Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menciptakan siklus perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja."

1. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Jakarta, 30 Maret 2011
1

2. Alur Perencanaan
RPJPN
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional)
RPJMN
(Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional)
RENSTRA
(Rencana Strategis))
RKP
(Rencana Kerja Pemerintah)
RKT
(Rencana Kinerja
Tahunan)
Renja-KL
(Rencana Kerja –
Kementerian/Lembaga)
RKA-KL
(Rencana Kerja
Anggaran -
Kementerian/Lembaga)
DIPA
(Daftar Isian dan
Pelaksanaan Anggaran)
PK
(Penetapan Kinerja)
MONEV
(Monitoring & Evaluasi)
LAKIP
(Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
20 Tahun
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun & Triwulanan
1 Tahun
T - 1
T
T + 1
Pagu
Sementara
Pagu
Definitif

3. KALENDER PERENCANAAN KINERJA, ANGGARAN DAN PELAPORAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
3
NO. JENIS DOKUMEN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES KETERANGAN
1. Rencana Strategis (RENSTRA) Kemlu
Ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
2.
Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan
Kerja
Satuan Kerja : diterima BPO paling lambat 2 (dua)
bulan setelah ditetapkannya RENSTRA KEMLU
Perwakilan RI : diterima BPO paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah Keppri tiba dengan periode sesuai masa
tugasnya
3.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan
Kerja
Diterima BPO paling lambat akhir Pebruari T-1
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kemlu
Finalisasi RKT Kemlu oleh BPO paling lambat 15
Maret
T-1
5.
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
(Renja-KL) Satuan Kerja
Diterima BPO paling lambat awal April T-1
6.
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
(Renja-KL) Kemlu
Disampaikan ke Bappenas paling lambat akhir
April
T-1
7.
Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Satuan
Kerja
Perwakilan RI diterima BPO paling lambat akhir
April
T-1
Satuan Kerja Pusat diterima BPO paling lambat
31 Mei
8.
Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kemlu
Disampaikan ke DJA Kemkeu paling lambat 21
Juni
T-1
9.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Satuan Kerja/Kemlu
Kelengkapan DIPA diterima 15 Desember T-1
DIPA Satuan Kerja/Kemlu diterima awal Januari T
10. Penetapan Kinerja (PK) Satuan Kerja Diterima BPO paling lambat 15 Februari T
2010 - 2014

4. Lanjutan ……
4
NO. JENIS DOKUMEN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES KETERANGAN
11. Penetapan Kinerja (PK) Satuan Kerja
Diterima BPO paling lambat 15
Februari
T
12. Penetapan Kinerja (PK) Kemlu
Disampaikan ke Kemenpan & RB
paling lambat 31 Maret
T
13.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja
Diterima BPO paling lambat 15
Februari
T+1
14.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kemlu
Disampaikan ke Kemenpan & RB
15 Maret
T+1
15.
Monitoring dan Evaluasi (MONEV)
Satuan Kerja
Triwulan I s.d III disampaikan ke
BPO, 10 hari kerja setelah triwulan
berakhir (10 April, 10 Juli, 10
Oktober)
T
Triwulan IV di sampaikan ke BPO
10 Januari
T+1
16.
Monitoring dan Evaluasi (MONEV)
Kemlu
Triwulan I s.d. III disampaikan ke
Bappenas, 15 hari kerja setelah
Triwulan berakhir (15 April, 15 Juli,
15 Oktober)
T
Triwulan IV disampaikan ke
Bappenas 15 Januari
T+1
Keterangan :
T-1 : Tahun Sebelumnya
T : Tahun Berjalan
T+1 : Tahun Berikutnya

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
5
(Inpres Nomor : 7 Tahun 1999)
 Sistem yang membentuk siklus dimulai dari RENSTRA,
RKT, PK, dan LAKIP kemudian mengukur, mengevaluasi
kinerja dan melaporkan, serta menggunakan data
tersebut untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya.
 Pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dari
visi dan misi instansi Pemerintah dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
seperangkat indikator kinerja.

