Successfully reported this slideshow.

Lakip pemko

2,596 views

Published on

LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya

Published in: Education
  • Be the first to comment

Lakip pemko

  1. 1. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA ( LAKIP ) TAHUN 2010 PEMERINTAH KOTA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010
  2. 2. DAFTAR ISI HalamanRINGKASAN EKSEKUTIF ...............................................................................i – iiBAB I PENDAHULUAN .....................................................................................1-6BAB II RENCANA STRATEGIS ....................................................................7 – 24BAB III PENETAPAN KINERJA .................................................................25 – 131BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................132 -159BAB V PENUTUP .....................................................................................160 - 161LAMPIRAN :LAMPIRAN 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN ( R K T )...................................................1 – 196LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( P K K )..........................................1 – 187LAMPIRAN 3 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( P P S ).....................................1 - 45
  3. 3. IKHTISAR EKSEKUTIF Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakanpertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikirantersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun2010 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaanprogram dan kegiatan selama tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban olehPemerintah Kota Palangka Raya dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yangmengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LAKIP ini jugamerupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerjaPemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh. Sebagai wujud implementasi akuntabilitas, maka dalam rangka mempertanggung jawabkanpengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakandalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun 2010 yang didasarkan pada Rencana PembangunanJangka Menengah ( RPJM ) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013. Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatulembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota PalangkaRaya (LAKIP) Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga AdministrasiNegara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Pemerintah Kota Palangka Rayaselama tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Lembaga Instansi Pemerintahuntuk menyusun laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Pemerintah KotaPalangka Raya dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja SatuanKerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh. LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 ini menyajikan berbagai keberhasilanmaupun kegagalan dalam bidang Pemerintahan. Keberhasilan Pemerintah Kota Palangka Raya jugamenggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasimasyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersihmerupakan tujuan utama dari Pemerintah Kota Palangka Raya. Beberapa capaian kinerja dari Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 secara ringkas dapatdilihat dari Indikator Kunci Utama ( IKU ) yang diadopsi dari Program Pembangunan Pemerintah KotaPalangka Raya yang dituangkan kedalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka raya Tahun 2008-2013yang tetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 14 Tahun 2010. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakanIkhtisar Eksekutif Lakip Pemko Tahun 2010 i
  4. 4. indikator kinerja Keluaran ( Out Put) dalam Penetapan Kinerja tahun 2010 kegiatan yang meliputimasukan, keluaran, hasil. Data dan Fakta yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun 2010 ini antara lain : Surat Keputusan, StrukturOrganisasi, Data Kepegawaian, Data Keuangan, Data Sarana dan Prasarana maupun peralatan,Rencana Kerja, Uraian Tugas dan lain sebagainya. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kota PalangkaRaya Tahun 2010 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan atas kritik , saran serta pendapat gunaperbaikan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dimasa-masa yang akan datang sangat kamiharapkan . Palangka Raya, 30 Maret 2011 WALIKOTA PALANGKA RAYA H.M. RIBAN SATIAIkhtisar Eksekutif Lakip Pemko Tahun 2010 ii
  5. 5. BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media untukmenyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah KotaPalangka Raya, melaksanakan rencana stratejik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada dimasyarakat Kota Palangka Raya A. LATAR BELAKANG Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KotaPalangka Raya Tahun 2010 dikarenakan adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Kota PalangkaRaya untuk mewujudkan Good Governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UUNo.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan Good Governance ini diimplementasikanolen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas,partisipasi, dan transparansi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umumpenyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asaskepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanpenyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.B. MAKSUD DAN TUJUAN Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP). LAKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaiankinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders (Pemerintah Kota Palangka Raya , DPRD danMasyarakat). LAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LAKIP merupakan sarana bagi PemerintahDaerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisiinformasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LAKIPmerupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untukmemperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performanceimprovement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yangdimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 1
  6. 6. C. ASPEK STRATEGIS Strategi pembangunan Tahun 2008-2013 difokuskan pada 5 (lima) bidang pembangunan denganarah kebijakan umum sebagai berikut :1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber daya manusia diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM masyarakat secara keseluruhan dan kualitas SDM aparatur pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian masyarakat serta profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.2. Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi diorientasikan pada pengembangan ekonomi kerakyatan (lokal) yang berbasis sektor jasa dengan tetap mempertahankan pengembangan bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.3. Pembangunan Penataan Wilayah Pembangunan Penataan Wilayah diorientasikan pada perencanaan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas, dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk menciptakan ruang dan lingkungan kehidupan yang lebih layak.4. Pembangunan Sosial Budaya Pembangunan Sosial Budaya diorientasikan pada penciptaan tatanan masyarakat yang bermoral, beretika, dinamis, tertib dan berbudaya, serta membangun kekuatan dan kemandirian lokal menuju kehidupan masyarakat madani yang memiliki kesadaran politik, hukum, dan menciptakan rasa aman masyarakat.5. Pembangunan Pemerintahan Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujukan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah (pusat, propinsi, kota dan kota), perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat. KONDISI UMUM KOTA PALANGKA D. RAYA1. Kondisi Geografis Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113 o 30” – 114o 04” Bujur Timur dan 1o30” – 2o30” Lintang Selatan dengan batas wilayah : Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten KatinganLakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 2
