Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2019 — 2023
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANGERANG
Jl. Raya Parahu Desa Parahu Kecamatan Sukamulya
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2023 ii
KATA PENGANTAR ................................................................................
DAFTAR ISI............................................................................................
DAFTAR TABEL.....................................................................................
i
ii
iv
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................... 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
LATAR BELAKANG.......................................................
LANDASAN HUKUM ...................................................
MAKSUD DAN TUJUAN ...............................................
SISTEMATIKA PENULISAN ..........................................
1
3
4
7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................... 12
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH ....................................................
SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH ...........................
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .................
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ...............................
12
22
26
36
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH .................................................................................. 38
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH ........................................................................
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH........................
TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN RI DAN RENSTRA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI
BANTEN ........................................................................
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILYAH DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....................
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS...................................
38
42
50
53
56
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..................................... ..................... 61
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PERANGKAT DAERAH..................................................... 61
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................................... 65

Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2023 iii
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.... 69
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.................... 83
BAB VIII PENUTUP ................................................................................ 85

Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2023 iv
NO
TABEL URAIAN HAL
2.1. Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural 23
2.2. Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan 23
2.3. Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 23
2.4. Sarana dan Prasarana Kantor 24
2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang
30
2.6. Jumlah Transmigran Berdasarkan Daerah Penempatan Tahun
2015-2018
33
3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 39
3.2. Angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang Menurut Pendidikan 39
3.3. Informasi Pasar Kerja 40
3.4. Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Unjuk Rasa 41
3.5. Telaah visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
43
3.6. Telaah renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI 48
3.7. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Banten
49
3.8. Telaah Dinas Resntra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Banten
50
3.9. Telaah RTRW Pada RPJMD 53
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Tangerang
60
4.2. Formulasi Indikator Kinerja Sasaran dan Sumber Data 61
5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 63
6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran
dan Pendanan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang
71
7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabuaten
Tangerang Tahun 2019-2023
82
7.2. Indikator Kinerja Darah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
83

Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2023 v
NO
URAIAN HAL
1.1 Alur Perencanan Program dan Penganggaran 7
2.1 Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang 27
2.3 Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Tangerang 27

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023
1
11..11.. LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG
Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah di Propinsi
Banten yang terletak di bagian timur dengan luas wilayah 959.6 km2 atau
9,17 persen dari luas Propinsi Banten dan berbatasan langsung dengan
Propinsi DKI Jakarta. Sebagai Daerah Industri dan pengembangan
pemukiman serta penyangga ibukota, Kabupaten Tangerang memiliki
kedudukan yang strategis baik di tinjau dari aspek sosial maupun ekonomi
sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk untuk berusaha dan bekerja di
Kabupaten Tangerang. Kondisi ini dapat menjadi masalah baik di bidang
demograpi, sosial, ekonomi dan masalah ketenagakerjaan. Pada Tahun
2017 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang menurut data BPS berjumlah
3.584.770 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 3.736 jiwa/km dan
72 % penduduk usia kerja atau sebesar 2.589.513 Data tersebut
menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang merupakan daerah terpadat
pendudukya di Propini Banten.
Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang terus berkembang
dengan laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2017 relatif tinggi
mencapai 5.8 % di banding tahun 2016 yaitu 5.36 % dimana jumlah
perusahaan di Kabupaten Tangerang mencapai 4.472 perusahaan hal ini
menunjukkan Kabupaten Tangerang menjadi daya tarik bagi investor dan
menjadi tujuan investasi nasional.
Namun kondisi tersebut tidak sebanding dengan kondisi
pengangguran dimana tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,7 persen
tahun 2018 berjumah 164.497 orang. Hal ini disebabkan jumah angakatan
kerja yang tinggi selain itu juga disebabkan tingginya arus migrasi yang
masuk ke Kabupaten Tangerang dan akan memberi dampak pada
ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang
tersedia.
Angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang Tahun 2018 mencapai
1.696.648 orang dengan Tingkat Partisipasi angakatan kerja mencapai
63.5 %. Tingginya angakatan kerja di sebabkan tingginya tingkat kelahiran
dan betambahnya jumlah penduduk migrasi dari luar Kabupaten Tangerang

2
untuk mencari pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di Kabupaten
Tangerang jika tidak di imbangi dengan lapangan kerja yang tersedia
mengakibatkan pengangguran kan terus bertambah dan ini menjadi
masalah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Kepadatan, laju pertumbuhan, tingkat pengangguran dan Angkatan
Kerja yang tinggi sangat rentan dengan berbagai masalah sosial, masalah
kependudukan, lingkungan, kesempatan kerja dan berusaha serta masalah
ketenagakerjaan.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang di
hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang berupaya melakukan berbagai terobasan dan inovasi
baik dalam kinerja, pelayanan capaian program, strategi dan arah kebijakan
yang tepat sasaran,
Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam peraturan
perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) didasarkan pada
penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara (mulai dari Pejabat Eselon II keatas) wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu
Perencanaan Stratejik. Serta sesuai dengan Peraturan preseiden Nomor
29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Bahwa SKPD Menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen
perencanan SKPD untuk periode lima Tahunan
Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan
dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang memperhatikan RPJMD Kabupaten Tangerang yang di dalamnya

3
memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan,
program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan daerah
kurun waktu lima tahun mendatang dengan tetap mendasarkan pada
kondisi dan potensi daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian akan terjalin keterkaitan
(benang merah) dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih
tinggi dan terdapat kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah serta
aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan mempermudah pengembangan
sharing pembiayaan dengan pemerintah pusat.
RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun
2019-2023 ini akan digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam
menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang yang selanjutnya akan menjadi pedoman program dan kegiatan
1.2. LANDASAN HUKUM
RENSTRA adalah dokumen resmi sebagai implementasi dalam
perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan SKPD yang dilaksanakan melalui Program
dan Kegiatan tahunan dan lima tahunan. Landasan hukum Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang adalah :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 tahun Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaran Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023;
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang
16. Peraturan Bupati Tangerang Noomor 139 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Rincian Tugas serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud

5
RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-
2023 adalah merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah yang memberikan arah dalam kebijakan pembangunan
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten Tangerang secara
komprehensif, selaras dan terintegrasi antara berbagai “stake holder”
dalam periode waktu lima tahunan, secara spesifik dokumen RENSTRA
dimaksudkan untuk:
a. Sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah dibidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama periode tahun 2019-
2023 pada tingkat Kabupaten Tangerang yang menjabarkan tujuan,
sasaran dan program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, serta
memuat strategi dan arah kebijakan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian daerah, strategi pembangunan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif;
b. Sebagai acuan dasar didalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
c. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam melaksanakan
pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian periode 2019-
2023
2. Tujuan
Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023 adalah untuk menjabarkan Tujuan dan
sasaran yang ingin di Capai dalam pembangunan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasia sertan program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang yang merupakan hasil penjabaran dari Visi misi Bupati an
Wakil Bupati yanng tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2019–
2023. Sebagai konsekuensinya maka program tersebut harus
dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan
kedalam dokumen perencanaan. Selain itu RENSTRA juga sebagai sarana
untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus
antar “stake holders” untuk menentukan arah kebijakan pembangunan

6
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten Tangerang tahun
2013-2018.
3. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Sebagaimana diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004, bahwa ruang lingkup sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menghasilkan dokumen perencanaan yang terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025,
Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-
2019, Rencana Strategis Kementrian Ketenagakerjaan RI dan Rencana
Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Propinsi Banten.
Secara tersurat, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dengan memperhatikan keterkaitan dan hubungan kerja antara
Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan PD secara
hirarkis, dimana Pemerintah Provinsi memberi kewenangan untuk
melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara wilayah kabupaten/kota di
wilayahnya masing-masing, maka akan memberikan konsekuensi kepada
tingkatan pemerintah serta SKPD tersebut. Rencana Strategis (RENSTRA)
SKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah
selama 5 tahun, ditempuh melalui strategi Pokok yang dijabarkan kedalam
Agenda Pembangunan, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai,
arah kebijakan dan program-program pembangunan. RPJMD Kabupaten
Tangerang 2019-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
menjadi pedoman bagi satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan
Renstra SKPD agar rumusan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
dapat selaras dan terintegrasi dengan program prioritas Kepala Daerah
terpilih.
Demikian pula Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang adalah merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi,
misi dan program Kepala Daerah selama 5 tahun, ditempuh melalui strategi
pokok yang dijabarkan kedalam Agenda Pembangunan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah

7
kebijakan dan program-program pembangunan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian.
Selama kurun waktu lima tahun RENSTRA Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang menjadi pedoman dasar dalam penyusunan rencana
pembangunan tahunan SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yaitu
dokumen perencanaan dinas untuk periode 1 (satu) tahun.
Gambaran tentang hubungan antara RENSTRA Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan dokumen perencanaan
lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan
maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada
gambar 1.1.
Gambar 1.1
Alur Perencanaan Program Dan Penganggaran
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistemmatika penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

8
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini berisikan uraian secara ringkas Latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungannya dengan
dokumen perencanaan lainnya serta sistematika
penulisan/pembahasan.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, SKPD,
Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra
SKPD dengan RPJMD, Renstra Kabupaten dan dengan Renja
SKPD
1.2. Landasan Hukum
Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan
fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perenbcanaan dan penganggaran
SKPD
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra SKPD
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra SKPD
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN
TANGERANG
Dalam bab ini berisikan Informasi tentang peran (tugas dan Fungsi)
Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

9
prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama
yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
Perangkat Daerah ini yang berhubungan dengan masalah
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten Tangerang.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hokum pembentukan
SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu elselon di bawah kepala SKPD, serta
uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tatalaksana
SKPD ( prosedur, proses, mekanisme)
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan
unit yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat
Daerahberdassarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya, memuat SPM untuk urusan wajib,
dan/atau indicator kinerja pelayanan Perangkat
Daerahdan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indicator
yang telah diratifikasi oleh pemerintah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan masam pelayanan, perkiraan besar
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

10
3.1Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Pernagkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Dinas beserta faktor faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Dinas yang terkait dengan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, selanjutnya
berdasarkan identifikasi permaslahan pelayanan Dinas
dipaparkan apa saja faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Dinas yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi
dan Misi Kepala Daerah tersebut.
3.3. Telahaan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas
Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Propinsi Banten
Pada Bagian Ini berisi telahaan Renstra Kementerian Tenaga
Kerja RI dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Banten mengenai
tujuan, saaran, arah kebijakan dan strategi yang menjadi
acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Pada Bagian ini di kemukakan apa saja faktor penghambat
dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di
Tinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka
menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari
Renstra SKPD Provinsi/ Kabuapaten/ Kota; implikasi RTRWW
bagi pelayanan SKPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan
SKPD.

