SlideShare a Scribd company logo

Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022

C
CIkumparan

Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022

1 of 27
Download to read offline
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022
TENTANG
PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa perizinan sektor lingkungan hidup dan kehutanan
merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian dan
pengawasan dalam menjamin akses pemanfaatan hutan
yang dapat merefleksikan keadilan, tata kelola hutan yang
diselenggarakan secara bertanggung jawab;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi produktivitas kawasan
hutan untuk penyiapan lapangan kerja dalam rangka
mendorong produktivitas untuk pertumbuhan Indonesia,
diperlukan pengendalian perizinan dan penertiban izin
konsesi;
c. bahwa pengendalian dan penertiban perizinan konsesi
merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan
pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management)
dan pengendalian deforestasi yang sangat dibutuhkan
dalam rangka pencapaian FoLU Net Sink 2030;
- 2 -
d. bahwa terhadap perizinan yang telah dilakukan evaluasi
cukup mendesak untuk dicabut, bagi pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan lebih lanjut untuk
kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek
kelestarian lingkungan hidup;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan
Hutan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan;
- 3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata
Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan
Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan
Produksi;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Memperhatikan : Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Intern
Kabinet Secara Terbatas tentang Pengendalian Penertiban
Perizinan Pertambangan, Kehutanan dan Pertanahan pada
tanggal 15 Nopember 2021;
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI
KAWASAN HUTAN.
KESATU : Izin konsesi kawasan hutan yang menjadi obyek kegiatan
evaluasi, penertiban dan pencabutan meliputi:
a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau
sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, merupakan
pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan
pemanfaatan kayu yang tumbuh alami;
b. PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT,
merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk
kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budi daya;
c. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau
sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH), untuk kepentingan pembangunan di
luar sektor kehutanan (antara lain pertambangan,
minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, kelistrikan);
d. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, merupakan
perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi
yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi
menjadi bukan kawasan hutan serta tukar menukar
kawasan hutan; dan
e. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
(IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut
Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan
pemanfaatan berupa izin usaha yang diberikan
untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana
yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam
pada Kawasan Konservasi
KEDUA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut selama
periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit
- 5 -
perizinan/perusahaan seluas 812.796,93 Ha
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut terhitung
mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan
dengan Keputusan ini sebanyak 192 unit
perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha,
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Memerintahkan kepada:
a. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari,
b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan; dan
c. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistem,
untuk:
a. atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang
Pencabutan Izin Setiap Perusahaan Pemegang izin
sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA.
b. menyusun dan menetapkan peta arahan pemanfaatan
hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KELIMA : Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan
Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan
Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistem melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha
keseluruhan dimulai dengan izin-izin setidaknya
sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas
1.369.567,55 Ha, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 6 -
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2022
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
Tembusan kepada Yth, :
1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Sekretaris Negara.
3. Sekretaris Kabinet.
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan
7. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Recommended

Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Gapura batas desa, kawasan wisata, dan selo asri
Gapura batas desa, kawasan wisata, dan selo asriGapura batas desa, kawasan wisata, dan selo asri
Gapura batas desa, kawasan wisata, dan selo asriPemdes Seboro Sadang
 
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...Putri Sanuria
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurPenataan Ruang
 

More Related Content

What's hot

Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloPenataan Ruang
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Permohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktuPermohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktukikibbid
 
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaRancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaLAKSMI WIJAYANTI
 
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratContoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratDokter Tekno
 
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpjPembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpjkppnpelaihari
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MakassarRencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MakassarPenataan Ruang
 
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docxSURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docxekowahyu65
 
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjibSatria Satria
 
Surat pernyataan hibah tanah
Surat pernyataan hibah tanahSurat pernyataan hibah tanah
Surat pernyataan hibah tanahDewi Elawati
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangRadhinal Muchtar
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPenataan Ruang
 
Pengumuman Kementrian ESDM: Penetapan IUP CnC ke 18 dan Daftar IUP yang Dicab...
Pengumuman Kementrian ESDM: Penetapan IUP CnC ke 18 dan Daftar IUP yang Dicab...Pengumuman Kementrian ESDM: Penetapan IUP CnC ke 18 dan Daftar IUP yang Dicab...
Pengumuman Kementrian ESDM: Penetapan IUP CnC ke 18 dan Daftar IUP yang Dicab...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanblewly
 
berita acara kerusakan barang.docx
berita acara kerusakan barang.docxberita acara kerusakan barang.docx
berita acara kerusakan barang.docxveraarimbi
 

What's hot (20)

Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
 
Permohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktuPermohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktu
 
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaRancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
 
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratContoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
 
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpjPembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MakassarRencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
 
Kalteng iup.c&c
Kalteng iup.c&cKalteng iup.c&c
Kalteng iup.c&c
 
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docxSURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
 
Surat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihanSurat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihan
 
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
 
Surat pernyataan hibah tanah
Surat pernyataan hibah tanahSurat pernyataan hibah tanah
Surat pernyataan hibah tanah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Skp bendahara
Skp bendaharaSkp bendahara
Skp bendahara
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
 
Pengumuman Kementrian ESDM: Penetapan IUP CnC ke 18 dan Daftar IUP yang Dicab...
Pengumuman Kementrian ESDM: Penetapan IUP CnC ke 18 dan Daftar IUP yang Dicab...Pengumuman Kementrian ESDM: Penetapan IUP CnC ke 18 dan Daftar IUP yang Dicab...
Pengumuman Kementrian ESDM: Penetapan IUP CnC ke 18 dan Daftar IUP yang Dicab...
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
 
berita acara kerusakan barang.docx
berita acara kerusakan barang.docxberita acara kerusakan barang.docx
berita acara kerusakan barang.docx
 

Similar to Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022

Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Jhon Blora
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...HeruAdiST
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiSani Saragih
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfsabaruddinsabar2
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutananPenerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutananCIFOR-ICRAF
 
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...Saroni Nasta
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998People Power
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlkteguh soedrajat
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Jhon Blora
 
Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011People Power
 

Similar to Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022 (20)

Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutananPenerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
 
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
 
P.62#2015 ipk
P.62#2015 ipkP.62#2015 ipk
P.62#2015 ipk
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riau
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
 
ICER.pdf
ICER.pdfICER.pdf
ICER.pdf
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
 
Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011
 

More from CIkumparan

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfCIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfCIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxxCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxCIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfCIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdfCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfCIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXCIkumparan
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022

  • 1. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perizinan sektor lingkungan hidup dan kehutanan merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian dan pengawasan dalam menjamin akses pemanfaatan hutan yang dapat merefleksikan keadilan, tata kelola hutan yang diselenggarakan secara bertanggung jawab; b. bahwa dalam rangka optimalisasi produktivitas kawasan hutan untuk penyiapan lapangan kerja dalam rangka mendorong produktivitas untuk pertumbuhan Indonesia, diperlukan pengendalian perizinan dan penertiban izin konsesi; c. bahwa pengendalian dan penertiban perizinan konsesi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) dan pengendalian deforestasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian FoLU Net Sink 2030;
  • 2. - 2 - d. bahwa terhadap perizinan yang telah dilakukan evaluasi cukup mendesak untuk dicabut, bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lebih lanjut untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
  • 3. - 3 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Memperhatikan : Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Intern Kabinet Secara Terbatas tentang Pengendalian Penertiban Perizinan Pertambangan, Kehutanan dan Pertanahan pada tanggal 15 Nopember 2021;
  • 4. - 4 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN. KESATU : Izin konsesi kawasan hutan yang menjadi obyek kegiatan evaluasi, penertiban dan pencabutan meliputi: a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami; b. PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budi daya; c. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan (antara lain pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, kelistrikan); d. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, merupakan perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi menjadi bukan kawasan hutan serta tukar menukar kawasan hutan; dan e. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan pemanfaatan berupa izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam pada Kawasan Konservasi KEDUA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit
  • 5. - 5 - perizinan/perusahaan seluas 812.796,93 Ha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. KETIGA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan ini sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini. KEEMPAT : Memerintahkan kepada: a. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan c. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, untuk: a. atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Setiap Perusahaan Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA. b. menyusun dan menetapkan peta arahan pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. KELIMA : Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha keseluruhan dimulai dengan izin-izin setidaknya sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas 1.369.567,55 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 6. - 6 - KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2022 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA Tembusan kepada Yth, : 1. Presiden Republik Indonesia. 2. Menteri Sekretaris Negara. 3. Sekretaris Kabinet. 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan 7. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