  7. 7. Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.678,51 Km2 ( 267.851 Ha) terdiri dari Lima ( 5 ) Kecamatan :1) Kecamatan Pahandut dengan 6 ( Enam ) Kelurahan2) Kecamatan Sebangau dengan 6 ( Enam ) Kelurahan3) Kecamatan Jekan Raya dengan 4( Empat ) Kelurahan4) Kecamatan Bukit Batu dengan 7 ( Tujuh ) kelurahan5) Kecamatan Rakumpit dengan 7 ( Tujuh ) Kelurahan2. Sejarah Berdirinya Kota Palangka Raya Berawal dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri RI Nomor : Des.52/12/2-206 tanggal 22 Desember 1959 ditetapkan Pemindahan tempatdan kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20Desember 1959, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tersebut makaditetapkan Pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 ( Lima ) Kabupaten dengan Palangka Rayasebagai Ibukotanya. Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut bertahap mengalami perubahan tugas danfungsinya antara lain mempersiapkan Kota Praja Palangka Raya pada tanggal 11 Mei 1960 dibentuklahKecamatan Palangka khusus persiapan Kota Praja Palangka Raya yang pada tahun 1962 mengalamiperubahan, peningkatan dan pembentukan kelengkapan Kota Praja Administratif Palangka Raya denganmembentuk 3 ( Tiga) Kecamatan yaitu :1. Kecamatan Palangka berkedudukan di Pahandut2. Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Tangkiling3. Kecamatan Petuk Katimpun berkedudukan di Marang Ngandurung Langit. Kemudian pada Tahun 1964 Kecamatan Palangka di Pahandut di pecah menjadi 2 ( Dua )Kecamatan yaitu :1. Kecamatan Pahandut2. Kecamatan Palangka Hingga Kota Praja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 ( Empat ) Kecamatan dan17 ( Tujuh Belas ) kampung yang memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk menjadi 1 (satu ) KotaPraja dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2753 ) maka terbentuklah Kota Praja Palangka Raya yang otonom.Pada tingkat Kecamatan secara legalitas ditetapkan melalui keputusan Walikotamadya Dati II PalangkaRaya Nomor 6 tahun 1998 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Pahandut dan BukitBatu yang disempurnakan kembali melalui Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2001 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan. Mengingat perkembangan kondisi Kota Palangka Raya yang semakin berkembang danpeningkatan pertambahan penduduk serta luas wilayah yang tidak akan mampu maksimal hanyaditangani oleh 2 ( Dua ) Kecamatan, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentangpembentukan, pemecahan, penggabungan Kecamatan yang masing-masing membawahi beberapakelurahan, yaitu :Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 3
  8. 8. 1. Kecamatan Pahandut Ibukota Pahandut membawahi Kelurahan : a. Kelurahan Pahandut b. Kelurahan Panarung c. Kelurahan Langkai d. Kelurahan Pahandut Seberang e. Kelurahan Tumbang Rungan f. Kelurahan Tanjung Pinang ( Peningkatan status Tj Pinang, Talio dan Bangaris )2. Kecamatan Jekan Raya Ibukota Palangka membawahi kelurahan : a. Kelurahan Palangka b. Kelurahan Menteng c. Kelurahan Bukit Tunggal d. Kelurahan Petuk Katimpun3. Kecamatan Sabangau Ibukota Kalampangan yang membawahi Kelurahan : a. Kelurahan Kameloh Baru b. Kelurahan Bereng Bengkel c. Kelurahan Kalampangan e. Kelurahan Kereng Bangkirai f. Kelurahan Danau Tundai g. Kelurahan Sabaru4. Kecamatan Bukit Batu Ibukota Tangkiling membawahi kelurahan : a. Kelurahan Marang b. Kelurahan Tumbang tahai c. Kelurahan Banturung d. Kelurahan Tangkiling e. Kelurahan Sei Gohong f. Kelurahan Habaring Hurung ( Peningkatan status Transbangdep / Sidomulyo ) g. Kelurahan Kanarakan5. Kecamatan Rakumpit Ibukota Mungku Baru membawahi Kelurahan : a. Kelurahan Petuk Bukit b. Kelurahan Panjehang c. Kelurahan Petuk Barunai d. Kelurahan Mungku Baru e. Kelurahan Pager f. Kelurahan Gaung Baru g. Kelurahan Bukit Sua5. Gambaran Umum Pemerintah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 4
  9. 9. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang PedomanOrganisasi Perangkat Daerah maka pada tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 09, 10,11, 12 dan Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Badan,Dinas dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Adapun nama-nama Sekretariat,Badan, Dinas dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut : No Nama Satuan Kerja/Organisasi Nomor Perda 1 2 3 1 Sekretariat DPRD No 10 Tahun 2008 2 Sekretariat Daerah No 09 Tahun 2008 3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 12 Tahun 2008 4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No 12Tahun 2008 5 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan No 12Tahun 2008 6 Dinas Kesehatan No 12Tahun 2008 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 12Tahun 2008 8 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi No 12Tahun 2008 9 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika No 12Tahun 2008 10 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan No 12Tahun 2008 11 Dinas Pasar dan Kebersihan No 12Tahun 2008 12 Dinas Sosial No 12Tahun 2008 13 Dinas Kehutanan dan Perkebunan No 12Tahun 2008 14 Dinas Pekerjaan Umum No 12Tahun 2008 15 Dinas Pertambangan dan Energi No 12Tahun 2008 16 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga No 12Tahun 2008 17 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah No 07 Tahun 2010 18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No 11 Tahun 2008 19 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat No 11 Tahun 2008 20 Badan Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2008 21 Badan Ketahanan Pangan No 11 Tahun 2008 22 Badan Pemberdayaan Masyarakat No 11 Tahun 2008 23 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana No 11 Tahun 2008 24 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan No 11 Tahun 2008 25 Satuan Polisi pamong Praja No 11 Tahun 2008 26 Inspektorat Kota No 11 Tahun 2008 27 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi No 11 Tahun 2008 28 Kantor Pelayanan Perijinan terpadu No 11 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah yang lain di Kota Palangka Raya adalah Kecamatan danKelurahan sebagai mana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan danOrganisasi Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan di Kota Palangka Raya. Pemerintahan di Kota PalangkaRaya terbagi dalam Lima ( 5 ) Kecamatan sebagai berikut: : NAMA KECAMATAN JUMLAH KELURAHANLakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 5