11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada Bab ini diulas Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang dalam jangka waktu lima tahun dengan
untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian di daerah serta prioritas pembangunan lima
tahun kedepan di Kabupaten Tangerang.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini di kemukakan rumusan pernyatan strategi dan
arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan,
indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VIII PENUTUP
Pada bab ini berisikan penjelasan antara lain Renstra Perangkat
Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah, penguatan peran para stake holders dalam pelaksanaan
renja Perangkat Daerah, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan
dan harapan Kepala Perangkat Daerah.

12
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan
diberlakukannya Undang-undang terebut Pemerintah Kabupaten Tangerang
mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tangerang, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang memiliki
peran menangani urusan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam
pemerintahan daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat
Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103
tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang,
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang adalah
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan
mengendalikan urusan pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud diatas Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan

13
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Adapun rincian Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati
melalui Sekertaris Daerah, adapun tugas pokok Kepala Dinas adalah:
membina, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
melaksanakan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian sesuai dengan kewenangan dan kebijakan
Pemerintah Daerah.
Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas
Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Merumuskan program kerja DinasTenaga Kerja;
Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Dinas Tenaga Kerja;
b. Membina kinerja aparatur dilingkungan Dinas Tenaga Kerja;
c. Mengarahkan pelaksanaan program kerja mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
d. Menyelenggarakanprogram kerja Dinas Tenaga Kerja;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Dinas Tenaga Kerja;
dan
f. Melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Bupati.
2) Sekretariat Dinas
Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas
Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;

14
b. Penyiapan rencana dan programyang berkaitan dengan
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; Penyiapan
pengendalian program kegiatan yang berkaitan dengan
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. Penyiapan bimbingan dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas
untuk meningkatkan kinerja pegawai;
d. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan,
keuangan, umum dan kepegawaian; Pelaksanaan fasilitasi
Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
e. Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e-governance.
Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
a. Merencanakan perumusan kebijakan Dinas yang berkaitan dengan
perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
b. Membagi tugas program yang berkaitan dengn
perencanaan,keuangan, umum dan kepegawaian ;
c. Memberi petunjuk program dan kegiatan yang berkaitan
denganperencanaan,keuangan, umum dan kepegawaian ;
d. Mengatur program yang berkaitan dengan perencanaan,keuangan,
umum dan kepegawaian;
e. Mengevaluasi kegiatan program yang berkaitan dengan
perencanaan,keuangan, umum dan kepegawaian ;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat Dinas didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris
Dinas.

15
3) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
Bidang Pelatihan dan Produktivitas kerja mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian bidangpembinaan pelatihan kerja, pembinaaan
pemagangan dan pembinaan produktivitas kerja.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang
Pelatihan dan Produktivitas kerja mempunyai fungsi :
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis sebagai bahan pelaksanaan
pembinaan pelatihan kerja, pembinaaan pemagangan dan pembinaan
produktivitas kerja; Penyiapan rencana dan programpembinaan
pelatihan kerja, pembinaaan pemagangan dan pembinaan
produktivitas kerja;
b. Penyiapan pengendalian program pembinaan pelatihan kerja,
pembinaaan pemagangan dan pembinaan produktivitas kerja;
c. Penyiapan bimbingan pelaksanaan program pembinaan pelatihan
kerja, pembinaaan pemagangan dan pembinaan produktivitas kerja;
d. Pengelolaan administrasi pelaksanaan program pembinaan pelatihan
kerja, pembinaaan pemagangan dan pembinaan produktivitas kerja;
Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pelatihandan Produktivitas
Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
e. Merencanakan operasional programpembinaan pelatihan kerja,
pembinaan pemagangan dan pembinaan produktivitas kerja;
f. Membagi tugas program pembinaan pelatihan kerja, pembinaan
pemagangan dan pembinaan produktivitas kerja;
g. Memberi petunjuk program pembinaan pelatihan kerja, pembinaan
h. Mengatur program program pembinaan pelatihan kerja, pembinaan
i. Mengevaluasi kegiatan program program pembinaan pelatihan kerja,
pembinaan pemagangan dan pembinaan produktivitas kerja;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

16
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Pelatihan Kerja;
2. Seksi Pembinaan Pemagangan;
3. Seksi Pembinaan Produktivitas Kerja.
Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
4) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian bidang informasi dan perencanaan tenaga kerja,
penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan
transmigrasi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,
Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidanginformasi dan perencanaan
tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan
kerja dan transmigrasi;
b. Penyiapan rencana dan programbidanginformasi dan perencanaan
kerja dan transmigrasi;
c. Penyiapan pengendalian bidanginformasi dan perencanaan tenaga
kerja, penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan
transmigrasi;
d. Penyiapan bimbingan dan pelaksanaan bidang informasi dan
perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta perluasan
kesempatan kerja dan transmigrasi;
e. Pengelolaan administrasi kegiatan program bidang informasi dan
kesempatan kerja dan transmigrasi.

17
Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penempatandan Perluasan
Kesempatan Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang informasi dan
kesempatan kerja dan transmigrasi.
b. Membagi tugas program bidang informasi dan perencanaan tenaga
transmigrasi;
c. Memberi petunjuk program bidang informasi dan perencanaan tenaga
kerja,penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan
transmigrasi;
d. Mengatur program dan kegiatan informasi dan perencanaan tenaga
transmigrasi;
e. Mengevaluasi kegiatan program bidang informasi dan perencanaan
kerja dan transmigrasi; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari:
1. Seksi Informasi dan Perencanan Tenaga Kerja
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transnmigrasi
5) Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan
Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan industrial dan

18
kesejahteraan pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial,dan pengendalian ketenagakerjaan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,
mempunyai fungsi:
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidanghubungan industrial dan
kesejahteraan pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dan pengendalian ketenagakerjaan;
b. Penyiapan rencana dan program,penyusunan, penganalisaan data
dan informasi bidanghubungan industrial dan kesejahteraan pekerja,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pengendalian
ketenagakerjaan;
c. Penyiapan pengendalian kegiatan bidanghubungan industrial dan
industrial, dan pengendalian ketenagakerjaan;
d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan program hubungan industrial dan
industrial, dan pengendalian ketenagakerjaan; dan
e. Pengelolaan administrasi kegiatan bidang hubungan industrial dan
industrial, dan pengendalian ketenagakerjaan;
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pembinaan
Hubungan Industrial dan kesejahteraan pekerja,penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dan pengendalian ketenagakerjaan;
b. Membagi tugas program bidang pembinaan Hubungan Industrial dan
kesejahteraan pekerja,penyelesaian perselisihan hubungan industrial
c. Memberi petunjuk program pembinaan Hubungan Industrial dan

19
d. Mengatur program pembinaan Hubungan Industrial dan
e. Mengevaluasi kegiatan program pembinaan Hubungan Industrial dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan dari:
1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Seksi Pengendalian Ketenagakerjaan.
5) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
Kelompok Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan adalah :
1. Mediator Hubungan Industrial;
2. Pengantar Kerja;
3. Instruktur;
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan;
Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya;
Pengangkatan tenaga fungsional dan ketua kelompoknya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;
Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan

20
perundang-undangan yang berlaku.
6) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja
Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja mempunyai tugas memimpin,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi
Melaksanakan Tugas Fungsi, dan Tata Kerja UPT Balai Latihan Kerja.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Unit
Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Ketenagakerjaan mempunyai rincian
tugas :
a. Melaksanakan penyusunan rencana program pelatihan, penyelenggara
pelatihan, penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kerja, pemberdayaan
dan pemasaran pelatihan, kelembagaan dan instruktur, sarana dan
prasarana pelatihan, serta evaluasi pelatihan dilingkup UPT;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan serta
penyajian data dan informasi bahan perumusan kebijakan program
pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, penyelenggaraan uji
kompetensi tenaga kerja, pemberdayaan dan pemasaran pelatihan,
kelembagaan dan instruktur, sarana dan prasarana pelatihan, serta
evaluasi pelatihan;
c. Melaksanakan penyusunan dan / atau pemilihan program pelatihan di
lingkup UPT sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perusahaan;
d. Melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pelatihan berbasis
kompetensi ( CBT ) dan berbasis masyarakat bagi calon tenaga kerja
atau pekerja (dalam rangka peningkatan kompetensi kerja) ;
e. Melaksanakan pelayanan dan / atau fasilitasi penyelenggaraan Uji
Kompetensi tenaga kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja
Indonesia ( SKKNI ) dan / atau Standart Khusus ;
f. Melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelatihan dan
penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kerja dengan stakeholders dan
masyarakat pengguna pelatihan;
g. Menyusun perencanaan anggaran pelatihan, bahan pelatihan, jadwal
pelatihan, dan instruktur / tenaga ahli untuk penyelenggaraan
pelatihan dan penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kerja;

21
h. Melaksanakan pemberdayaan pelatihan dengan membangun dan
mengembangkan kolaborasi, jejaring, kerja sama dan kemitraan
pelatihan dengan perusahaan dan stakeholders lainnya;
i. Melaksanakan pemasaran pelatihan yang meliputi : penyebarluasan
informasi dan promosi program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan,
penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kerja, serta informasi dan
promosi hasil pelatihan / kelulusan peserta pelatihan di lingkup UPT
agar dapat diterima sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan
perusahaan ;
j. Melaksanakan survey ( Training Neet Analysis ) dalam rangka
penyusunan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar
kerja / perusahaan ;
k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait
dengan pelaksanaan kegiatan penyelengara pelatihan, penyelenggaraan
uji kompetensi tenaga kerja, pemberdayaan dan pemasaran pelatihan
serta evaluasi pelatihan ;
l. Melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan UPT;
m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya
UPT Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kepala UPT Latihan Kerja mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan tugas fungsi dan
tata kerja UPT pelayanan terpadu ketenagakerjaan.
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 tahun
2016 tentang Kedudukan, Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang, bahwa Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

22
Gambar 2. 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
JABATAN FUNGSIONAL
1. Mediator Hubungan Industrial
2. Pengantar Kerja
3. Instruktur
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PELATIHAN, DAN
PRODUKTIVITAS KERJA
BIDANG PENEMPATAN
KERJA DAN PERLUASN
KESEMPATAN KERJA
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGENDALIAN
KETENAGAKERJAAN
SEKSI PEMBINAAN
PELATIHAN KERJA
SEKSI PEMBINAAN
PEMAGANGAN
SEKSI PEMBINAAN
PRODUKTIBITAS KERJA
SEKSI INFORMASI DAN
PERENCANAAN TENAGA
KERJA
SEKSI PENEMPATAN
TENAGA KERJA
SEKSI PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA &
TRANSMIGRASI
SEKSI PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
SEKSI PPENYELESAIAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
UPTBALAI LATIHAN
KERJA
SEKSI PENGENDALIAN
KETENAGAKERJAAN
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
Adapun sumber daya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang
dimiliki untuk menunjang penyelengaran tugas fungsi bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut :
1. Susunan Kepegawaian
Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai
Pejabat Struktural Eselon II, yang dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural Pejabat
Eselon III a dan tiga Kepala Bidang sebagai pejabat struktural Pejabat
Eselon III b serta sepuluh Kepala Seksi/Sub Bagian sebagai pejabat
struktural Pejabat Eselon IV a. Satu orang Kepala UPT sebagai Pejabat
Eselon IV a. dan satu orang Kasubag Tata Usaha sebagai Pejabat
Eselon IV b. Dapat di lihat dalam tabel 2..1
Tabel 2.1
Daftar pegawai berdasarkan jabatan struktural

23
NO NAMA JABATAN ESELON JUMLAH
1 Kepala Dinas II/a 1
2 Sekretaris III/a 1
3 Kepala Bidang III/b 3
4 Kepala Subbag/ Kepala
Seksi/Kepala UPT IV/a 12
5 Kasubag UPT IV/b 1
6 Fungsional
a. Mediator Hubungan
Industrial 5
b. Instruktur 2
c. Pengantar Kerja 1
7 Pelaksana PNS 16
8 Pelaksana Non PNS 32
JUMLAH 72
Susunan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
berdasarkan golongan dengan perincian sebagai berikut dapat di lihat
dalam Tabel 2.3 .
Tabel 2.2
Daftar Pegawai berdasarkan golongan
NO GOLONGAN JUMLAH
1 Golongan IV 8
2 Golongan III 29
3 Golongan II 3
4 Golongan I 0
5 Non PNS 32
JUMLAH 72
Sedangkan susunan kepegawaqian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang berdasarkan pendidikan yaitu
Tabel 2.3
Daftar Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH
PNS NON PNS
1 S. 2 13 0
2 S. 1 17 8
3 D. III/D. II 2 3
4 SMA 8 21
5 SMP
JUMLAH 40 32

24
4. Sarana dan Prasarana Kantor
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja memiliki
aset sarana dan prasara yang cukup memadai sehingga dapat
menunjang dalam memberikan pelayanan kepada msayarakat serta di
dukung dalam mobilitas pelaksanaan tugas dengan tersedianya
kendaraan dinas dan kendaraan operasional. dengan perincian sebagai
mana tersebut pada lampiran 2 .5:
Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kantor
NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
KONDISI
BAIK RUSAK
I TANAH DAN BANGUNAN
1 Tanah
1. Tanah Bangunan
Pendidikan dan pelatihan
luas 1.015 m2
2. Tanah Bangunan kantor
pemerintah luas 22.923
m2
1
4
1
4
0
0
2 Bangunan
1. Bangunan Gedung
Kantor Permanen
2. Gedung Pos jaga
Permanen
10
1
7
1
3
0
II PERALATAN DAN MESIN
1 AC Split 93 81 12
2 Alat Pemadam Kebakaran 7 7 0
3 Alat Pengaman Sinyal 1 1 0
4 Alat Pengangkat Lainnya 4 4 0
5 Alat Penghancur Kerta 10 10 0
6 Batery Cahrger 1 1 0
7 Camera Film 2 0 2
8 Camera Video 6 6 0
9 Cutting & Welding Kit 1 1 0
10 Digital informayion display 2 2 0
11 Dispenser 16 16 0
12 Engine Stand 7 0 0
13 Exhause Fan 9 9 0
14 Filling Besi/Metal 74 50 24
15 Gambar President 2 2 0

25
16 Handy Talky 8 8 0
17 Jam Elektronik 3 2 1
18 Kaca hias 1 1 1
19
Kendaraan Bermotor
Angkutan Brg Lain-lain 2 2 0
20 Kipas Angin 10 4 6
21 Kitchen Set 1 1 0
22 Kursi Besi/Metal 20 20 0
23 Kursi Biasa 480 480 0
24
Kursi Hadap Depan Meja
Kerja Pejabat Eselon 6 5 1
25
Kursi Kerja Pegawai Non
Struktural 78 78 0
26 Kursi Kerja Pejabat 31 26 5
27 Kursi Lipat 567 423 144
28 Kursi Putar 110 78 32
29 Kursi Rapat 72 72 0
30
Kursi Rapat Ruangan Rapat
Staff 6 6 0
31 Kursi Tamu 22 19 3
32
Kursi Tamu di Ruangan
Pejabat 5 4 1
Kursi Tangan 48 48 0
33 Lap Top 8 5 3
34 Layar 10 10 0
35
Lemari Arsip untuk arsip
Dinamis 9 9 0
36 Lemari Besi 23 15 8
37
Lemari Buku untuk Pejabat
Eselon II dan III 6 6 0
38 Lemari Es 7 6 1
39 Lemari Kayu 16 5 11
40 Lemari Pakaian 13 12 1
41 Loudspeaker 6 6 0
42 Meja 118 74 44
43 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 2 0
44 Meja Komputer 35 35 0
45 Meja Rapat 56 58 2
46 Mesin Absensi 5 4 1
47 Mesin Aflap Sepatu 3 3 0
48 Mesin Bor 2 2 0
49 Mesin Fotocopy 1 1 0
50 Mesin Gerinda Tangan 5 5 0
51 Mesin Jahit 110 110 0
52 Mesin Ketik 8 5 3
53 Mesin Knife Claht Cutting 4 4 0
54 Mesin Kompresor 4 4 0

26
55 Mesin Las 12 12 0
56 Mesin penghancur kertad 2 2 0
57 Meja Belajar 54 54 0
58 Meja Staff 8 8 0
59 Mic 19 10 9
60 Kamera 8 8 0
61 Minibus 10 10 0
62 Monitor 3 2 1
63 Weldhing Machine 1 1 0
64 Notebook 21 16 5
65 Proyektor 11 10 1
66 PC Unit 62 45 17
67 Palu 8 8 0
68 Komputer Mainframe 2 2 0
69 Peralatan las 16 16 0
70 Peralatan personal komputer 20 20 0
71 Perkakas benkel 3 2 1
72 Personal komputer 117 110 7
73 Pesawat telephone 4 0 4
74 Mobil Pickup 2 2 0
75 Printer 65 47 18
76 Rak Besi 1 1 0
77 Rak Kayu 10 47 6
78 Scanner 2 2 0
79 Sepeda Motor 15 14 1
80 Server 2 1 1
81 Sofa 4 4 0
82 Sound System 3 3 0
83 Tang kombinasi 8 8 0
84 Tangga Alumunium 2 2 0
85 Televisi 11 9 2
86 Tempat tidur asrama 16 16 0
87 TV Monitor 1 1 0
88 UPS 49 49 0
89 Video Camera dan Recorder 2 2 0
90 Wireless 3 2 1
91 White Board 4 3 1
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Secara umum perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten
Tangerang periode 2013 -2018 masih perlu di tingkatkan, berdasarkan
Data dari BPS Kabupaten Tangerang jumlah Penduduk usia kerja tahun
2013 berjumlah 2.258.094 orang mengalami peningkatan sebesar

27
2.672.261 orang pada tahun 2018 peningkatan pertumbuhan rata-rata
pertahun mencapai 4.31%, Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan
pada tahun 2013 berjumlah 1.455.935 orang dan tahun 2018 berjumlah
1.696.648 orang, peningkatan rata-rata pertahun mencapai 3.87%,
sedangkan jumlah orang bekerja mengalami peningkatan sebesar 4,38 %
dimana pada tahun 2013 jumlah orang bekerja berjumlah 1.291.209 orang
meningkat di tahun 2018 mencapai 1.532.1517 orang. Sedangkan jumlah
pengagguran di Kabupaten mengalami peningkatan sebesar 0.89 %/tahun
di tahun 2013 jumlah pengangguran berjumlah 173.798 orang meningkat
di tahun 2018 berjumlah 174.546 orang.
Grafik. 2.1
Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2018, diolah Pusdatinaker
Peningkatan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan jumlah
pengangguran di kabupaten tangerang terjadi karena Kabupaten Tangerang
sebagai kota industri dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal
dan bekerja di Kabupaten Tangerang
Grafik 2.2
Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Tangerang
2,258,094 2,340,273 2,423,043
2,589,513 2,672,261
1,459,789 1,467,353 1,513,501
1,651,753 1,696,648
1,291,209 1,343,329
1,377,224 1,477,207 1,532,151
173,798 124,024 136,277 174,546 164,497
2013 2014 2015 2017 2018
1 Penduduk Usia Kerja 2 Angkatan Kerja 3 Bekerja 4 Pengangguran

28
Tingginya TPAK dan TPT serta pertumbuhan penduduk yang begitu
tinggi sangat rentan dengan berbagai masalah sosial, masalah
kependudukan, lingkungan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha serta
masalah daya dukung alam dan daya dukung lingkungan.
Oleh sebab itu sasaran pembangunan ketenagakerjaan adalah
menyerap tambahan angkatan kerja baru dan mengurangi jumlah
penganggur secara bertahap dengan mewujudkan perluasan lapangan kerja
baru yang produktif dan berkelanjutan, menyiapkan tenaga kerja yeng
memiliki kompetensi dan keterampilan kerja baik secara kualitas maupun
kuantitas yang memadai serta memiliki daya saing, memberikan fasilitsi
perlindungan terhadap tenaga kerja dan pengusaha sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra 2013-2018, sebagaimana dapat digambarkan secara
umum pelaksanaan Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang selama lima tahun baik capaian Renstra Maupun capaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa pelaksanaan kinerja program
urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sejak tahun 2013 sampai
dengan tahun 2018 yang telah dilaksanakan, dengan sasaran Peningkatan
kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja, Peningkatan volume penyerapan
tenaga kerja, Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan hubungan
64.88 62.7 62.46 63.79 63.49
11.94
8.45 9 10.57 9.7
0
10
20
30
40
50
60
70
2013 2014 2015 2017 2018
Название диаграммы
1 TPAK
2 TPT

29
industrial yang harmonis dan meningkatnya tatakelola administrasi
pemerintahanadalah sebagai berikut :

30
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga
KerjaKabupaten Tangerang
No
Indikator Kinerja
Sesuai dengan
Tugas dan Fungsi
Perangkat
Daerah
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun Ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
I
Target Renstra
1 Presentase
peserta pelatihan
yang di
tempatkan di
perusahaan
65% 70% 75% 80% 85% 78.1% 84.5% 86.7% 55.0% 34.5% 120.1% 119.2% 114.8% 68.8% 41.7%
2 Persentase
pencari kerja yang
terdaftar yang di
tempatkan
15% 20% 20% 25% 25% 14.4% 28.0% 13.2% 12.0% 9% 96.1% 14.00% 66.0% 48.0% 36%
3 Presentase
Pemberangkatan
Transmigrasi
100% 100% 100% 100% 100% 0.0% 100.% 100.% 100.% 100.% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100%

31
No
Indikator Kinerja
Sesuai dengan
Tugas dan Fungsi
Perangkat
Daerah
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun Ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
4 Jumlah kasus
perselisihan
300
Kasus
300
Kasus
300
Kasus
300
Kasus
300
Kasus
293
Kasus
343
Kasus
280
Kasus
291
kasus
380
Kasus
97.7% 114.3% 94.0% 97.0% 127%
5 Prosentase kasus
yang di selesaikan
dengan perjanjian
bersama (PB)
40% 40% 40% 40% 40% 58.7% 37.6% 37.5% 42.3% 24% 146.8% 94.0% 93.8% 105.7% 60%
6 Survey Indeks
Kepuasan
Masyarakat
0 0 63% 65% 67% 0 0 72,4% 73.93% 81,7% 0 0 115% 113,7% 122%
7 Nilai AKIP SKPD 52% 54% 56% 58% 60% 47.4% 50.7% 60,1% 64.3% 91% 93% 107.34% 110.9% 0

32
Berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja periode 2013-
2018 terdapat beberapa target indikator yang telah mencapai target yang
ditetapkan yaitu:
1. Presentase pemberangkatan transmigrasi secara umum telah
mencapai target yang ditetapkan hal ini tidak terlepas dari masih
banyaknya animo masyarakat yang akan menjadi transmgran
sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang selalu
mendapatkan kuota pemberangkatan transmigran dari Pemerintah
Propinsi Banten dan Kemneterian Ketenagakerjaan RI.
2. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian
kasus melalui perjanjian bersama, Dinas Tenaga Kerja telah berhasil
menekan kasus hubungan industrial hal ini tidak terlepas dari hasil
pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan mengenai sarana
hubungan industrial dan fasilitasi kesejahtereaan pekerja serta
penerapan struktur skala upah.
Sedangka indkator Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
tahun 2013-2018 masih ada beberapa indikator yang perlu di tingkatkan,
yaitu:
1. Prosentase peserta pelatihan yang di tempatkan di perusahaan.
Pencapaian indkator ini dari tabel di atas cenderung mengalami
penurunan target pencapaian indikator sasaran hal ini disebabkan
baru beroperasinya Balai Latihan Kerja (BLK) tahun 2017 , sehingga
belum dilakukannya kerjasama penempatan dengan perusahaan
pengguna tenaga kerja selain itu juga Belum di lakukannya analisa
mengenai kebutuhan pelatihan yang di butuhkan oleh dunia kerja
sehingga menyulitkan dalam menempatkan plulusan peserta
pelatihan.
2. Besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan,
Rendahnya pencapaian indikator sasarannya ini disebabkan masih
rendahnya kualitas kompetensi pencari kerja maupun rendahnya
pendidikan penvcari kerja sehingga sulit untuk bersaing dalam pasar
kerja. Selain itu juga terbatasnya informasi kesempatan kerja yang
tersedia akibat kurangnya kesadaran perusahaan untuk

33
melaksanakan wajib lapor lowongan sesuai dengan ketentean peratura
perundang-undangan.
Selain itu Dinas Tenaga Kerja melaksanakan urusan Transmigrasi
melalui Program Transmigrasi Regional. Kegiatan transmigrasi di
laksanakan dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan
pemeratan penduduk., adapun jumlah dan lokasi penempatan
transmigrasn dapat di lihat dalam tabel
Tabel 2.6
Jumlah Transmigran Berdasarkan
Daerah Penempatan Tahun 2015-2018
No Daerah Penempatan
Jumlah
Keterangan
KK Jiwa
2. UPT Tokala Atas Ds. Tokala Atas
Kec Bungku Utara Kab, Morowali
Utara Sulawesi Tengah
25 86 Tahun 2015
3. UPT Tokala Atas Ds. Tokala Atas
Kec Bungku Utara Kab, Morowali
Utara Sulawesi Tengah
10 40 Tahun 2016
4. UPT Kabera Ds. Bahoe Reko-Reko
Kec Bungku Barat Kab Morowali
Sulawesi Tengah
5 22 Tahun 2017
5. UPT Janja Kawasan Basidondo Ds.
Janja Kec. Lampasio Kab. Toi-Toli
Sulawesi Tengah
5 21 Tahun 2018
Jumlah 45 168
Sumber Data Dinas Tenaga Kerja
Sedangkan pagu anggaran anggaran Dinas Tenaga Kerja dan
Trasnmigrasi Kabupaten Tangerang dari tahun 2013 - 2018 mengalami
peningkatan sebesar 0.49%/tahun
Sedangkan daya serap anggaran mencapai 90.2% dari tahun 2013
s/d 2018. Dalam hal perencanan dan penganggran, Kinerja Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Tangerang cukup baik, hal telah ini telah sesuai dengan
target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan

34
Rencana Pembangunan Jangka Menegah. Secara rinci besaran anggaran
dan realisasi penyerapan anggaran dapat di lihat dalam tabel

35
Tabel 2.7
Anggaran dan Frealisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-
Rata -rata
Pertumbuha
n
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angg
aran
Rea
lisa
si
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
7,113,123,668 7,317,979,676 7,917,614,904 5,299,105,029 6,446,706,028 5,622,018,661 6,399,810,424 7,642,946,232 4,974,115,891 5,910,230,699 79.04 87.45 96.53 93.87 91.68 (1.87) 1
BELANJA
LANGSUNG
11,941,659,100 12,327,168,746 11,787,373,171 11,470,173,450 13,635,973,450 11,197,663,700 11,277,527,664 9,635,306,915 10,126,579,219 11,812,538,113 93.77 91.49 81.74 88.29 86.63 2.84 1
JUMLAH 19,054,782,768 19,645,148,422 19,704,988,075 16,769,278,479 20,082,679,478 16,819,682,361 17,677,338,088 17,278,253,147 15,100,695,110 17,722,768,712 88.27 89.98 87.68 90.05 88.25 0.49
Sumber data : laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja 20!4-2018

36
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH
Kabupaten Tangerang selain sebagai daerah industri juga
merupakan daerah tujuan investasi bagi investor yang akan
mengembangkan usaha dan bisnisnya, dimana pertumbuhan industri
perdagangan dan jasa cenderung mengalami peningkatan sehingga
menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai penjuru daerah
untuk dapat bekerja di Kabupaten Tangerang. Agar dapat bersaing
dengan pencari kerja dari luar Kabupaten Tangerang maka peran
Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja yaitu dengan
meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan
melaksanakan kegiatan pelatihan baik itu pelatihan berbasis kompetensi,
pelatihan berbasis masyarakat maupun pelatihan berbasis kewirausaaan
Sehingga nantinya pencari kerja di Kabupaten Tangerang dapat bersaing
dan mengisi kesempatan kerja/ peluang kerja yang tersedia atau mereka
dapat berwirausaha sesuai dengan keahlian yang telah di miliki. Selain
itu untuk mendekatkan pelayanan pelatihan kepada masyarakat perlu
adanya pengembangan BLK wilayah sesuai dengan potensi wilayah
industri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja siap pakai
yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh
perusahaan.
Dengan semakin berkembangnya sektor industri, perdagangan
dan jasa di Kabupaten Tangerang maka semakin besar peluang
kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan upaya
dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menyebarluaskan
kesemptan kerja yang ada kepada masyarakat Kabupaten Tangerang
Untuk itu perlu adanya pengembangan tekhnologi informasi dalam
rangka memberikan pelayanan kepada pencari kerja dengan
menyebarluaskan informasi kesempatan kerja yang tersedia dan mudah
di akses oleh masyarakat. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan memiliki keahlian
dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri,

37
perdagangan dan jasa yaitu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan
berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia.
Selain itu dengan semakin berkembangya sektor industri, jasa dan
perdagangan maka semakin rentan akan permasalahan ketenagakerjaan
yang di hadapai oleh Dinas Tenga Kerja Kabupaten Tangerang. Selain
masalah Kompetensi angkatan kerja dan masalah kesempatan kerja yang
tersedia, Permasalahan yang lainnya berupa kesejahteraan pekerja,
perselisihan hubungan industrial, fasilitas kesejahteraan pekerja maupun
perlindungan tenaga kerja. Untuk itu perlu di upayakan peningkatan
pelayanan dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja, menciptakan
hubungan industrial yang harmonis dan bermartabat serta terjaminya
fasilitas kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga.
Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
dapat di wujudkan apabila selalu terbuka ruang dialog sosial yang
dinamis antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh yaitu dengan
mendorong forum dialog bipartit maupun tripartit sebagai wadah bersama
guna mendialoggkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan serfta
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu juga cara
pandang yang mendiktomi Serikat pekerja/Serikat buruh dan pengusaha
dalam posisi saling bertentangan harus diubah menjadi koloborasi
kemitraan yang saling bersinergi antara pengusaha dan serikat
pekerja/buruh

38
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Masalah yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang
berdasarkan urusan ketenagakerjaan yaitu tingginya angka pengangguran
dimana jumlah pengangguran berdasarkan data BPS Tahun 2018 berjumlah
164.497 orang dan merupakan daerah yang jumlah pengangguran cukup
tinggi di propinsi Banten, kondisi ini terjadi mengingat Kabupaten
Tangerang merupakan daerah industri sehingga banyak pencari kerja yang
datang untuk mencari pekerjaan dan bekerja di Kabupaten Tangerang.
Selain itu juga Kabupaten Tangerang merupakan penyangga Ibukota Jakarta
sehinga banyak masyarakat yang datang untuk menetap dan bertempat
tinggal di Kabupaten Tangerang seiring dengan pesatnya pembangunan
perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang.
Bertambahnya angkatan kerja baru yang selalu meningkat setiap
tahunnya tidak di imbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia
mengakibatkan jumlah pengangguran semakin bertambah. Kualitas
maupun kompetensi angkatan kerja yang masih rendah sehingga tidak
dapat bersaing dan mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Jumlah
pengangguran yang tinggi berdampak kepada kemiskinan maupun masalah-
maslah sosial lainnya. Apabila masalah tersebut tidak di tangani akan
berdampak pada pada proses pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang. Selain itu juga Kasus Perselisihan Hubungan Industial terutama
kasus PHK di Kabupaten Tangerang juga berdampak pada meningkatnya
penganggurgan.
Tingginya angka pengangguran akan berdampak sangat luas jika
tidak dapat di tangani secara komprehensip dan terintegrasi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hal tersebut
Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasiaan dapat kami uraikan sebagai berikut
:

39
Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1
Tingginya
Angka
Pengangguran
Rendahnya
Kompetensi
Angkatan Kerja
Kualifikasi dan
pendidikan pencari kerja
tidak sesuai dengan
kebutuahan pasar kerja
Terbatasnya
Kesempatan Kerja
Terbatasnya informasi
kesempatan kerja dan
perluasan kesempatan
kerja
Masih banyaknya
Kasus Perselisihan
Hubungan
Industrial.
Kurangnya Pembinaan
Hubungan Industrial
Analisis ini menunjukkan bahwa persoalan utama Ketenagakerjaan
yaitu pada Tingginya angka penggangguran di sebabkan rendahnya
kompetensi angkatan kerja serta terbatasnya kesempatan kerja yang
tersedia menyebabkan tidak seimbangnya antara jumlah pencari kerja
dengan kesempatan kerja yang tersedia, selain itu juga perselisihan
hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Tangerang lebih di dominasi
oleh kasus PHK sehingga akan menyebabkan bertambahnya pengangguran
di Kabupaten Tangerang.
Tabel 3.2
Angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang
Menurut Pendidikan
NO PENDIDIKAN 2017 2018
1 ≤SD 573,009 557,672
2 SMTP 334,312 348,523
3 SMTA Umum 388,258 441,004
4 SMTA Kejuruan 214,350 200,465
5 DIPLOMA I/II/III/AKADEMI 31,160 41,087
6 UNIVERSITAS 110,664 107,897
JUMLAH 1,651,753 1,696,648
Dari tabel 3.2 dapat di lihat bahwa angkatan kerja di Kabupaten
Tangerang yang belum memiliki keahlian berada pada tingkat pendidikan

40
<SD, SMTP dan SMTA Umum di Tahun 2017 jumlahnya mencapai
1.295.579 orang atau mencapai 78.43 % dari angakatan kerja di Kabupaten
Tangerang. Meningkat di tahun 2018 sebesar 1.347.199 orang atau
mencapai 79.4 % dari jumlah angakatan kerja di Kabupaten Tangerang. Hal
ini menunjukkan bahwa pertumbuhan angakatan kerja yang belum meiliki
ketrampilan akan terus meningkat di sebabkan lulusan pendidikan <SD,
SMP dan SMTA Umum pada umumnya belum memiliki keahlian dan
kompetensi yang di butuhkan oleh dunia kerja.
Permasalahan tingginya angka pengangguran juga akibat dari
terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia hal ini di sebabkan tidak
seimbangnya antara pencari kerja terdaftar dengan jumlah lowongan kerja
yang tersedia selain itu juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan
lowongan kerja yang tersedian yang berakibat meningkatnya pengangguran
di Kabupaten Tangerang. Jumlah lowongan kerja di Tahun 2017 berjumlah
6.824 orang meningkat di tahun 2018 berjumlah 13.263 orang. Jumlah
pencari kerja terdaftar yang mencapai 50.734 di tahun 2017 sedangkan di
tahun 2018 jumlah pencari kerja terdaftar berjumlah 48.993 orang
sedangkan yang di tempatkan bekerja di tahun 2017 berjumlah 6.086 orang
mengalami penurunan di tahun 2018 berjumlah 4.387 orang. Rendahnya
penempatan tenaga kerja di sebabkan kualifikasi pendidikan maupun
kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan persyaratan lowongan kerja
yang tersedia, selain itu juga kurang minatnya pencari kerja untuk mengisi
lowongan pekerjaan yang ada.
Tabel 3.3
Informasi Pasar Kerja
No Uraian
Satuan
Tahun
2017 2018
1 Pencari Kerja Terdaftar Orang 50,734 48.993
2 Lowongan Kerja Orang 6.824 13.263
3 Penempatan Pencari
Kerja
Orang 6,086 4.387
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja

41
Selain itu juga masih banyaknya Kasus Perselisihan Hubungan
Industrial (PHI) terutama kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat
menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Tangerang. Tahun 2017 dari
jumlah kasus PHI berjumlah 291 kasus dimana 234 kasus merupakan
kasus PHK dengan jumlah orang yang terkena PHK berjumlah 606. Orang.
Sedangkan di Tahun 2018 kasus PHI dan Unjuk Rasa berjumlah 380 Kasus,
dimana 270 merupakan kasus PHK dengan jumlah orang yang terkena PHK
berjulah 439 orang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan Kasus PHK
yang di Kabupaten Tangerang yang dapat menyebabkan bertambahnya
pengangguran di Kabupaten Tangerang. PHK dapat terjadi karena adanya
efisiensi perusahaan sebagai akibat adanya perkembangan tekhnologi dan
sebagai akibat dari dampak perkembangan ekonomi nasional maupun global
maupun adanya pelanggaran disiplin dari karyawan.
Tabel 3.4
Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Unjuk Rasa
No Jenis Kasus
Tahun 2017 Tahun 2018
Jumlah
Kasus
Jumlah
yang
Terlibat
Jumlah
Kasus
Jumlah
yang
Terlibat
1 Hak 10 23 42 45
2 Kepentingan 12 12 26 26
3 PHK 234 606 274 439
4 Antar SP/SB 10 10 2 2
5 Unjuk Rasa 25 1150 36 1650
JUMLAH
KASUS 291 380 380
Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang semakin tinggi dan
kompleks diperlukan berbagai upaya dari dan sinergitas berbagai pihak baik
Pemerintah, Swasta dan stake holder lainnya sehingga permasalahan
pengagguran ini menjadi tanggung jawab bersama,
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang berperan aktif dalam menangani
pengangguran yaitu dengan meningkatkan kompetensi angakatan kerja agar
dapat bersaing di pasar kerja, meningkatkan kesempatan kerja dan
perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan hubungan industrial yang

42
harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan merumuskan strategi dan arah
kebijakan yang tepat agar dapat menangani permasalahan tersebut.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga semua langkah-
langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023.
Visi Kabupaten Tangerang ” Mewujudkan Masyarakat Kabupaten
Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahter” .
Penjelasan dari visi diatas, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan
perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut
2. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan
keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung
kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.
3. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya
manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang
didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara
merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan
kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup
Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha
mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses
pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui lima misi
pembangunan daerah sebagai berikut :

43
1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan
bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan
kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional,
transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang
wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya
saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya
Adapun penjelasan dari setiap misi adalah sebagai berikut :
Msi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan
bermasyarakat menuju masyarakat yang religius
Melalui Misi 1 ini akan terciptanya implementasi nilai-nilai keagamaan dan
membangun nilai-nilai budaya melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga
keagamaan, kebudayaan dan kepemudaan. Disamping itu juga membentuk
karakter masyarakat dan peserta didik sehingga tercipta ketentraman dan
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan
dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
Melalui MIsi 2 ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana
pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan
kependidikan, meningkakan pengarusutamaan gender serta meningkatkan
kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk Sumber Daya
Manusia yang berdaya saing.
Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis
kerakyatan
Melalui Misi 3 ini akan diciptakan perekonomian yang berdaya saing melalui
peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian

44
sebagai pendukung utama ketahan pangan dan penopang kesejahteraan
petani dan nelayan juga menjadi fokus dalam misi ini.
Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional,
transparan dan akuntabel.
Melalui Misi 4 ini akan meningkatkan pelayanan pemerintahan yang mudah,
cepat dan berkualitas, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah,
meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan data-base yang terpadu,
terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, meningkatnya kinerja
perencanaan, keuangan serta pengawasan, mengintegrasikan system
pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya
reformasi birokrasi.
Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata
Ruang wilayah
Melalui Misi 5 ini akan mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan
terintegrasi, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan
ruang terbuka hijau, mengatasi kemacetan, menangani bencana,
menyediakan air bersih dan mengendalikan tata ruang wilayah.
MIsi 6 : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan
kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya
Melalui misi 6 ini akan mengembangkan inovasi masyarakat desa/kelurahan,
mengembangkan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan
pariwisata, mengembangkan cluster ukm, memberdayakan UKM dan
merangsang tumbuhnya entrepreneur yang didukung dengan kemudahan
akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.
Dari penelahaan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
memberikan gambaran keterlibatan dan peran serta Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang yaitu pada misi ketiga “Mengembangkan ekonomi
daerah yang kompetitip dan berbasis kerakyatan” dan misi keempat
yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan dan akuntabel”.

45
Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
mengidentifikasi permasalahan pelyanan, faktor penghambat dan faktor
pendorong terhadap pencapaian sasaran jangka menengah berdasarkan visi
dan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Tabel 3.5
Telaah Visi. Misi dan Program Kepala Daerah an Wakil Kepala Daerah
No Visi/Misi/Program
Kerja KDH/WKDH
Tupoksi
Perangkat
Daerah
Permasalahan Faktor Penghambat
dan Pendorong
Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat
dan Sejahtera
1 Misi III:
Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan Berbasis Kerakyatan
1.1 Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivtas kerja
Pelayanan
Pelatihan dan
Produktivitas
kerja
Program
pelatihan dan
Sarana
prasarana
pelatihan belum
sesuai dengan
kebutuhan
industri
Faktor penghambat :
1. Terbatasnya
instruktur ASN yang
memiliki kompetensi
sesuai dengan
kejuruan yang ada,
2. Belum adanya
kerjasama
penempatan peserta
pelatihan.
Terbatasnya
penempatan
peserta pelatihan
Faktor pendorong :
1. Penerapan program
pelatihan sesuain
dengan SKKNI yang
telah di tetapkan
2. Banyaknya
perusahaan yang
membutuhkan tebaga
kerja yang terlatih
Kesempatan Kerja
Pelayanan
Penempatan
Tenaga Kerja
dan Perluasan
Kesempatan
Kerja
Terbatasnya
informasi
kesempatan
kerja/lowongan
kerja dan
penempatan
tenaga kerja
Faktor penghambat :
1. Terbatasnya
fungsional pengantar
kerja,
2. Terbatasnya informsi
lowongan pekerjaan
yang disampaikan
oleh perusahan.
3. Belum optimalnya
pelayanan bursa kerja
on line.
Faktor pendorong :
1. Banyaknya jumlah
perusahan di
Kabupaten Tangerang,
2. Tingkat pendidikan/
kompetensi pencari
kerja semakin
membaik.
1.3 Program Pembinaan
Hubungan Industrial
dan Kesejahteraan
Pekerja
Pelayanan
Hubungan
industrial dan
pengendalian
Rendahnya
pelaksanaan
perlindungan
jaminan sosial
Faktor penghambat :
1. Kurangnya pembinaan
hubungan industrial
dikarenakan tidak

46
ketenagakerjaa
n
tenaga kerja dan
kesejahteraan
pekerja
Banyaknya kasus
Perselisihan
Hubungan
Industrial dan
Unjuk Rasa
seimbangnya jumlah
tenaga teknis
hubungan industrial
dengan jumlah
perusahaan yang ada
Faktor pendorong :
1. Adanya landasan
hukum tentang
keikutsertaan pekerja
dalam program
jamsostek ( UU No. 24
Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggaran
Jaminan Sosial)
2. Penguatan
kelembagaan
ketenagakerjaan
untuk meminimlisir
kasus-kasus
ketenagakerjaan
2 Misi IV :
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan
akuntabel
2.1 Program Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Pelayanan
administrasi
pemerintahan
Sistem
komunikasi data
dan informasi
publik dan
pelayanan perlu
di tingkatkan
Faktor penghambat :
Belum terintegrasinya
sistem pengelolaan data
dan informasi publik di
OPD
Faktor pendorong :
1. Telah di tetapkannya
UU No 14 Tahun 2009
tentang KIP dan UU No
25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik
2. Adanya tutuntan
masayarakat akan
tranparansi pelayanan
publik
2.2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Sarana dan
prasarana kantor
berbasis IT belum
memadai
Faktor penghambat :
RKBMD kebutuhan
sarana kantor berbasis IT
belum tersusun
Faktor pendorong :
Telah tersedianya
jaringan dan fasilitas TIK
disiplin aparatur
Disiplin dan
Kinerja pegawai
belum optimal
Faktor penghambat :
Penilaian kinerja pegaai
belum efektif
Faktor pendorong :
Adanya komitmen tentang
reformasi birokrasi
kapasitas sumber daya
aparatur
Kompetensi dan
kualitas pegawai
yang belum
memadai
Faktor penghambat :
Belum adanya pemetaan
peningkatan kompetensi
pegawai
Faktor pendorong :
Minat ASN untuk
meningkatkan
kompetensi cukup besar
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Belum di
terapkannya
SAKIP dalam
penilaian kinerja
Faktor penghambat :
Perjanjian Kinerja (PK)
belum menjadi dasar
dalam penilaian kinerja

47
Faktor pendorong :
Adanya Peraturan
preseiden Nomor 29
Tahun 2019 tentang
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Perencanaan SKPD
Penyusunan
program dan
kegiatan belum
mencapai target
kinerja yang di
tetapkan
Faktor penghambat :
Pelaksanaan kegiatan
belum efektif mencapai
target kinerja yang di
tetapkan
Faktor pendorong :
Penyusunan Renja
Tahunan harus mengacu
pada Renstra yang telah
di tetapkan
Untuk melaksanakan misi “Mengembangkan ekonomi daerah yang
kompetitif dan berbasis kerakyatan” , Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang untuk untuk periode RPJMD 2019-2023 berperan aktif dalam
aspek kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menurunkan tingkat
pengangguran dengan melaksanakan program dan kegiatan yang dapat
mendukung dan mewujudkan pembangunan bidang Ketenagakerjaandan
dan Ketransmigrasian dalam rangka mengurangi pengangguran dengan
meningkatkan daya saing tenaga kerja, meningkatkan penempatan kerja
dan perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan hubungan industrial
yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja.
Sedangkan untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel” dimana
tujuan dari misi tersebut yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
dengan sasaran meningkatnya kinerja akuntabilitas pemerintah daerah.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang bertanggung jawab dengan
merumuskan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam rangka
meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola administrasi
pemerintah di Dinas Tenaga Kerja.
Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada periode
RPJMD 2019-2023 akan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai
dengan Visi dan misi serta arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten
Tangerang.

48
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DAN
RENSTRA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI BANTEN
3.3.1 Telahaan Renstra Kementererian Ketenagakerjaan RI
Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional bidang
ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14 tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015 – 2019 , Untuk melaksankan
agenda pembangvunan nasional Kementerian Ketenagakerjaan telah
merumuskan tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang akan di
capai dalam periode 2015-2019 yaitu :
1. Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing
sesuai dengan perkembangan pasar kerja.
2. Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif dan
perluasan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan wirausaha.
3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklij
ketenagakerjaan
4. Menciptakan perlindungan tenaga kerja dan rasa keadilan dalam dunia
usaha melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak
memihak dan profesional.
5. Mewujudkan goodgovernance di lingkungan kKementerian Ketenagakerjaan
melalui perbaikan manajemen internal secara terpadu dan berkelanjutan,
meningkatkan efektivitas pengawasan kinerja, memnafatkan hasil
perencanaan, penelitianb dan pengembangan bidang ketenagakerjaan, serta
menyediakan data dan informasi untuk kebijakan dan informasi publik.
Terkait dengan pembangunan bidang ekonomi 2015-2019 sasaran
pembangunan ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari sasaran bidang
ekonomi khusunya pada sasaran makro pada tahun 2019, sasaran
pembangunan bidang ketenagakerjaan yang hendak di capai adalah :
1. Tingkat Pengagguran terbuka di perkirakan antara 4-5 % pada tahun
2019,
2. Memfasilitasi penciptaan kesempatan kerja 10 juta selama 5 (lima(
tahun.

49
Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menetapkan sembilan agenda
prioritas pembangunan ketenagakerjaan yaitu “Nawa Kerja”
Ketenagakerjaan yaitu:
1. Penguatan perencanan tenaga kerja nasional
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
3. Percepatan sertifikasi profesi
4. Perluasan kesempatan kerja formal
5. Penguatan wira usaha produktif.
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif
7. Penegakkan hukum ketenagakerjaan.
8. Peningkatan perlindungan hukum pekerja migran.
9. Pelayanan ketenagakerjaan yang sederhana, transparan dan
akuntabel
Untuk mencapai hal tersebut Kementerian ketenagakerjaan telah
menetapkan Arah kebijakan dan strategi pembangunan dan
ketenagakerjaan yaitu :
1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk
memasuki pasar kerja
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan
tenaga kerja
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki
iklim ketenagakerjaan
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan,
dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan.
5. Memperkuat fungsi pendukung (manajemen pengawasn internal serta
perencanan dan pengembangan)
Berdasarkan hal tersbut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
pendorong terhadap pencapaian sasaran jangka menengah kementerian
tersebut.
Tabel 3.6

50
Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI
No Sasaran Strategis
Kementerian
Ketenagakerjaan RI
Permasalahan Faktor
Penghambat
Faktor Pendorong
1
2
3
4
5
6
7
Meningkatkan
kesempatan kerja
masyarakat indonesia.
Peningkatan
pembangunan
Ketenagakerjaan di
propinsi
Peningkatan
kompetensi dan
produktivitas tenga
kerja.
Peningkatan kualitas
penempatan dan
pemberdayaan tenaga
kerja
Penciptaan hubungan
industrial yang
harmonis dan
memperbaiki iklim
ketenagakerjaan.
Peningkatan
Kepatuhan terhadap
ketentuan
perundangan di Bidang
ketenagakerjaan
Peningkatan kapasitas
dan kualitas organisasi
1. Belum
terintegrasiny
a sistem
pelayanan
informasi
kesempatan
kerja/lowonga
n kerja dan
kerjasama
penempatan
tenaga kerja.
2. Program
pelatihan dan
Sarana
prasarana
pelatihan
belum sesuai
dengan
kebutuhan
industri.
3. Belum
optimalnya
pelaksanan
perluasan
kesempatan
kerja dan
pemberdayaan
tenaga kerja
4. Banyaknya
kasus
perselisihan
hubugan
industrial dan
Rendahnya
pelaksanaan
perlindungan
jaminan sosial
tenaga kerja
dan
kesejahteraan
pekerja
5. Belum
terwujudnya
reformasi
birokrasi di
Organisasi
Perangkat
Daerah baik
dalam aspek
kelembagaan
maupun SDM
1. Belum
optimalnya
penyebarluas
an bursa
kerja ke
pencari kerja.
2. Belum
adanya
kerjasama
penempatan
peserta
pelatihan.
3. Beralihnya
Fungsi
pengawasan
ketenagakerj
aan yang
menjadi
kewengangan
Propinsi
sehingga
menyulitkan
penegakkan
hukum
ketenagakerj
aan,
4. Kurangnya
pembinaan
hubungan
industrial
dikarenakan
tidak
seimbangnya
jumlah
tenaga teknis
hubungan
industrial
dengan
jumlah
perusahaan
yang ada.
5. Terbatasnya
funsional
instruktur,
pengantar
kerja dan
mediator
hubungan
induatrial
yang
memiliki
kompetensi
sesuai
dengan
bidangya,
1. Sebagai daerah
industri dan tujuan
investasi dapat
membuka
kesempatan kerja dan
meningkatkan
penyerapan tenaga
kerja
2. Kesadaran perusahan
untuk meningkatkan
perlindungan jaminan
sosial tenaga kerja
dan kesejahteraan
pekerja
3. Penguatan
kelembagaan
ketenagakerjaan
untuk meminimlisir
kasus-kasus
ketenagakerjaan.
4. Semakin tingginya
tuntutan
masayarakat
terhadap pelayanan
ketenagakerjaan
3.3.2 Telahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
Banten

51
Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja
Propinsi Banten yang tertuang dalam Renstra 2017 – 2022. Dapat di
lihat dalam tabel 3.1
Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Propinsi
Banten
N
O
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 2 3 4 5
1.
1
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
daerah yang
berakhlakul
kariman
dengan efektif,
efisien,transpar
an,
akuntabel, dan
sumber daya
aparatur
berintegritas,
berkompetensi
serta melayani
masyarkat
1.1
.1
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
1.1 Meningkatkan
pelayanan
publik yang
dilakukan
setiap
perangkat
daerah yang
melayani
langsung
kepada
masyarakat
1.1 Melakukan
standarisasi bisnis
proses
pada setiap perangkat
daerah dan
mendetailkannya pada
standar
operasional dan
prosedur (sop)
pelayanan , serta
meminta respon
angket langsung untuk
menuju
pelayanan prima
5.
1
Meningkatnya
perekonomian
banten melalui
pengembangan
SDM untuk
penurunan
angka
pengangguran
dan
kemiskinan
5.1
.1
Tersedianya
Lapangan Kerja
bagi
Masyarakat
5.1 Memperluas
kesempatan
dan
penyediaan
lapangan kerja
5.1 Penurunan tingkat
pengangguran
terbuka dengan
meningkatkan layanan
pencari kerja melalui
pelatihan,
pemagangan,
kelembagaan dan
akreditasi serta
pembinaan
produktivitas
Meningkatkan
Perlindungan
dan
pengawasan
tenaga kerja
Peningkatan
perlindungan dan
pengawasan tenaga
kerja, termasuk
norma kerja, serta
norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3), untuk
meningkatkan
kesejahteraan tenaga
kerja, dan menciptakan
hubungan
industrial yang
kondusif

52
Meningkatkan
jaminan
ketenagakerja
an
memperluas Cakupan
BPJS
ketenagakerjaan pada
Pekerja sektor
formal dan informal
Berdasarkan tabel tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
pendorong terhadap pencapaian sasaran jangka menengah Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten yaitu.
Tabel 3.8
Telaah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten
No Sasaran Strategis
Dina Tenaga Kerja
Propinsi Banten
Permasalahan Faktor
Penghambat
Faktor Pendorong
1
2
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif, dan
Efisien
Tersedianya Lapangan
Kerja bagi
Masyarakat
1. Belum
terintegrasinya
pelaksanaan
program dan
kegitan dengan
Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Tangerang.
2. Belum
optimalnya
kerjasama
Pelaksanaan
pelatihan dengan
kebutuhan
industri
3. Belum
optimalnya
penyebarluasn
informasi bursa
kerja dan
penempatan
tenaga kerja
4. Belum
optimalnya
penggunaan
sarana hubungan
industrial dan
fasilitas
kesejahteraan
pekerja
5. Hilangya Fungsi
pengawasan
1. Belum
optimalnya
kerjasama dalam
penganan
permasalahan
isu-isu
ketenagakerjaan
2. Belum
dilaksanakannya
analisa
kebutuhan
pelatihan dengan
dunia industri
3. Belum
optimalnya
penyebarluasan
bursa kerja ke
pencari kerja.
4. Kurangnya
pembinaan
hubungan
industrial
dikarenakan
tidak
seimbangnya
jumlah tenaga
teknis hubungan
industrial dengan
jumlah
perusahaan yang
ada.
5. Lemahnya
koordinasi dalam
penanganan
perselisihan
1. Adanya dukungan
dari stakeholder
dalam menangani
permasalahan isu-
isu
ketenagakerjaan
2. Sebagai daerah
industri dan
tujuan investasi
banyaknya
perusahaan yang
membutuhkan
tebaga kerja yang
terlatih
3. Banyaknya
perusahaan di
Kabupaten
Tangerang dapat
membuka
kesempatan kerja
dan meningkatkan
penyerapan tenaga
kerja
4. Banyak
perusahaan telah
memiliki sarana
hubungan
indstrial dan
fasilitas
kesejahteraan
pekerja.
5. Kesadaran
perusahan untuk
meningkatkan
perlindungan
jaminan sosial

