Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
•
0 likes•970 views
Dokumen tersebut membahas tentang ketidakpastian hukum lahan hutan di Bengkulu, Lampung, dan Banten dimana hanya 8% lahan hutan yang memiliki kepastian hukum. Hal ini menyebabkan konflik tenurial antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan karena izin eksploitasi lahan yang diberikan pemerintah melampaui kapasitas lahan. Dokumen juga membahas tentang dominasi lahan oleh 25 perusahaan kelapa sawit milik para ta
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Similar to Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan (20)
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
- 1. KERTAS POSISI “ HANYA 8% DARI KAWASAN HUTAN DI BENGKULU, LAMPUNG DAN BANTEN YANG MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM “ Sebagian besar kawasan hutan di Bengkulu Lampung dan Banten belum memiliki kepastian hukum. Menngingat hanya 8,4 % kawasan hutan di tiga provinsi yang telah dilakukan penetapan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian luar biasa dalam pengelolaan hutan maupun wilayah kelola masyarakat dalam kawasan hutan. Padahal di sisi lain, di lapangan banyak sekali tutupan hutan yang tersisa dalam kawasan hutan. Sebagai misal, di Lampung dari total 1 juta hektar, hanya 2 ribu hektar atau sekitar 0,24% hutan di Lampung yang telah dilakukan penetapan. Dari luas kawasan hutan yang ada di Lampung kini hanya tersisa ±328.603 ha atau (32,70%) yang masih berhutan. Pembukaan lahan (opening of farm), penebangan liar (illegal logging) dan pemberian izin konsensi untuk perkebunan dan pertambangan adalah penyebab semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di Provinsi Lampung. Situasi ini sangat dimungkinkan menjadi pemicu konflik tenurial baik antara masyarakat versus pemerintah, masyarakat versus perusahaan atau pemerintah versus perusahaan terkait ketimpangan distribusi lahan.Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya izin kepada perusahaan baik perkebunan skala besar maupun pertambangan yang mencapai lebih dari 100 ribu hektar sementara akses untuk pengelolaan bagi masyarakat hanya ±47.000 ha. “SEBANYAK 24 PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN BENGKULU DAN LAMPUNG MENYEBABKAN TANAH MASYARAKAT MENJADI RUANG KONFLIK” Data Sawit Watch tahun 2012 terdapat 664 konflk antara masyarakat dengan perusahaan. Beberapa penyebab konflik tersebut sangat beragam, baik itu persoalan kompensasi kepada masyarakat yang lahannya diambil, maupun akibat perampasan dan kesewenang-wenangan terhadap akses masyarakat atas sumber daya hutanDi sektor perkebunan, persoalan tersebut sangat menonjol. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Koalisi Anti Mafia Hutan, setidaknya 24 perusahaan perkebunan di Lampung dan Bengkulu selama ini lebih banyak berkonflik dengan masyarakat. Alih-alih memenuhi janji kesejahteraan dari masuknya kegiatan usaha, konflik tersebut bahkan tidak jarang berkaitan dengan perampasan tanah secara sewenang-wenang dan penggunaan aparat untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap masyarakat. Tidak hanya konflik, usaha perkebunan itu menghasilkan limbah berbahaya dan mengganggu ruang hidup masyarakat. CONTACT PERSON BENGKULU Akar Foundation: Satria Budhi Pramana (081373559548) WALHI Bengkulu: Sony Taurus (085273762037) Genesis Bengkulu: Supintri Yohar (081373499788) LAMPUNG WALHI Lampung: Alian Setiadi (085279000567) WATALA: Eko Sulistiantoro (081272227437) BANTEN Pattiro Banten: Subhan (087771731277) NASIONAL PWYP Indonesia, WALHI, Auriga, ICW, TuK Indonesia, SPKS, JATAM Nasional, RMI, Epistema Institute Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Hutan, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor Kehutanan dan Perkebunan untuk wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, 22 April 2015 “MISKINNYA RAKYAT DAN KAYANYA HUTAN”
