian tentang rumusan masalah, sebagai berikut :
1. Apa pengertian sistem akuntansi berbasis akrual?
2. Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual dalam Laporan Realisasi
Anggaran OSP di Bogor (Dinas Pendidikan dan Dinas Peternakan dan
Perikanan).

6. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 2 | 27
1.3 TUJUAN
Untuk menambah pengetahuan kepada para pembaca mengenai akuntansi
berbasis akrual dan penerapannya di Laporan Realisasi Anggaran dalam salah satu
Organisasi Sektor publik yang ada di wilayah Bogor yakni Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor dan Dinas Peternakan dan Perikanan.
1.4 MANFAAT
1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengetahui tentang akuntansi berbasis akrual dan
prosedur didalamnya.
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual
dalam Laporan Realisasi Anggaran OSP yang ada di Bogor. (Dinas Pendidikan
dan Dinas Peternakan dan Perikanan)

7. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 3 | 27
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat komplek.
Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik meliputi faktor ekonomi,
politik, kultur, dan demogradi (Renyowijoyo,2008:6). Pengertian sektor publik
adalah merupakan keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga
menimbulkan konsekuensi untuk pertanggungjawaban kepada publik, akibatnya
pengelolaan memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. Akuntansi
sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik
sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada public (Renyowijoyo,2008:2).
Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, yang harus
memiliki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik berbeda
dengan sektor swata/komersil, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan
lingkungan yang mempengaruhi. Sifat dan kharakteristik organisasi sektor publik
terutama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah
organisasi nonlaba, tidak mencari laba. Tujuannya adalah untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraan.
Pemberi dana tidak berkehendak untuk minta pengembalian, bunga, ataupun memiliki
organisasi. Akuntansi sektor publik adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atau hasilnya (Permendgri RI Nomor 64
Tahun 2013).

8. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 4 | 27
2.2 AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Menurut Permendgri RI Nomor 64 Tahun 2013, Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan
ekuitas dalam pelapiran finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja
dan pembiaayan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBD. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan sat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual paragraf 60 menyatakan bahwa
Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran
(budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan
pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. CALK merupakan laporan yang
merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran
maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari
laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
2.3 PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang
menetapkan basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008,
KSAP sejak tahun 2006 telah memulai mengkaji, melakukan penelitian dan
pembahasan serta menyiapkan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis
akrual berdasarkan kesepakatan sementara dari KSAP.

9. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 5 | 27
Penyusunan Draft SAP yang berbasis akrual tersebut dilakukan secara hati-hati dengan
mempertimbangkan antara lain:
1. SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005 – cash towards
accrual) baru saja diterbitkan dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. SAP berbasis akrual yang akan disusun sesuai Undang-undang Keuangan
Negara mengharuskan perubahan/penyempurnaan pada bidang perencanaan
dan penganggaran, dimana KSAP tidak dalam posisi untuk membuat
ketentuan/peraturan di bidang tersebut (misalnya keharusan untuk
menganggarkan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar pada akhir
tahun buku).
Penyusunan SAP berbasis akrual dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: (1)
menyusun PSAP berbasis akrual seluruhnya dari awal; dan (2) menyesuaikan PSAP
berbasis kas menuju akrual (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) menjadi PSAP berbasis
akrual dengan referensi IPSAS, dengan mempertimbangkan praktik-praktik yang
berlaku, administrasi pemerintahan yang ada dan kemampuan sumber daya manusia.
Atas dua strategi tersebut, KSAP sepakat menggunakan strategi yang ke-2, dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a. SAP berbasis kas menuju akrual telah disusun dengan mengacu pada beberapa
referensi bertaraf internasional antara lain IPSAS, Governmental Accounting
Standards Board (GASB), dan Government Finance Statistics (GFS), sehingga
diharapkan SAP berbasis kas menuju akrual yang akan disesuaikan menjadi
akrual sudah dapat diterima umum;
b. Mengurangi resistensi dari para pengguna SAP (PP Nomor 24 Tahun 2005)
terhadap perubahan basis akuntansi. Pengguna PP Nomor 24 Tahun 2005 masih
dalam tahap pembelajaran dan perlu waktu yang cukup lama untuk
memahaminya sehingga apabila SAP akrual berbeda jauh dengan SAP berbasis
kas menuju akrual akan menimbulkan resistensi;

10. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 6 | 27
c. Penyusunan SAP berbasis akrual relatif menjadi lebih mudah karena sebagian
dari PSAP berbasis kas menuju akrual (PSAP Nomor 01, 05, 06, 07, dan 08
dalam PP 24/2005) telah berbasis akrual sehingga hanya memerlukan
penyesuaian beberapa PSAP berbasis akrual;
d. Penerapan SAP berbasis akrual yang disusun sesuai pola SAP berbasis kas
menuju akrual lebih mudah bagi para pengguna standar karena sudah
disosialisasikan, dan para pengguna telah memiliki pemahaman dan
pengalaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual.
Perkembangan terakhir, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang SAP berbasis Akrual sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Kronologis
terbitnya PP No. 71 tahun 2010 disajikan pada Lampiran I.
Jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual,
akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual
dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam
laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan
yang dipengaruhi oleh asas akrual.
Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan
berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari
penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam
sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam
Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini
diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.
Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian
adalah jenis/komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005
dengan SAP Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas
pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang

11. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 7 | 27
didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan
pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang
ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Secara ringkas perbedaan
komponen laporan keuangan basis akrual dengan basis kas menuju akrual disajikan
pada Lampiran II.
2.4 TANTANGAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan
laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan
kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual
saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih-lebih lagi jika pemerintah akan
menerapkan akuntansi berbasis akrual. Beberapa tantangan dalam implementasi
akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah:
1. Sistem Akuntansi dan IT Based System
Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan
bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan
memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.
Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah
diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang menyatakan “Dalam
rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara
menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan
hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No 60 tentang Sistem Pengedalian
Intern Pemerintah

12. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 8 | 27
2. Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu
perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan
pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan
satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan.
3. Tersedianya SDM yang kompeten
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan
masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan
oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan
keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.
Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan
akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan
daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi
pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan
remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM
yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari
perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi
kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.
4. Resistensi terhadap perubahan
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang
sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti
perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai
sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat
berjalan dengan baik.

13. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 9 | 27
2.5 DINAS PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
pendidikan. Dinas Pendidikan sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Dinas Pendidikan sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
Dinas Pendidikandalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :
 Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
 Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

14. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 10 | 27
2.6 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Perda
Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok Membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di
bidang peternakan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diiringi dengan fungsi
dinas yang meliputi :
1) Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
peternakan dan perikanan;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya
Sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, disusun perencanaan strategis
sebagai keputusan mendasar berupa proses yang berorientasi pada hasil.
Rencana strategis yang dimaksud disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran
dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor yang meliputi:
VISI
Terwujudnya Pembangunan Peternakan dan Perikanan Yang Berkelanjutan dan
Memiliki Daya Saing di Tingkat Nasional
MISI
 Menjaga Ketersedian Bahan Pangan Asal Ternak dan Ikan Secara
Berkesinambungan.
 Menciptakan Lingkungan yang Kondusif bagi Masyarakat Peternakan dan
Perikanan serta Masyarakat Veteriner.
 Meningkatkan Daya Saing Produk Hasil Ternak dan Ikan di Masyarakat.

15. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 11 | 27
Tujuan :
 Meningkatkan ketahanan pangan dan menjamin kecukupan bahan pangan asal
hewan dan ikan di masyarakat
 Melindungi produsen, konsumen dan ternak/ikan dari ancaman penyakit
hewan/ikan menular dan zoonosis serta berperan dalam menjaga keamanan bahan
pangan/hasil pangan asal hewan dan ikan yang beredar di masyarakat
 Meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha produk olahan hasil ternak dan
ikan serta menciptakan kawasan agribisnis yang berbasis komoditas ternak dan
ikan yang berdaya saing
Sasaran :
 Meningkatnya produksi bahan pangan dan konsumsi pangan asal hewan dan ikan.
 Meminimalisir kejadian penyakit hewan/ikan dan peredaran PAH/HPAH
berbahaya.
 Berkembangnya kegiatan agribisnis/ minabisnis di masyarakat yang dapat menjadi
unggulan daerah.
 Fokus dan Arah Kebijakan dinas dalam pengembangan peternakan dan perikanan
di Kabupaten Bogor sebagai berikut :
1. Ketahanan Pangan
Sesuai dengan salah satu misinya yaitu Menjaga Ketersedian Bahan
Pangan Asal Ternak dan Ikan Secara Berkesinambungan, Program dan
Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor utamanya
diarahkan untuk meningkatkan produksi daging, telur, susu, ikan konsumsi,
meningkatkan konsumsi protein hewani asal ternak dan ikan, tertanganinya
penyakit zoonosis dan terpantaunya pangan dan hasil pangan asal hewan dan
ikan.
2. Pengembangan Komoditas Unggulan
Dalam rangka mengembangkan komoditas ternak dan ikan yang
berpotensi menjadi unggulan Kabupaten Bogor, Dinas Peternakan dan
Perikanan mengembangkan beberapa komoditas ternak dan ikan yang
merupakan unggulan lokal di beberapa wilayah yang potensial.

16. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 12 | 27
3. Pengembangan Zonasi Peternakan dan Perikanan
Untuk memacu peningkatan populasi ternak dan ikan, dan sebagai
panduan bagi para peternak/pembudidaya ikan dan investor dalam
pengembangan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bogor telah disusun
zonasi pengembangan yang didasarkan pada RTRW, kondisi geografis dan
agriklimat.
4. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri
Dukungan untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri
diantaranya dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan melalui fasilitasi
usaha, fasilitasi kemitraan, informasi pasar, dukungan sarana dan prasarana
bagi stakeholders yang bergerak di bidang peternakan dan perikanan.

17. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 13 | 27
BAB III
ANALISIS
3.1 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2019 adalah
sebesar Rp.2.295.226.724.207 atau 93.63% dari pagu sebesar Rp.2.451.259.286.000
(yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.201.536.434.000 dan Belanja Tidak
Langsung Sebesar Rp. 1.249.722.852.000). Adapun penyerapan anggaran terbesar
terdapat pada sasaran Meningkatnya Mutu Kelulusan yaitu sebesar 96.13%. Sementara,
penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya Aksesibilitas
Pendidikan yaitu 85.52%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai
berikut:
Sasaran
Rata-rata
Capaian
Anggaran
Target Realisasi %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3b b
95,78
BELANJA LANGSUNG 1.201.536.434.000 1098.228.946.086 91,4
Meningkatnya Mutu Kelulusan 94.48 689.014.733.675 662.416.538.039 96.13
1. PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
502.464.368.035 487.001.152.920 96,92
2. PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL
36.156.253.003 33.270.955.604 92,02
3. PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
150.394.112.637 142.144.429.515 94,51
Meningkatnya Aksesibilitas
Pendidikan
76.92 485.964.032.034 415.640.552.640 85.52
1. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
LTTAMA SD
105.531.385.484 86.234.492.570 81,71

18. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 14 | 27
2. PROGRAM REHABIUTASI
SARANA DAN PRASARANA
LTTAMA SD
163.326.727.210 144.073.856.741 88,21
3. PROGRAM REHABIUTASI
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SD
1.953.154.300 1.953.154.300 100
4. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SD
18.589.012.800 16.332.497.478 87,86
5. PROGRAM PENYEDIAAN
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SD
16.527.960.050 14.479.021.025 87,60
6. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
LTTAMA SMP
41.777.136.080 26.283.678.504 62,91
7. PROGRAM REHABIUTASI
SARANA DAN PRASARANA
LTTAMA SMP
23.930.707.210 18.950.644.086 79,19
8. PROGRAM REHABIUTASI
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SMP
360.000.000 4.380.000 1,22
9. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SMP
12.453.995.400 10.625.276.336 85,32

19. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 15 | 27
Sasaran
Rata-rata
Capaian
Anggaran
Target Realisasi %
10. PROGRAM PENYEDIAAN
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SMP
101.513.953.500 96.703.551.600 95,26
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA
DINI
3.229.786.067 3.126.937.305 96,92
PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN
PENDIDIKAN
1.331.154.033,00 1.139.928.000,00 85,63
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN
KEUANGAN
2.834.548.619,00 2.642.050.700,00 93,21
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASKAS SUMBERDAYA
APARATUR
58.800.000,00 43.919.000,00 74,69
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLJN
APARATUR
4.679.500.000,00 2.947.913.100,00 63,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
7.909.270.457,00 4.367.673.400,00 55,22

20. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 16 | 27
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
6.514.609.115,00 5.903.433.902,00 90,62
Total 2A51.259.286.000 2.295.226.724.207 93.63
Analisis Efisiensi
NO. Sasaran Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
1.
Meningkatnya Mutu
Kelulusan
94.48 % 662.416.538.039
2.
Meningkatnya
Aksesibilitas
Pendidikan
76.92 % 415.640.552.640
Dari data diatas membuktikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk
program Meningkatnya Mutu Kelulusan sebesar 94,48% yang artinya capaian tersebut
sangat efisien
Berikut Beberapa Rincian Penggunaan Anggaran Dinas pendidikan Kota Bogor :
A.1. Kegiatan pengembangan Pembinaan Satuan PAUD sejenis SPS, dari rencana
anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.58.480.000,- atau 97,47%,
dengan output dari rencana jumlah 15 lembaga, terealisasi 100%;
A.2. Kegiatan Festival dan Lomba Kreativitas Anak PAUD Non Formal Dalam Rangka
Hari Anak Nasional (HAN), dari rencana anggaran sebesar Rp.240.000.000,-

21. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 17 | 27
terealisasi sebesar Rp.217.158.400,- atau 90,48%, dengan output dari rencana jumlah
240 lembaga, terealisasi 100%;
A.3. Kegiatan Workshop Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga
Pendidik, Penilik PAUD Berjenjang, dari rencana anggaran sebesar Rp.564.000.000,-
terealisasi sebesar Rp.513.597.000,- atau 91,06%, dengan output dari rencana sebanyak
140 orang, terealisasi 100%;
A.4. Kegiatan Workshop Manajemen Pengelolaan Paud, dari rencana anggaran sebesar
Rp.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp.511.347.250,- atau 85,22%, dengan output dari
rencana jumlah 180 orang, terealisasi 100%;
A.5. Kegiatan Lomba Kreatifitas Pendidik Paud, dari rencana anggaran sebesar
Rp.157.300.000,- terealisasi sebesar Rp.150.810.500,- atau 95,87%, dengan output dari
rencana jumlah 450 orang, terealisasi 100%;
A.6. Kegiatan Pembinaan Pusat Kegiatan Gugus (Pkg) Paud, dari rencana anggaran
sebesar Rp.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp.218.530.000,- atau 87,41%, dengan
output dari rencana jumlah 40 orang, terealisasi 100%;
B.3. Kegiatan Pelaksanaan UAS SD/MI, dari rencana anggaran sebesar
Rp.2.455.926.500,- terealisasi sebesar Rp.2.005.988.485,- atau 81,68%, dengan output
dari rencana jumlah 104.970 siswa, terealisasi 100%;
B.4. Kegiatan Pelaksanaan UAS SMP/MTs, dari rencana anggaran sebesar
Rp.2.466.759.500,- terealisasi sebesar Rp.2.095.596.929,- atau 84,95%, dengan output
dari rencana jumlah 86.500 siswa, terealisasi 100%;
B.5. Kegiatan Penyelenggaraan SD-SMP Satua Atap di Daerah Terpencil, dari rencana
anggaran sebesar Rp.1.066.770.110,- terealisasi sebesar Rp.1.062.174.000,- atau
99,57%, dengan output dari rencana jumlah 15 sekolah, terealisasi 100%;
B.6. Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka, dari rencana anggaran sebesar
Rp.1.125.444.500,- terealisasi sebesar Rp.1.112.871.250,- atau 98,88%, dengan output
dari rencana jumlah 29 Sekolah, terealisasi 100%;

22. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 18 | 27
B.7. Kegiatan Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh, dari rencana anggaran sebesar
Rp.1.181.466.000,- terealisasi sebesar Rp.1.115.447.950,- atau 94,41%, dengan output
dari rencana jumlah 17 sekolah, terealisasi 100%;
B.8. Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi SMP Negeri/Swasta, dari rencana anggaran
sebesar Rp.608.000.000,- terealisasi sebesar Rp.510.135.800,- atau 83,90%, dengan
output dari rencana jumlah 120 sekolah, terealisasi 100%;
C.1. Kegiatan Pelaksanaan Ujian Akhir SMA, dari rencana anggaran sebesar
Rp.1.318.546.550,- terealisasi sebesar Rp.1.318.546.550,- atau 100%, dengan output
dari rencana jumlah 21064 siswa, terealisasi 100%;
C.2. Kegiatan Penyelenggaraan SMA Terbuka, dari rencana anggaran sebesar
Rp.941.300.500,- terealisasi sebesar Rp.941.300.500,- atau 100%, dengan output dari
rencana jumlah 900 siswa, terealisasi 100%;
C.3. Kegiatan Olimpiade Sains SMA, dari rencana anggaran sebesar Rp.233.025.000,-
terealisasi sebesar Rp.233.025.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 600
siswa, terealisasi 100%;
C.4. Kegiatan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), dari rencana anggaran
sebesar Rp.194.071.400,- terealisasi sebesar Rp.194.071.400,- atau 100%, dengan
output dari rencana jumlah 260 siswa, terealisasi 100%;
C.5. Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi SMA Negeri/Swasta, dari rencana anggaran
sebesar Rp.134.560.000,- terealisasi sebesar Rp.134.560.000,- atau 100%, dengan
output dari rencana jumlah 450 siswa, terealisasi 100%;

23. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 19 | 27
Analisis :
Data diatas merupakan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
yang terdapat rincian mengenai anggaran tersebut. Pada sektor pemerintahan pusat
maupun daerah Dinas Pendidikan kota bogor Rp.2.295.226.724.207. Berdasarkan SAP
71, Laporan Realisasi Anggaran harus menyajikan pendapatan, pagu anggaran dan
belanja, transfer dan pembiayaan. Dapat dilihat dari data diatas, Dinas pendidikan
sudah mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual yakni basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan sat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Karena dalam Laporan Realisasi Anggaran tersebut disajikan pagu anggaran beserta
pendapatan, realisasi dan beberapa rincian transfer pemakaian anggaran tersebut.
Kami mengambil sampel salah satu anggaran yang dipakai oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor yakni mengenai “Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga
Pendidik”. Dalam program tersebut disajikan target anggaran sebesar Rp.
150.394.112.637 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 142.144.429.515 dengan rincian
pemakaian beberapa diantara nya yakni :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi SMP Negeri/Swasta, dari rencana
anggaran sebesar Rp.608.000.000,- terealisasi sebesar Rp.510.135.800,- atau
83,90%, dengan output dari rencana jumlah 120 sekolah, terealisasi 100%;
2. Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi SMA Negeri/Swasta, dari rencana
anggaran sebesar Rp.134.560.000,- terealisasi sebesar Rp.134.560.000,- atau
100%, dengan output dari rencana jumlah 450 siswa, terealisasi 100%;
Dari sampel yang kami ambil, membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi
berbasis akrual sudah berjalan baik dalam pembuatan laporan realisasi anggaran di
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

24. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 20 | 27
3.2 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Realisasi Amggaran
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Realisasi Anggaran pada tahun 2019 untuk Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan dalam Penyelenggaraan Kegiatan UPT Pembibitan Ternak, yang
berlokasi di Rumpin Kabupaten Bogor berpagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00
untuk terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan UPT Pembibitan Ternak selama 1
tahun.
Dibawah ini realisasi dari masing- masing kegiatan tersebut yang sudah
dikelompokkan berdasarkan Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Adapun Rincian Anggaran Belanja Langsung sebagai berikut:
1. Belanja Langsung untuk belanja pegawai dan Honorarium PNS sebesar Rp.
3.675.000,00 yang terdiri dari Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
sebesar Rp. 1.925.000,00 , pengadaan pakaian kerja lapang sebesar Rp.
875.000,00 , dan pengadaan bahan percontohan sebesar Rp. 875.000,00.
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 471.835.000,00 yang terdiri dari belanja
bahan pakaian habis sebesar Rp. 4.386.000,00 , belanja alat tulis kantor Rp.
1.126.000,00 , belanja dokumen/administrasi Tender Rp. 600.000,00 , belanja
alat listrik dan elektronik sebesar Rp. 1.450.000,00 , belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp. 1.210.000,00 , belanja
bahan/material sebesar Rp.288.703.000,00 , belanja obat-obatan sebesar Rp.
9.100.000,00 , belanja pengadaan bahan makanan sebesar Rp. 252.000.000,00
, belanja bahan percontohan sebesar Rp. 27.603.000,00 , belanja jasa kantor
sebesar Rp. 65.520.000,00 , belanja jasa piket sebesar Rp. 24.720.000,00 ,
belanja jasa kebersihan sebesar Rp. 40.800.000, belanja perawatan kendaraan
bermotor sebesar Rp. 5.760.000,00 , belanja cetak dan penggandaan sebesar
Rp. 1.230.000,00 , belanja cetak sebesar Rp. 180.000,00 , belanja
penggandaan/fotocopy sebesar Rp. 1.050.000,00 , belanja pakaian kerja sebesar

25. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 21 | 27
Rp. 13.500.000,00 , belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 21.600.000,00 , dan
belanja jasa pihak ketiga sebesar Rp. 71.136.000,00.
3. Belanja Modal sebesar Rp. 24.490.000 yang terdiri dari belanja modal
pengadaan air conditioner sebesar Rp. 6.000.000,00 , belanja modal pengadaan
mesin air/pompa air sebesar Rp. 6.490.000,00 , belanja modal pengadaan papan
nama sebesar Rp. 6.000.000,00 dan belanja modal pengadaan komputer sebesar
Rp. 4.000.000,00 .
Analisis:
Data diatas merupakan realisasi anggaran Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Bogor yang terdapat rincian mengenai anggaran tersebut.
Pada sektor pemerintahan daerah Dinas Peternakan dan Perikanan kota bogor
sebesar Rp.500.000.000. Berdasarkan SAP 71, Laporan Realisasi Anggaran
harus menyajikan pendapatan, pagu anggaran dan belanja, transfer dan
pembiayaan. Dapat dilihat dari data diatas, Dinas Peternakan dan Perikanan pun
sudah mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual yakni basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar. Karena dalam Laporan Realisasi Anggaran tersebut
disajikan pagu anggaran beserta pendapatan, realisasi dan beberapa rincian
transfer pemakaian anggaran tersebut.
Kami mengambil sampel salah satu anggaran yang dipakai oleh Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor yakni mengenai “Penyelenggaraan
Kegiatan UPT Pembibitan Ternak”. Dalam program tersebut disajikan target
anggaran sebesar Rp. 500.000.000 untuk waktu satu tahun.

26. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 22 | 27
BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam penyusunan Laporan Realisasi
anggarannya telah menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual. Terlihat dari Laporan
Realisasi Anggarannya yang sudah sesuai dengan SAP 71 tahun 2010 yang berisi
Standar Akuntansi Pemerintah dan didalamnya juga mengatur tentang Laporan
Realisasi berbasis Akrual. Data dari analisis efisinsi diatas juga membuktikan bahwa
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk program Meningkatnya Mutu Kelulusan
sebesar 94,48% yang artinya capaian tersebut sangat efisien.
Dinas Peternakan dan Perikanan pun sudah mulai menerapkan akuntansi
berbasis akrual yakni basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena dalam Laporan Realisasi
Anggaran tersebut disajikan pagu anggaran beserta pendapatan, realisasi dan beberapa
rincian transfer pemakaian anggaran tersebut.
Sampel yang kami ambil dari salah satu anggaran yang dipakai oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor yakni mengenai “Program Peningkatan Mutu pendidikan
dan Tenaga Pendidik" dan sampel yang kita ambil dari salah satu anggaran yang
dipakai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor yakni mengenai
“Penyelenggaraan Kegiatan UPT Pembibitan Ternak” sudah membuktikan bahwa
penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sudah berjalan baik dalam pembuatan
laporan realisasi anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor
Dari dua Organisasi Sektor Publik yang kita bahas dan kita analisis, keduanya
sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui
pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelapiran finansial berbasis akrual
serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiaayan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD

27. A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k 23 | 27
DAFTAR PUSTAKA
http://myblogakuntansipemerintahdaerah.blogspot.com/2017/03/
http://eprints.umm.ac.id/20769/2/jiptummpp-gdl-dewisulist-42127-2-babi.pdf
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/download/1270/1008
http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1195/1307
https://disdik.bogorkab.go.id/uploads/lampiran_pages/2020/02/24/LAKIP%202019.p
df