  10. 10. 1 2 a. Kecamatan Pahandut 4 ( Empat ) Kelurahan b. Kecamatan Sebangau 6 ( Enam ) Kelurahan c. Kecamatan Jekan Raya 4 ( Empat )Kelurahan d. Kecamatan Bukit Batu 7 ( Tujuh ) Desa / kelurahan e. Kecamatan Rakumpit 7 ( Tujuh ) Desa / kelurahan D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya ini dilakukan denganmembentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjutrumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Stratejik / RPJM Pemerintah Kota Palangka RayaTahun2008 – 2013 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun2010 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapaioleh Pemerintah Kota Palangka Raya . Adapun sistimatika penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 adalahsebagai berikut : I KHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN  LATAR BELAKANG  MAKSUD DAN TUJUAN  ASPEK STRATEGIS  KONDISI UMUM KABUPATEN/KOTA  SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP BAB II REENCANA STRATEJIK BAB III PENETAPAN KINERJA BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA BAB V PENUTUP LAMPIRAN : 1. RENCANA KEGIATAN TAHUNAN ( RKT) 2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK) 3. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS )Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 6
  11. 11. BAB II RENCANA STRATEGIS / RPJM TAHUN 2008 – 20013 Rencana Strategis / RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013 pada hakikatnyamerupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untukmeningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasarandan tujuan secara efektif dan efisien. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolokukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, KotaPalangka Raya menetapkan rencana strategis tahun 2008 – 2013 sebagai dasar acuan dalampenyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalampelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis KotaPalangka Raya Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, sertastrategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponenperencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis / RPJM PemerintahKota Palangka Raya melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Palangka Raya Tahun 2008 -2013.Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : A. VISI Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kota Palangka Raya hendak di bawa.Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilailuhur yang dianut oleh seluruh komponen stake holder. Pernyataan Visi Kota Palangka Raya adalah :TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA, DAN WISATABERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKATSEJAHTERA SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG Visi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2008–2013 ini diharapkan akan mewujudkan,keinginan dan amanat masyarakat Kota Palangka Raya dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuannasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota PalangkaRaya, selaras dengan RPJMD Nasional 2004-2010, dan RPJMD 2005 – 2010 Provinsi KalimantanTengah. Visi Pembangunan Kota Palangka Raya tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahuitingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan "Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai KotaPendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju MasyarakatSejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang. "Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 7
  12. 12. Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah : 1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Kalimantan; 2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi; 3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual 4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; dengan atmosfir pendidikan yang nyaman untuk semua orang. Adapun yang dimaksud dengan Kota Jasa Berkualitas" adalah : 1. Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan dan perbankan, kesehatan, transportasi, teknologi informatika dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri; 2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah kabupaten Gunung Mas; Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau, serta kabupaten lainnya; 3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif; 4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbabasi pada ekonomi kreatif. Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pariwisata Berkualitas " adalah : 1. Kegiatan pariwisata di Kota Palangka Raya dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 2. Merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi dan sarana pariwisata yang menjadi pilihan bagi masyarakat berwisata; 3. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain dalam membuat paket wisata. 4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata alam, dan wisata sungai, wisata kuliner khas Palangka Raya (Kalimantan Tengah); 5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan ”Tertata dan Berwawasan Lingkungan" adalah : 1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan; 2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan; 3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 8
  13. 13. Adapun yang dimaksud dengan Masyarakat Sejahtera adalah: 1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-hasil pembangunan keseluruh wilayah kota Palangka Raya 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang. 3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan. 4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka. 5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya mutu lingkungan hidup. Adapun yang dimaksud dengan Falsafah Budaya Betang adalah: 1. Budaya Betang mengandung nilai-nilai : peradaban (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ( belom-bahadat ), kerukunan, toleransi, demokrasi, kesatriaan (membela petak-danom), kepemimpinan dan kebersamaan diterapkan oleh seluruh komponen masyarakat yang berada di Kota Palangka Raya. 2. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik. 3. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing. 4. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. 5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat. A. MISI Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visiyang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparatPemerintah Kota Palangka Raya adalah :1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan orientasi Nasional dan Global, sumber daya manusia yang berilmu dan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya harus memiliki standar kualitas yang tinggi danterkemuka di Kalimantan. a. Memiliki Keuanggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi. b. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. c. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan.Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 9
  14. 14. d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan atmosfir pendidikan yang nyaman untuk semua orang.2. Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Pelayanan Jasa terhadap Masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan Kota Jasa Berkualitas adalah sebagai berikut : a. Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan dan perbankan, kesehatan, transportasi, teknologi informatika dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri. b. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau serta Kabupaten lainnya. c. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif. d. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi pelayanan dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis pada ekonomi kreatif.3. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Wisata yang terencana, tertata, berwawasan dan ramah lingkungan Yang dimaksud dengan Kota Pariwisata Berkualitas adalah : a. Kegiatan pariwisata di Kota Palangka Raya dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa b. Merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi dan sarana pariwisata yang menjadi pilihan bagi masyarakat berwisata. c. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerja sama wisata dengan pihak lain dalam membuat paket wisata. d. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi- inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata alam dan wisata sungai, wisata kuliner khas Palangka Raya ( Kalimantan Tengah ) e. Mempertahankan dan mengembangkan norma norma religius/ agama dalam kehidupan bermasyarakat.4. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat yang sejahtera Yang dimaksud dengan masyarakat yang sejahtera adalah : a. Tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil- hasil pembangunan keseluruh wilayah Kota palangka Raya. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang. c. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan. d. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka. e. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya mutu lingkungan hidup.5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisiplinan tinggi, sikap profesional, berwibawa dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 10