- 2. Lampung Keberadaan perkebunan kelapa sawit PT Sandabi Indah Lestari di Kabupaten Seluma, dari awal telah berkonflik dengan masyarakat, bahkan ketika dikuasai oleh PT. Way Sebayur sejak tahun 1987. Luas hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit ini seluas 2.812 Hektar. Berdasarkan laporan survey Pemda Seluma Nomor 500/122/05/2008 di Kecamatan Seluma Barat dan Lubuk Sandi, realisasi aktivitas dan perkembangan perkebunan ini mengidentifikasi aktivitas perusahaan hanya mengelola produktif seluas 250 Hektar. Pada tahun 2012, konflik perusahaan dengan masyarakat memuncak bahkan perusahaan menggusur kebun masyarakat mencapai 30 hektar. Bahkan 29 orang masyarakat ditangkap dan dipenjara dari desa Lunjuk, Minggur Sari, Talang Prapat, Air Latak, dan Tumbuan Kecamatan Seluma Barat dan Lubuk Sandi, karena dituduh menggarap lahan perusahaan PT. Sandabi Indah Lestari. Permasalahan wilayah kelola masyarakat dan perkebunan ini masih terjadi sampai sekarang dan menyisakan konflik dengan 511 kepala keluarga. Pemerintah Daerah tidak peduli bahkan tetap memperpanjang HGU milik PT. Sandabi Indah. Pemerintah Kabupaten Seluma merekomendasikan perpanjangan sehingga keluarlah surat BPN perpanjangan HGU PT. SIL Rayon Kabupaten Seluma Nomor 163/HGU/BPNRI/2014 pada 24 November 2014 atau semasa transisi pemerintah SBY ke Jokowi, dan HGU perpanjangan milik PT. Sandabi Indah Lestari seluas 2.812 Hektar melalui HGU No. 100011 tahun 2014. Boks1.TanahBerkonflik,HGUDiperpanjangDiakhirJabatan “25 PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI BENGKULU DAN LAMPUNG MERUPAKAN BAGIAN DARI LANDBANKING TAIPAN BESAR DI INDONESIA” Perizinan di sektor Perkebunan memberi peluang atas penguasaan lahan tanpa batas bagi korporasi, terutama yang telah go public. Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013, yang membatasi total landbank untuk produksi kelapa sawit 100.000 hektar per perusahaan grup, gagal untuk membatasi penguasaan korporasi atas lahan di Indonesia. Hal ini karena perusahaan yang telah go public (terdaftar di bursa saham) dikecualikan dari peraturan ini. Tidak ada argumen yang jelas mengapa perusahaan terbuka dikecualikan dari peraturan ini. Penelitian Transformasi untuk Keadilan – TuK Indonesia menunjukkan bahwa 21 dari 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh para taipan terbesar di sektor kelapa sawit Indonesia telah beroperasi melalui perusahaan induk yang terdaftar di bursa saham. Pada tahun 2013 perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya dikuasai oleh 25 grup, di mana Grup Sinar Mas menguasai lahan terbesar dengan luas 471.100 hektar lahan yang telah ditanami, diikuti oleh Grup Salim seluas 326.136 hektar, Jardine Matheson Group seluas 281.378 hektar, sedangkan penguasaan lahan terkecil dari 25 grup tersebut oleh Grup Tiga Pilar Sejahtera seluas 16.836 hektar. Fenomena land banking tidaklah sederhana, selain potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat, pertumbuhan bisnis dan kuasa mereka juga bisa dikaitkan dengan isu-isu korupsi, penggelapan pajak, transparansi, penghormatan hak-hak masyarakat dan isu akuntabilitas. Akibatnya usaha- usaha pekebun skala kecil maupun wilayah kelola masyarakat lainnya lebih sering kalah bersaing atau bahkan tergusur dan dirampas oleh grup-grup besar tersebut. Temuan kajian TUK menemukan bahwa setidaknya 25 usaha perkebunan merupakan bagian dari landbanking 25 taipan besar. 2 No Perusahaan Provinsi Perizinan dan Hak Tipologi Konflik 1 PT. Silva Inhutani (Register 45) Lampung Hak Guna Usaha Konflik dengan masyarakat 2 PT. Barat Selatan Makmur Investindo Lampung Hak Guna Usaha Konflik dengan masyarakat 3 PTPN VII (Waykanan) Lampung Hak Guna Usaha Konflik dengan masyarakat 4 PT. Indo Lampung Perkasa (SGC) Lampung Hak Guna Usaha Konflik dengan masyarakat 5 PT. Swet Indo Lampung (SGC) Lampung Hak Guna Usaha Konflik dengan masyarakat 6 PT. Desaria Plantation Mining Bengkulu Hak Guna Usaha Konflik dengan masyarakat 7 PT. Dinamika Selaras Jaya Bengkulu Hak Guna Usaha Konflik dengan masyarakat 8 PT. Jadropa Bengkulu Konflik dengan masyarakat 9 PT. Sinar Bengkulu Selatan Bengkulu Konflik dengan masyarakat 10 PT. Agriandalas Bengkulu Konflik dengan masyarakat 11 PT. Sandabi Indah Lestari Bengkulu Konflik dengan masyarakat 12 PTPN VII Talo Pino Bengkulu Konflik dengan masyarakat 13 PT. Mutiara Sawit Seluma Bengkulu Konflik dengan masyarakat 14 PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu Konflik dengan masyarakat 15 PT. Giantara Mulya Pratama Bengkulu Konflik dengan masyarakat 16 PT. Sarana Mandiri Mukti Bengkulu Konflik dengan masyarakat 17 PT. Sandabi Indah Lestari Bengkulu Konflik dengan masyarakat 18 PT. Grand Jaya Niaga Bengkulu Konflik dengan masyarakat 19 PT. Mukomuko Agro Bengkulu Konflik dengan masyarakat 20 PT. Agricinal Bengkulu Konflik dengan masyarakat 21 PT. DDP Bengkulu Konflik dengan masyarakat 22 PT. Agrecinal Bengkulu Konflik dengan masyarakat 23 PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi Bengkulu Konflik dengan masyarakat 24 PT. Perkebunan dan Dagang Aceh Timur Bengkulu Konflik dengan masyarakat No Anak Perusahaan Land bank (ha) Luas yang ditanami (ha) Ke pemilik an Taipan Provinsi 1 PT Mitra Puding Mas 4.323 4.031 95% Anglo-Eastern Plantations Bengkulu 2 PT Alno Agro Utama 14.202 12.896 90% Anglo-Eastern Plantations Bengkulu 3 PT Empat Lawang Agro Perkasa 14.1 2.882 95% Anglo-Eastern Plantations Bengkulu 4 PT Karya Kencana Sentosa Tiga 16 1.125 95% Anglo-Eastern Plantations Bengkulu 5 PT Riau Agrindo Agung 7.2 1.864 95% Anglo-Eastern Plantations Bengkulu 6 PTMutiara Sawit Seluma 1,995 100% Provident Agro Bengkulu 7 PT Nakau 2,654 100% Provident Agro Lampung 8 PT Sumber Indah Perkasa 23,445 100% Golden Agri- Resources Lampung 10 PT Bumi Sentosa Abadi 970 100% Tunas Baru Lampung Lampung896 11 PT Bangun Nusa Indah Lampung 16,343 100% Tunas Baru Lampung Lampung15,851 12 PT Budi Dwiyasa Perkasa 7,958 100% Tunas Baru Lampung Lampung6,968 13 PT Budinusa Ciptawahana 4,001 98% Tunas Baru Lampung Lampung3,230 14 PT Adikarya Gemilang 2,972 100% Tunas Baru Lampung Lampung1,591 15 PT Bangun Tatalampung Asri 9,870 100% Tunas Baru Lampung Lampung8,078 16 PT Agro Muko ANJ Group Bengkulu 17 PT Bangun Nusa Indah Lampung Sungai Budi Group 18 PT Bangun Tatalampung Asri Sungai Budi Group Lampung 19 PT Budi Dwiyasa Perkasa Sungai Budi Group Lampung 20 PT Budinusa Ciptawahana Sungai Budi Group Lampung 21 PT Bumi Sentosa Abadi Sungai Budi Group Lampung 22 PT Mutiara Sawit Seluma Provident Agro Bengkulu 23 PT Nakau Provident Agro Lampung 24 PT Sumber Indahperkasa Sinar Mas Lampung 25 PT Tunas Baru Lampung Sungai Budi Group Lampung
- 3. Grafik. Total landbank kelapa sawit dari 25 grup bisnis, akhir 2013 (ha) (TUK-Indonesia) Gambar di atas menunjukkan luasan lahan kebun kelapa sawit di provinsi- provinsi di Sumatera yang dikendalikan oleh 25 grup bisnis yang dikuasai oleh para taipan. Angka ini menunjukkan ukuran landbank milik perusahaan-perusahaan tersebut dalam hektar (yang sudah dan yang belum ditanami) dan membandingkan luasan lahan tersebut dengan daerah yang sudah ditanami kelapa sawit di tiap provinsi (dalam persentase). Saat ini total luasan lahan Indonesia yang menjadi landbank dari 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh taipan ini sama dengan 51% dari total area yang ditanami kelapa sawit di Indonesia secara keseluruhan, persentase itu lebih rendah untuk semua provinsi di Sumatera. Persentase penguasaan tertinggi dapat ditemukan di Lampung (44%), Sumatera Selatan (40%) dan Bangka-Belitung (39%). Persentase yang relatif rendah ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa industri kelapa sawit pertama kali dikembangkan di Sumatera, yang mungkin berarti bahwa sebagian besar dari landbank kelapa sawit di Sumatera berada di tangan grup bisnis yang dikendalikan oleh negara dan grup bisnis yang dikendalikan oleh taipan yang lebih kecil dan pekebun. “DI LAMPUNG HANYA 6,91% KAWASAN HUTAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENGELOLAAN HUTAN SKALA KECIL” Dengan luasan kawasan hutan mencapai 1 juta hektar, hanya 69 ribu hektar atau 6,91% kawasan hutan yang dialokasikan untuk pengelolaan hutan bagi masyarakat kecil sekitar hutan. Sebagian besar di antaranya justru untuk skala besar. Sebagai misal, 129 ribu di antaranya diberikan kepada pemegang izin Hutan Tanaman Industri. Dari total 69 ribu hektar, 22 ribu hektar di antaranya merupakan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan 33 ribu hektar, Hutan Desa 2 ribu, sementara Kemitraan 12 ribu hektar. Grafik. Pengelolaan Hutan Skala Kecil Di Lampung. Tumpang Tindih Dalam Kawasan Hutan Sebagai Modus Untuk Merambah Hutan Beberapa kegiatan usaha perkebunan juga ditengarai dengan sengaja mendapatkan lahan di dalam kawasan hutan untuk dikonversi ilegal. Sebagai misal pada kasus PT Agromuko di Lampung dari ditengari justru melakukan pembukaan hutan produksi terbatas di Air Manjunto (Boks PT Agromuko dan Perambahan Air Manjunto). Sejak tahun 2006 PT Agromuko melakukan perambahan di HPT Air Manjunto Reg.62 seluas 1.215 Ha, Lokasi perambahanyang dilakukan di lokasi perkebunan PT Agromuko, sungai Sei Betung, di sekitar koordinat S: 02.33.58.9 E: 101.21.34.9 Desa Penarik Kec. Penarik Kab. Mukomuko. Prov. Bengkulu. Pada tahun 2008 Dishut kabupaten Mukomuko memetakan Kebun PT Agromuko yang masuk kawasan seluasan +/- 1.215 Ha. Perambahan yang dilakukan oleh perusahaan PT Agromuko ini tidak dilakukan penindakan hukum oleh pemerintah daerah, bahkan difasilitasi untuk pelepasan kawasan hutan. Sehingga pada tahun 2012 melalui SK. Menhut 784, lokasi perambahan PT Agromuko dikeluarkan dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi Konfersi (HPK). Perambahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar di Mukomuko ini melanggar UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Boks2.PTAgromukodanPerambahanAirManjunto. “PENUNJUKAN SEPIHAK KAWASAN HUTAN DAN PERLUASAN WILAYAH KONSERVASI TANPA PERSETUJUAN MASYARAKAT LOKAL DAN ADAT MENYEMPITKAN LAHAN KELOLA MASYARAKAT DI BANTEN” Penunjukan sepihak dua taman nasional di Provinsi Banten oleh pemerintah telah menyingkirkan masyarakat adat dan lokal yang telah lama mengelola lahan hutan. Penyingkiran masyarakat Kasepuhan sudah dimulai sejak penetapan wilayah Halimun sebagai cagar alam di zaman kolonial Belanda. Kawasan hutan itu berubah statusnya menjadi hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Statusnya berubah kembali menjadi Taman Nasional Gunung Halimun (SK Menhut No. 282/Kpts-II/1992). Tanpa ada konsultasi dan bahkan pemberitahuan kepada masyarakat, Taman Nasional Gunung Halimun yang semula hanya 40.000 hektar diperluas menjadi 113.357 hektar dengan didasarkan pada SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003. Padahal di dalam kawasan konservasi itu sudah hidup 52 kelompok masyarakat hukum adat yang dikenal sebagai Kasepuhan yang sudah lama mendiami daerah tersebut. Penunjukan sepihak dan perluasan wilayah konservasi telah membatasi masyarakat adat Kasepuhan dalam mengelola lahannya sesuai dengan pengetahuan lokal dan turun temurun itu. hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi RMI dan AMAN hingga tahun 2014, menyebutkan sekitar 18.055,263 ha merupakan wilayah adat yang di klaim masuk ke dalam wilayah TNGHS. Luas wilayah adat ini masih bersifat sementara mengingat masih ada Kasepuhan yang belum dipetakan wilayah adatnya. Namun, bukan hanya wilayah konservasi yang membatasi gerak Masyarakat Kasepuhan ini, terdapat juga Perhutani yang mengelola hutan produksi, beberapa ijin pertambangan dan perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah adat Kasepuhan. Peta di bawah ini memperlihatkan tumpang tindih antara wilayah Kasepuhan dengan wilayah konservasi dan konsesi pengelolaan lahan yang berada di Provinsi Banten dan Jawa Barat. 