KEBIJAKAN Sebagai sebuah rangkaian rencana atau keputusan untuk kemudian dijadikan acuan tindakan yang dimanifestasikan dalam bentuk program program terkait persoalan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL (ERA
ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI) SERTA
TANTANGANNYA DIMASA DEPAN
Kelompok 8 :
Niki Rai Rio 18102011
Nurlaili 18102031
Nursalasati Putri Yuliani 18102067
Rahmadi 18102032
Wuni Fazira Muhamad Ladonu 18102056

2. Kebijakan pembangunan ekonomi nasional
KEBIJAKAN
Sebagai sebuah rangkaian
rencana atau keputusan
untuk kemudian dijadikan
acuan tindakan yang
dimanifestasikan dalam
bentuk program program
terkait persoalan dalam
rangka mencapai tujuan
yang diinginkan.
PEMBANGUNAN
Suatu kenyataan fisik dan
suatu keadaan jiwa yang
diupayakan cara-caranya
oleh masyarakat melalui
kombinasi berbagai proses
sosial ekonomi lembagaan
untuk mencapai
kehidupan yang lebih
layak.

3. Penetapan kebijakan pembangunan
berpedoman
UU no. 25 tahun 2004
tentang perencanaan
pembangunan nasional
(pasal 1 angka 3 )
Permendagri no.54
tahun 2010
Peraturan pemerintah No
8 tahun 2008 tentang
tata pelaksanaan
pembangunan

4. Reformasi
1998-sekarang
Orde Baru
1968-1998
Peralihan
1966-1968
Orde Lama
1945-1965

5. Tahun Indeks
( 1951=100)
Perubahan Tahun Indeks
( 1951=100 )
%Perubahan
1951 100,0 - 1959 149,1 -1,9
1952 103,8 3,8 1960 146,8 -1,5
1953 126,8 22,1 1961 149,4 1,7
1954 128,6 1,4 1962 145,3 -2,7
1955 133,4 3,7 1963 141,4 -2,7
1956 136,4 2,2 1964 144,7 2,4
1957 144,4 5,8 1965 145,5 0,5
1958 152,0 5,3 1966 146,4 0,6

6. Orde Lama
1945-1965
Kabinet Hatta
(Des’49- Sept’50)
Kabinet Natsir
(Sept’50- Mar’51 )
Kabinet Sukiman
(April 1951-
februari 1952)
Kabinet Wilopo
( April 1952-juni 1953)
Kabinet Ali
( Agustus 1953- Juli
1955)
Kabinet Burhanuddin
(Agustus 1955- Maret
1956)
Kabinet Ali II
Kabinet Juanda
( Maret 1957-agustus
1959)

7. Ekonomi Indonesia pada masa orde
lama Buruk!! Kenapa?
Hancurnya
insfrastuktur
indonesia
Perang dunia II
berimbas
kepada
indonesia
Perang revolusi
Manajemen
ekonomi makro
yang jelek
selama rezim
Dapat dikatakan

8. Masa Orde Baru (1966-
1998)
Masa Peralihan (1966-
1968)
Pelita I dan II ( 1969-1979)
Pelita III (1979 -1984)
Pelita IV (1984-1989)
Pelita V (1989-1993)
Pembangunan Jangka
Panjang tahap I (1969-
1993)
Pembangunan Jangka
Panjang tahap II (1994-
1998)

9. PELITA
( Pembangunan Lima Tahun )
Trilogi
pembangunan:
1. Stabilitas
perekonomian
2.
Pertumbuhan
ekonomi
3.Pemerataan
hasil- hasil
pembangunan

10. TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG
DICAPAI PADA SETIAP TAHAP REPELITA:
• Repelita I dan II, Laju Pertumbuhan Ekonomi
dalam (LPE) rata-rata 7% pertahun
• Repelita III, LPE rata-rata 3,5% pertahun
• Repelita IV,LPE rata-rata 5,32% pertahun
• Repelita V, LPE rata-rata 6,7 % pertahun

11. Keadaan Perekonomian Indonesia
Pada Masa Peralihan
Tidak mampu membayar utang luar negeri US $ 2M (utang menumpuk)
Ekspor= ½ impor
Laju inflasi 30-50% perbulan
Prasarana ekonomi buruk
Kapasitas produksi sektor industri dan ekspor menurun

12. Langkah Perbaikan Ekonomi
Indonesia
Mengatasi hyper inflasi
Mengusahakan stok pangan yang
cukup
Rehabilitasi prasarana perekonomian
Membuka kembali hubungan dengan
luar negeri
Memberlakukan 3 undang-undang
perbankan: UU Perbankan tahun
1967, Uu Bank Sentral tahun 1968,
UU bank Asing tahun 1968
Perluasan lapangan pekerjaan
Masa Orde Baru

13. Banyaknya dana pinjaman/hutang
luar negri
Kurs rupiah terhadap dolar naik pada
tahun 1998 1 USD = 10.550 Rupiah
Kondisi fundamental yang
rapuh/buruknya sektor
perbangkangkan nasional
Demo-demo mulai muncul dimana
mana dengan penggerak para
mahasiswa
KEMUNDURAN,
KETERPURUKAN
PEMERINTAH ORDE
BARU

14. {1998-SEKARANG} MASA REFORMASI
• PADA MASA REFORMASI
PEREKONOMIAN INDONESIA DI
TANDAI DENGAN KRISIS YANG
BERLANJUT PADA SAAT INI
SEKITAR 6 % UNTUK TAHUN
1997 DAN 5,5% PADA TAHUN
1998 NAMUN LAJU INFLANSI
MASIH CUKUP TINGGI YAITU
RATA-RATA 10 %, PADA TAHUN
1998 PERTUMUBUHAN NEGATIF
DENGAN KONDISI EKONOMI
SAAT INI SEKTOR PERDAGAAN,
HOTEL RESTORAN MINES 1,10%
PADA TAHUN 1999
PERTUMBUHAN EKONOMI LAJU
DI INDONESIA DIPERKIRAKAN
TELAH MENJADI POSITIF DAN
UKURAN LAIN DIGUNAKAN
• UNTUK MELIHAT KINERJA
PEMERINTAH ADALAH
PERKAPITA INCOM DAN DOLAR
NAMUN HAL INI DIPERLUKAN
PEDEKATAN KONFERENSHIP,
KARENA KALAU KITA BICARA
INEFISIENSI , HIGH COST
EKONOMI, BERARTI
MENYANGKUT BANYAK
MASALAH YANG BERADA DI
INSTANSI YANG BERBEDA-
BEDA. JADI, UNTUK
MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
HARUS ADA KOORDINASI DAN
PENDEKATAN KONSENTRASI
(CONCENTRATE) ANTAR
INSTITUSI PEMERINTAH.

15. KEBIJAKAN ERA REFORMASI
(STRATEGI MENDASAR PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
(2004-2009)-(2009-2014)
PRO POOR
• Pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu/kelompok
sasaran: raskin, program keluarga harapan/bantuan langsung bersyarat,BOS,
bantuan lansia dan cacat janda terlantar, bantuan bencana alam, BLT, beasiswa
anak dari rumah tangga sasaran.
PRO JOB
• Menggulirkan program dan anggaran berbasis masyarakat yang diwadahi dalam program
nasional pemberdayaan masyaraka mandiri (PNPM) mandiri sebagai pendamping desa yang
masih memiliki kelompok miskin. Masyarakat diberdayakan untuk memanfaatkan fasilitas
sesuai kebutuhan desanya untuk membangun infrastruktur sosial/fisik.
PRO
GROWTH
• Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil, dan menengah
(UMKM) termasuk iklim berusaa dan penyediaan kredit usaha
rakyat (KUR)

16. TANTANGAN MASA DEPAN
Perlunya stabilitas politik dan ekonomi
Berkembangnya tuntunan otonomi daerah
Berkembangnya globalisasi
Peran utang luar negeri

17. Daftar pustaka
• Suparmoko,2002. EKONOMI PUBLIK: untuk
keuangan dan pembangunan daerah.
Yogyakarta: Andi
• Basri,faisal, 2002. Perekonomian Indonesia:
Tantangan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia.
Jakarta: Erlangga
• Tambunan,tulus T.H, 2009. Perekonomian
Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia
• Sjahrir, 1998. Krisis Ekonomi Menuju Reformasi
Total. Jakarta: yayasan obor indonesia
• Ahmad Erani Yustika,”perekonomian indonesia”
BPFE-UNIBRAW, Malang,2007