6. KOMPONEN SAKIP
SAKIP
RENSTRA
RKT/PK
LAKIP
K/L termasuk Kemlu: 5 thn
Perwakilan RI : 3 thn
Ditetapkan paling lambat
3 bulan setelah RPJM
ditetapkan dan 3 bulan
setelah Keppri tiba
Renstra terdiri dari :
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan, Program
Disusun 1 tahun sebelumnya
dan disampaikan paling lambat
15 Februari
RKT terdiri dari :
Renstra, Target Capaian,
Sasaran Kegiatan, Indikator
Kinerja dan Targetnya
PK hanya berbentuk matriks
yang ditanda tangani oleh
penanggung jawab kegiatan
Disampaikan paling lambat
28 Februari (Kemlu) &
Diterima Kantor Kemneg
PAN dan RB paling lambat
31 Maret
LAKIP terdiri dari :
RENSTRA ,
RKT/PK,
EVALUASI KINERJA
(PKK), dan
EVALUASI SASARAN
(PPS)
6

7. RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
7

8. RENSTRA
 Proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dalam jangka menengah dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
 Disusun untuk kurun waktu 5 tahun (K/L /Kemlu) dan 3 tahun
(Keppri) sesuai masa bakti.
 Ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah RPJMN ditetapkan dan
3 bulan setelah Keppri tiba.

9. KOMPONEN RENSTRA
(Periode 2010-2014)
 Arah masa depan yang hendak dituju
(Visi, tujuan dan sasaran)
 Mempertimbangkan kondisi saat ini
(Analisis SWOT)
 Cara mencapai tujuan dan sasaran
(Kebijakan, Program dan Kegiatan)
 Memuat ukuran keberhasilan
(Indikator Kinerja)

10.  Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
 Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana
instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan
 Visi hendaknya mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah
organisasi.
 Visi memiliki karakteristik :
a. Singkat dan mudah diingat
b. Inspiratif dan menantang
c. Menarik komitmen dan menggerakkan orang
d. Menciptakan makna bagi kehidupan anggota
organisasi
VISI

11. VISI KEMLU 2010 – 2014
“Memajukan Kepentingan Nasional
Melalui Diplomasi Total”
Memajukan adalah mencapai atau membawa kepada suatu keadaan yang lebih
baik.
Kepentingan Nasional merupakan amanat yang telah tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan pada periode 2010-2014 difokuskan pada pencapaian
Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.
Diplomasi Total adalah instrumen dan cara yang digunakan dalam diplomasi
dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder dan memanfaatkan seluruh
lini kekuatan (multi-track diplomacy).

12. MISI
 Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah,
sebagai penjabaran visi.
 Karakteristik Misi :
a. Melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi
b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai.
c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan
dilayani oleh instansi pemerintah
d. Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.

13. MISI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
1. Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang untuk
mencapai kepentingan nasional.
2. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN, ikut mendorong
proses integrasi Komunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang
mandiri, maju, bersatu, demokratis, aman, adil, makmur dan sejahtera.
3. Meningkatkan diplomasi multilateral untuk mencapai Indonesia yang lebih aman, damai,
mandiri, maju, adil, makmur dan sejahtera.
4. Meningkatkan citra Indonesia melalui Diplomasi Publik.
5. Mengoptimalkan diplomasi melalui pemantapan instrumen Hukum dan Perjanjian Internasional,
dalam rangka melindungi kepentingan nasional.
6. Meningkatkan pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan
WNI/BHI di luar negeri yang cepat, ramah, mudah, transparan dan akuntabel.
7. Merumuskan kebijakan luar negeri dalam rangka pencapaian kepentingan nasional.
8. Meningkatkan pengawasan intern untuk mendorong terciptanya aparatur Kementerian Luar
Negeri yang bersih dan tertib.
9. Meningkatkan manajemen Kementerian Luar Negeri yang transparan, akuntabel dan
profesional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri.