788,907 413,138 363,227 342,850 304,468 257,469 225,254 206,513200,000 192,716 186,535 185,199 164,956 162,741 144,923 139,038 120,748 102,902 95,608 92,899 82,500 82,307 78,701 67,804 65,718 PalmOilLandbank(thousandhectares) 100 200 300 400 500 600 700 0 AcehN orth Sum atera RiauW estSum atera Jam bi BengkuluSouth Sum atera Bangka-Belitung Lam pung WilmarGroup TriputraGroup TigaPilarSejahteraGroup TanjungLinggaGroup SuryaDumaiGroup SungaiBudiGroup SinarMasGroup SampoernaAgroGroup SalimGroup RoyalGoldenEagleGroup ProvidentAgroGroup MusimMasGroup KencanaAgriGroup JardineMathesonGroup IOIGroup HaritaGroup GozcoGroup GentingGroup DSNGroup DarmexAgroGroup BWPlantationGroup BatuKawanGroup BakrieGroup AustindoGroup Anglo-EasternGroup SinarMasGroup JardineMathsonGroup SalimGroup TriputraGroup SuryaDumaiGroup WilmarGroup MusimMasGroup HaritaGroup DarmexAgroGroup KencanaAgriGroup SampoernaAgroGroup DSNGroup RoyalGoldenEagleGroup GentingGroup BatuKawanGroup AustindoGroup Anglo-EasternGroup BakrieGroup BWPlantationGroup TigaPilarSejahteraGroup IOIGroup SungaBudiGroup TanjungLinggaGroup GozcoGroup ProvidentAgroGroup HD 2.109 HTR 22.000 HKM 33.591,15 Kemitraan Kehutanan 12.500 3
- 4. Tercatat setidaknya 34 konflik terjadi di Kawasan Halimun. Seluas 20,6 % dari wilayah yang berkonflik itu diperebutkan oleh masyarakat dan Perum Perhutani. Kemudian 70,6 %, konflik terjadi antara masyarakat dengan Taman Nasional/Kementerian Kehutanan. Sisanya adalah konflik antar masyarakat dengan perkebunan dan konflik horizontal antar masyarakat sendiri. Selain dengan masyarakat adat, konflik juga menyulitkan kehidupan masyarakat lokal. Tercatat 108 desa, 314 kampung berada di wilayah yang diklaim sebagai Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak.Masyarakat Desa Legon Pakis juga mengalami masalah yang sama, ketika wilayah kelolanya tiba- tiba ditunjuk sebagai kawasan konservasi bernama Taman Nasional Ujung Kulon. Penunjukan itu menyebabkan mereka terbatasi haknya dalam mengelola lahannya. Mereka bahkan tidak bisa menanam padi dan pihak Taman Nasional menentukan sepihak tanaman apa yang boleh ditanam di Desa Legon Pakis. PETA OVERLAY PROVINSI BANTEN DAN JAWA BARAT 4 REKOMENDASI Berdasarkan kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera dan Koalisi Anti Mafia Hutan menuntut: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan dengan carayangpartisipatifdanmemperhatikanhak-hakmasyarakatatashutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian terkait melakukan audit perizinandan kinerjanya terhadapseluruhkegiatanusahaperkebunandankehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian beserta Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan konflikdenganmasyarakat. Aparat Penegak Hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) agar menilisik dugaantindakpidanakehutanandankorupsikhususnyaterhadapkorporasi. Pemerintah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Lebong hendaknya mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah pengakuandanperlindunganmasyarakatadatKasepuhandengantidakmelupakanpemetaandanpenetapanwilayahadatnya. 1 2 3 4 5 HPK HPT HP HL KSAPAL KSAPA Kawasan HutanKeterangan : Serapan Kasepuhan Cicarucub Batas Wilayah Adat Konsesi Tambang Batas Administrasi Desa