SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
BAB V
                     RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.1.   Prioritasdan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2012

5.1.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial

                  Arah kebijakan          spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral
       untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan
       secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah
       Kebijakan spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana
       Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Secara umum dan ringkas,
       arah kebijakan spasial meliputi struktur dan pola ruang serta pengembangan
       Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur.
                  Arahan kebijakan struktur ruang yang pada prinsipnya telah diuraikan
       pada prioritas pembangunan sektoral terutama pada bidang prasarana wilayah
       (Sistem Transportasi, Prasarana Sumberdaya Air, Energi dan Prasarana
       Lingkungan). Sedangkan arah kebijakan pola ruang secara ringkas dapat
       digambarkan seperti pada tabel dan gambar sebagai berikut :

                                                  Tabel 5.1
                                    Rencana Penggunaan Lahan di Jawa Timur

                                                                                                  Rencana
                                        Eksisting                        Arahan Penggunaan
       No.     Penggunaan Lahan                     Prosentase   No.                                         Prosentase
                                          (Ha)                                 Lahan
                                                                                                   (Ha )

       A.     KAWASAN LINDUNG                                    A.    KAWASAN LINDUNG

       1     Hutan Lindung               314.720          6,58   1     Hutan Lindung              314.720          6,58

       2     Rawa/ Danau/Waduk            10.447          0,22   2     Rawa/ Danau/Waduk           10.447          0,22

             Kawasan Suaka Alam,                                       Kawasan Suaka Alam,
       3                                                         3
             Pelestarian Alam                                          Pelestarian Alam

             1) Suaka Margasatwa           18.009         0,38         1) Suaka Margasatwa          18.009         0,38

             2) Cagar Alam                 10.958         0,23         2) Cagar Alam                10.958         0,23

             3) Taman Nasional            176.696         3,70         3) Taman Nasional           176.696         3,70

             4) Taman Hutan Raya           27.868         0,58         4) Taman Hutan Raya          27.868         0,58

             5) Taman Wisata Alam             298         0,01         5) Taman Wisata Alam            298         0,01




       B.    KAWASAN BUDIDAYA                                    B.    KAWASAN BUDIDAYA

       1     Kawasan Hutan Produksi      815.851        17,07    1     Kawasan Hutan Produksi     815.851        17,07

       2     Kawasan Hutan Rakyat        361.570          7,56   2     Kawasan Hutan Rakyat       404.191          8,46

       3     Kawasan Pertanian                                   3     Kawasan Pertanian

             1) Pertanian Lahan Basah     911.863        19,08         1) Pertanian Lahan Basah    957.239        20,03
− 159 −


                                                                                                              Rencana
                                                 Eksisting                        Arahan Penggunaan
        No.        Penggunaan Lahan                           Prosentase   No.                                            Prosentase
                                                   (Ha)                                 Lahan
                                                                                                                (Ha )

                2) Pertanian lahan kering/                                       2) Pertanian Lahan Kering/
                                                  1.108.627        23,19                                        849.033        17,76
                   tegalan/kebun campur                                            Tegalan/Kebun Campur

        4       Kawasan Perkebunan                 359.481          7,52   4     Kawasan Perkebunan            398.036          8,33

        5       Kawasan Perikanan                    60.928         1,27   5     Kawasan Perikanan              60.928          1,27

        6       Kawasan Industri                      7.404         0,15   6     Kawasan Industri               19.742          0,41

        7       Kawasan Pemukiman                  595.255        12,45    7     Kawasan Pemukiman             715.959        14,98

                TOTA L                           4.779.975       100,00          TOTA L                       4.779.975      100,00

        Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur tqhun 2009-2029




                                                Gambar 5.1
                                 Peta Rencana Penggunaan Lahan Jawa Timur




       Kawasan strategis propinsi perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan
hidup.Mengingat hingga dibuatnya dokumen RKPD tahun 2012 ini, RTRW belum ditetapkan
dalam peraturan daerah, maka penetapan jenis dan lokasi kawasan dimaksud didekati dari



        Kawasan strategis propinsi perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya
dan/lingkungan hidup. Mengingat hingga dibuatnya dokumen RKPD tahun 2012 ini,
RTRW belum ditetapkan dalam peraturan daerah, maka penetapan jenis dan lokasi
kawasan dimaksud didekati dari dokumen draft naskah akademis RTRW Tahun 2009-
2029.
        Adapun jenis kawasan strategis Provinsi Jawa Timur meliputi:
1.   Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
− 160 −


     a. High Tech Industrial Park terdiri atas Surabaya Industrial Estate Rungkut
       (SIER) di Kota Surabaya yang pengembangannya ke arah perindustrian
       Brebek Sidoarjo;
     b. Kawasan Ekonomi Unggulan, Kawasan pengembangan ekonomi unggulan
       meliputi Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo, Kawasan
       pengembangan       ekonomi     unggulan    yang   didukung   oleh   infrastruktur
       pelabuhan utama (regional – internasional) adalah Kawasan Lamongan
       Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan, Kawasan ekonomi
       Madura di Kepulauan Madura, serta Kawasan ekonomi di Kabupaten Malang.
     c. Kawasan Agropolitan Regional, meliputi Sistem Agropolitan Wilis, Sistem
       Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru; dan Sistem Agropolitan Ijen.
     d. Kawasan Agroindustri, Kawasan Agroindustri terdiri atas kawasan agroindustri
       Kepulauan Madura, Kawasan agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan)
       Utara, serta kawasan agroindustri Tuban-Bojonegoro;
     e. Kawasan Koridor Metropolitan yang meliputi Pengembangan kawasan koridor
       metropolitan meliputi: Pusat Nasional dan internasional meliputi kawasan di
       Kaki Suramadu di Bangkalan, Kaki Suramadu di Surabaya, CBD Surabaya,
       High tech industrial park di perbatasan Surabaya dengan Sidoarjo dan Gresik,
       Kawasan Industri Gempol-Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang dan
       perkotaan Malang, CBD Kota Malang, Pusat-pusat pariwisata di Kota Batu;
     f. Kawasan Kerjasama Regional, dalam menunjang pengembangan ekonomi
       wilayah perbatasan Jatim-Jateng-DIY dilakukan kerjasama regional dan antar
       kabupaten/kota meliputi Ratubangnegoro, Kawismawirogo, Pawonsari, GKS,
       segitiga emas pertumbuhan Tuban-Lamongan-Bojonegoro;
     g. Kawasan Tertinggal meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro,
       Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten
       Bondowoso,     Kabupaten      Bangkalan,    Kabupaten   Sampang,     Kabupaten
       Pamekasan, Kabupaten Sumenep dan pulau-pulau kecil.
2.   Kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan, meliputi
     kawasan pulau kecil terluar/perbatasan Negara RI di Provinsi Jawa Timur
     meliputi Pulau Barung, Sekel, dan Panehan.
3.   Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial-budaya, meliputi:
     a. Mojopahit Park di Kabupaten Mojokerto;
     b. Bromo-Tengger-Semeru        beserta      pemukiman   adat suku     Tengger    di
       Probolinggo, Malang, Pasuruan Lumajang.
     c. Segitiga emas Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.
− 161 −


4.   Kawasan Strategis dari sudut SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi,
     meliputi :
     a. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan Pendayagunaan SDA
        dan/atau teknologi tinggi di Jawa Timur, yaitu KSN Stasiun Pengamat
        Dirgantara Watukosek di Kabupaten Mojokerto.
     b. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Timur, yaitu:
        Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya,
        Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, Sumenep dan
        sekitarnya;
     c. Kawasan       Pembangkit   PLTG,    PLTU,     dan   PLTD    meliputi     Paiton
        Probolinggo/Situbondo, Singosari di Gresik, Lekok di Pasuruan, serta Jenu
        dan Tanjung Awor-awor di Tuban, dan Ngadirojo di Pacitan; dan
     d. Kawasan pengembangan potensial panas bumi, yaitu di Ngebel Ponorogo,
        Belawan Ijen Kabupaten Bondowoso serta Dataran Tinggi Yang di Kabupaten
        Probolinggo.
5.   Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan,
     kawasan strategis nasional yaitu di Jawa Timur dari sudut kepentingan fungsi
     dan daya dukung lingkungan, yaitu DAS Sampean.
6.   Kawasan Pengendalian Ketat
      − Kawasan perdagangan regional
      − Kawasan kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya dan Kabupaten
            Bangkalan yang meliputi Kawasan Tertentu/Fair Ground, Interchange Jalan
            Akses dan/atau Rencana Reklamasi Pantai
      − Wilayah aliran sungai, daerah aliran sungai, sumber air dan stren kali
      − Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup
      − Kawasan sekitar jaringan transportasi
      − Kawasan sekitar prasarana wilayah dalam skala regional
      − Kawasan rawan bencana
      − Kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional lainnya


       Kebijakan dan strategi spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam jangka
menengah berdasarkan        dokumen RTRW dapat diformulasikan ringkas sebagai
berikut :
1.   Pengembangan kawasan dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah melalui
     pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan sehingga terciptanya pusat-
     pusat pelayanan baru yang tersebar pada seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur
− 162 −


     dan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi kawasan yang selama ini tidak
     terlayani oleh pusat pelayanan yang ada.
2.   Pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk menjamin aksesbilitas
     disetiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan
     terbelakang serta pusat-pusat perkotaan di Provinsi Jawa Timur.
3.   Pengembangan kawasan strategis provinsi yang diharapkan akan memberikan
     pengaruh besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan
     sosial-budaya serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
4.   Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi
     lindung. Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga
     daya dukung lingkungan agar tetap stabil.
5.   Pengembangan wilayah yang membutuhkan kerja sama antar wilayah Prioritas
     pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahapan pertama tahun 2010-2014
     lebih ditujukan untuk mencapai target :
     a.   Peningkatan fungsi dan skala infrastruktur utama dan pendukung fungsi
          PKN dan PKW
     b.   Pengembangan        transportasi   untuk   mendukung   pengembangan   31
          kecamatan sentra produksi agropolitan serta sentra produksi sumber daya
          alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi dan kawasan andalan yang
          dikaitkan dengan simpul/pusat pengembangannya berupa pengembangan
          jalan bebas hambatan, jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor,
          jaringan jalan strategis nasional, jaringan kereta api, pelabuhan dan
          bandar udara untuk mendukung sentra produksi yang dikatikan dengan 38
          simpul – simpul/kota pengembangannya
     c.   Pengembangan transportasi antarpulau untuk mendukung penanganan
          kawasan tertinggal Kepulauan Madura
     d.   Pembentukan cluster-cluster produk unggulan pertanian cikal       bakal
          agropolitan
     e.   Mengamankan lahan produktif pertanian untuk mencegah/mengendalikan
          konversi lahan pertanian produktif dan beririgasi teknis
     f.   Merehabilitasi kerusakan catchment area dan sumber air
     g.   Mempertahankan sumber air dan merehabilitasi daerah resapan untuk
          menjaga ketersediaan air sepanjang tahun
     h.   Penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis
     i.   Mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona/kawasan industri yang
          telah ditetapkan.

More Related Content

What's hot

Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanRaflis Ssi
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauRaflis Ssi
 
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
 
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
 
Presentasi sesrawungan konservasi 31 okt 2014
Presentasi sesrawungan konservasi 31 okt 2014Presentasi sesrawungan konservasi 31 okt 2014
Presentasi sesrawungan konservasi 31 okt 2014Danang Anggoro
 
Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Perm...
Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Perm...Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Perm...
Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Perm...oswar mungkasa
 
Pembahasan RTRWP Kalbar
Pembahasan RTRWP Kalbar Pembahasan RTRWP Kalbar
Pembahasan RTRWP Kalbar boysinu
 
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas NasionalDukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasionalinfosanitasi
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Presentasi page 2 10
Presentasi page 2 10Presentasi page 2 10
Presentasi page 2 10Verany Irene
 
Presentasi Kapet Khatulistiwa (Draft Final)
Presentasi Kapet Khatulistiwa (Draft Final)Presentasi Kapet Khatulistiwa (Draft Final)
Presentasi Kapet Khatulistiwa (Draft Final)Arief060678
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Raflis Ssi
 
79823749823749328479324329472394873294872394823749237923874
7982374982374932847932432947239487329487239482374923792387479823749823749328479324329472394873294872394823749237923874
79823749823749328479324329472394873294872394823749237923874Prasetyo Katon
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklim
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklimkebijakan nasional mitigasi perubahan iklim
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklimInstansi
 

What's hot (20)

Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riau
 
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
 
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...
 
Presentasi sesrawungan konservasi 31 okt 2014
Presentasi sesrawungan konservasi 31 okt 2014Presentasi sesrawungan konservasi 31 okt 2014
Presentasi sesrawungan konservasi 31 okt 2014
 
Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Perm...
Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Perm...Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Perm...
Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Perm...
 
Pembahasan RTRWP Kalbar
Pembahasan RTRWP Kalbar Pembahasan RTRWP Kalbar
Pembahasan RTRWP Kalbar
 
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas NasionalDukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riau
 
Presentasi page 2 10
Presentasi page 2 10Presentasi page 2 10
Presentasi page 2 10
 
Presentasi Kapet Khatulistiwa (Draft Final)
Presentasi Kapet Khatulistiwa (Draft Final)Presentasi Kapet Khatulistiwa (Draft Final)
Presentasi Kapet Khatulistiwa (Draft Final)
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan peta
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008
 
79823749823749328479324329472394873294872394823749237923874
7982374982374932847932432947239487329487239482374923792387479823749823749328479324329472394873294872394823749237923874
79823749823749328479324329472394873294872394823749237923874
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
 
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklim
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklimkebijakan nasional mitigasi perubahan iklim
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklim
 

Viewers also liked

Doulos choir about us
Doulos choir about usDoulos choir about us
Doulos choir about usJaewon Cha
 
Presentatie Expense Reduction Analysts
Presentatie Expense Reduction AnalystsPresentatie Expense Reduction Analysts
Presentatie Expense Reduction AnalystsHenk Postmus
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายyana54
 
Social Media Workshop
Social Media WorkshopSocial Media Workshop
Social Media Workshopdantec79
 
Le 5 cose da sapere per usare facebook in una comunità di pratica
Le 5 cose da sapere per usare facebook in una comunità di praticaLe 5 cose da sapere per usare facebook in una comunità di pratica
Le 5 cose da sapere per usare facebook in una comunità di praticaSalvo Fedele
 
Pelatihan plc lpp yupptekmas
Pelatihan plc lpp yupptekmasPelatihan plc lpp yupptekmas
Pelatihan plc lpp yupptekmasmardiesadi
 
δραστηριότητα ειδικού μέρους ιστορία
δραστηριότητα ειδικού μέρους   ιστορίαδραστηριότητα ειδικού μέρους   ιστορία
δραστηριότητα ειδικού μέρους ιστορίαNikoleta Vasileiou
 
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος - 8ο τεύχος ( Ανανέωση 4-10-2011)
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος - 8ο τεύχος ( Ανανέωση 4-10-2011)Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος - 8ο τεύχος ( Ανανέωση 4-10-2011)
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος - 8ο τεύχος ( Ανανέωση 4-10-2011)Σσστ!!! Επιλογές
 
Duurzame Warmte En Koude Leidinggevendendag
Duurzame Warmte En Koude   LeidinggevendendagDuurzame Warmte En Koude   Leidinggevendendag
Duurzame Warmte En Koude LeidinggevendendagWaternet
 
Eestist pärast 2000. a rahvaloendust välismaale lahkunute arvu hindamine 2011...
Eestist pärast 2000. a rahvaloendust välismaale lahkunute arvu hindamine 2011...Eestist pärast 2000. a rahvaloendust välismaale lahkunute arvu hindamine 2011...
Eestist pärast 2000. a rahvaloendust välismaale lahkunute arvu hindamine 2011...Statistikaamet / Statistics Estonia
 
Norsk Gardsost – resultatliste landsutstillinga 2011
Norsk Gardsost – resultatliste landsutstillinga 2011Norsk Gardsost – resultatliste landsutstillinga 2011
Norsk Gardsost – resultatliste landsutstillinga 2011Per Christian Bakken
 
Teplykh smarts last
Teplykh smarts lastTeplykh smarts last
Teplykh smarts lastleonid-mt-mt
 
Європейські стандарти у сфері обробки персональних даних
Європейські стандарти у сфері обробки персональних даних Європейські стандарти у сфері обробки персональних даних
Європейські стандарти у сфері обробки персональних даних CEDEM.MEDIA
 

Viewers also liked (20)

Doulos choir about us
Doulos choir about usDoulos choir about us
Doulos choir about us
 
Presentatie Expense Reduction Analysts
Presentatie Expense Reduction AnalystsPresentatie Expense Reduction Analysts
Presentatie Expense Reduction Analysts
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
 
Social Media Workshop
Social Media WorkshopSocial Media Workshop
Social Media Workshop
 
Presentatie huidinstituut
Presentatie huidinstituutPresentatie huidinstituut
Presentatie huidinstituut
 
Le 5 cose da sapere per usare facebook in una comunità di pratica
Le 5 cose da sapere per usare facebook in una comunità di praticaLe 5 cose da sapere per usare facebook in una comunità di pratica
Le 5 cose da sapere per usare facebook in una comunità di pratica
 
Pelatihan plc lpp yupptekmas
Pelatihan plc lpp yupptekmasPelatihan plc lpp yupptekmas
Pelatihan plc lpp yupptekmas
 
δραστηριότητα ειδικού μέρους ιστορία
δραστηριότητα ειδικού μέρους   ιστορίαδραστηριότητα ειδικού μέρους   ιστορία
δραστηριότητα ειδικού μέρους ιστορία
 
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος - 8ο τεύχος ( Ανανέωση 4-10-2011)
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος - 8ο τεύχος ( Ανανέωση 4-10-2011)Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος - 8ο τεύχος ( Ανανέωση 4-10-2011)
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος - 8ο τεύχος ( Ανανέωση 4-10-2011)
 
Het Nieuwe Werken in de Zorg
Het Nieuwe Werken in de ZorgHet Nieuwe Werken in de Zorg
Het Nieuwe Werken in de Zorg
 
Duurzame Warmte En Koude Leidinggevendendag
Duurzame Warmte En Koude   LeidinggevendendagDuurzame Warmte En Koude   Leidinggevendendag
Duurzame Warmte En Koude Leidinggevendendag
 
Eestist pärast 2000. a rahvaloendust välismaale lahkunute arvu hindamine 2011...
Eestist pärast 2000. a rahvaloendust välismaale lahkunute arvu hindamine 2011...Eestist pärast 2000. a rahvaloendust välismaale lahkunute arvu hindamine 2011...
Eestist pärast 2000. a rahvaloendust välismaale lahkunute arvu hindamine 2011...
 
Kua2012
Kua2012Kua2012
Kua2012
 
Lekcja 112
Lekcja 112Lekcja 112
Lekcja 112
 
Norsk Gardsost – resultatliste landsutstillinga 2011
Norsk Gardsost – resultatliste landsutstillinga 2011Norsk Gardsost – resultatliste landsutstillinga 2011
Norsk Gardsost – resultatliste landsutstillinga 2011
 
Teplykh smarts last
Teplykh smarts lastTeplykh smarts last
Teplykh smarts last
 
Європейські стандарти у сфері обробки персональних даних
Європейські стандарти у сфері обробки персональних даних Європейські стандарти у сфері обробки персональних даних
Європейські стандарти у сфері обробки персональних даних
 
Instructiuneaif
InstructiuneaifInstructiuneaif
Instructiuneaif
 
Matrik rkpd 2012
Matrik rkpd 2012Matrik rkpd 2012
Matrik rkpd 2012
 
창조경제2.1
창조경제2.1창조경제2.1
창조경제2.1
 

Similar to RKPD RENCANA

BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARAFitri Indra Wardhono
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
 
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...Andrew Hidayat
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfsabaruddinsabar2
 
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung 1-10
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung   1-10Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung   1-10
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung 1-10Verany Irene
 
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...CIFOR-ICRAF
 
Kawasan peruntukan pertambangan-ambon 1.ppt
Kawasan peruntukan pertambangan-ambon 1.pptKawasan peruntukan pertambangan-ambon 1.ppt
Kawasan peruntukan pertambangan-ambon 1.pptHeriGeologist
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan UtaraFGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utarabramantiyo marjuki
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditRaflis Ssi
 
Rencana Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPenataan Ruang
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenDeki Zulkarnain
 

Similar to RKPD RENCANA (20)

BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
Sos dak 2012 kehutanan
Sos dak 2012   kehutananSos dak 2012   kehutanan
Sos dak 2012 kehutanan
 
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
 
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung 1-10
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung   1-10Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung   1-10
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung 1-10
 
Lampiran RTRWN
Lampiran RTRWNLampiran RTRWN
Lampiran RTRWN
 
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
 
Kawasan peruntukan pertambangan-ambon 1.ppt
Kawasan peruntukan pertambangan-ambon 1.pptKawasan peruntukan pertambangan-ambon 1.ppt
Kawasan peruntukan pertambangan-ambon 1.ppt
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
 
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan UtaraFGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
 
Roni febri k
Roni febri kRoni febri k
Roni febri k
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
 
Rencana Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 

More from BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG

54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosialBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukimanBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 

More from BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG (20)

Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018
 
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
 
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
 
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
 
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
Sos dak 2012   transportasi perdesaanSos dak 2012   transportasi perdesaan
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
 
Sos dak 2012 sarana perdagangan
Sos dak 2012   sarana perdaganganSos dak 2012   sarana perdagangan
Sos dak 2012 sarana perdagangan
 
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012   prasarana pemerintahan daerahSos dak 2012   prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
 
Sos dak 2012 pertanian
Sos dak 2012   pertanianSos dak 2012   pertanian
Sos dak 2012 pertanian
 
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
Sos dak 2012   pendidikan (sd)Sos dak 2012   pendidikan (sd)
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
 
Sos dak 2012 listrik perdesaan
Sos dak 2012   listrik perdesaanSos dak 2012   listrik perdesaan
Sos dak 2012 listrik perdesaan
 
Sos dak 2012 lingkungan hidup
Sos dak 2012   lingkungan hidupSos dak 2012   lingkungan hidup
Sos dak 2012 lingkungan hidup
 
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012   keselamatan transportasi daratSos dak 2012   keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
 
Sos dak 2012 kesehatan
Sos dak 2012   kesehatanSos dak 2012   kesehatan
Sos dak 2012 kesehatan
 
Sos dak 2012 keluarga berencana
Sos dak 2012   keluarga berencanaSos dak 2012   keluarga berencana
Sos dak 2012 keluarga berencana
 
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
Sos dak 2012   kelautan & perikananSos dak 2012   kelautan & perikanan
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
 
Sos dak 2012 infrastruktur
Sos dak 2012   infrastrukturSos dak 2012   infrastruktur
Sos dak 2012 infrastruktur
 
Sos dak 2012 sarpras daerah tertinggal
Sos dak 2012   sarpras daerah tertinggalSos dak 2012   sarpras daerah tertinggal
Sos dak 2012 sarpras daerah tertinggal
 

RKPD RENCANA

  • 1. BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH 5.1. Prioritasdan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2012 5.1.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah Kebijakan spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Secara umum dan ringkas, arah kebijakan spasial meliputi struktur dan pola ruang serta pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur. Arahan kebijakan struktur ruang yang pada prinsipnya telah diuraikan pada prioritas pembangunan sektoral terutama pada bidang prasarana wilayah (Sistem Transportasi, Prasarana Sumberdaya Air, Energi dan Prasarana Lingkungan). Sedangkan arah kebijakan pola ruang secara ringkas dapat digambarkan seperti pada tabel dan gambar sebagai berikut : Tabel 5.1 Rencana Penggunaan Lahan di Jawa Timur Rencana Eksisting Arahan Penggunaan No. Penggunaan Lahan Prosentase No. Prosentase (Ha) Lahan (Ha ) A. KAWASAN LINDUNG A. KAWASAN LINDUNG 1 Hutan Lindung 314.720 6,58 1 Hutan Lindung 314.720 6,58 2 Rawa/ Danau/Waduk 10.447 0,22 2 Rawa/ Danau/Waduk 10.447 0,22 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Suaka Alam, 3 3 Pelestarian Alam Pelestarian Alam 1) Suaka Margasatwa 18.009 0,38 1) Suaka Margasatwa 18.009 0,38 2) Cagar Alam 10.958 0,23 2) Cagar Alam 10.958 0,23 3) Taman Nasional 176.696 3,70 3) Taman Nasional 176.696 3,70 4) Taman Hutan Raya 27.868 0,58 4) Taman Hutan Raya 27.868 0,58 5) Taman Wisata Alam 298 0,01 5) Taman Wisata Alam 298 0,01 B. KAWASAN BUDIDAYA B. KAWASAN BUDIDAYA 1 Kawasan Hutan Produksi 815.851 17,07 1 Kawasan Hutan Produksi 815.851 17,07 2 Kawasan Hutan Rakyat 361.570 7,56 2 Kawasan Hutan Rakyat 404.191 8,46 3 Kawasan Pertanian 3 Kawasan Pertanian 1) Pertanian Lahan Basah 911.863 19,08 1) Pertanian Lahan Basah 957.239 20,03
  • 2. − 159 − Rencana Eksisting Arahan Penggunaan No. Penggunaan Lahan Prosentase No. Prosentase (Ha) Lahan (Ha ) 2) Pertanian lahan kering/ 2) Pertanian Lahan Kering/ 1.108.627 23,19 849.033 17,76 tegalan/kebun campur Tegalan/Kebun Campur 4 Kawasan Perkebunan 359.481 7,52 4 Kawasan Perkebunan 398.036 8,33 5 Kawasan Perikanan 60.928 1,27 5 Kawasan Perikanan 60.928 1,27 6 Kawasan Industri 7.404 0,15 6 Kawasan Industri 19.742 0,41 7 Kawasan Pemukiman 595.255 12,45 7 Kawasan Pemukiman 715.959 14,98 TOTA L 4.779.975 100,00 TOTA L 4.779.975 100,00 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur tqhun 2009-2029 Gambar 5.1 Peta Rencana Penggunaan Lahan Jawa Timur Kawasan strategis propinsi perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan hidup.Mengingat hingga dibuatnya dokumen RKPD tahun 2012 ini, RTRW belum ditetapkan dalam peraturan daerah, maka penetapan jenis dan lokasi kawasan dimaksud didekati dari Kawasan strategis propinsi perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan hidup. Mengingat hingga dibuatnya dokumen RKPD tahun 2012 ini, RTRW belum ditetapkan dalam peraturan daerah, maka penetapan jenis dan lokasi kawasan dimaksud didekati dari dokumen draft naskah akademis RTRW Tahun 2009- 2029. Adapun jenis kawasan strategis Provinsi Jawa Timur meliputi: 1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
  • 3. − 160 − a. High Tech Industrial Park terdiri atas Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya yang pengembangannya ke arah perindustrian Brebek Sidoarjo; b. Kawasan Ekonomi Unggulan, Kawasan pengembangan ekonomi unggulan meliputi Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo, Kawasan pengembangan ekonomi unggulan yang didukung oleh infrastruktur pelabuhan utama (regional – internasional) adalah Kawasan Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan, Kawasan ekonomi Madura di Kepulauan Madura, serta Kawasan ekonomi di Kabupaten Malang. c. Kawasan Agropolitan Regional, meliputi Sistem Agropolitan Wilis, Sistem Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru; dan Sistem Agropolitan Ijen. d. Kawasan Agroindustri, Kawasan Agroindustri terdiri atas kawasan agroindustri Kepulauan Madura, Kawasan agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara, serta kawasan agroindustri Tuban-Bojonegoro; e. Kawasan Koridor Metropolitan yang meliputi Pengembangan kawasan koridor metropolitan meliputi: Pusat Nasional dan internasional meliputi kawasan di Kaki Suramadu di Bangkalan, Kaki Suramadu di Surabaya, CBD Surabaya, High tech industrial park di perbatasan Surabaya dengan Sidoarjo dan Gresik, Kawasan Industri Gempol-Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang dan perkotaan Malang, CBD Kota Malang, Pusat-pusat pariwisata di Kota Batu; f. Kawasan Kerjasama Regional, dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Jatim-Jateng-DIY dilakukan kerjasama regional dan antar kabupaten/kota meliputi Ratubangnegoro, Kawismawirogo, Pawonsari, GKS, segitiga emas pertumbuhan Tuban-Lamongan-Bojonegoro; g. Kawasan Tertinggal meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep dan pulau-pulau kecil. 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan, meliputi kawasan pulau kecil terluar/perbatasan Negara RI di Provinsi Jawa Timur meliputi Pulau Barung, Sekel, dan Panehan. 3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial-budaya, meliputi: a. Mojopahit Park di Kabupaten Mojokerto; b. Bromo-Tengger-Semeru beserta pemukiman adat suku Tengger di Probolinggo, Malang, Pasuruan Lumajang. c. Segitiga emas Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.
  • 4. − 161 − 4. Kawasan Strategis dari sudut SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi, meliputi : a. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi di Jawa Timur, yaitu KSN Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek di Kabupaten Mojokerto. b. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Timur, yaitu: Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, Sumenep dan sekitarnya; c. Kawasan Pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD meliputi Paiton Probolinggo/Situbondo, Singosari di Gresik, Lekok di Pasuruan, serta Jenu dan Tanjung Awor-awor di Tuban, dan Ngadirojo di Pacitan; dan d. Kawasan pengembangan potensial panas bumi, yaitu di Ngebel Ponorogo, Belawan Ijen Kabupaten Bondowoso serta Dataran Tinggi Yang di Kabupaten Probolinggo. 5. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, kawasan strategis nasional yaitu di Jawa Timur dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu DAS Sampean. 6. Kawasan Pengendalian Ketat − Kawasan perdagangan regional − Kawasan kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan yang meliputi Kawasan Tertentu/Fair Ground, Interchange Jalan Akses dan/atau Rencana Reklamasi Pantai − Wilayah aliran sungai, daerah aliran sungai, sumber air dan stren kali − Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup − Kawasan sekitar jaringan transportasi − Kawasan sekitar prasarana wilayah dalam skala regional − Kawasan rawan bencana − Kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional lainnya Kebijakan dan strategi spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam jangka menengah berdasarkan dokumen RTRW dapat diformulasikan ringkas sebagai berikut : 1. Pengembangan kawasan dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah melalui pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan sehingga terciptanya pusat- pusat pelayanan baru yang tersebar pada seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur
  • 5. − 162 − dan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi kawasan yang selama ini tidak terlayani oleh pusat pelayanan yang ada. 2. Pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk menjamin aksesbilitas disetiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan terbelakang serta pusat-pusat perkotaan di Provinsi Jawa Timur. 3. Pengembangan kawasan strategis provinsi yang diharapkan akan memberikan pengaruh besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial-budaya serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. 4. Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung. Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil. 5. Pengembangan wilayah yang membutuhkan kerja sama antar wilayah Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahapan pertama tahun 2010-2014 lebih ditujukan untuk mencapai target : a. Peningkatan fungsi dan skala infrastruktur utama dan pendukung fungsi PKN dan PKW b. Pengembangan transportasi untuk mendukung pengembangan 31 kecamatan sentra produksi agropolitan serta sentra produksi sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi dan kawasan andalan yang dikaitkan dengan simpul/pusat pengembangannya berupa pengembangan jalan bebas hambatan, jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan strategis nasional, jaringan kereta api, pelabuhan dan bandar udara untuk mendukung sentra produksi yang dikatikan dengan 38 simpul – simpul/kota pengembangannya c. Pengembangan transportasi antarpulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal Kepulauan Madura d. Pembentukan cluster-cluster produk unggulan pertanian cikal bakal agropolitan e. Mengamankan lahan produktif pertanian untuk mencegah/mengendalikan konversi lahan pertanian produktif dan beririgasi teknis f. Merehabilitasi kerusakan catchment area dan sumber air g. Mempertahankan sumber air dan merehabilitasi daerah resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun h. Penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis i. Mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona/kawasan industri yang telah ditetapkan.