  15. 15. Tujuan dan SasaranBerdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan tujuan strategis yangmerupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkanPemerintah Kota Palangka Raya dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkanoleh instansi pemerintah untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dalam rentang waktu masaRenstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing misi , sebagai berikut: 1. Tujuan untuk misi Pertama adalah : 1.1 Mewujudkan pendidkan yang berkualitas Sasaran : 1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di semua jenjang pendidikan formal maupun non formal. 2. Tujuan untuk misi kedua adalah : 2.1 Meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan Sasaran : 2.1.1 Puskesmas dan jaringannya, 2.1.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan 2.1.3 Terlayaninya pelayanan kesehatan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat 3. Tujuan untuk misi Ketiga adalah : 3.1 Peningkatan sarana dan prasarana publik Sasaran : 3.1.1 Meningkatnya peluang investasi, pertumbuhan ekonomi 3.1.2 Tersedianya lapangan kerja 4. Tujuan untuk misi Ke Empat adalah : 4.1 Menggalakkan Budaya Daerah dan Penataan Objek Wisata Daerah Sasaran : 4.1.1 Meningkatnya Pendapatan masyarakat 4.1.2 Meningkatnya pendapatan Kota Palangka Raya A. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 .Kebijakan dan program sebagai berikut : merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu caramengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untukmengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telahditetapkan.Berdasarkan kondisi daerah, dalam rangka mewujudkan Misi 1. Yaitu mewujudkan Kota Palangka Rayasebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan Orientasi Nasional dan Global, Sumber Daya Manusiayang berilmu, beriman dan ber Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Kebijakan dan programsebagai berikut :Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 11
  16. 16. A. KEBIJAKANKebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 adalah : Menyelenggarakan wajib Belajar Dua Belas Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh Wilayah Kota palangka Raya untuk memenuhi hak dasar warga negara. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau yang sederajad serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali ( relapse illiteracy ), dan menciptakan masyarakat pembelajar. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan serta penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan dan terpencil. Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan dan lingkungan hidup. Menyediakan Materi dan peralatan pendidikan ( teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar. Pengembangan teknologi informasai dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standart kompetensi,penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan di tingkat kecamatan. Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi standart pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa ( Student-based financing ) dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraanBab II Lakip Pemko Tahun 2010 12
  17. 17. pelayanan, efektifitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun yang bermutu. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan akademik tenaga pendidik melalui kegiatan pelatihan dan kursus serta berupaya mendorong pendirian Perguruan Tinggi baik setingkat Universitas, Sekolah Tinggi atau Akademi. Mewujudkan Keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan Meningkatkan Peran serta pemuda dalam pembangunan sosial politik, ekonomi budaya dan agama. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan. Membangun dan mengembangkan sistem dan jaringan informasi administrasi kependudukan Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan pencatatan sipil Peningkatan Jumlah jaringan dan kualitas puskesmas Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat Peningkatan Pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar Terlayaninya dengan baik dan optimal semua pasien yang dirawat di Puskesmas. Masyarakat mampu menjaga kesehatannya dan menyebarkan informasi mengenai hidup sehat Mendorong terciptanya kesadaran akan penting pariwisata bagi ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat Mengarahkan pengembangan destinasi wisata sesuai karakteristik daerah dan potensi, dan budaya masyarakat. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan. Melakukan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan partisipasi masyarakat Penyederhanaan prsedur perijinan dan pengakuan hak atas bangunan perumahan masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama di daerah kumuh perkotaan, daerah perdesaan, dan daerah rawan bencana. Mempertahankan fungsi dan kinerja jaringan irigasi dan rawa. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi jaringan irigasi dan rawa yang rusak. Pengendalian daya rusak air dengan mengutamakan pengendalian banjir melalui konversi sumberdaya air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Optimalisasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kota dan Kota serta Pengembangan Wilayah Strategis.Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 13
  18. 18.  Meningkatkan pelayanan prima di terminal, dermaga, pelabuhan pelayanan administrasi perijinan bidang LLAJ dan LLASDP. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pos, dan telekomunikasi. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui diklat teknis. Meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan angkutan laut, pos, dan telekomunikasi. Merancang pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan tahunan daerah. Mengkoordinasikan program-program penanaman modal, penelitian, dan pengembangan serta statistik di daerah. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian baik antar isntansi di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain. Melakukan pemantauan, penilaian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, Kota/kota, dan pihak lainnya. Menyelenggarakan urusan kesekretariat badan. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah; Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan; Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan; Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana; Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan; Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup; Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah; Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada; Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan; Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen; Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan; Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana geologi; Evaluasi kebijakan/ peraturan yang tidak sesuai. Merencanakan tata ruang kota (detail dan teknis) yang sesuai dengan perkembangan kota berserta peraturan daerahnya. Memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang.Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 14
  19. 19.  Memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata kota. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasasarana. Mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan penerangan jalan umum (PJU), pelayanan pemakaman umum (TPU), dan penanggulanan kebakaran melalui operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Meningkatkan fasilitas dan kenyamanan pasar Meningkatkan kualitas kebersihan dan keindahan kota Meningkatkan pelayanan jasa perparkiran Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya; Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan; Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan; Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu; Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal. Mempertahankan ketersediaan beras minimal 90 persen dari kebutuhan daerah, agar kemandirian pangan dapat diamankan. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan. Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan, untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif; Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. Meningkatkan kualitas kebijakan industri dan perdagangan. Mendorong terciptanya stabilisasi perdagangan produk industri dan perdagangan dalam upaya mendukung perlindungan konsumen.Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 15
  20. 20.  Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan; Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal; Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya-sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar; Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni); Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan. Mendorong serta menfasilitasi terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Palangka Raya Fasilitasi akses dan penciptaan lapangan kerja Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan; Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja;Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 16
  21. 21.  Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra- Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya; Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial; Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial; Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya daerah; Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber- sumber kesejahteraan sosial; Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; dan Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya. Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian Meningkatkan kemampuan aparatur yang handal dan pembenahan administrasi dilingkungan pemerintah Kota. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan pemeriksaaan khususnya terhadap kegiatan bidang pemerintahan, sosial-politik, perekonomian daerah, kesejahteraan sosial, aparatur/kepegawaian, pendapatan, kekayaan, dan perijinan. Meningkatkan peran aparatur dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel, bersih, dan berwibawa serta bebas KKN. Menerapkan sistem pengawasan yang berorientasi preventif dan represif secara periodik dan berkesinambungan. Mendorong peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Tertatanya pengarsipan secara baku di masing-masing SKPD Terdokumentasinya semua kegiatan pembangunan daerah dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Peningkatan pelayanan pendidikan kedinasan. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 17
  22. 22.  Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat. Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen. Meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban. Mewujudkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab. Memperkuat peran masyarakat dalam rangka menuju tatanan masyarakat sipil/masyarakat madani (civil society). Pemeliharan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal Menggali dan mengembangkan sumber keuangan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dengan jalan intensifikasi maupun diversifikasi. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penerimaan dan pengeluaran keuangan maupun belanja daerah Pengadministrasian dan pengendalian yang efektif dan efisien terhadap asset daerah.. Menetapkan sistem, dan pola manajemen terbuka dalam pelayanan. Pembuatan jaringan teknologi informasi sampai ke dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan perizinan. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana kantor Penyempurnaan ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan usaha Penyempurnaan pola/sistem pelayanan yang disesuaikan dengan sistem Program Aplikasi Informasi Teknologi Peningkatan kualitas pelayanan tertib administrasi dan keuangan anggota DPRD Kota Palangka Raya; Meningkatakan Kualitas Pengembangan SDM Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan Aparatur Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya; Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan membantu proses penyelesaian; Meningkatkan peran serta sebagai mediator yang menjebatani kepentingan antara eksekutif dan legislatif; Meningkatkan sarana dan prasarana; Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara DPRD seluruh Indonesia; Mengelola keuangan daerah yang didasarkan pada prinsip efisiensi, transparan, dan akuntabel Mendorong peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Peningkatan koordinasi dan hubungan kerja sama yang baik antar Lembaga Pemerintah maupun antar daerah. Memperluas penyebaran data dan informasi tentang kebijakan daerah dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat Mendorong peningkatan pelayanan keprotokolan, jaringan komunikasi, dan informasi. Tersedianya bantuan bagi kegiatan: kesejahteraan sosial, peningkatan kehidupan beragama, pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan kepemudaan, pembinaan olahraga berbakat, berprestasi, dan olahraga tradisonal.Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 18
  23. 23.  Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan oada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah Mendorong peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan, pemberdayan perekonomian masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian Mendorong iklim investasi dan penguatan ekonomi daerah, pengembangan usaha pertambangan dan energi, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, terbentuk aliansi pemasaran pariwisata, terkelolanya cagar budaya dan benda purbakala. Mengumpulkan dan mengkompilasi data hasil penelitian yang dilakukan badan/dinas/unit satuan kerja huna bahan perencanaan. Mendorong pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah yang didasari oleh semangat penyempurnaan struktur organisasi dan perangkat daerah. Mendorong peningkatan pelayanan di bidang hukum dan HAM, dan tersedianya jaringan informasi hukum. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah. Mendorong peningkatan informasi dan komunikasi, penataan kearsipan dan ketatausahaan. Mendorong peningkatan sumber daya aparatur dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja. Memperkuat penataan dan pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah. A. PROGRAM Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruhaktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program yang ditetapkan dengan rencana strategis Kota Palangka Raya adalahsebagai berikut : 1. Urusan : Bidang Pendidikan dan, Pemuda dan Olah Raga Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Bidang Pendidikan dan, Pemuda dan Olah Raga tersebut adalah : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) 2. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) 5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Pendidik 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik secara Proporsional 7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2. Urusan : Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Olah Raga Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Olah Raga tersebut adalah : 1. Program Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda 2. Program pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga 3. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah ragaBab II Lakip Pemko Tahun 2010 19
  24. 24. 3 Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan . Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut adalah : 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 4 Urusan : Kesehatan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kesehatan tersebut adalah : 1 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2 Program lingkungan sehat 3 Program usaha kesehatan masyarakat 4 Program pencegahan dan pemberantasan penyakit 5 Program perbaikan gizi masyarakat 6 Program peningkatan sumber daya manusia kesehatan 7 Program obat dan perbekalan kesehatan 8 Program kebijakan manajemen kesehatan 5 Urusan : Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kebudayaan dan Pariwisata tersebut adalah : 1 Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Program Pengembangan Kemitraan 4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 6 Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas kehidupan Beragama 7 ProgramBantuan sarana dan Prasarana Keagamaan 8 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 6 Urusan : Bidang Pekerjaan Umum Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Bidang Pekerjaan Umum tersebut adalah : 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jemban 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 5 Program Sarana dan Prasarana Aparatur 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringsan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 8 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 9 Program Pembangunan Sakuran Drainase/Gorong-gorong 10 Program Pengembangan Perkotaan 11 Program Lingkungan Sehat 12 Program Penataan Ruang 13 Program Pemantapan Peraturan Perundang-undangan 7 Urusan : Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBab II Lakip Pemko Tahun 2010 20
  25. 25. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tersebut adalah : 1 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 3 Peningkatan pelayanan di terminal, dermaga, pelabuhan dan pelayanan administrasi pelabuhan 4 Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi 5 Peningkatan ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi, pos dan telekomunikasi 8 Urusan : Perencanaan Pembangunan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perencanaan Pembangunan tersebut adalah : 1 Program pengembangan Data/Informasi 2 Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6 Program Peningkaan Penanaman Modal 9 Urusan : Lingkungan Hidup Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Lingkungan Hidup tersebut adalah : 1 Program perubahan pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional ke budidaya 2 Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan 3 Program pengembangan hutan hijau 4 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 5 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam 6 Program pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan rakyat serta pengembangan kawasan pertambangan 7 Program pemasyarakatan AMDAL 8 Program Sanitasi Lingkungan dan penanganan limbah rumah tanggalingkungan hidup. 9 Program peningkatan armada sampah dan optimalisasi TPA 10 Program penyuluhan penggunaan teknologi ramah lingkungan 11 Program pengendalian dan pencemaran 10 Urusan : Pertambangan dan Energi Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pertambangan dan Energi tersebut adalah : 1 Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar pertambangan mineral dan air tanah; 2 Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan; 3 Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan air tanah; 4 Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan air tanah; 5 Evaluasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan masyarakat di wilayah pertambangan; 6 Evaluasi, pengawasan, dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemariBab II Lakip Pemko Tahun 2010 21
  26. 26. lingkungan khususnya penggunaan bahan merkuri dan sianida dalam usaha pertambangan emas rakat termasuk pertambangan tanpa ijin (PETI) dan bahan kimia tertentu sebagai bahan pembantu pada industri kecil; 7 Bimbingan teknis pertambangan; 8 Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah, dan penyebarluasan informasi geologi yang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana; 9 Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan; 10 Peningkatan manfaat dan nilai tambah hasil pertambangan; 11 Penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan air tanah; 12 Pendidikan dan pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan dan air tanah; serta 13 Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan pengelolaan pasca tambang dan produksi migas yang berwawasan lingkungan. 11 Urusan : Tata Kota dan Pertamanan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Tata Kota dan Pertamanan tersebut adalah : 1 Penataan Ruang Kota 2 Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Pemakaman 3 Penataan dan Perijinan Bangunan 4 Pengawasan dan Pengendalian Perkotaan 5 Optimalisasi Pemadam Kebakaran 12 Urusan : Pasar dan Kebersihan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pasar dan Kebersihan tersebut adalah : 1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar 2 Peningkatan kemampuan teknis aparatur 3 Peningkatan kebersihan kota, pengelolaan sampah 4 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar restribusi 5 Peningkatkan pelayanan jasa perparkiran 6 Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan parkir, pasar, dan kebersihan 13 Urusan : Kehutanan dan Perkebunan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kehutanan dan Perkebunan tersebut adalah : 1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber day 2 Program Rehabilitasi Hutan dan lahan 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hut 4 Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi 5 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 8 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 9 Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan RakyatBab II Lakip Pemko Tahun 2010 22
  27. 27. 14 Urusan : Ketahanan Pangan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Ketahanan Pangan tersebut adalah : 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 6 Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 15 Urusan : Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.tersebut adalah : 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7 Program Pembinaan Pedagang Kecil 16 Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pemberdayaan Masyarakat tersebut adalah : 1 Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Miskin. 2 Program Penguatan kelembagaan masyarakat termasuk lembaga adat 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan 4 Program Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 5 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 6 Program mamangun dan mahaga lewu (PM2L) 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan dan wilayah Pertambangan 17 Urusan : Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut adalah : 1 Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) 2 Penyelenggaraan program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi 3 Penyelenggaraan Pengawasan Keselamatan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Kerja 4 Pembinaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 5 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 6 Penyelenggaraan Bursa KerjaBab II Lakip Pemko Tahun 2010 23
  28. 28. 18 Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tersebut adalah : 1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 19 Urusan : Sosial Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Sosial tersebut adalah : 1 Program Pelayanan, Pembinaan, Partisipasi dan Rehabilitasi Sosial 2 Program Bina Organisasi, Bantuan Sosial, dan Penanggulan Bencana 3 Program peningkatan kualitas pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin 20 Urusan : Pertanian, Perikanan dan Peternakan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pertanian, Perikanan dan Peternakan tersebut adalah : 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2 Program Pengembangan Agribisnis 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 4 Program Pengembangan sarana dan prasarana perikanan 5 Program Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM 6 Program Pengembangan dan pembinaan usaha perikanan tangkap 7 Program Pengembangan dan pembinaan perikanan budidaya 8 Pengembangan sistem pengawasan 9 Peningkatan sarana dan prasarana statistik dan pelaporan 21 Urusan : Inspektorat Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Inspektorat tersebut adalah : 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaa Kebijakan KDH 22 Urusan : Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi tersebut adalah : 1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Kota 3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 23 Urusan : Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tersebut adalah :Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 24
  29. 29. 1 Program Pendidikan Kedinasan 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 24 Urusan : Bidang Kesbang Linmas Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Bidang Kesbang Linmas tersebut adalah : 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Program pembentukan produk hukum dan Legislasi 3 Program Pendidikan Politik Masyarakat 4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 25 Urusan : Polisi Pamong Praja Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Polisi Pamong Praja tersebut adalah : 1 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 26 Urusan : Pengelolaan Keuangan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengelolaan Keuangan tersebut adalah : 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Pembiayaan 27 Urusan : Perijinan Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perijinan tersebut adalah : 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 28 Urusan : Sekretariat DPRD Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan . Sekretariat DPRD tersebut adalah : 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 29 Urusan : Pemerintahan Umum Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pemerintahan Umum tersebut adalah : 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota. 5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur PengawasanBab II Lakip Pemko Tahun 2010 25
  30. 30. 6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 7 Program Optimalisasi Teknologi Informasi 8 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 9 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 30 Urusan : Seluruh SKPD Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Seluruh SKPD tersebut adalah : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Dispilin Aparatur 4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganBab II Lakip Pemko Tahun 2010 26
  31. 31. BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikankepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat ataspelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kapala LANNo. 239/IX/6/8 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP dan Peraturan PemerintahNomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan inimengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome)yang dicapai. Dalam tahun 2010 Kota Palangka Raya LAKIP 2010 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, danhasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dantargetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkansehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat ke1annya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencanakinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telahdicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerjaoutput, indikator kinerja hasil dari seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran sebagaimanaditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apayang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kota Palangka Raya menetapkankatagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empatkatagori sebagai berikut : Penetapan Kinerja Tahun 2010 merupakan komitmen seluruh unsur Pemerintah KotaPalangka Raya untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upayamemenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat : 152 Program utama dan terdiri dari 587 kegiatan. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkanseluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan / sasaran : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KOTA PALANGKA RAYA ( IKU ) KONDISI TARGET KINERJA (TAHUN URUSAN INDIKATOR Satuan ) 2008 2009 2010 11. TENAGA KERJA 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia % 40 45 50 DAN Yang Siap Pakai TRANSMIGARSI 2 Tercapainya Standarisasi Upah Sesuai % 60 65 70 Dengan Kebutuhan Hidup 3 Perlindungan dan Pengembangan % 50 55 59 Lembaga Ketenagakerjaan 4 Pembinaan Transmigrasi Yang % 30 35 40 Produktif 5 Meningkatnya Pemahaman Hak dan % 50 55 57 Kewajiban Tenaga Kerja 12. KESEHATAN 1 Menurunnya Angka Kematian Bayi % 1,6 1,5 1,4 (AKB) Per-100KH 2 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) % 40,49 35 32 Per-100.000KH 3 Menurunnya Angka Kematian Balita % 60,7 55 45 (AKABA) Per-100.000KH 4 Meningkatnya Angka Usia Harapan % 72,4 72,8 72,8 Hidup (UHH) 5 Menurunnya Peresentase Balita Gizi % 14,55 12,12 10,12 Buruk/Kurang 6 Rasio Puskemas Poliklinik Pustu Per- 38,74 39 40 100.000 Pddk 7 Rasio Tenaga Dokter Per-100.000 28,21 30 31 Pddk 8 Rasio Tenaga Keperawatan Per 100.000 Pddk :Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 25
  32. 32. - Bidan 70,7 70 72 - Perawat 69,1 72 74 13. PENDIDIKAN, 1. Pendidikan Usia Dini (PAUD) PEMUDA DAN OLAHRAGA Pelaksanaan Standar Minimal % 40 45 60 a Mutu Pendidikan PAUD Meningkatkan Standart Minimal Mutu Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan % 70 85 89 b PAUD Pengembangan Kurikulum Bahan % 65 75 85 c Ajar dan Model Pembelajaran PAUD 2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Wajib Belajar 9 dan 12 Thn a. Meningkatkan Standart Minimal Mutu Pendidikan - Tingkat kelulusan SD % 100 100 100 - Tingkat kelulusan SMP % 99,46 99,47 99,48 - Tingkat kelulusan SMA % 93,78 93,85 97,60 - Tingkat kelulusan SMK % 92,79 97,95 98,80 - Siswa SMA?SMK masuk % - - - perguruan Tinggi Ternama (UI,UGM,ITS,ITB, UNAIR,BRAWIJAYA,dll) - Siswa SMA?SMK masuk % 60 65 70 perguruan Tinggi Negeri/Swasta (Unpar, Unmuh,UPGRI, dll) b. Penyediaan Dana Penunjang % 7 10 13 Penyelenggaraan Pendidikan (diluar gaji) c. Meningkatkan Standar % 12 18 25 Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Daerah Maupun Tingkat Pusat d. Pembinaan Kelembagaan dan % 30 55 70 Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) disatuan Pendidik e. Meningkatkan Pengakajian % 40 56,61 69,21 Pemngembangan KTSP dan Silabus Pendidikan f. Rinisan Sekolah Bertaraf % 20 25 40 Internasional, menjadi Sekolah Bertaraf Internasional g. Meningkatkan Sertifikasi Guru % 27 35 50 dan Pengawas h. Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan : - Guru SD S1 % 17 25 40 - Guru SMP S1 % 53 65 70 - Guru SMA/SMK S2 (RSBI) % 0,1 2 3 i. Penyediaan Dana Beasiswa % 25 39 65 Murid Miskin k. Meningkatkan Paket A, B dan C % 65 67 69 l. Peningkatan Kompetensi Guru % 30 45 65 Melalui MGMP dan Guru Gugus Sekolah 3. Program Pemuda Dan Olah Raga a. Meningkatkan Pembinaan % 50 65 70 Prestasi Olah Raga b. Meningkatkan Pembinaan Siswa % 30 38 45 Berpretasi c. Meningkatkan Pembinaan % 50 65 70 Generasi Muda d. Pertukaran Pemuda antar Orang - 18 - Provinsi dan Antar Negara 4. Program Sarana dan PrasaranaBab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 26
  33. 33. Pendidikan a. Meningkatkan menyebarkan % 65 85 90 Pengadaan Buku Bahan Ajar yang bermutu disatuan Pendidikan b. Rehabilitasi sedang / Berat % 70 75 80 Gedung Sekolah c. Pembangunan Gedung Sekolah % 70 85 87 Baru d. Rehabilitasi sedang / Berat % 10 20 45 Rumah Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Program-program utama yang ditetapkan dalam rencana strategis adalah :1. Urusan PendidikanSasaran maupun target-target yang ingin dicapai pada tahun 2010 terkait denganpelaksanaan program-program di bidang pendidikan tersebut adalah sebagai berikut : No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan % 75 administrasi kantor 2 Penyediaan jasakomunikasisumber Tersedianya dana pelayanan % 100 daya air dan listrik jasakomunikasi sumber daya air dan listrik 3 Terlaksananya layanan Kesehatan Tersedianya dana Pelayanan % 100 PNS Kesehatan PNS 4 Terlaksananya PelayananJasa Tersedianya dana pelayanan jasa % 100 Administrasi Keuangan Kantor administrasi keuangan 5 Terlaksananya Pelayanan Tersedianya dana belanja ATK % 100 Administrasi Kantor kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya 6 Terlaksananya Penyediaan barang Tersedianya barang cetakan dan % 100 cetakan dan penggandaan penggandaan 7 Tersedianya Peralatan dan Tersedianya sarana dan prasarana % 100 Perlengkapan Gedung Kantor peralatan dan perlengkapan gedung kantor 8 Tersedianya belanja Makan minum Tersedianya dana penyediaan % 80 pegawai makan dan minum pegawai 9 Koordinasi dan konsultasi luar Tersedianya dana perjalanan dinas % 100 daerah dan dalam daerah luar daerah dan dalam daerah 10 Telaksananya Pengadaan Tersedianya Dokumen Video Profil % 100 Produksi Video Profil Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan 11 Terwujudnya Sarana dan Tersedianya Meja Kursi Rapat % 100 Prasarana Kantor 12 Terpenuhinya Meja, Kursi dan Tersedianya Sarana dan Prasarana % 100 lemari SMK Sambelum SMK Sambelum 13 Terlaksananya Pengadaan Sound Terwujudnya Pengadaan Sound % 100 System System 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Sarana Prasarana % 100 Gedung Kantor GedungKantor 15 Tersedianya Dana Operasional Terpeliharanya Kendaran Dinas / % 100 Kendaraan Dinas Pegawaai Operasional 16 Terlaksananya Pemeliharaan TerlaksananyaPemeliharaan Alat % 100 perlengkapan Kantor Kantor 17 Tersedianya Ruang Rapat dan Terwujudnya Pelayanan % 100 Ruang Keuangan Administrasi Kantor 18 Terlaksananya Pengadaan Buku Terwujudnya Pengadaan Buku % 100 Panduan Pendidik Panduan Pendidik 19 Tersedianya fasilitas pindah/purna Terwujudnya fasilitas pindah/purna % 100 tugas PNS tugas PNSBab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 27
  34. 34. 20 Meningkatnya Mutu Pengelola Terselenggaranya Diklat Bendahara % 80 Administrasi Keuangan Sekolah Pengeluaran pembantu untuk TK, SMP, SLB, SMA, SMK Negeri dan Cabang Dinas 21 Tercapainya Program Perencanaan Tersedianya Dokumen Program % 100 yang baik Tahunan 22 Terlaksananya Penyusunan LAKIP Tercapainya Akuntabilitas Kinerja % 100 PNS 23 Terwujudnya Data SPM Yang Tersedianya Dokumen SPM % 100 Akurat Pendidikan 24 Terlaksananya Pengadaan Raport Raport Keperluan Peserta Didik % 80 Siswa TK Terpenuhi 25 Terlaksananya Rehab/ Terselenggaranya Kegiatan Belajar % 100 Pembangunan TK Aisiya TK yang baik 26 Pengadaan Buku Panduan Tersedianya Pengadaan Buku % 100 Pendidik dan Alat Bermain Panduan Guru dan alat bermain 27 Pembangunan Perpustakaan dan Terlaksananya Pembangunan % 100 Sarana Peningkatan Mutu Perpustakaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SD Pendidikan SD 28 Terlaksananya Perencanaan dan Tersedianya dokumen Perencanaan % 100 Pengawasan DAK Bidang dan Pengawasan Pendidikan 29 Penilaian Hasil Belajar Peserta Terselenggaranya US dan UN % 100 Didik SD/MI/SDLB SD/MI/SDLB 30 Terlaksananya cetak soal US Tersedianya cetak soal US % 100 SD/MI/SDLB SD/MI/SDLB 31 Terlaksananya Pengadaan Raport Raport Keperluan Peserta Didik % 100 Siswa SD/SDLB Terpenuhi 32 Terlaksananya Penulisan dan Tersedianya soal US SD MI/SDLB % 100 Pengetikan Soal US 33 Terlaksananya Pengadaan Buku Terwujudnya Pengadaan Buku % 100 Panduan Pendidik Panduan Pendidik 34 Rehabilitasi dan Pembangunan Terwujudnya Rehabilitasi dan % 100 Ruang Kelas SD/MI/SDLB Dana Pembangunan Ruang Kelas DPPIP SD/SDLB/MI 35 Perencanaan dan Pengawasan Tersedianya Perencanaan dan % 100 Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Pengawasan Teknis Rehabilitasi dan SD/MI/SDLB dan DPPIP Pembangunan Ruang Kelas SD/SDLB/MI DPPIP 36 Lomba Olimpiade Sains Pelaksanaan Kegiatan Lomba % 100 SD/SDLB/MI Olimpiade Sains SD/SDLB/MI 37 Seleksi Guru Matematika Terpilihnya Guru Matematika SD % 100 Berprestasi yang berprestasi 38 Pengadaan Buku Pelajaran Terlaksananya Pengadaan Buku % 100 SD/MI Pelajaran SD/MI 39 Pengadaan Buku Pelajaran SLB Terlaksananya Pengadaan Buku % 100 Pelajaran SLB 40 Rehabilitasi, Pembangunan Rehabilitasi, Pembangunan % 100 Perpustakaan RKB dan Sarana Perpustakaan RKB dan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Peningkatan Mutu Pendidikan SMP 41 Perencanaan dan Pengawasan Terlaksananya Perencanaan dan % 100 Teknis DAK SMP Pengawasan Teknis DAK SMP 42 Tersedianya dana untuk Terlaksananyanya ujian sekolah % 100 pelaksanaan Ujian Sekolah dengan baik SMP/SMA/SMK 43 Tersedianya dana yang cukup Terselenggaranya kegiatan ujian % 100 untuk pelaksanaan Ujian Nasional Nasional SMP, SMA dan SMK 44 Tersosialisasinya UN SMP/ Lancarnya Pelaksanaan UN % 100 SMA/SMK SMP/SMA/SMK 45 Terpenuhinya kebutuhan dana Tersalurnya dana ujian sekolah % 100 yang diperlukan untuk penyediaan praktek bagi peserta ujian bahan ujian sekolah Praktek SMP/SMA/ SMK 46 Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba Keterampilan % 100 Keterampilan Siswa (LKS) SMK Siswa (LKS) SMKBab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 28

×