53
ketenagakerjaan
yang menjadi
kewengangan
Propinsi sehingga
menyulitkan
penegakkan
hukum
ketenagakerjaan,
hubungan
industrial dan
mogok kerja
tenaga kerja dan
kesejahteraan
pekerja
Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2015 -2019 dan Renstra Dinas
Tenaga Kerja Propinsi Banten 2017 - 2022 mempunyai tujuan, sasaran
strategi dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan agenda yang sama
yaitu fokus pada penanganan masalah :
1. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja dalam rangka
memenuhi pasar kerja
2. Penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka
mengurangi angka pengagguran.
3. Peningkatan dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara
pelaku usaha
4. Perlindungan Jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja
Berdasarkan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja mengimplementasikan
program dan kegiatan dalam Renstra dengan sasaran Menurunkan
pengangguran melalui berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka
meningkatkan daya saing tenaga kerja, meningkatkan kesempatan kerja dan
perluasan kesempatan kerja, meningkatka hubungan industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan
pekerja
3.4. TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS
Dalam rangka pengembangan wilayah perlu dilakukan penataan ruang
dalam rangka mensinkronisasikan dan menyelaraskan pembangunan
berbagai sektor dan wilayah untuk menentukan struktur ruang, pola ruang
dan simpul kegiatan utama. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk
mendorong implementasi pengembangan kawasan yang dapat di gunakan
untuk menentukan pembangunan kawasan-kawasan strategis sesuai

54
dengan RTRW yang telah di tetapkan. Sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
dan Wilayah. Maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang
harus sesuai dengan rencana tata ruang agar dalam pemanfaatan ruang
tidak bertentangan dengan substansi RTRW yang disepakati serta di
sesuaikan pada karakteristik dan daya dukungnya.
Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Tangerang menunjukka hasil positif di berbagai segi kehidupan
masayarakat, meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang menjadi
perhatian bersama untuk dapat di atasi secara optimal. Berdasarkan UU No
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) di sebutkan bahwa instrumen kajian lingkungan hidup strategis
(KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP).
Tabel 3.9
Telaah RTRW pada RPJMD
No Kebijakan
RTRW/KLHS
Permasalahan Faktor
Penghambat
Faktor
Pendorong
I
RTRW
I.1
I.2
Pola ruanga dan
struktur ruang :
Pengembangan
Kawasan
budidaya untuk
kawasan
industri,
Program
indikatif :
Pengembangan
kawasan
Perindustrian
1. Belum
terjalinnya
kerjasama
antara
Perangkat
Daerah terkait
dalam
pengembanga
n wilayah
industri.
2. Kualitas
angakatan
kerja yang
belum sesuai
dengan
kebutuhan
industri
3. Belum
otimalnya
1. Belum adanya
database yang
terintegrasi
dalam rangka
pengembanga
n kawasan
industri,
2. Belum
dilakukannya
kerjsama
antara
Perangkat
Daerah dan
asosiasi
industri untuk
menyiapkan
tenaga kerja
sesuai dengan
pengembanga
1. Semakin
meningkatnya
lulusan jenjang
pendidikan
angkatan kerja
2. Telah tersedianya
BLK sebagai
sarana peningktan
kompetensi
angkatan kerja
3. Sebagai kawasan
penyangga ibukota
berdampak pada
pertumbuhan
ekonomi
4. Semakin
berkembangnya
tekhnologi
informasi yang

55
pelatihan kerja
sesuai dengan
pengembanga
n wilayah
industri dan
pariwisata
n kawasan
wilayah
industri.
3. Belum
dilkasanakann
ya sertifikasi
kompetensi
dan kerjasama
pemagangnga
n dalam
rangka
peningkatan
kompetensi
tenaga kerja.
dapat
memudahkan
masayrakat untuk
mendapatkan
informasi
ketenagakerjaan
II KLHS
Permasalahan :
Penanganan
kemiskinan dan
pengangguran
Isu strategis:
1. Kesempatan
Kerja
2. Jumlah
Penganggura
n kaum
muda/
terdidik
1. Bertambahnya
angakatan
kerja
2. Terbatasnya
informasi
kesempatan
kerja.
3. Tidak
sesuainya
kualifikasi dan
kompetensi
angkatan
kerja dengan
kebutuhan
pasar kerja
(link and
match)
4.
1. Kualitas/
kompetensi
angkatan kerja
yang masih
rendah
2. Masih
rendahnya
Kesadaran
perusahaan
dalam
memberikan
informasi
kesempatan
kerja yang
tersedia .
3. Rendahnya
minat pencari
kerja untuk
berwirausaha
1. Mengoptimalkan
fungsi BLK dalam
meningkatkan
kompetensi tenaga
kerja
2. Sebagai daerah
industri dan tujuan
investasi dapat
membuka
kesempatan kerja
dan penyerapan
tenaga kerja
3. Potensi Sumber
daya wilayah di
Kabupaten
tangerang yang
dapat menciptakan
penciptaan
lapangan kerja dan
peluang
kesempatan kerja
melalui
kewirausahaan.
Skenario:
1. Tujuan :
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi yang
inklusif dan
berkelanjutan
, kesempatan
kerja yang
produktif dan
1. Belum
disusunya FS
tentang
pengembangan
BLK Wilayah.
2. Pelaksanaan
pelatihan di
BLK yang
berlokasi di
Kecamatan
1. Dinas Tenaga
Kerja baru
memiliki 1
(satu) BLK di
Kecamatan
Jayanti
Kabupaten
Tanegrang.
2. Untuk
melakasanaka
1. Sebagai daerah
industri yang
sebarannya di
seluruh wilayah
Kabuapten
Tangerang perlu
adanyanya
pengembangan
BLK wilayah
dalam rangka

56
menyeluruh
serta
pekerjaan
yang layak
untuk
semuanya
2. Target :
Menggalakka
n kebijakan
yang
mendukung
kegiatan
produktif,
penciptaan
lapangan
kerja layak,
kewirausahaa
n, kreativitas
dan inovasi,
dan
mendorong
formalisasi
dan
pertumbuhan
usaha mikro,
kecil dan
menegah
termasuk
akses jasa
keuangan,
Rekomendasi :
1. Pembangunan
Balai Latihan
Kerja
2. Program
Pelatihan
SDM
Jayanti belum
dapat
menjangkau
seluruh
masayarakat
Kabupaten
Tangerang
3. Belum
dilaksankanny
a Mou
kerjasama
penempatan
pelathan
dengan
perusahaan
n pelatihan di
masayarakat
Dinas Tenaga
Kerja belum
memiliki
sarana mobile
training unit
(MTU)
3. Kesadaran
perusahaan
dalam
melaksanakan
wajib lapor
lowongan yang
masih rendah
memenuhi
kebutuhan tenaga
kerja yang
terampil.
2. Besarnya
angkatan kerja
yang belum
memiliki
kompetensi
sehingga perlu
didorong untuk
mengikuti
pelatihan.
3. Sebagai daerah
industri dan
tujuan investasi
banyak
perusahaan yang
membutuhkan
tenaga kerja yang
memiliki keahlian
dan terampil yang
di butuhkan
perusahaan
sehingga dapat
meningkatkan
penyerapan
tenaga kerja.
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Dalam menentukan isu strategis Renstra Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang menggunakan metode analisis SWOT, Analisis SWOT
merupakan bagian dari proses perencanaan yang digunakan untuk
mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan (strenght) dan
kelemahan (weakness) yang berasal dari dalam organisasi (ranah internal),
serta peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang berasal dari luar
organisasi (ranah eksternal).

57
Analisis SWOT menjadi sangat penting dalam perencanaan strategis
dikarenakan analisis ini dapat melakukan evaluasi secara lebih tajam dan
lebih terarah mengenai existing condition yang terjadi pada instansi ini.
Setidaknya setelah dilakukan analisis tersebut, para pembuat kebijakan di
Dinas ini dapat mengetahui gambaran permasalahan yang sedang dihadapi
agar selanjutnya dapat dilakukan penanganan terhadap masalah tersebut
secara sistematis.
Dalam menentukan metode SWOT mengacu pada identifikasi masalah-
masalah pembangunan urusan ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kabupaten Tangerang dan juga merujuk pada identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja, telaah atas
visi, misi dan program daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra dan
telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam sebuah proses
perencanaan tersebut, suatu organisasi membutuhkan penilaian mengenai
kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses
pencapaian tujuan organisasi. Dengan analisa SWOT akan didapatkan
karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral,
kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa
lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Dari analisa tersebut
dapat dihasilkan gambaran potensi dari suatu organisasi untuk bisa maju
dan berkembang di masa mendatang, analisis SWOT Dinas Tenaga Kerja
antara lain:
3.4.1 Kekuatan dan kelemahan (Strenght and Weaknesses)
Faktor-faktor yang menjadi kekuatan internal pada Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Tangerang berdasarkan kondisi objektif adalah
sebagai berikut:
1. Dinas Tenaga Kerja merupakan satu-satunya organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang
memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan urusan
ketenagakerjaan;

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023

Similar to Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 (20)

More from Hendra SAP

More from Hendra SAP (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023