  • 7. LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DAFTAR SK IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DICABUT SELAMA PERIODE SEPTEMBER 2015 s/d JUNI 2021 NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 1 840/Kpts-VI/1999 PT. HUTANI SOLA LESTARI 45.990,00 RIAU 2 SK. 532/Menhut- II/2009 PT. RANTE MARIO 84.040,00 SULBAR 3 SK. 136/Menhut- II/2006 KOPERASI PUTRA DAYAK JAYA 24.610,00 KALTENG 4 SK. 25/Menhut-II/2006 PT. SUMBER MAS TIMBER 53.400,00 KALTIM 5 SK. No. 39/Menhut- II/2009 PT. GLOBAL PATNERS INDONESIA 144.940,00 PAPUA 6 SK.132/Menhut- II/2006 PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA 53.960,00 KALTENG 7 SK.133/Menhut- II/2006 PT. LESTARI DAMAI INDAH TIMBER 10.945,00 KALTENG 8 SK.802/Kpts-VI/99 PT. BHARA INDUK 47.687,00 RIAU 9 SK.300/Menhut- II/2008 PT. PERMATA BORNEO ABADI 34.000,00 KALTARA 10 SK. 217/Menhut-II/2007 PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR 10.390,00 RIAU 11 SK. 524/Menhut-II/2009 PT. KHATULISTIWA LESTARI ABADI D/H PT. WANA DAMAI 8.900,00 KALTENG 12 SK. 179/Menhut-II/2007 PT. BUMI MEKAR HIJAU 25.580,00 KALBAR 13 SK. 5/1/C/PMDN/2016 PT. KALANIS SUMBER REZEKI 4.710,00 KALTENG
  • 8. - 8 - NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 14 SK.554/Menhut-II/2006 PT. RIMBA ROKAN PERKASA 22.930,00 RIAU 15 SK. 673/Menhut-II/2009 PT. TUNAS HUTAN PRATAMA 10.130,00 SUMSEL 16 SK 553/Menhut-II/2006 PT. PRIMA BANGUN SUKSES 8.670,00 RIAU 17 205/Kpts-V/1992 PT. LINGGA TEJAWANA (D/H PT. KURNIA KAPUAS PLYWOOD) 13.600,00 KALBAR 18 SK.21/Menhut-II/2007 PT. NATIONAL TIMBER FOREST PRODUCT 9.300,00 RIAU 19 31/Kpts-II/1997 PT. DYERA HUTAN LESTARI 8.000,00 JAMBI 20 226/Kpts-V/1992 PT. INHUTANI III SANTILIK 4.400,00 KALTENG 21 SK.603/Menhut-II/2009 PT. ALLINDO EMBRYO AGRO 6.925,00 LAMPUNG 22 495/Kpts-II/1992 PT. GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES 7.300,00 ACEH 23 SK.247/Menhut-II/2013 PT. INKUD AGRITAMA 5.907,00 SUMBAR 24 660/Kpts-II/1995 PT. ARANGAN HUTANI LESTARI 9.400,00 JAMBI 25 251/Kpts-II/1998 PT. RIMBA BERLIAN HIJAU 13.700,00 KALTENG 26 599/Kpts-II/1996 PT. RIMBA SERAYA UTAMA 12.600,00 RIAU 27 SK.70/Menhut-II/2007 PT. BUKIT RAYA PELALAWAN 4.010,00 RIAU 28 SK.677/Menhut-II/2011 PT. SENTOSA PRATAMA 32.960,00 MALUKU 29 SK.492/Menhut-II/2010 PT. PUNDIWANA SEMESTA 6.480,00 KALTENG 30 SK.322/Menhut-II/2009 PT. RIMBA ARGAMAS 10.100,00 KALTENG 31 SK.262/Kpts-II/1998 PT. RIMBA ROKAN LESTARI 14.875,00 RIAU 32 SK.75/Menhut-II/2007 PT. PERKASA BARU 13.170,00 RIAU
  • 9. - 9 - NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 33 SK.110/Menhut-II/2014 PT. BARA INDOCO 27.370,00 SULBAR 34 SK.931/Menhut-II/2013 PT. BIO ENERGY INDOCO 9.640,00 SULBAR 35 SK.532/Menhut-II/2014 PT. KARYAMAJU JAYA SENTOSA 776,02 KALTIM 36 SK.238/Menhut-II/2014 PT. BERAU JAYA ENERGI 896,14 KALTIM 37 SK.618/Menhut-II/2010 PT. BARA KUMALA SAKTI 1.336,60 KALTIM 38 SK.705/Menhut-II/2011 PT. RINJANI KARTANEGARA 308,54 KALTIM 39 SK.528/Menhut-II/2012 PT. KEDAP SAYAAQ (TAHAP I) 2.568,37 KALTIM 40 SK.655/Menhut-II/2013 PT. SULTRA RAYA TAMBANG 992,73 SULTRA 41 SK.708/Menhut-II/2009 PT. TOSHIDA INDONESIA 5.265,70 SULTRA 42 1/1/IUPSWA-PB/PMA/2017 jo. SK Menteri Kehutanan No 548/Kpts-II/1991 PT. TELUK MEKAKI INDAH 33,83 NTB TOTAL 812.796,93 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA
  • 10. - 10 - LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DAFTAR PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENCABUTAN NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 1 859/Kpts-VI/99 PT. ACEH INTI TIMBER 80.804,00 ACEH 2 863/Kpts-VI/99 PT. LAMURI TIMBER 44.400,00 ACEH 3 585/Menhut-II/2011 PT. BARUMUN RAYA PADANG LANGKAT 14.800,00 SUMUT 4 863/Kpts-VI/99 PT. MULTI SIBOLGA TIMBER 28.670,00 SUMUT 5 17/Menhut-II/06 PT. ELBANA ABADI JAYA 15.480,00 KALSEL 6 139/Menhut-II/07 PT. DEWATA WANATAMA LESTARI 59.805,00 KALTIM 7 SK.103/Menhut-II/06 KSU. MAYANG PUTRI PRIMA 13.110,00 KALTIM 8 SK.105/Menhut-II/05 PT. MELAPI TIMBER 78.300,00 KALTIM 9 34/Kpts-II/01 PT. PASURUAN FURNINDO INDUSTRI 47.915,00 SULTENG 10 SK.40/Menhut-II/06 PT. RIU MAMBA KARYA SENTOSA 34.610,00 SULTENG 11 418/Menhut-II/2014 PT. CITRA NIAGA NUSANTARA 46.065,00 MALUT 12 SK.410/Menhut-II/04 PT. NUSA NIWE INDAH 73.500,00 MALUT 13 24/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 PT. NUSA PALA NIRWANA 28.892,00 MALUT
