Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif KPK untuk melakukan pengawasan di sektor pertambangan melalui kegiatan Korsup. Namun, puluhan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi di 4 provinsi telah dibebani izin pertambangan dan melanggar peraturan. Koalisi Anti Mafia Tambang mengumpulkan data untuk disampaikan kepada KPK guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.

1. Kertas Posisi
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan
pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor Minerba melalui skema
kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang Mineral dan
Batubara (Minerba). Koalisi Anti Mafia Tambang merasa penting untuk
berpartisipasi dalam implementasi korsup Minerba ini melalui kegiatan
pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk
disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan
untuk memperkuat kerja pengawasan dan penegakan hukum yang
masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Korsup KPK
Tahap-1 di 12 provinsi telah dimulai sejak awal tahun 2014, sedangkan
Korsup KPK Tahap-2 untuk 19 Provinsi telah dimulai sejak Desember
2014 termasuk melalui koordinasi dan pemantauan bersama kepala-
kepala daerah di 4 (empat) provinsi yakni provinsi Jawa Barat (Jabar),
Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur
(Jatim). Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi
masyarakat sipil di 4 (empat) provinsi, terutama yang menyangkut aspek
ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
“Puluhan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi
di 4 Provinsi (Jabar, Jateng, DIY dan Jabar) telah terbebani
izin pertambangan”
Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan
terdapat 33.645,66 Hektar wilayah pertambangan yang masuk di
kawasan hutan lindung di 4 provinsi (Jabar, Jateng, DIY dan Jatim)
dengan total unit izin usaha sebanyak 58 Izin Usaha Pertambangan
(IUP)). Sementara itu, di keempat provinsi itu terdapat 3.275,81 hektar
wilayah pertambangan yang masuk hutan konservasi yang terdiri atas 15
IUP. Hutan lindung dan konservasi di provinsi Jawa Barat Barat
merupakan kawasan terbesar yang telah dibebani izin pertambangan
diantara 4 provinsi (Jabar, Jateng, DIY dan Jatim) yakni seluas 17.711,78
Ha di wilayah hutan lindung dan 3.215,69 Ha di wilayah hutan konservasi.
Tabel 1. Jumlah Luasan Izin Pertambangan yang diindikasikan berada pada Hutan
KonservasidanLindung
Penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kegiatan non kehutanan
jelasmelanggaraturanUUNo.41tahun1999tentangKehutanandanUU
No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati.
Sementara kegiatan penggunaan kawasan hutan di kawasan lindung
hanya diperbolehkan dalam bentuk pertambangan bawah tanah
(underground mining) yang faktanya sampai saat ini tidak ada satupun
pemegang izin yang sanggup melaksanakan praktek ini. Oleh
karenanya, pemberian izin di kawasan hutan lindung dan konservasi jelas
melanggar aturan yang ada dan memerlukan penegakan hukum
terhadappemegangizinusahadikawasantersebut.
Sumber: Dirjen Planologi, 2014
Peta RTRW Jember Potensi Tambang Dan Wilayah Bencana
Pemerintah pusat mengeluarkan Keppress No. 41 tahun 2004 yang
memberi pengecualian bagi 13 pemegang izin tambang untuk melakukan
penambangansecaraterbukadikawasanlindung.
JAWA BARAT
SERIKAT PETANI PASUNDAN: AGUSTIANA (085351994033)
WALHI JABAR: SAWUNG (08156104606)
JAWA TENGAH
KPA: LUKITO (085600053215)
LPPSLH: BARID HARDIYANTO (085293195531)
AGRA CABANG WONOSOBO: DAMARA GUPTA
SETAM CABANG CILACAP, MAGELANG: SUGENG (082135935101)
LPAW BLORA: SOLIKIN (081228128818)
LBH SEMARANG: ZAENAL (085727149369)
YOGYAKARTA
WALHI JOGJA: HALIK SANDERA (085228380002)
ARUPA: SITTA YUSTI AZIZAH (081215533751)
IDEA: YOGA PUTRA (081326848893)
FRONT NAHDLIYIN UNTUK KEDAULATAN SUMBERDAYA ALAM: HENDRA TRY (08562873745)
LBH JOGJA: HAMZAL WAHYUDI (082138908882)
JAWA TIMUR
SD INPERS JEMBER: BAYU DEDI LUKITO (082336622977)
PPLH MANGKUBUMI TULUNGAGUNG: ICHWAN (081335174892)
FITRA JATIM: MIFTAH (082331529852)
PUSAKA SIDOARDJO: FAIZUN (081330631901)
NASIONAL
PWYP INDONESIA,WALHI,AURIGA,
YLBHI, KPA, KPH JAWA
KERTAS POSISI
Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia
Tambang, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan
Supervisi KPK sektor Minerba untuk wilayah Jabar,
Jateng, DIY dan Jawa Timur, 20 Mei 2015
MENGERUK BUMI MEMANEN IRONI
Koalisi Anti-Mafia Tambang
Pengawasan Masyarakat Sipil atas Korsup KPK Sektor Mineral dan Batubara di 4 Provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur
CONTACT PERSON
https://creatizz.wordpress.com
No Daerah
Hutan Konservasi (Ha)
Total
1 Jawa Barat 3.215.69 17.711,78 20.927,47
2
4
Jawa Tengah
Jawa Timur
0,14
31,09
3.033,24
20.000,64
0,14
12.931,73
3 DIY 28,09 - 28,89
Fungsi Kawasan Hutan
Hutan Lindung (Ha)
Total 3.275,81 33.645,66 33.888,23
LEGENDA :
Perkantoran
Kantor Bupati
Kantor Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan :
Garis Pantai
Anak Sungai
Sungai
Danau/ Situ
Kedalaman Laut
Garis Pantai
Anak Sungai
Danau/ Situ
Kawasan Rawan Bencana
Banjir
Gempa Bumi
Gunung Merapi
Longsor
Tsunami
Jaringan Perhubungan
Jaringan Eksisting
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal
Rel Kereka Api
Jaringan Rencana
Rencana Jalan Kolektor Primer
Rencana Jalan Lintas Selatan

2. Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) RTRW Jember 2011-2031-yang saat ini
sudah ditetapkan menjadi Perda RTRW Jember 2015-2035-masih belum ada
perubahan secara mendasar terkait dengan penguatan potensi pertanian,
peternakan dan pariwisata. Bahkan keinginan untuk menjadi kawasan
pertambangan terbuka menguat. Hal tersebut dapat dilihat dengan dimasukkanya
potensi tambang Jember menjadi terbuka kemungkinan untuk dieksploitasi
meskipun keinginan ini dibungkus dalam kalimat “kegiatan pertambangan hanya
sebatas untuk ilmu pengetahuan”. Selain bungkus kalimat tersebut, keinginan
untuk menambang potensi tambang ini juga ditambahi dengan kalimat “akan
menerapkan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan (green
technology)”.
Padahal dari beberapa contoh peta spasial yang ditayangkan di atas, terlihat
tumpang tindih penggunaan kawasan terutama kawasan hutan dan kawasan
potensi bencana alam. Kekhawatiran terbesar adalah dari peta kawasan bencana
alam. Wilayah pesisir Jember merupakan bagian Samudera Hindia dan juga
bagian lempeng Australia. Dimana kawasan ini merupakan daerah potensi gempa
dengan 3 – 4 dalam skala MMI atau 5,8 - 6,0 dalam skala Richter. Hal ini terbukti
pada 1994, kawasan pesisir Selatan Jember pada 1994 pernah terkena tsunami.
Selanjutnya, peta kawasan pertambangan juga akan mencaplok kawasan
konservasi dan cagar alam yaitu Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) dan kawasan
CagarAlam(CA)PulauNusaBarong.
“63% IUP yang non CnC di 4 Provinsi (Jabar, Jateng, DIY dan Jatim)
bermasalah secara administratif “
Boks 1. RTRW Jember Tidak Memperhatikan Kawasan Hutan Lindung, Taman
NasionalDanWilayahBencana
Hampir 50% IUP di 4 Provinsi (Jabar, Jateng, DIY dan Jatim) Masih
Berstatus non-CnC
Berdasarkan data yang dikeluarkan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM pada
Desember 2014, menunjukkan bahwa 47% dari total IUP di 4 provinsi (Jabar,
Jateng, DIY dan Jatim) masih berstatus non-Clean and Clear (CnC). Provinsi Jawa
Tengah merupakan wilayah yang memiliki IUP non CNC dengan prosentase 48% IUP
yang non CnC. Sementara itu, provinsi Jawa Barat 47% yang non CnC dan provinsi
Jawa Timur terdapat 45% yang masih non CnC. Sedangkan dari 16 IUP di Provinsi
DIY, hanya 1 IUP yang dinyatakan CnC sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah IUP yang CnC dan non-CnC di 4 Provinsi
Data di atas menunjukkan masih maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh
pemegang IUP dalam menjalankan usaha pertambangannya. Sementara,
pemerintah daerah dan pusat selaku pemberi izin masih lemah dalam memberikan
sanksi atau tindakan hukum kepada pemegang IUP yang non CnC.
Data Dirjen Minerba kementerian ESDM tahun 2014 mengemukakan bahwa sekitar
372 pemegang izin di 4 Provinsi (Jabar, Jateng, DIY dan Jatim) belum menyelesaikan
administrasi sebagai persyaratan untuk memperoleh IUP antara lain kepemilikan
NPWP dan kelengkapan dokumen perusahaan. Provinsi Jawa Timur terdapat sekitar
71% IUP yang bermasalah secara administratif disusul provinsi Jawa Tengah
sebesar 69% dan di Provinsi Jawa Barat sebesar 57%. Sedangkan di Provinsi DIY dari
15 IUP terdapat 10 IUP bermasalah secara wilayah administratif dan 5 IUP
bermasalah secara wilayah sebagaimana tampak dalam tabel berikut:
Tabel 3. Daftar Permasalahan IUP di 4 Provinsi (Jabar, Jateng, DIY dan Jatim)
Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014
Boks2. PabrikSemenyangMerusak
Kronologis:
Setelah mendapat penolakan di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sekitar tiga
tahun lalu, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT.
Semen Indonesia (Persero) Tbk - berencana melakukan penambangannya di
Kawasan Gunung Watuputih Kabupaten Rembang dengan nilai proyek Rp 3,7 Triliun.
Pada tanggal 14 Oktober 2010 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember
2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- telah mendapatkan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan (WIUP) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang
No. 545/68/2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
Eksplorasi Tras Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012
menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Pada tanggal 18 Januari 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No.
545/4/2011 Tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT.
Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk.
Pada tanggal 18 November 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No.
591/040/Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik
(Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana
Pendukung Lainnya.
PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen
Indonesia (Persero) Tbk - telah melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak
pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah No. 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana
Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero)
Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
Setelah adanya Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai Kelayakan
Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT.
Semen Gresik (Persero) Tbk, pada tanggal 7 Juni 2012 Gubernur Jawa Tengah
kembali mengeluarkan Keputusan No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik
(Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
Pada tanggal 15 Februari 2013 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember
2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk - telah memegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati
Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.
Bahwa dalam rencana pembangunannya, masyarakat merasa pihak PT. Semen
Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk- tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan
terkena dampak.
Bahwa izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten
Rembang merekomendasikan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk
melakukan penambangan di area yang masuk ke dalam kawasan CAT Watuputih
seluas 131,55 hektare (1.315.500 m2). Jika kawasan tersebut ditambang, terdapat
risiko hilangnya air yang dapat dihitung berdasarkan hubungan curah hujan rata-
rata di wilayah Kecamatan Gunem dan Sale, yaitu 1500 mm/tahun (1,5 m) dengan
asumsi jika 50% menjadi aliran permukaan dan 50% menjadi air tanah (0,75 m), jika
Pembangunan pabrik semen di Rembang juga berpotensi menghilangkan potensi
Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih. Berdasarkan pengamatan lapangan, zona
jenuh air berada di sekitar Sumber Semen dan Mata air Brubulan berada pada
ketinggian 150 mdpl, sedangkan zona peralihan berada pada ketinggian lebih kurang
190 mdpl. Sebaran mata air berada pada zona ketinggian 100 – 350 mdpl, yang
tersebar di area CAT Watuputih dan di wilayah yang berada di sebelah barat daya,
utara dan selatan Pegunungan Watuputih. Data inilah yang menguatkan bahwa
fungsi Pegunungan Watuputih adalah sebagai kawasan karst, dimana akuifer air
masih berjalan dengan sangat baik.
Luas batu gamping Formasi Paciran yang membentuk Gunung Watuputih lebih
kurang 3020 ha. Kawasan CAT Watuputih yang merupakan area imbuhan air
memiliki luas 2555, 09681 ha (hasil perhitungan melalui Sistem Informasi Geografis).
Kawasan CAT Watuputih menjadi kawasan resapan air terbesar penyuplai sumber
mata air yang ada di sekitar kawasan Pegunungan Watuputih. Dari pengukuran
lapangan berdasarkan data AMDAL PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20
Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- (2012), mata air yang
terbesar adalah Sumber Semen yang memiliki debit 600 lt/detik, terletak di Desa
Tahunan di bagian timur wilayah CAT Watuputih, dan mata air yang terkecil adalah
Mata air Belik Watu memiliki debit 0,02 liter/detik, terletak di Desa Timbrangan di
bagian barat area CAT Watuputih.
Berdasarkan jumlah debit yang terukur di lapangan, dari 109 mata air yang ada di
kawasan pegunungan karst Watuputih dapat dihitung estimasi volume air yang
dihasilkan oleh mata air dalam satu hari. Bila disimulasikan, mata air yang terkecil
0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik akan menghasilkan air
1728 liter dalam satu hari. Mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari
akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan
langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian
.Berdasarkan teori epikarst, penambangan bukit gamping akan mengurangi jumlah
simpanan air diffuse, dan sebaliknya akan meningkatkan aliran conduit saat hujan.
Dampak yang sangat tidak diharapkan adalah bertambahnya persentese aliran
conduit saat musim hujan yang dapat mengakibatkan banjir dan berkurangnya
persentase aliran diffuse saat musim kemarau sehingga mata air akan menjadi
kering.
PotensiKerusakan
2
No Provinsi
Eksplorasi
Total IUP
Non CnC
1 Jawa Barat 15 314 290
2 Jawa Tengah 13 130 132
3 DIY 0 1 15
Total 31 629 587
CnC
Operasi
Total
IUP CnC
329
143
1
660
Eksplorasi
13 277
12 120
9 6
50 537
Non CnC
Operasi
Jumlah
IUP
619
275
16
1247
4 Jawa Timur 3 184 150187 16 134 337
Sumber : Dirjen Minerba, kementerian ESDM, 2014
No Provinsi
Mineral
IUP Non CnC
1 Jawa Barat 289 1
2
2
Jawa Tengah
Jawa Timur
132
150
0
0
3 DIY 15 0
IUP Non CnC
Batubara
Permasalahan
Administrasi
Mineral
163 1
91
107
0
0
10 0
Batubara Mineral
126 0
41
43
0
0
5 0
Batubara
Permasalahan
Wilayah

3. (Peta Sebarang Gua dan Mata Air di Kawasan CAT Watuputih)
Bagian selatan Pulau jawa membentang dari Pacitan (Jawa Timur), Wonogiri (Jawa
Tengah) hingga Gunung Kidul (DI Yogyakarta) terpapar sebuah kawasan
pegunungan dikenal masyarakat sebagai Pegunungan Sewu. Pegunungan Sewu
memiliki suatu fenomena alam yang unik yang dikenal dengan Bentang Alam Karst.
Namun beberapa waktu terakhir di dalam kawasan Pegunungan Sewu ini, tepatnya
Wilayah Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yang akan dibangun pabrik semen
dan eksploitasi tambang batu gamping yang akan mengancam kelestarian kawasan
karst ini. Dari aspek kajian dan temuan lapangan dijumpai fakta-fakta:
Hampir 95% Pemegang IUP di 3 Provinsi (Jabar, Jateng, DIY dan Jatim) Belum
MemenuhiKewajibanJaminanReklamasidanPasca-Tambang
Kementerian ESDM tahun 2014 mencatat bahwa dari 1247 IUP yang berada di 4 Provinsi
(Jabar, Jateng, DIY dan Jatim), hanya 57 IUP yang telah memenuhi kewajiban atas jaminan
reklamasi dan 15 IUP memiliki dokumen paska tambang. Provinsi Jawa Timur terdapat
sekitar 98% IUP tidak memenuhi kewajiban atas jaminan reklamasi dan seluruhnya tidak
memiliki dokumen pasca tambang. Sedangkan 97% IUP di Jawa Barat tidak memenuhi
kewajiban atas jaminan reklamasi dan seluruhnya tidak memiliki dokumen pasca
tambang. Sementara itu tidak ada satu pun IUP di Provinsi DIY yang memenuhi jaminan
reklamasi dan memiliki dokumen pasca tambang.
Tidak adanya data yang dimiliki provinsi dan minimnya IUP yang memenuhi kewajiban
jaminan reklamasi dan paska tambang, menunjukkan bahwa komitmen dan pengawasan
pemerintah daerah dan pusat dalam pemulihan lingkungan pertambangan sangat
rendah. Kerugian negara yang ditimbulkan atas ketiadaan data dan rendahnya
pemenuhan kewajiban akan semakin meningkat mengingat dampak ekologis atas
absennya kewajiban IUP tersebut bisa menyebabkan banjir dan dampak sosial ekonomi
lainnya bagi masyarakat.
Estimasi curah hujan yang masuk ke air tanah x luas area pertambangan x
kedalaman zona epikarst yang hilang x porsentase zona epikarst:
0,75 m x 1.315.500 m2 x 20 m x 20% = 4.054.500 m3
PotensiKehilanganAir
Hilangnya fungsi epikarst akan mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air pada
kawasan CAT Watuputih, dimana mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT
Watuputih mampu memenuhi kebutuhan 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten
Rembang. Dari hasil perhitungan, potensi hilangnya cadangan air yang ada di CAT
Watuputihakibatdarirencanaaktivitaspenambanganadalah4jutameterkubikair.
KawasanKarstPegununganSewuHarusDilindungidanTerlaranguntukDitambang
Tabel 4. Ketersediaan Jaminan Reklamasi dan Paska Tambang di 4 Provinsi
(Jabar, Jateng, DIY dan Jatim)
Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014
Boks3.RingannyaVonisPerusakAlam
Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat, pada awal Oktober 2014, telah memvonis
pemilik PT ASAM, Martin Frederick untuk kasus penambangan pasir ilegal dengan
vonis ringan yaitu delapan bulan penjara dengan masa percobaaan dan denda Rp 10
juta subsider dua bulan kurungan. Martin didakwa melanggar pasal 158 Undang-
undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Banyak pihak
menilai vonis tersebut sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi banyak pelaku
penambangan ilegal pasir di kawasan Jawa Barat bagian selatan.
Seharusnya, kata Dadan, hakim mempertimbangkan tidak hanya menggunakan UU
No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tetapi juga UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.26/2007
tentang Penataan Ruang. Ringannya vonis tersebut membuktikan bahwa Pengadilan
Negeri Tasikmalaya menjadi bagian dari masalah upaya penegakan hukum
lingkungan. Dadan mengatakan ada dugaan yang sangat kuat terjadi kongkalikong
antara pengusaha dengan pemda setempat terkait pertambangan pasir besi. “Meski
kita belum dapat bukti, tapi kita lihat ada praktek kongkalikong yang luar biasa, dimana
mafia izin pertambangan sangat berkuasa, yang melibatkan unsur masyarakat,
pengusaha dan pemda,” katanya.
Oleh karena itu, Walhi Jabar mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jabar untuk
mengevaluasi pertambangan pasir dan meminta bantuan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut karena ada unsur
kerugian negara yang cukup besar, sekitar Rp 8,3 triliun. “Kita mendukung apa yang
dilakukan Pemprov. Kita sepakat dengan Wagub Jabar, untuk meminta dan mendesak
KPK turun ke lapangan melakukan investigasi indikasi gratifikasi suap pada proses
perizinan di Jabar selatan, yang mengakibatkan uang tidak masuk ke kas Pemda, tapi
masuk ke oknum,” lanjut Dadan. Walhi Jabar sudah lama mengawasi kasus
penambangan pasir yang marak di enam kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis dan Pengandaran. Pertambangan pasir ini, selain merugikan
keuangan negara, juga mengakibatkan konflik sosial, kerugian ekonomi dan
kerusakan lingkungan yang parah.
Walhi Jabar juga menolak SK Menteri ESDM No. 1204/K/30/MEM/2014 tentang
Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, yang mencakup potensi usaha
pertambangan pasir di Jabar bagian selatan. Dadan melihat SK Menteri ESDM ini akan
menimbulkan kerusakan ekologis dan konflik sosial yang luar biasa, selain alih fungsi
lahan, hutan dan pertanian menjadi areal pertambangan.
Sumber: http://www.mongabay.co.id/2014/10/11/walhi-jabar-kpk-harus-investigasi-
kasus-pertambangan-pasir-kenapa/
Boks4: Dampak Lingkungan di Konteks Di Yogyakarta (Catatan dari Pasir Besi
Kulonprogo)
Pada dimensi pendapatan negara, Negara hanya mendapat 9,6 % atau sekitar 19,25 juta
dolar/tahun, itupun harus didistribusikan ke propinsi DI Yogyakarta dan Pemkab
Kulonprogo. Ini sangat tidak berimbang dibandingkan dengan kerugian materiil dan
non materiil yang harus ditanggung negara di kemudian hari.
asumsi porositas batu gamping di kawasan CAT Watuputih pada zona epikarst 20%,
dan jika diasumsikan batu gamping yang akan ditambang sampai pada kedalaman
20 meter. Maka, potensi kehilangan mata air yang tersimpan adalah:
Geomorfologi Kawasan Karst Giriwoyo adalah perbukitan karst struktural
dengan morfologi permukaan (eksokarst) berupa bukit-bukit, tebing-tebing dan
lembah-lembah hasil pelarutan (dolina) dan mata air karst (karst spring).
Tercatat tidak kurang dari 48 ponor, 60 sumber mata air, 8 telaga serta 15 sumur
di kawasan ini.
Morfologi bawah permukaan (endokarst) ditemukan sistem perguaan struktural
dan sungai bawah tanah yang berkembang mengikuti pola rekahan. Terdapat 27
gua yang merupakan bentukan proses pelarutan calsium carbonat dengan wujud
stalakmit, stalaktit maupun pilar-pilar karst.
Kawasan perbukitan batugamping di Giriwoyo merupakan kawasan karst yang
harus dilindungi karena merupakan perbukitan yang berfungsi sebagai “tandon
Air” dari mataair-mataair yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar air
baku dan pengairan lahan pertanian masyarakat.
Fungsi hidrologi di kawasan ini merupakan salah satu pengontrol utama sistem
ekologi yang meliputi hubungan antara komponen-komponen abiotik, biotik dan
budaya yang berinteraksi satu sama lain membentuk suatu ekosistem di mana
karst sebagai kontrol utamanya.
Perbukitan Kawasan Karst Pegunungan Sewu berfungsi sebagai daerah resapan
dan penyimpan air untuk mataair–mataair yang mengalir di permukiman, baik di
bagian Utara maupun bagian Selatan Kawasan ini.
Kawasan Karst Pegunungan Sewu memberikan sumbangan dan peran cukup
besar terhadap ilmu dan pengetahuan dari berbagai cabang.
Pemikiran yang berdasarkan kondisi obyektif di kawasan karst Giriwoyo inilah yang
mendorong pensikapan warga Giriwoyo untuk menolak segala aktifitas yang
merusak fungsi lingkungan karst, termasuk penambangan dan pengoperasian
pabrik semen, dan akan menyebabkan terganggunya keseimbangan alam dan
mengakibatkan bencana alam besar di kemudian hari.
Catatan rencana tambang pasir besi di Kulonprogo :
Adanya alih fungsi lahan 22 km x 1.8 km = 39.6 km2 atau sekitar 6.8 dari luas
kabupaten Kulonprogo 586.27 km2
Terancamnya lahan penghijauan/konservasi wilayah pesisir
Hilangnya gumuk pasir sebagai kawasan penyangga air pasang/tsunami (kurang
responsif PRB)
Berkontribusi mengubah iklim
Berpengaruh terhadap kualitas air tanah
Kemungkinan abrasi air gelombang laut akibat eksploitasi dan dari perubahan iklim
di wilayah asia pasifik akan mengalami kenaikan muka air laut hingga 1 meter pada
tahun 2025
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
-
-
-
-
-
NO PROVINSI
1 JAWA BARAT 619
2
4
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
275
337
3 DIY 16
JUMLAH IUP JAMINAN REKLAMASI BELUM ADA PASCA TAMBANG
19
31
7
TIDAK ADA DATA
TIDAK ADA DATA
15
TIDAK ADA DATA
TIDAK ADA DATA
3

4. Lampiran 1
Potensi Kerugian Negara dari Iuran Land Rent per Provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa
Timur versi Perhitungan Koalisi Anti Mafia Tambang Tahun 2010-2013
Total Potensi Kerugian untuk 3 Provinsi = Rp 8,63 Miliar
PotensiKerugianPenerimaanNegaradariLandRentMencapaiRp8,4MiliarRupiah
Koalisi anti Mafia Tambang melakukan perhitungan potensi kerugian negara dari
iuran land rent yang mengacu pada PP Nomor 9/2012 tentang Tarif dan Jenis
Penerimaan Bukan Pajak. Dari perhitungan yang ada diperoleh selisih yang
signifikan antara potensi penerimaan daerah dan realisasinya. Selisih antara
realisasi penerimaan daerah dengan potensinya kami sebut sebagai potensi
kehilangan penerimaan (potential lost). Hasil perhitungan Koalisi Masyarakat Sipil
menunjukkan bahwa sejak tahun 2010-2013 diperkirakan potensi kerugian
penerimaan mencapai Rp 6,44 miliar di Provinsi Jawa Barat; Rp 1,59 Jawa Tengah;
Rp 594,47 juta di Provinsi Yogyakarta. Dengan demikian total potensi kerugian
penerimaan di tiga provinsi tersebut adalah sebesar Rp 8,4 miliar lebih. Sedangkan
di Jawa Timur mengalami kondisi lebih bayar sebesar Rp 159,14 juta. Informasi
lengkap potensi kerugian Penerimaan per kabupaten di empat Provinsi dapat
dilihat di Lampiran 1.
Tabel 5. Potential Lost dari Land Rent 2010-2013 di 4 Provinsi
Keterbukaan informasi di segala bidang telah diamanatkan dalam UU No. 14 tahun
2008 tentang keterbukaan informasi publik. Implementasi UU ini telah ditekankan
oleh presiden bagi semua pemerintah pusat dan daerah untuk membuka data
publik untuk kepentingan masyarakat umum termasuk data tentang izin
perusahaan, Amdal dan kebijakan pertambangan lainnya.
Pengalaman Koalisi Anti Mafia Tambang menujukkan bahwa pemerintah daerah
cenderung menutup data dan informasi yang terkait dengan dokumen izin usaha
pertambangan, tahap-tahap kerja, peta kerja dan hasil kerja perusahaan dengan
alasan bukan wewenang mereka. Di Jawa dengan tingkat keterjangkauan
informasi yang jauh lebih mudah di banding wilayah lain di luar pulau Jawa, aktivis-
aktivis lingkungan, LSM dan jurnalis yang hendak mencari tahu lebih dalam
tentang aktivitas perusahaan justru memperoleh alasan rahasia perusahaan dan
rahasia Negara ketika ingin mengakses data. Para akitivis yang bersikeras untuk
memperoleh data dituduh sebagai provokator, separatis atau memiliki 'benang
merah' hubungan dengan gerakan anti-pemerintah, melawan negara alias maker
atau merupakan kelompok saingan politik pejabat daerah yang berkuasa dan
hendak berkuasa lagi.
Minimnya Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat Sipil di Sektor
Pertambangan
Pemerintah selaku pemberi izin untuk segera menghentikan pertambangan
di Kawasan Konservasi, Lindung serta mendesak KPK menyelidiki
kemungkinan adanya kasus korupsi dalam pemberian izin di Kawasan
Konservasi dan Lindung.
Mendesak Dirjen Minerba untuk memperluas kriteria CnC dalam kegiatan
usaha pertambangan untuk memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia, hak-
hak sosial ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.
Mendesak pejabat penerbit izin untuk mencabut izin-izin pertambangan
yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk
yang non-CnC (belum menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang)
dengan tetap memproses penegakan hukum atas pelanggaran yang
dilakukan (pajak, kerusakan lingkungan, dll) serta mendesak KPK
menyelidiki kemungkinan adanya kasus korupsi pada pemberian IUP yang
bermasalah tersebut.
Meminta pemerintah untuk melakukan moratorium dan sekaligus mereview
seluruh izin-izin pertambangan yang telah diterbitkan agar sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Tim Korsup Minerba KPK dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah
wajib untuk mempublikasikan izin yang telah dicabut melalui media yang
murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat agar bisa dilakukan
pengawasan pasca-pencabutan.
Mendesak pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan dan penegakan
hukum secara maksimal untuk memastikan tak ada alih fungsi lahan atau
kejahatan di sektor hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat sipil.
Aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah untuk
memperbanyak penanganan dan penyelesaian kasus yang terkait dengan
kejahatan dan pelanggaran HAM di sektor mineral dan batubara.
Pemerintah perlu mengembangkan skema blacklist (daftar hitam) dan
dipublikasikan ke publik bagi perusahaan dan pemilik usahanya yang
melakukan pelanggaran terhadap penggunaan izin dan merugikan negara
serta menginformasikan kepada publik dan pihak perbankan.
Meminta Korsup KPK dan pemerintah mengakomodir aspek keselamatan
warga dan lingkungan hidup dalam penertiban, penataan izin dan penegakan
hukum.
Mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan PNBP
yang berpotensi terhadap kehilangan penerimaan negara dari iuran land
rent dan royalti termasuk perlu adanya penertiban, sebagai bagian dari
optimalisasi penerimaan negara. KPK diminta untuk mengembangkan
penyidikan atas temuan dari potensi kerugian negara dari iuran land rent dan
royalti.
Pemerintah untuk memperjelas status wilayah pertambangan pasca-
pencabutan IUP, harus dipastikan mekanismenya dilakukan secara
transparan serta terlebih dahulu dilakukan rehabilitasinya.
11 (Sebelas) hal yang direkomendasikan oleh Koalisi Anti Mafia Tambang
REKOMENDASI
(1,500,000,000.00)
(1,000,000,000.00)
(500,000,000.00)
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
3,000,000,000.00
2010 2011 2012 2013
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
DIY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL POTENTIAL LOST
2010-2013
1,301,469,574.50
6,960,067.28
15,692,618.25
11,712,000.00
1,775,039,504.65
1,244,521,052.36
(1,128,517,799.51
8,237,568.00
1,120,543,451.08
346,611.20
476,160.00
1,683,143.99
(45,283,370.82)
2,364,971,807.13
7,907,954.00
(241,031,315.58)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,444,729,026.51
PROVINSI JAWA
TENGAH
TOTAL POTENTIAL LOST
2010-2013
BAGIAN PROVINSI
BANJARNEGARA
BANYUMAS
BATANG
BOYOLALI
CILACAP
GROBOGAN
JEPARA
KARANGANYAR
KEBUMEN
REMBANG
WONOGIRI
PEKALONGAN
PURWOREJO
331,856,013.20
(7,124,675.00)
920,212,402.36
-
-
4,766,919.09
-
(9,808,915,43)
-
44,291,257.57
-
369,035,541.19
(17,078,240,00)
(36,356,800.00)
TOTAL 1,599,793,502.99
PROVINSI DIY
BAGIAN PROVINSI
GUNUNG KIDUL
KULONPROGO
SLEMAN
KOTA YOGYAKARTA
TOTAL POTENTIAL LOST
2010-2013
1,633,325,587.70
(164,607.72)
935,905,020.61
11,712,000.00
1,775,039,504.65
TOTAL 1,249,287,971.45
PROVINSI JAWA TIMUR TOTAL POTENTIAL LOST
2010-2013
jawa timur prov (448,174.03)
BANYUWANGI 264,972,496.46
BLITAR 4,915,557.75
BOJONEGORO -
GRESIK -
JEMBER 107,034,625.43
LUMAJANG (125,416,178.98)
MADIUN 307,488,767.52)
MALANG -
MOJOKERTO -
PACITAN 63,049,096.03
PASURUAN (32,351,650.00)
PONOROGO (25,243,845.00)
TRENGGALEK (625,995,559.03)
TUBAN (32,897,080.00)
TULUNGANGUNG 725,265.29
JOMBANG (64,977,445.00)
TOTAL (159,144,123.57)
PROVINSI JAWA BARAT
BAGIAN PROVINSI
BANDUNG
BANDUNG BARAT
BEKASI
BOGOR
CIAMIS
CIANJUR
CIREBON
GARUT
INDRAMAYU
KRAWANG
KUNINGAN
PURWAKARTA
SUKABUMI
SUMEDANG
TASIKMALAYA
MAJALENGKA
SUBANG
KOTA BANDUNG
KOTA BEKASI
KOTA BOGOR
KOTA CIREBON
KOTA DEPOK
KOTA SUKABUMI
KOTA CIMAHI
KOTA TASIKMALAYA
KOTA BANJAR
TOTAL
4