14. Contoh MISI (Bilateral)
 Merealisasikan kepentingan politik nasional di negara akreditasi/wilayah kerja
 Merealisasikan kepentingan ekonomi nasional di negara akreditasi/wilayah kerja
 Merealisasikan kepentingan nasional di bidang Sosial Budaya di negara
akreditasi/wilayah kerja
 Melindungi dan melayani WNI/BHI di negara akreditasi/wilayah kerja
 Meningkatkan pelayanan konsuler kepada WNA di negara akreditasi/wilayah kerja
Catatan : MISI seyogyanya bersifat jangka panjang dan tidak mudah berubah

15. Contoh MISI (Multilateral)
 Merealisasikan kepentingan ekonomi nasional di
forum regional dan multilateral
 Merealisasikan kepentingan politik nasional di
forum regional dan multilateral
 Merealisasikan kepentingan nasional di bidang
Sosial Budaya di forum regional dan multilateral

16. TUJUAN
16
 Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun dari setiap unit kerja di lingkungan
Kementerian Luar Negeri dan 1 (satu) sampai dengan 3
(tiga) tahun untuk Perwakilan RI di luar negeri,
 Dalam pembuatan tujuan agar dibuat analisis terlebih
dahulu meliputi analisis faktor lingkungan internal dan
eksternal dengan memperhatikan Strength, Weakness,
Opportunity and Threat (SWOT).
 Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yg ingin dicapai dimasa
mendatang. Dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif,
dan diupayakan terfokus pada outcome.

17. SASARAN
17
 Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan secara nyata oleh setiap unit kerja
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan (tahunan atau semesteran)
 Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis.

18. INDIKATOR SASARAN
18
Menguraikan mengenai ukuran
kuantitatif dan atau kualitatif yang
mengindikasikan tingkat capaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan.

19. KEBIJAKAN
19
 Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh
yang berwenang untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan
kegiatan unit kerja agar tercapai kelancaran dan
keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,
tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan
 Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan
operasional, bukan kebijakan umum pimpinan

20. Sasaran Strategis Kemlu 2010-2014
1. Terwujudnya peningkatan dan penguatan hubungan dan kerja sama bilateral dan
regional di berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
2. Meningkatnya hubungan dan kerja sama bilateral di bidang politik, ekonomi, sosial
budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keamanan dengan negara-negara dan
organisasi internasional di kawasan Amerika dan Eropa.
3. Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang polkam, ekonomi, sosial
budaya, dan kerja sama dengan mitra wicara dalam upaya proses integrasi komunitas
ASEAN.
4. Meningkatnya peran aktif indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan
internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, serta meningkatkan pembangunan
ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian,
investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerja sama
multilateral.
5. Menguatnya dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional bagi terpeliharanya
keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemulihan ekonomi
nasional.

21. Sasaran Strategis Kemlu 2010-2014 (Lanjutan…)
6. Terwujudnya optimalisasi diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian
internasional yang aman dari aspek politis, hukum teknis, dan keamanan.
7. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan keprotokolan, kekonsuleran,
fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri.
8. Tercapainya prioritas-prioritas rencana pembangunan nasional dalam lingkup
politik luar negeri.
9. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparat pengawasan intern untuk
mewujudkan ketertiban pengelolaan keuangan dan barang milik negara di
Kementerian Luar Negeri.
10.Meningkatnya struktur kelembagaan, SDM, sarana prasarana, koordinasi
perencanaan, pengelolaan, pelaporan kinerja dan anggaran serta dukungan
administratif lainnya bagi keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri.

22. PROGRAM KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2010—2014
1. Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama ASEAN
2. Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral
3. Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di
Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
4. Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian
Internasional
5. Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di
Kawasan Amerika dan Eropa
6. Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran
8. Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik
9. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri
10.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar
Negeri
11.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

23. KETERKAITAN VISI s/d KEGIATAN
MISI 1 MISI 2 MISI 3
VISI
T.1.1 T.1.2 T.1.3 T.2.1 T.2.2 T.3.1 T.3.2 T.3.3
S.1.1.1 S.1.1.2 S.1.1.3 Dst. . . . S.3.3.1 S.3.3.2
P 1.1.1.1 P 1.1.1.2 P 3.3.2.1 P 3.3.2.2P
K K K K KK K K K KK K K K K
PP
Kebijakan
Indikator Kinerja

24. CONTOH PENJABARAN
MISI :
Merealisasikan kepentingan politik nasional di negara
akreditasi/wilayah kerja
TUJUAN :
Mewujudkan dukungan untuk keutuhan wilayah NKRI
(variasi : mempertahankan, meningkatkan)
SASARAN :
Terwujudnya dukungan dari Pemerintah setempat
(variasi : parlemen, masyarakat setempat, masyarakat Indonesia,
LSM, tokoh, mahasiswa)
INDIKATOR SASARAN :
 Jumlah pernyataan resmi Pemerintah yang mendukung keutuhan
wilayah NKRI
 Jumlah dukungan dari parlemen setempat terhadap keutuhan
wilayah NKRI
 Prosentase dukungan negara akreditasi terhadap NKRI di forum
multilateral

25. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra)
BAB I PENDAHULUAN
25
Penjelasan:
1.1. Kondisi Umum Merupakan langkah untuk menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah
dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat
terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi
dalam lingkup kewenangan
1.2.Potensi dan Permasalahan Merupakan langkah untuk menganalisa permasalahan, potensi, kelemahan, peluang
serta tantangan jangka menengah yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan
penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan, serta
untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2.1. Visi
2.2. Misi
2.3. Tujuan
2.4. Sasaran
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Penjelasan
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Uraian bersifat lengkap mencakup yang dilakukan langsung oleh
Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan;
Uraian dilengkapi dengan indikator‐indikator kinerja outcome dari masing‐masing
Program;
Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
3.2
.
Kebijakan dan Strategi Uraian bersifat lengkap (mencakup yang dilakukan langsung);
Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan
Uraian dilengkapi dengan indikator‐indikator kinerja outcome dari
masing‐masing kegiatan dan indikator-indikator kinerja output dari masing-
masing kegiatan.
BAB IV PENUTUP

26. Rencana Kinerja Tahunan
(RKT)
26

27. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
27
 Dokumen perencanaan suatu organisasi/instansi
Pemerintah terhadap kinerjanya dalam jangka waktu 1
tahun dan disusun tahun sebelumnya.
 Setiap unit kerja eselon I dan II di lingkungan Kemlu
dan Perwakilan RI diwajibkan menyusun RKT pada tiap
awal tahun anggaran (satu tahun sebelumnya) untuk
kemudian disampaikan pada Menteri Luar Negeri c.q
Sekretaris Jenderal tembusan kepada Sahli Menlu
Bidang Manajemen, Itjen dan Karo PO.

28. Komponen RKT
28
 Sasaran (ditetapkan dalam Renstra)
 Program (sesuai nomenklatur dalam DIPA)
 Kegiatan (sesuai nomenklatur dalam DIPA)
 Indikator Sasaran dan Indikator Kegiatan/Kinerja)
 Target Sasaran dan Target Kegiatan

29. Sasaran dan Indikator Sasaran
29
 Sasaran merupakan sasaran yang dimuat dalam
dokumen Renstra yang akan dicapai pada tahun
yang bersangkutan beserta indikator dan
rencana tingkat capaiannya (targetnya).
 Indikator Sasaran menguraikan mengenai
ukuran kuantitatif dan atau kualitatif (sedapat
mungkin kuantitatif) yang mengindikasikan
tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan.

30. Program
30
 Program merupakan kumpulan kegiatan-
kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh unit
kerja sebagaimana tercantum dalam DIPA
 Program adalah instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih dari kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah serta
memperoleh alokasi anggaran dari APBN

31. Kegiatan
31
 Kegiatan = penjabaran dari suatu program.
 Merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan oleh unit kerja sesuai dengan kebijakan dan program
yang telah ditetapkan.
 Rumusan kegiatan hendaknya mengacu pada pencapaian outcome
tertentu, agar kegiatan dalam RKT tidak terlalu kecil ataupun terlalu
luas. Selain itu, hendaknya disesuaikan juga dengan nomenklatur
kegiatan yang terdapat dalam DIPA
 Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja
kegiatan dan rencana capaiannya

32. Indikator Kinerja
32
 Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan
 Input atau Masukan, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, atau dalam
rangka menghasilkan output. Misalnya dana, SDM, material, waktu,
teknologi, dsb.
 Output atau Keluaran, adalah segala sesuatu berupa produk/jasa
(fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu
kegiatan dan program berdasarkan masukan yang dihasilkan.
 Outcome atau Hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
 Output ≠ Outcome

33. Perumusan Indikator Kinerja
33
Kriteria :
 SPECIFIC : Spesifik, sehingga jelas/tidak bias
 MEASURABLE: Terkendali, sehingga dapat diukur secara
kuantitatif dan objektif
 ACHIEVABLE: Dapat diterima oleh pihak yang menggunakan
hasil pengukuran capaian kinerja
 RELEVANCE: Relevan dengan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai
 TIME BOUND: Dapat dicapai secara ekonomis dan efektif

34. Sistematika RKT
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Data dan Struktur Organisasi
D. Aspek Strategis Organisasi
BAB II RENCANA STRATEGIS
A. Pernyataan Visi
B. Pernyataan Misi
C. Tujuan
D. Sasaran
E. Program
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Rencana Kinerja Tahun ……
B. Asumsi-asumsi Penting
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
1. Matriks Rencana Strategis (RENSTRA)
2. Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Anggaran

35. ®onn 2004
Alur Pengisian RKT

36. Penetapan Kinerja
(PK)
36

37. Penyusunan Penetapan Kinerja
37
 Penyusunan PK didasarkan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi
 Setiap unit kerja eselon I dan II di lingkungan Kementerian Luar Negeri
serta Perwakilan RI di luar negeri wajib menyusun dokumen PK pada
awal tahun anggaran setelah menerima DIPA
 Dokumen PK sekaligus juga merupakan kontrak yang mengikat antara
Pejabat Eselon II dengan Eselon I dan Pejabat Eselon I dengan Menlu
serta antara Keppri dengan Menlu.
 PK hanya dalam bentuk matriks.

38. Isi Penetapan Kinerja
38
 PK mencantumkan program beserta sasaran dan indikator output
dan outcome dari kegiatan/sub-kegiatannya, termasuk target yang
hendak dicapai pada tahun berjalan sebagaimana dimuat dalam
dokumen RKT dan disesuaikan anggaran pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 PK merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan
program/kegiatan Kemlu dengan didukung anggaran dan SDM guna
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RENSTRA.

39. SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
KEGIATAN
KET.
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
ALUR PENGISIAN MATRIKS PK
PROGRAM /
KEGIATAN DIPA
SASARAN /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME ANGGARAN
URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7
FORM RKT
FORM PK
39

40. Contoh Kontrak tingkat Kementerian
PENETAPAN KINERJA TAHUN ……
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel
dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : …………………………
Jabatan : …………………………
Pada tahun ……... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta, ……………
Menteri/Pimpinan Lembaga,
…………………………………

41. PENETAPAN KINERJA TAHUN …..
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami
yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .......................................
Jabatan : .......................................
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : .......................................
Jabatan : .......................................
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun ………. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran ini dalam rangka
mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keherhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian
Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
41
Jakarta, ……………
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
(………………………………………) (…………………………………..)
Contoh Kontrak eselon I dan II serta Perwakilan RI

42. Indikator Kinerja Utama
(IKU)
42

43. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama berdasarkan PER
/09/M.PAN/5/2007 adalah indikator yang
menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi.

44. Tujuan Penetapan IKU
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang
penting dan diperlukan dalam melakukan
manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang
di gunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.
44

45. No. Uraian Alasan
1. % peningkatan kerjasama dengan negara-negara
dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia
Pasifik, dan Afrika, maupun Amerika dan Eropa
Menunjukkan tingkat kepentingan nasional yang dapat tercapai melalui kerjasama dengan negara-negara
dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika maupun Amerika dan Eropa di berbagai
bidang yang ditunjukkan melalui berbagai kesepakatan kerjasama, saling kunjung maupun peningkatan
hubungan di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.
2. % keberhasilan peran dan kepemimpinan dalam
pembentukan Komunitas ASEAN
Menunjukkan semakin berpengaruhnya peran dalam pembentukan Komunitas ASEAN melalui berbagai
rekomendasi di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dalam forum kerja sama ASEAN.
3. % keberhasilan peran dan diplomasi Indonesia
dalam penanganan isu-isu multilateral
Menunjukkan upaya aktif Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral terkait bidang keamanan
internasional dan perlucutan senjata, pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup, pemajuan HAM serta
organisasi internasional negara berkembang dan kerja sama sosial budaya
4. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional
tingkat kepala negara dan menteri
Keberhasilan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan internasional (bilateral, regional, multilateral)
memiliki arti penting dimana dapat berperan dalam menentukan agenda pertemuan yang mewujudkan
kepentingan nasional.
5. % keberhasilan diplomasi bidang hukum dan
perjanjian internasional
Menunjukkan peran diplomasi melalui pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional dalam melindungi
kepentingan nasional, termasuk upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI.
6. % peningkatan kualitas informasi dan diplomasi
publik dalam penyelenggaraan politik dan hubungan
luar negeri
Menunjukkan kualitas informasi dan diplomasi publik bagi para pemangku kepentingan baik domestik
maupun masyarakat internasional dalam rangka peningkatan citra , yang ditunjukkan melalui berbagai
kegiatan diplomasi publik dan diseminasi informasi, maupun berbagai kerjasama teknis
7. % peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan,
pelayanan kekonsuleran, pelayanan fasilitas
diplomatik yang memadai dan tepat waktu
Menunjukkan kualitas pelayanan kepada publik di bidang keprotokolan dan kekonsuleran, fasilitas
diplomatik yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
8. % penanganan kasus WNI dan BHI di luar negeri
yang dapat diselesaikan
Penanganan dan perlindungan terhadap WNI/BHI telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional.
Penanganan dan perlindungan ini antara lain ditunjukkan melalui pemberian bantuan hukum,
repatriasi/deportasi terhadap WNI maupun kerjasama dengan negara-negara yang terkait dengan
perlindungan terhadap WNI/BHI.
9. Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti
menjadi kebijakan luar negeri
Mengukur jumlah pengkajian dan pengembangan kebijakan terkait penyelenggaraan politik dan hubungan
luar negeri yang dihasilkan dan disampaikan kepada Pimpinan Kementerian Luar Negeri
10. % peningkatan kualitas pengawasan pada
Kementerian Luar Negeri dan
Mengetahui tingkat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya secara efisien dan efektif,
berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
dalam mendorong terwujudnya good governance.
45
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/KP/II/2010/02
Tanggal 12 Februari 2010

46. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
46

47. MEKANISME PELAKSANAAN
LAPORAN AKIP (LAKIP)
Setiap Unit Kerja Eselon I dan II termasuk Perwakilan RI
wajib membuat LAKIP secara berjenjang untuk disampaikan
kepada atasannya, tertuang dalam SK Menlu Nomor
111/B/OT/I/2010/02 tentang Renstra Kemlu tahun2010
ada pada butir KETIGA
LAKIP dari tiap K/L disampaikan oleh masing-masing
Menteri/Pimpinan LPND kepada Presiden dan Wakil
Presiden melalui dan dengan tembusan kepada Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

48. Sistematika Penyusunan LAKIP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang (termasuk dasar hukum)
I.2 Tugas dan Fungsi Ditjen KS ASEAN
I.3 Struktur Organisasi
I.4 Aspek Strategis Organisasi
(Arti penting unit organisasi bagi Kementerian)
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
II.1 Rencana Strategis (Renstra) 2010—2014
II.1.A Pernyataan Visi
II.1.B Pernyataan Misi
II.1.C Tujuan dan Sasaran Strategis
II.1.D Kebijakan
II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2010
II.3 Program dan Kegiatan Tahun 2010
II.4 Anggaran Tahun 2010
48

49. Lanjutan …..
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010
III.1 Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010
III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2010
III.3 Analisis Pencapaian Sasaran
1. Tujuan/Sasaran #1
Analisis Capaian Kinerja
Narasi Penjelasan yang memadai atas capaian kinerja
2. Tujuan/Sasaran #2
III.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2010
49
Indikator Kinerja Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian (%)
(output dari PK)
(output dari PK)
Indikator Kinerja Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian (%)
(output dari PK)
(output dari PK)

50. Pengukuran dalam LAKIP meliputi :
50
 Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
 Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari
masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran
tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil
pengukuran kinerja kegiatan.

51. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Program
Kegiatan Prosentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat Capaian
(Target)
Katerangan
Uraian
Indikator
Kinerja
Satuan
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Diisi dengan
nama program
sesuai dengan
yang terdapat
dalam DIPA
unit organisasi/
unit kerja
Diisi jenis dan
nama
kegiatan yang
serumpun
dalam satu
program. satu
program dapat
berisi banyak
kegiatan
Diisi uraian
indikator
kinerja
kegiatan
berdasar kan
kelompok
masukan,
keluaran, dan
hasil
Input :
Dana, SDM
Output :
kali, %,
naskah/
dokumen dll
Outcome :
%, naskah/
dokumen
Diisi target dari
masing-masing
indikator
kinerja (input,
output, dan
hasil)
Diisi realisasi
nyata dari
yang di
rencanakan
Nilai dalam
prosen yang
diperoleh dengan
cara membagi
realisasi dengan
rencana (kolom 9
dibandingkan
kolom 8)
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL …………………………..
Tahun ……………..
* Isian Kolom 6 : Masukan/input : (Rupiah/orang);
Keluaran/Output (naskah, kegiatan, orang, meter persegi, dll)
Hasil/Outcome : (tingkat pemahaman, kualitas, nilai kontrak, nilai perdagangan,dukungan)

52. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
DIREKTORAT JENDERAL …………………………..
Tahun ……………..
Sasaran
Indikator
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi
Prosentase
Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Uraian sasaran
yang telah
ditetapkan dan
direncanakan
dalam tahun yang
bersangkutan
dengan merujuk
pada RENSTRA
Ditjen dan
KEMLU
Ditulis indikator
sasaran untuk
tahun yang
bersangkutan
(bisa merujuk
pada dokumen
RENSTRA Ditjen
dan KEMLU)
Ditulis rencana
tingkat capaian
(target) masing-
masing indikator
sasaran
sebagaimana
tertulis dalam
kolom 2
Ditentukan oleh
unit ybs berupa
jumlah kuantitatif
dari indikator pada
kolom 2
Ditulis realisasi
dari masing-
masing rencana
tingkat capaian
(target)
sebagaimana
tertulis dalam
kolom 3
Ditulis dengan
prosentase
pencapaian
rencana tingkat
capaian dengan
cara membanding
kan realisasi
dengan rencana
dikalikan 100%
Ditulis berbagai
hal yang perlu
dijelaskan
berkaitan dengan
sasaran, indikator
sasaran, rencana
tingkat capaian
serta realisasi.

53. KENDALA YANG DIHADAPI
SERTA PEMECAHANNYA

54. PERMASALAHAN YANG SERING DITEMUKAN PADA
DOKUMEN SAKIP PERWAKILAN :
1. Perbedaan interpretasi mengenai sistematika dan format dokumen SAKIP
2. Inkonsistensi antara tiga dokumen SAKIP di dalam perumusan Misi, Tujuan,
Sasaran, Program dan Kegiatan Perwakilan
3. Kesalahan pejabaran rumusan Misi s/d Kegiatan
4. Kekurangtepatan perumusan Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja
Kegiatan (input, output, outcome) karena tidak terukur
5. Kesalahan pengisian matriks Renstra, RKT, PKK (Pengukuran Kinerja
Kegiatan) dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)
6. Tidak mencantumkan IKU
7. Capaian kinerja tidak teridentifikasi sesuai Indeks Perwakilan
8. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan Bobot Misi Perwakilan

55. 55
PEMECAHAN MASALAH
PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TIDAK TERGANTUNG
PADA 1 ORANG (HARUS TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF)
MENGUBAH POLA PIKIR (SAKIP tidak hanya untuk memenuhi
kebutuhan administrasi)
Laporan Pertanggungjawaban
Akuntabilitas
Sarana Self-Assessment
MEMATUHI JADWAL
MEMPERBAIKI PEMAHAMAN MENGENAI PENYUSUNAN
SAKIP

56. BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN
EVALUASI PROGRAM KEMENTERIAN (PRPK)
Tlp. (021) 3441508, ext 2130
(021) 3521417
Fax. 3858038
E-MAIL: prpk_bpo@kemlu.go.id
56

57. 57
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA