More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Akuntansi Sektor Publik
Similar to Akuntansi Sektor Publik (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (19)
Akuntansi Sektor Publik
- 1. ANALISIS PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) TERHADAP TRANSPARASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) DI KOTA BOGOR Disusun oleh : Shalaisya Labiba K.W 022118115 Mega Harun Utami 022118215 Mia Jauhariah 022118255 Risca Octavia M 022118268 UNIVERSITAS PAKUAN FAKULTAS EKONOMI PRODI AKUNTANSI 2020
- 2. i ABSTRAK Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah salah satu factor penentu transparansi laporan keuangan daerah (LKPD). Oleh karena itu penerapan SAP sangat diperlukan untuk memperoleh transparansi LKPD yang baik. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh penerapan SAP terhadap transparansi LKPD.
- 3. ii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan paper yang berjudul ” Analisis Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor”. Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sudjatmiko wibowo, Ak., M.M sebagai dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini. Kami sangat berharap paper ini dapat bermanfaat dalam rangka menambah pengetahuan juga wawasan menyangkut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) organisasi sektor publik di Kota Bogor.
- 4. iii DAFTAR ISI ABSTRAK…………………………………………………………………………i KATA PENGANTAR………………………………………………………….…ii DAFTAR ISI……………………………………………………………………...iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang………………………………………………………………...1 1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………..1 1.3 Tujuan…………………………………………………………………………1 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Teori Transparansi…………………………………………………………….2 2.2 Teori LKPD…………………………………………………………………....2 2.3 Teori SAP……………………………………………………………………...3 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Standar Akuntansi Pemerintah Dapat Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah………………………………………………...5 BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan……………………………………………………………………..16 4.2 Saran………………………………………………………………………….16 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………17
- 5. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Masyarakat saat ini lebih jeli dan sensitif terhadap perkembangan kepemerintahan negara. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang (UU) yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) atau peraturan komisi informasi No.1 Tahun 2010 tentang standarisasi layanan informasi publik. Pemerintah juga harus transparan dengan rencana anggaran negara secara berkala. Salah satu wujud konkrit untuk mewujudkan trasnparansi pengelolan laporan keuangan negara adalah diundangkannya Undang – Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporanpertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 1.2 RUMUSAN MASALAH Apakah Standar Akuntansi Pemerintah dapat mempengaruhi transparasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.3 TUJUAN Untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat mempengaruhi trasparasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- 6. 2 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 TEORI TRANSPARANSI Definisi transparansi dalam Buku “Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002:18) ”, menerangakan bahwa Transparansi adalah: “Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan , yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.” Dalam PP No. 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu : 1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat 2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan 3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN. Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003:77) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1 Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2 Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3 Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4 Terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5 Terdapat sistem pemberian informasi kepada pubik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat pula membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah. 2.2 TEORI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) Adapun definisi laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2000: 17) yaitu: “Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu
- 7. 3 tahun buku yang bersangkutan”. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. LKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 3. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 4. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 5. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 6. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 7. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 2.3 TEORI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) Menurut Sinaga (2005: 6), SAP merupakan “pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor”. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang
- 8. 4 diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sebagai implikasi ditetapkannya SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mempunyai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari: 1. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. 2. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran 3. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas 4. PSAP Nomor 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan 5. PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan 6. PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi 7. PSAP Nomor 07 Tentang Aktiva Tetap 8. PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi dalam Pengerjaan 9. PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi 10. PSAP Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan 11. PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan 12. PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional
- 9. 5 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Standar Akuntansi Pemerintah Dapat Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Salah satu LKPD Kota Bogor pada Tahun 2016 seperti berikut :
- 10. 6
- 11. 7
- 12. 8
- 13. 9
- 14. 10
- 15. 11
- 16. 12
- 17. 13
- 18. 14
- 19. 15 Dengan ditetapkan PP SAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangn negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar akuntansi Pemerintahan. Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Saat ini telah dikeluarkan PMK 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. SAP Berpengaruh Terhadap Transparansi LKPD Kota Bogor, karena SAP merupakan pedoman dan acuan wajib bagi SKPD Kota Bogor sebagai entitas akuntansi untuk perlakuan dan pencatatan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi, sehingga SAP memiliki kekuatan hukum serta berlaku umum. penerapan SAP yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas transparansi dari LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang dihasilkan, dan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya menigkatan kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) pemerintah. Dari LKPD yang sudah di publikasikan di website resmi Kota Bogor bisa dijadikan bukti bahwa pemerintah Kota Bogor telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dengan baik, oleh kata itu dalam tiga tahun terakhir pemerintah Kota Bogor dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan tatapi dalam pempublikasian di website kurang lengkap sehingg dinyatakan kurang transparansi secara menyeluruh.
- 20. 16 BAB IV PENUTUP 4.1 SIMPULAN Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. LKPD Itu Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan Standar Akuntansi Pemerintah itu pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor Dari LKPD yang sudah di publikasikan di website resmi Kota Bogor bisa dijadikan bukti bahwa pemerintah Kota Bogor telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dengan baik, oleh kata itu dalam tiga tahun terakhir pemerintah Kota Bogor dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan tatapi dalam pempublikasian di website kurang lengkap sehingg dinyatakan kurang transparansi secara menyeluruh. 4.2 SARAN 1. Menyediakan dokumen anggaran yang mudah di akses 2. Melaporkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu 3. Menyediakan akomodasi saran, suara dan usulan rakyat 4. Menerapkan PP No 71 tahun 2010 untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat secara menyeluruh.