  • 11. - 11 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 14 SK.351/Menhut-II/06 PT. TUNAS PUSAKA MANDIRI 24.430,00 MALUT 15 396/Menhut-II/2005 PT. SUMBER MITRA JAYA (JAYAPURA & SARMI) 102.250,0 0 PAPUA 16 556/Menhut-II/2006 PT. SUMBER MITRA JAYA (SARMI) 52.160,00 PAPUA 17 04/Kpts-II/01 PT. IRMASULINDO (UNIT II) 70.348,00 PAPUA BARAT 18 SK 195/Kpts-II/1997 PT. RIMBA PENYANGGA UTAMA NOMOR 6.150,00 ACEH 19 348/Menhut-II/2006 PT. RIMBA TIMUR SENTOSA 20.000,00 ACEH 20 349/Menhut-II/2006 PT. RIMBA WAWASAN PERMAI 16.120,00 ACEH 21 SK.95/Kps-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 jo SK.319/Menhut- II/2004 tanggal 27 Agustus 2014 jo SK.131/MENLHK-II/2015 tanggal 04 Mei 2015 jo SK.261/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019 tanggal 1 April 2019 PT. ACEH NUSA INDRAPURI 51.205,00 ACEH 22 228/MENHUT-II/2007 KUD BINA JAYA LANGGAM 41.960,00 ACEH 23 69/Menhut-II/2007 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI 12.660,00 RIAU 24 SK.378/Menhut-II/2008 PT. SARI HIJAU MUTIARA 20.000,00 RIAU 25 No. SK.420/Menhut-II/2014 PT. LANTABURA MENTARI SEJAHTERA 16.120,00 RIAU 26 SK.639/Menhut-II/2009 PT. BANGKANESIA 51.205,00 SUMSEL 27 SK.428/Menhut-II/2009 PT. KOIN NESIA 41.960,00 BABEL 28 740/Menhut-II/2014 PT. WONO INDO NIAGA 12.660,00 NTB
  • 12. - 12 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 29 SK 329/Kpts-II/1998 PT. NITYASA IDOLA 113.196,0 0 KALBAR 30 273/Kpts-II/1998 tanggal 27 PT. RIMBA EQUATOR PERMAI 17.068,00 KALBAR 31 326/Kpts-II/1998 PT. KUSUMA PUSPAWANA 9.614,00 KALBAR 32 SK.225/Menhut-II/2011 PT. POLA INTI RIMBA 9.550,00 KALTENG 33 SK 583/Kpts-II/1997 PT. RIMBA ELOK 18.820,00 KALTENG 34 339/Kpts-II/1998 PT. HUTAN KUSUMA 13.325,00 KALTIM 35 SK 362/Kpts-II/1997 PT. TAMAN DAULAT WANANUSA 13.400,00 KALTIM 36 SK.697/Menhut-II/2010 PT. AMAL NUSANTARA 10.600,00 SULBAR 37 SK.754/Menhut-II/2014 PT. SINAR CERIA SEJATI 10.885,00 SULTRA 38 SK.312/Menhut-II/2011 PT. NNE PLANTATION 6.770,00 MALUT 39 SK.45/Menhut-II/2014 PT. ABADI JAYA INDAH 968,8 KALTENG 40 SK.630/Menhut-II/2014 PT. BERKAT BERSAUDARA NUSANTARA 771,3 KALTENG 41 SK.495/Menhut-II/2013 PT. BORNEO PRIMA COAL INDONESIA 623,6 KALTENG 42 30/1/IPPKH/PMDN/2015 PT.DAHLIA BIRU 1.179,59 KALTENG 43 SK.263/Menhut-II/2013 PT. DWINAD NUSA SEJAHTERA 955,02 SUMSEL 44 28/1/IPPKH/PMDN/2016 PT. FARINDO BERSAUDARA 199,52 KALTENG 45 SK.635/Menhut-II/2012 PT. FERON TAMBANG KALIMANTAN 129,5 KALTENG 46 SK.697/Menhut-II/2011 KOPERASI JEMBATAN DUA MANDIRI 100,11 KALTENG 47 SK.230/Menhut-II/2010 PT. KAPUAS TUNGGAL PERSADA 1.678,64 KALTENG
  • 13. - 13 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 48 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 PT. KARYA PERINTIS SEJATI 337 SUMSEL 49 SK.185/Menhut-II/2012 PT. MADHUCON INDONESIA 19,02 SUMSEL 50 1/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 PT. RIAU BARAHARUM 1.476,74 RIAU 51 SK.453/Menhut-II/2010 PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH 404,44 SULTRA 52 SK.163/Menhut-II/2014 PT. TUJUH SAUDARA 248,32 KALTENG 53 298/KPTS/KWL-6/1996 PD. MAKMUR SEPAKAT 99,88 ACEH 54 177/MENHUT-II/2012 PT. BANYAN TUMBUH LESTARI (I) 6.934,48 GORONTALO 55 629/MENHUT-II/2014 PT. BANYAN TUMBUH LESTARI (II) 8.863,00 GORONTALO 56 566/MENHUT-II/2011 PT. INTI GLOBAL LAKSANA 12.026,88 GORONTALO 57 879/MENHUT-II/2014 PT. GRAHA AGRO NUSANTARA 3.237,00 KALBAR 58 117/KPTS/KWL-6/1995 CV. SURYA PERKASA 93,1 MALUKU 59 856/MENHUT-II/2014 PT. MANGGALA RIMBA SEJAHTERA 11.404,20 MALUT 60 2/1/PKH/PMA/2017 PT. AGRIPRIMA CIPTA PERSADA 6.089,88 PAPUA 61 835/MENHUT-II/2014 PT. BERKAT CIPTA ABADI (II) 14.434,95 PAPUA 62 779/MENHUT-II/2014 PT. DAYA INDAH NUSANTARA 10.576,27 PAPUA 63 830/MENHUT-II/2014 PT. DUTA VISI GLOBAL 33.975,45 PAPUA 64 702/MENHUT-II/2011 PT. MANUNGGAL SUKSES MANDIRI 38.552,00 PAPUA 65 111/MENHUT-II/2012 PT. MEGASURYA MAS 13.839,60 PAPUA 66 680/MENHUT-II/2014 PT. PERMATA NUSA MANDIRI 16.182,48 PAPUA 67 21/MENHUT-II/2012 PT. SIRINGO-RINGO 29.278,00 PAPUA
  • 14. - 14 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 68 394/MENHUT-II/2012 PT. SUMBER INDAH PERKASA 20.143,30 PAPUA 69 703/MENHUT-II/2011 PT. TRIMEGAH KARYA UTAMA 39.716,00 PAPUA 70 833/MENHUT-II/2014 PT. TUNAS AGUNG SEJAHTERA 39.500,42 PAPUA 71 844/MENHUT-II/2014 PT. TUNAS SAWAERMA 19.001,60 PAPUA 72 120/MENHUT-II/2013 PT. USAHA NABATI TERPADU 37.467,00 PAPUA 73 838/MENHUT-II/2014 PT. VISI HIJAU NUSANTARA 24.187,25 PAPUA 74 855/MENHUT-II/2014 PT. WAHANA AGRI KARYA 14.728,05 PAPUA 75 752/MENHUT-II/2014 PT. WIRA ANTARA 20.264,02 PAPUA 76 15/MENHUT-II/2009 PT. ANEKA BUMI PAPUA 3.207,30 PAPUA BARAT 77 13/MENHUT-II/2014 PT. BERKAT SETIAKAWAN ABADI 8.937,39 PAPUA BARAT 78 873/MENHUT-II/2014 PT. BINTUNI AGRO PRIMA PERKASA 19.368,77 PAPUA BARAT 79 22/1/PKH/PMDN/2017 PT. HCW PAPUA PLANTATION 16.661,26 PAPUA BARAT 80 262/MENHUT-II/2012 PT. INTI KEBUN LESTARI 14.377,44 PAPUA BARAT 81 16/1/PKH/PMDN/2017 PT. MENARA WASIOR 28.838,82 PAPUA BARAT 82 6/1/PKH/PMDN/2015 PT. PAPUA LESTARI ABADI 13.757,20 PAPUA BARAT 83 18/1/PKH/PMDN/2017 PT. PERSADA UTAMA AGRO MULIA 12.100,78 PAPUA BARAT 84 84/MENHUT-II/2014 PT. PUSAKA AGRO MAKMUR 24.897,17 PAPUA BARAT 85 462/MENHUT-II/2013 PT. VARIA MITRA ANDALAN 20.325,20 PAPUA BARAT 86 667/MENHUT-II/2011 PT. SAWINDO CEMERLANG 18.860,00 GORONTALO 87 545/MENHUT-II/2011 PT. SAWIT TIARA NUSA 9.257,49 GORONTALO
  • 15. - 15 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 88 544/MENHUT-II/2011 PT. PINANG WITMAS ABADI 5.676,51 KALBAR 89 177/KPTS-II/2000 PT. SINAR AGROTANI KALIMANTAN 17.637,60 KALTARA 90 813/MENHUT-II/2014 PT. CITRA MITRA PERKASA UTAMA 10.951,82 KALTENG 91 177/MENHUT-II/2013 PT. MAKMUR BERSAMA ASIA 5.604,20 KALTENG 92 310/KPTS-II/1996 PT. BADIWATA PALMAINDO (I) 4.256,37 KALTIM 93 449/MENHUT-II/2005 PT. CIPTA KARYA PERDANA HUALOY 2.249,00 MALUKU 94 63/KPTS-II/1994 PT. BUDI SULA INTIM 768,25 MALUT 95 374/MENHUT-II/2005 PT. DEDE GANDASULING 19.808,30 MALUT 96 234/MENHUT-II/2011 PT. GINANG FOHU PLANTATION 8.486,72 MALUT 97 7/KPTS/KWL-6/1994 PT. INMAL TANI 100 MALUT 98 186/KPTS-II/1999 PT. YOSMAR & SONS EKAKARSA 1.816,60 MALUT 99 1/1/PKH/PMA/2016 PT. AGRINUSA PERSADA MULIA 12.245,80 PAPUA 100 217/MENHUT-II/2012 PT. ENERGI SAMUDRA KENCANA 36.206,00 PAPUA 101 593/KPTS-II/1997 PT. FREEPORT / PT. PANGAN SARI 827,34 PAPUA 102 218/MENHUT-II/2012 PT. GRAHA KENCANA MULIA 39.478,00 PAPUA 103 127/MENHUT-II/2012 PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA 39.338,00 PAPUA 104 126/MENHUT-II/2012 PT. MEGAKARYA JAYA RAYA 39.505,00 PAPUA 105 455/KPTS-II/1999 PT. MERAUKE SAWIT JAYA 35.297,10 PAPUA 106 552/MENHUT-II/2012 PT. PAPUA AGRO LESTARI 32.347,40 PAPUA 107 611/MENHUT-II/2009 PT. PUSAKA AGRO LESTARI 38.159,60 PAPUA
  • 16. - 16 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 108 185/KPTS-II/2000 PT. RIMBA MATOA LESTARI 29.588,70 PAPUA 109 341/MENHUT-II/2014 PT. INTI KEBUN SAWIT 13.385,00 PAPUA BARAT 110 516/MENHUT-II/2012 PT. INTI KEBUN SEJAHTERA 19.655,35 PAPUA BARAT 111 313/MENHUT-II/2012 PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS 6.791,24 PAPUA BARAT 112 371/KPTS-II/1993 PT. NUSA IRIAN JAYA INDAH 467 PAPUA BARAT 113 731/MENHUT-II/2011 PT. PERMATA PUTRA MANDIRI 34.147,00 PAPUA BARAT 114 606/MENHUT-II/2012 PT. PUTERA MANUNGGAL PERKASA 23.424,38 PAPUA BARAT 115 5/1/PKH/PMDN/2015 PT. SORONG AGRO SAWITINDO 18.160,20 PAPUA BARAT 116 452/MENHUT-II/2014 PT. SUBUR KARUNIA RAYA 38.770,00 PAPUA BARAT 117 46/MENHUT-II/2013 PT. VARITA MAJUTAMA (II) 35.371,00 PAPUA BARAT 118 391/KPTS-II/1992 PT. KAWISAN CENTRAL ASIA 3.444,00 SULTENG 119 772/KPTS-II/1989 PT. TAMACO GRAHA KRIDA 7.865,00 SULTENG 120 732/MENHUT-II/2014 PT. HASTIKA PALMA KENCANA 6.429,52 SUMBAR 121 176/KPTS-II/2000 PT. BINTANG JAYA INTER CAKRAWALA 1.176,30 KALTARA 122 529/KPTS-II/1999 PT. TRITEKNIK KALIMANTAN ABADI 4.070,00 KALTIM 123 99/KPTS-II/1996 PT. LETAWA (I); (II) 15.502,00 SULBAR 124 680/KPTS-II/1995 PT. AGROWIYANA (I) 12.734,00 JAMBI 125 667/KPTS-II/1992 PT. BANGUN DESA UTAMA 27.675,00 JAMBI 126 720/KPTS-II/1989 PT. JAMIKA RAYA (I) 18.295,00 JAMBI 127 19/KPTS-II/1993 PT. CEMARU LESTARI 13.241,50 KALBAR
  • 17. - 17 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 128 344/MENHUT-II/2011 PT. CITRA SAWIT CEMERLANG 15.705,75 KALBAR 129 47/KPTS-II/1989 PT. MULTI PRIMA ENTAKAI (I) 2.550,00 KALBAR 130 87/MENHUT-II/2009 PT. PATIWARE (d/h PERINTIS MAKMUR) 6.801,78 KALBAR 131 262/MENHUT-II/2011 PT. SUMATERA JAYA AGROLESTARI 10,935,40 KALBAR 132 115/KPTS-II/1996 PT. INTI GERAK MAJU (III) 3.080,00 KALSEL 133 326/KPTS-II/1994 PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA 13.358,83 KALSEL 134 785/MENHUT-II/2014 SMART Tbk 1.454,23 KALSEL 135 586/MENHUT-II/2014 PT. AGRINDO GREEN LESTARI 8.834,16 KALTENG 136 775/KPTS-II/1992 PT. ANTANG GANDA UTAMA (I) 18.725,00 KALTENG 137 919/KPTS-II/1999 PT. ANTANG UTAMA ESTATE /PT. HASFARM 4.995,00 KALTENG 138 289/MENHUT-II/2014 PT. BERKALA MAJU BERSAMA 8.559,45 KALTENG 139 48/MENHUT-II/2014 PT. BINA SARANA SAWIT UTAMA 6.318,38 KALTENG 140 2/1/PKH/PMDN/2017 PT. BINTANG SAKTI LENGGANA 5.906,07 KALTENG 141 207/KPTS-II/1998 PT. BISMA DHARMA KENCANA 10.752,00 KALTENG 142 499/KPTS-II/1997 PT. BOHINDOMAS PERMAI/PT. AGRO INDOMAS 11.930,00 KALTENG 143 453/MENHUT-II/2013 PT. BUMI AGRO PRIMA 4.424,78 KALTENG 144 680/MENHUT-II/2013 PT. CILIANDRY ANKY ABADI 2.534,10 KALTENG 145 5/1/PKH/PMDN/2016 PT. CITRA AGRO ABADI 8.920,18 KALTENG
  • 18. - 18 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 146 730/MENHUT-II/2014 PT. GUMAS ALAM SUBUR 10.435,98 KALTENG 147 627/KPTS-II/1995 PT. GUNUNG SEJAHTERA YOLI MAKMUR 5.228,54 KALTENG 148 6/1/PKH/PMDN/2016 PT. HAMPARAN MITRA ABADI 9.389,35 KALTENG 149 10/1/PKH/PMDN/2017 PT. HUTANINDO AGRO LESTARI 7.878,37 KALTENG 150 329/MENHUT-II/2012 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI 14.554,50 KALTENG 151 9/MENHUT-II/2012 PT. KETAPANG SUBUR LESTARI 17.048,55 KALTENG 152 481/MENHUT-II/2006 PT. KHARISMA UNGGUL CENTRALTAMA CEMERLANG 14.197,00 KALTENG 153 762/KPTS-II/1996 PT. KRIDATAMA LANCAR 15.900,00 KALTENG 154 SK.787/MENHUT-II/2014 PT. KURUN SUMBER REZEKI 9.505,35 KALTENG 155 19/KPTS-II/2001 PT. LESTARI UNGGUL JAYA (II) 11.860,00 KALTENG 156 8/1/PKH/PMDN/2016 PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI 5.258,53 KALTENG 157 584/MENHUT-II/2014 PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI 4.363,58 KALTENG 158 194/KPTS-II/1996 PT. MUSIRAWAS CITRAHARPINDO 7.790,00 KALTENG 159 466/MENHUT-II/2011 PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA (I) 13.007,90 KALTENG 160 852/MENHUT-II/2014 PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA (II) 589,06 KALTENG 161 625/KPTS-II/1995 PT. PERSADA BINA NUSANTARA ABADI 4.050,00 KALTENG 162 929/MENHUT-II/2013 PT. SATRIA ABDI LESTARI 15.171,36 KALTENG 163 383/MENHUT-II/2014 PT. SAWIT MULTI UTAMA 11.562,18 KALTENG 164 826/KPTS-II/1997 PT. SUKA JADI SAWIT MEKAR 7.152,00 KALTENG
  • 19. - 19 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 165 628/KPTS-II/1995 PT. SURYA INDAH NUSANTARA PAGI 7.950,00 KALTENG 166 640/KPTS-II/1996 PT. TEGUH SEMPURNA 16.300,00 KALTENG 167 2/1/PKH/PMDN/2015 PT. TEWAH BAHANA LESTARI 4.926,28 KALTENG 168 678/MENHUT-II/2013 PT. TIRTA MADU 3.474,86 KALTENG 169 4/1/PKH/PMA/2015 PT. UNI PRIMACOM 2.661,03 KALTENG 170 724/MENHUT-II/2014 PT. WANA CATUR JAYA UTAMA 3.803,79 KALTENG 171 439/KPTS-II/1996 PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI (I) 17.598,00 KALTENG 172 812/KPTS-II/1997 PT. ANEKAREKSA INTERNATIONAL CORP 16.294,42 KALTIM 173 174/KPTS-II/1998 PT. KUTAI AGRO JAYA 4.875,31 KALTIM 174 624/MENHUT-II/2014 PT. CITRA SUGI ADITYA 9.694,84 KEPULAUAN RIAU 175 603/KPTS-II/1991 PT. DARMALI JAYA LESTARI 5.501,50 RIAU 176 697/KPTS-II/1993 PT. DHARMA WUNGU GUNA 5.340,00 RIAU 177 645/KPTS-II/1995 PT. DUTA PALMA NUSANTARA (II) 3.025,00 RIAU 178 482/MENHUT-II/2011 PT. SEPAKAT SIANTAR 7.884,60 SUMSEL 179 721/Menhut-II/88 *) PT. PERMATA HIJAU SAWIT 8.000,00 SUMUT 180 4/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. MITRA ALAM 99,8 NTB 181 5/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. RELIFE PROPERTY MANAGEMENT 16,71 NTB 182 790/Kpts-II/98 PT. PUTRA WALMAS WISATA 16,23 SULUT 183 7/1/PP-LKH/K/2015 *) PT. INTI MELIA FELINDO 4.617,00 SUMBAR
  • 20. - 20 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 184 S.182/Menhut-II/2014 *) PT. PRANAINDAH GEMILANG 1.266,00 KALBAR 185 S.409/Menhut-II/2014 *) PT. SUBUR AGRO SEJAHTERA MANDIRI 12.200,00 KALSEL 186 S.539/MENHUT-II/2012 *) PT. NUSAINA AGRO AKETERNATE MANISE 2.165,00 MALUKU 187 S.534/MENHUT-II/2012 *) PT. NUSAINA AGRO KOBI MANISE 3.325,00 MALUKU 188 S.535/MENHUT-II/2012 *) PT. NUSAINA AGRO TANAH MERAH MANISE 1.760,00 MALUKU 189 6/1/PP-LKH/K/2015 *) PT. CIPTA PAPUA PLANTATION 15.310,00 PAPUA BARAT 190 S.326/Menhut-II/2014 *) PT. INTERNUSA JAYA SEJAHTERA 4.950,00 PAPUA BARAT 191 5/1/PP-LKH/K/2015 *) PT. MEGA MUSTIKA PLANTATION 9.168,00 PAPUA BARAT 192 436/Menhut-VII/1994*) PT. CAKRA DENTA AGUNG PERTIWI 4.390,00 KALSEL TOTAL 3.126.439,36 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA *) Persetujuan prinsip
  • 21. - 21 - LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DAFTAR PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN UNTUK DILAKUKAN EVALUASI NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 1 423/Menhut-II/06 PT. BAKTI DWIPA KARIZA 11.010,00 KALBAR 2 SK. Bupati Sintang No. 1002 PT. BORNEO KARUNIA MANDIRI 12.000,00 KALBAR 3 SK.249/Menhut-II/2008 PT. KANDELIA ALAM 18.130,00 KALBAR 4 938/Kpts-VI/99 PT. KARUNIA HUTAN LESTARI 40.550,00 KALBAR 5 SK.107/Menhut-II/2006 PT. TORAS BANUA SUKSES 24.920,00 KALBAR 6 SK.67/Menhut-II/06 PT. GREATY SUKSES ABADI 16.865,00 KALTIM 7 SK.434/Menhut-II/2012 PT. KIANI LESTARI 134.950,00 KALTIM 8 864/Kpts-VI/99 PT. WANA BHAKTI PERSADA UTAMA 44.402,00 KALTIM 9 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 PT. INTRACA WOOD MANUFACTURING IND 11.585,00 KALTARA 10 208/Kpts-II/1990 PT. SARANA TRI RASA BHAKTI 35.090,00 KALTARA 11 368/Menhut-II/09 PT. TUNGGAL AGHATIS INDAH WOOD INDUSTRIES UNIT I 73.375,00 MALUT
  • 22. - 22 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 12 SK.327/Kpts-II/98 PT. LIMBAH KAYU UTAMA 19.300,00 JAMBI 13 SK.70/Menhut-II/2005 PT. CIPTAMAS BUMI SUBUR 7.550,00 SUMSEL 14 SK.568/Menhut-II/2011 PT. SUMATERA ALAM ANUGERAH 5.560,00 SUMSEL 15 SK.780/Menhut-II/2012 PT. INDOSUKSES LESTARI MAKMUR 10.025,19 BABEL 16 SK.660/Menhut-II/2009 PT. USAHA TANI LESTARI (NTB) 22.820,00 NTB 17 SK.216/Menhut-II/2013 PT. USAHA TANI LESTARI (NTT) 41.515,00 NTT 18 SK.716/Menhut-II/2014 PT. DUTA ANDALAN SUKSES 31.080,00 KALBAR 19 SK.845/Menhut-II/2014 PT. DUTA BINTANG GEMILANG 17.145,00 KALBAR 20 SK.739/Menhut-II/2014 PT. GAMBARU SELARAS ALAM 20.445,00 KALBAR 21 SK.288/Menhut-II/2011 PT. GAPURA PERSADA KHATULISTIWA 8.250,00 KALBAR 22 SK. 555/MENHUT-II/2009 PT. MAHKOTA RIMBA UTAMA 74.480,00 KALBAR 23 SK. 315/Kpts-II/1998 PT. MERANTI LESTARI 16.500,00 KALBAR 24 SK. 459/MENHUT-II/2009 PT. PRIMA BUMI SENTOSA 70.080,00 KALBAR 25 SK.450/Menhut-II/2011 PT. SEGAH BANGUN PERSADA 17.300,00 KALBAR 26 SK.318/Kpts-II/1998 PT. LAHAN SUKSES 14.460,00 KALBAR 27 SK.747/Menhut-II/2012 PT.E-GREENDO 14.595,00 KALTENG
  • 23. - 23 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 28 SK.253/Kpts-II/98 jo SK.760/Menhut- II/2013 jo SK.573/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 PT. KODECO TIMBER 10.600,00 KALSEL 29 SK. 569/MENHUT-II/2009 PT. PRIMA MULTI BUANA 12.690,00 KALSEL 30 SK.484/MENHUT-II/2014 PT. WANA DIPA PERKASA 8.355,00 KALSEL 31 SK.445/Kpts-II/1997 PT. HUTAN SEMBADA 10.260,00 KALSEL 32 SK.505/Menhut-II/2009 PT. INHUTANI II UNIT SENAKIN 30.730,00 KALSEL 33 SK.61/Menhut-II/2013 PT. INHUTANI III RIAM KIWA 15.040,00 KALSEL 34 SK.358/Menhut-II/2005 PT. INHUTANI III UNIT PELAIHARI 27.500,00 KALSEL 35 SK. 300/MENHUT-II/2007 PT. RIMBA RAYA LESTARI 17.330,00 KALTIM 36 SK.146/Kpts-II/96 PT. BERKAT HUTAN PUSAKA 13.400,00 SULUT 37 SK.880/Menhut-II/2014 PT.WAHANA SAMUDRA SENTOSA 79,000.00 PAPUA 38 SK.371/Menhut-II/2010 PT. BARA INTERNATIONAL 1.580,03 KALTENG 39 SK.779/Menhut-II/2013 PT. BARA PRIMA MANDIRI 699,80 KALTENG 40 SK.513/Menhut-II/2013 PT. BATUBARA BUKIT KENDI 433,33 SUMSEL 41 SK.621/Menhut-II/2012 PT. CITRA INDAH MATAHARI 494,13 KALTENG 42 SK.868/Menhut-II/2014 PT. DAYA BUMINDO KARUNIA 3.324,41 KALTENG 43 SK.1319/MenLHK- PKTL/REN/PLA.0/3/2018 PT. KALIMANTAN PRIMA NUSANTARA 244,18 KALTENG
  • 24. - 24 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 44 SK.431/Menhut-II/2013 PT. MONTALAT JAYA UTAMA 429,90 KALTENG 45 SK.101/Menhut-II/2014 PT. MURA REKA BATUBARA 691,05 SUMSEL 46 SK.102/Menhut-II/2014 PT. PALOPO INDAH RAYA 386,40 KALTENG 47 SK.797/Menhut-II/2014 PT. SAMANTAKA BATUBARA 1.004,89 RIAU 48 SK.402/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018 PT. SUMBER REJEKI EKONOMI 995,35 KALTENG 49 SK.458/Menhut-II/2014 PT. PATRINDO JAYA MAKMUR 269,23 SULTRA 50 SK.17/1/IPPKH/PMDN/2017 PT. YUMAN JAYA TAMA 39,88 SULTRA 51 SK.20/1/IPPKH/PMDN/2015 PT. PULAURUSA TAMITA 965,31 SULTRA 52 SK.585/Menhut-II/2014 PT. GRAHA SURYA TAMBANG 675,33 KALTENG 53 24/1/IPPKH/PMDN/2016 PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA 999,95 KALTENG 54 SK.432/Menhut-II/2013 PT. ELECTRA GLOBAL 1.120,05 KALTENG 55 16/1/IPPKH-PB/PMDN/2016 PT. KEMUNING TAMBANG SENTOSA 561,08 RIAU 56 SK.299/Menhut-II/2012 PT. KERITANG BUANA MINING 999,84 RIAU 57 24/1/IPPKH/PMDN/2015 PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA 996,90 KALTENG 58 SK.189/Menhut-II/2012 PT. PALMA MANDIRI LESTARI 1.187,26 KALTENG 59 SK.57/1/IPPKH/PMDN/2017 PT. ADHIKARA CIPTA MULIA 167,84 SULTRA 60 SK.679/Menhut-II/2009 PT. MADANI CITRA MANDIRI 888,60 KALTIM
  • 25. - 25 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 61 SK.3/Menhut-II/2012 PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA 995,01 SULTRA 62 Persetujuan prinsip PT. RNI (PTP XIV JATI TUJUH) 12.022,50 JABAR 63 Persetujuan prinsip PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN 4.013,00 SUMSEL 64 6/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. LISE BATAM RIMBA LESTARI 247,60 RIAU 65 No.1/1/IUPSWA/PMDN/2017 PT. JOBEN EVERGREEN 14,71 NTB 66 No.2/1/IUPSWA/ PMDN/2015 PT. LINGGAU BISA 42,38 SUMSEL 67 No.3/1/IUPSWA/PMDN/2018 PT. PUSAKA SUAKA KULON 44,99 JABAR 68 No.2/1/IUPSWA/PMDN/2018 PT. SURA PARAMA SETIA 16,24 JATIM 69 SK.796/Menhut-II/2014 PT. KOMODO WILDLIFE ECOTOURISM 426,07 NTT 70 No. 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. SEGARA KOMODO LESTARI 22,10 NTT 71 259/KPTS-II/1994 PT. SAKA JAMBU AYE 7,78 ACEH 72 SK. 438/Menhut-II/2010 PT. RIA SO MILA PANTAI INDAH 49,29 NTB 73 6/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. KARYA PRATAMA EKAJAYA 50.00 NTB 74 SK. 841/MENHUT-II/2014 PT. DINANDA SELARAS LESTARI 119,62 NTB 75 4/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. BANGKO- BANGKO LESTARI 50,00 NTB 76 2/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. PRABU ALAM LESTARI 50,00 NTB
  • 26. - 26 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 77 681/KPTS-II/1995 PT. AGROWIYANA (II) 1.050,00 JAMBI 78 73/KPTS-II/1996 PT. BAHARI GEMBIRA RIA (II) 14.349,00 JAMBI 79 740/KPTS-II/1993 PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA (I) 5.295,00 KALBAR 80 655/KPTS-II/1999 PT. GEMAREKSA MEKARSARI 11.355,00 KALTENG 81 636/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 PT. PRIMA SARANA GRAHA 21.081,53 PAPUA 82 2/1/PKH/PMDN/2018 PT. SAWIT MAKMUR ABADI 28.817,42 PAPUA 83 SK.896/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 PT. ANUGERAH SAKTI INTERNUSA 14.677,26 PAPUA BARAT 84 259/KPTS-II/1994 PT. SAKA JAMBU AYE 4.811,00 ACEH 85 523/KPTS-II/1994 PT. PARIPURNA SWAKARSA (I); (II) 21.744,00 KALSEL 86 4696/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2019 PT. KRISNA KERETA KENCANA 277,32 RIAU 87 4001/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2017 PT. JHONLIN AGRO LESTARI (I) 7.231,96 KALSEL 88 7111/MENLHK/PKTL/KUH/OTL.0/10/2018 PT. JHONLIN AGRO LESTARI (II) 1.373,88 KALSEL 89 7/KPTS-II/1995 PT. LAGUNA MANDIRI 16.852,00 KALSEL 90 526/KPTS-II/1994 PT. LANGGENG MUARA MAKMUR 16.674,00 KALSEL 91 S.237/MENHUT-II/2014 PT. TABITA INDAH SEJAHTERA 75,00 NTB 92 485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2017 PT. AGROLESTARI SENTOSA 7.277,43 KALTENG 93 224/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2019 PT. DWIE WARNA KARYA 6.175,30 KALTENG
  • 27. - 27 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 94 300/MENHUT-II/2011 PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI 7.594,98 KALTENG 95 250/KPTS-II/2000 PT. SINGKEP PAYUNG PERKASA (I) 18.006,00 KEPULAUAN RIAU 96 535/KPTS-II/1988 PT. DUTA PALMA NUSANTARA (I) 10.960,00 RIAU 97 806/KPTS-II/1993 PT. GANDAERAH HENDANA 14.000,00 RIAU 98 135/KPTS-II/1998 PT. JATIMJAYA PERKASA 20.300,00 RIAU 99 88/KPTS-II/1998 PT. SIAK SERAYA 10.120,10 RIAU 100 659/KPTS-II/1997 PT. TRISETIA USAHAMANDIRI 24.755,65 RIAU 101 441/KPTS-II/1998 PT. UDAYA LOHJINAWI 10.880,50 RIAU 102 567/KPTS-II/1999 PT. HINDOLI 15.550,00 SUMSEL 103 S.283/MENHUT-II/2014 *) PT. KATINGAN MUJUR SEJAHTERA 7.340,00 KALTENG 104 S.323/Menhut-II/2014 *) PT. PAGATAN USAHA MAKMUR 12.660,00 KALTENG 105 S.382/Menhut-II/2014 *) PT. SURYA LESTARI NUSANTARA 36.145,00 PAPUA 106 S.236/Menhut-VII/2008 PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE 4.975,00 ACEH TOTAL 1.369.567,55 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA