Sebanyak 129.654,04 Ha kawasan hutan lindung dan konservasi di 3 Provinsi (Bengkulu, Lampung, dan Banten) telah terbebani izin pertambangan. Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor minerba untuk wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, 22 April 2015.

1. SENGKARUT TAMBANG
MENDULANG MALANG
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan
pencegahan korupsi di sektor Minerba melalui skema kegiatan Koordinasi
dan Supervisi (Korsup) di bidang Mineral dan Batubara (Minerba). Koalisi Anti
Mafia Tambang merasa penting untuk berpartisipasi dalam implementasi
korsup Minerba ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-
data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat
sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan dan penegakan
hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Korsup
KPK Tahap-1 di 12 provinsi telah dimulai sejak awal tahun 2014, sedangkan
Korsup KPK selanjutnya untuk 19 Provinsi telah dimulai sejak Desember
2014 termasuk melalui koordinasi dan pemantauan bersama kepala-kepala
daerah di 3 (tiga) provinsi Bengkulu, Lampung dan Banten. Kertas posisi ini
disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di tiga Provinsi:
Bengkulu, Lampung dan Banten, terutama yang menyangkut aspek ketaatan
ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan
terdapat 123.693,74 hektar wilayah pertambangan yang masuk di kawasan
hutan lindung di tiga provinsi: Bengkulu, Lampung dan Banten dengan total
unit izin usaha sebesar 34 unit (2 Kontrak Karya dan 32 Izin Usaha
Pertambangan (IUP)). Sementara itu, terdapat 5.960,3 hektar wilayah
pertambangan yang masuk hutan konservasi yang terdiri atas 31 izin
tambang (1 KK, 30 IUP). Hutan lindung dan konservasi di provinsi Bengkulu
yang luasnya mencapai 713.715 hektar, sebanyak 118.699,72 hektar atau
17%-nya telah diterbitkan IUP sebanyak 41 IUP. Demikian juga halnya di
Lampung yang luas hutan lindung dan konservasi mencapai 779.645 hektar
telah diterbitkan 15 IUP dan 1 KK seluas 9.797,48 hektar. Selengkapnya dapat
dilihat pada tabel.1 berikut:
Tabel 1. Jumlah Luasan Izin Pertambangan yang diindikasikan berada pada
Hutan Konservasi dan Lindung
Sumber: Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014
Penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kegiatan non kehutanan jelas
melanggar aturan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5
tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Sementara kegiatan
penggunaan kawasan hutan di kawasan lindung hanya diperbolehkan dalam
bentuk pertambangan bawah tanah (underground mining) yang faktanya
sampai saat ini tidak ada satupun pemegang izin yang sanggup melaksanakan
praktek ini. Oleh karenanya, pemberian izin di kawasan hutan lindung dan
konservasi jelas melanggar aturan yang ada dan memerlukan penegakan
hukumterhadappemegangizinusahadikawasantersebut.
KERTAS POSISI
Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, dipersiapkan dalam
Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor Minerba untuk wilayah Bengkulu,
Lampung, Banten, 22 April 2015
CONTACT PERSON
BENGKULU
Akar Foundation: Satria Budhi Pramana (081373559548)
WALHI Bengkulu: Sony Taurus (085273762037)
Genesis Bengkulu: Supintri Yohar (081373499788)
LAMPUNG
WALHI Lampung: Alian Setiadi (085279000567)
WATALA: Eko Sulistiantoro (081272227437)
BANTEN
Pattiro Banten: Subhan (087771731277)
NASIONAL
PWYP Indonesia, WALHI, Auriga, ICW, TuK Indonesia, SPKS, JATAM Nasional,
RMI, Epistema Institute
“Sebanyak 129.654,04 Ha
kawasan hutan lindung dan konservasi
di 3 Provinsi (Bengkulu, Lampung dan Banten)
telah terbebani izin pertambangan”
No Daerah
Hutan Konservasi (Ha)
Total
1 Bengkulu 5.098,75 113.600,97 118.699,72
2 Lampung 20.26 9.777,22 9.797,48
3 Banten 841,54 315,55 1.157,09
Total 5.960,3 123.693,74 129.654,04
Fungsi Kawasan Hutan
Hutan Lindung (Ha)
Pengawasan Masyarakat Sipil atas Korsup KPK Sektor Mineral dan Batubara di 3 Provinsi: Bengkulu, Lampung dan Banten

2. Di Kabupaten Bengkulu Tengah ada 5 IUP yang masuk ke dalam
kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 dan Hutan Produksi
Terbatas. Berdasarkan data yang dimiliki Koalisi Anti Mafia Tambang di
Bengkulu (Akar, WALHI dan Genesis) IUP Produksi itu membebani
sekitar 1.399,52 hektar masuk kawasan Hutan Lindung Bukit Daun
Register 5 dan Hutan Produksi Terbatas yaitu: PT Danau Mas Hitam,
PT Bukit Sunur, PT Inti Bara Perdana,PT Ratu Samban Mining dan PT
BaranMegaQuantum.
Lima Perusahaan ini telah melakukan kegiatan operasi produksi
batubara dengan sistem pertambangan terbuka. Lokasi
pertambangan ini masuk dalam kawasan hutan dan merupakan
daerah tangkapan air (Catchment Area) hulu Sungai Bengkulu.
Pertambangan batubara telah mengakibatkan Sungai Bengkulu keruh
sepanjang tahun dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai sumber irigasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain
itu, pembukaan tambang di hulu sungai dengan topografi perbukitan
dan terjal ini juga meningkatkan potensi bencana banjir bandang dan
longsor.
Selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, luasnya izin
pertambangan ini mengakibatkan mengakibatkan dampak sosial dan
menyempitnya wilayah kelola rakyat. Sulitnya mendapatkan perizinan
perhutanan sosial, misalnya, Usulan PAK (penetapan areal kerja)
HKM (hutan Kemasyarakatan) dari Kelompok Masyarakat Desa Air
Pikat kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat
dikeluarkan karena wilayah tersebut telah dibebani izin tambang.
Boks1.TemuanTumpangTindihIUPdenganKawasanHutandiBengkulu
Pemerintah pusat mengeluarkan Keppres No. 41 tahun 2004 yang memberi
pengecualian bagi 13 pemegang izin tambang untuk melakukan
penambangan secara terbuka di kawasan lindung.
“ Rata-rata Hampir 50% IUP di 3 Provinsi (Bengkulu, Lampung dan
Banten) Masih Berstatus non-CnC “
Berdasarkan data yang dikeluarkan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM
pada Desember 2014, menunjukkan bahwa 45% dari total IUP di 3 provinsi
(Bengkulu, Lampung dan Banten) masih berstatus non-Clean and Clear
(CnC). Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki IUP non-CNC
terbesar dengan prosentase hampir 70% IUP. Sementara itu, provinsi
Bengkulu sekitar 42% yang non-CnC dan provinsi Lampung terdapat hampir
40% yang non-CnC sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:
Sumber: Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014
Data di atas menunjukkan masih maraknya pelanggaran yang dilakukan
oleh pemegang IUP dalam menjalankan usaha pertambangannya.
Sementara, pemerintah daerah dan pusat selaku pemberi izin masih lemah
dalam memberikan sanksi atau tindakan hukum kepada pemegang IUP yang
non-CnC.
“Lebih dari 70% IUP yang non CnC di 3 Provinsi (Bengkulu,
Lampung dan Banten) bermasalah secara administratif “
Data Dirjen Minerba kementerian ESDM tahun 2014 mengemukakan
bahwa sekitar 158 pemegang izin di 3 Provinsi (Bengkulu, Lampung dan
Banten) belum menyelesaikan administrasi sebagai persyaratan untuk
memperoleh IUP antara lain kepemilikan NPWP dan kelengkapan
dokumen perusahaan. Provinsi Lampung terdapat hampir 90% IUP yang
bermasalah secara administratif disusul provinsi Banten sebesar 85%.
Sedangkan di Provinsi Bengkulu terdapat 64% IUP yang bermasalah secara
wilayah sebagaimana tampak dalam tabel berikut:
Tabel 3. Daftar Permasalahan IUP di 3 Provinsi (Bengkulu, Lampung dan Banten)
Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014
Penambangan batu bara dengan model tambang terbuka di
Bengkulu telah mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai,
antaralain daerah tangkapan air Sungai Bengkulu dan Sungai
Kerkap. Dampaknya, Sungai Bengkulu dan Sungai Kerkap yang
menjadi sumber irigasi, mandi, cuci dan sumber PDAM di Kabupaten
Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu keruh sepanjang tahun dan tak
bisa dimanfaatkan. Selain itu kerusakan hutan lindung telah
merusak habitat tubuhan dan satwa langka. Kerusakan Hutan Bukit
Daun Register 5 ini mengakibatkan konflik satwa harima dan
manusia meningkat.
Contoh kasus, tahun 2011 Seorang anak berusia lima tahun, Fitria
binti Judin tewas mengenaskan diterkam seekor Harimau Sumatra
(Panthera tigris Sumatrae) di kebun milik orangtuanya di Bukit
Dendan Desa Cirebon Baru bagian HL Bukit Daun, Kabupaten
Kepahiang. Dan pada bulan Februari 2015 seorang petani karet Desa
Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara juga tewas di terkam
harimau. Meningkatnya konflik satwa ini dampak kerusakan habitat
dan kawasan hutan oleh pertambangan dan perkebunan.
Boks2.DampakLingkungandanSosialMasyarakat
No Provinsi
Eksplorasi
Total IUP
Non CnC
1 Bengkulu 44 47 66
2 Lampung 32 116 93
3 Banten 6 21 60
Total 82 184 219
CnC
Operasi
Total
IUP CnC
91
148
27
266
Eksplorasi
32 34
64 64
13 13
109 110
Non CnC
Operasi
Jumlah
IUP
157
241
87
485
No Provinsi
Mineral
IUP Non CnC
1 Bengkulu 43 23
2 Lampung 74 19
3 Banten 59 1
IUP Non CnC
Batubara
Permasalahan
Administrasi
Mineral
7 17
71 12
51 0
Batubara Mineral
36 6
3 7
8 1
Batubara
Permasalahan
Wilayah
2

3. Pasir hitam yang merupakan muntahan Gunung Anak Krakatau (GAK),
memiliki kualitas terbaik. Hal itu membuat perusahaan melakukan
eksplorasi berupa penyedotan pasir hitam dimulai oleh PT AUP yang
mendapat izin penelitian dan mitigasi di wilayah GAK dengan izin surat
No 503/01/MITIGASI/III.7/2009 kemudian PT EVAL yang telah membuat
MOU dengan Pemda Lampung Selatan tentang pelaksanaan Mitigasi
Regional Bencana Geologi di wilayah Lampung Selatan dengan No.
07/PK/HK/2014 dan No 007/IV-DIR/EVAL/2014 serta telah disahkannya
Perda No 11/2014 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di
wilayah Lampung Selatan.
Pengerukan pasir hitam GAK berkedok mitigasi di lampung Selatan ini
telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga sekarang. Pengerukan itu
diduga dilegalkan oleh Pemkab Lamsel dengan adanya perjanjian kerja
sama. Mitigasi dilakukan dengan cara mengeruk pasirnya dengan cara
disedot menggunakan kapal tongkang dengan mengurangi material
padatnya. Dampak dari penyedotan pasir bisa menenggelamkan pulau
di sekitarnya. Terumbu karang juga rusak serta rusaknya ekosistem
laut di sekitarnya.
Karena itu, WALHI Lampung mendesak Perda No 11/2014 tentang
Mitigasi Regional Bencana Geologi di wilayah Lampung Selatan untuk
dicabut karena bertentangan dengan ketentuan UU No 5/1990 tentang
Konservasi Sumber Daya ALam Hayati dan Ekosistem dan mendorong
proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Air dan Udara
(Polairud) Lampung.
Boks3.PenyedotanPasirHitamGunungAnakKrakatauBerkedokMitigasiBencana
“ Hampir semua Pemegang IUP Belum Memenuhi Kewajiban
Jaminan Reklamasi dan Pasca-Tambang ”
98% pemegang izin pertambangan di 3 provinsi (Bengkulu, Lampung dan
Banten) belum memiliki jaminan reklamasi dan hampir 100% belum
memiliki jaminan pascatambang. Kementerian ESDM tahun 2014 mencatat
bahwa Provinsi Bengkulu hanya terdapat 11 perusahaan yang memenuhi
kewajiban jaminan reklamasi dan 5 IUP yang memiliki dokumen paska
tambang. Di provinsi Banten hanya ada 1 IUP yang telah memenuhi
kewajiban atas jaminan reklamasi dan tidak ada IUP yang memiliki dokumen
paska tambang. Sementara provinsi Lampung tidak memiliki data yang jelas
atas kedua hal tersebut.
Tidak adanya data yang dimiliki provinsi dan minimnya IUP yang memenuhi
kewajiban jaminan reklamasi dan paska tambang, menunjukkan bahwa
komitmen dan pengawasan pemerintah daerah dan pusat dalam pemulihan
lingkungan pertambangan sangat rendah. Kerugian negara yang
ditimbulkan atas ketiadaan data dan rendahnya pemenuhan kewajiban akan
semakin meningkat mengingat dampak ekologis atas absennya kewajiban
IUP tersebut bisa menyebabkan banjir dan dampak sosial ekonomi lainnya
bagi masyarakat.
Tabel 4. Ketersediaan Jaminan Reklamasi dan Pasca-Tambang di 4 Provinsi
Sumatera bagian Utara
Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014
“Potensi Kerugian Penerimaan Negara dari Land Rent
Mencapai 40,876 Miliar Rupiah”
Koalisi anti Mafia Tambang melakukan perhitungan potensi kerugian negara
dari iuran land rent yang mengacu pada PP Nomor 9/2012 tentang Tarif dan
Jenis Penerimaan Bukan Pajak. Dari perhitungan yang ada diperoleh selisih
yang signifikan antara potensi penerimaan daerah dan realisasinya. Selisih
antara realisasi penerimaan daerah dengan potensinya kami sebut sebagai
potensi kehilangan penerimaan (potential lost). Hasil perhitungan Koalisi
Masyarakat Sipil menunjukkan bahwa sejak tahun 2010-2013 diperkirakan
potensi kerugian penerimaan mencapai Rp 25,05 miliar di Bengkulu; Rp
10,46 miliar di Lampung dan Rp 5,35 miliar di Banten. Dengan demikian
total potensi kerugian penerimaan di lima provinsi tersebut adalah
sebesar Rp 40,876 miliar lebih. Informasi lengkap potensi kerugian
Penerimaan per kabupaten di empat Provinsi dapat dilihat di Lampiran 1.
Tabel 5. Potential Lost dari Land Rent 2010-2013 di 3 Provinsi
Minimnya Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat Sipil di Sektor
PertambanganMinerba
Keterbukaan informasi di segala bidang telah diamanatkan dalam UU No. 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Implementasi UU ini
dtelah ditekankan oleh presiden bagi semua pemerintah pusat dan daerah
untuk membuka data publik untuk kepentingan masyarakat umum
termasuk data tentang izin perusahaan, Amdal dan kebijakan pertambangan
lainnya.
Pengalaman Koalisi Anti Mafia Tambang menujukkan bahwa pemerintah
daerah cenderung menutup data dan informasi yang terkait dengan
dokumen izin usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
Pada tanggal 24 juni 2014 Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu
melakukan MoU dengan Akar Foundation dan HUMA terkait
pengembangan kebijakan dan penegakan hukum berbasis
kepentingan masyarakat. Nota kesepahaman ini berlaku selama 5
Tahun terhitung sejak kerjasama ini ditandatangani. Poin-poin
turunan dari MoU adalah untuk mereview seluruh perizinan yang
berkaitan dengan sumber daya alam yang diduga merugikan
kepentingan masyarakat dan pemerintah, mendorong upaya upaya
perluasan ruang kelola masyarakat, penyusunan legal drafting
penyiapan produk hukum daerah di propinsi Bengkulu, peningkatan
kapasitas institusi dan sumber daya manusia, serta mendorong
transparansihasilindustriekstraktifdanperkebunan.
Tahun 2015 pemerintah propinsi Bengkulu dan Akar Bengkulu melalui
gubernur akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang satgas
resolusi konflik agraria. Diharapkan nantinya satgas ini yang akan
memberikan rekomendasi rekomendasi terkait konflik konflik sumber
Boks4.PengalamanBaikdiBengkuluuntukAksesInformasi
NO PROVINSI
1 BENGKULU 157
2 LAMPUNG 241
3 BANTEN 87
JUMLAH IUP JAMINAN REKLAMASI
BELUM ADA PASCA
TAMBANG
11 IUP DATA
TIDAK ADA DATA
1 IUP ADA DATA
5 IUP DATA
TIDAK ADA DATA
TIDAK ADA DATA
3

4. REKOMENDASI
11 (Sebelas) hal yang direkomendasikan oleh Koalisi Anti Mafia Tambang adalah sebagai berikut :
Pemerintah selaku pemberi izin untuk segera menghentikan pertambangan di Kawasan Konservasi dan Lindung. Mendesak KPK
menyelidiki kemungkinan adanya kasus korupsi dalam pemberian izin di Kawasan Konservasi dan Lindung.
Berdasarkan amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendesak Gubernur untuk mencabut izin-izin pertambangan yang
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang non-CnC (belum menempatkan jaminan reklamasi dan
pascatambang) dengan tidak menghilangkan proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan (pajak, kerusakan
lingkungan, dll) serta mendesak KPK menyelidiki kemungkinan adanya kasus korupsi pada pemberian IUP yang bermasalah
tersebut.
Meminta pemerintah untuk melakukan moratorium dan sekaligus mereview seluruh izin-izin yang telah diterbitkan agar sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Tim Korsup Minerba KPK dan pemerintah untuk mempublikasikan izin yang telah dicabut kepada publik agar bisa dilakukan
pengawasan paska pencabutan.
Mendorong pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal untuk memastikan tak ada
alih fungsi lahan atau kejahatan di sektor hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat sipil.
Aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memperbanyak penanganan dan penyelesaian kasus yang terkait
dengan kejahatan di sektor mineral dan batubara.
Pemerintah perlu mengembangkan skema blacklist (daftar hitam) bagi perusahaan dan pemilik usahanya yang melakukan
pelanggaran terhadap penggunaan izin dan merugikan negara serta menginformasikan kepada publik dan pihak perbankan.
Pemerintahan Jokowi perlu merealisasikan agenda pembentukan satgas anti-mafia SDA dan memperkuat pengadilan yang secara
khusus untuk penegakan hukum lingkungan.
Meminta Korsup KPK dan pemerintah mengakomodir aspek keselamatan warga dan lingkungan hidup dalam penertiban, penataan
izin dan penegakan hukum.
Mendorong pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan PNBP yang berpotensi terhadap kehilangan penerimaan
negara dari iuran land rent dan royalti termasuk perlu adanya penertiban dan pengawasan pengapalan bahan tambang di pelabuhan,
sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara. KPK diminta untuk mengembangkan penyidikan atas temuan dari potensi
kerugian negara dari iuran land rent dan royalti.
Pemerintah untuk memperjelas status wilayah paska pencabutan IUP. Jika wilayah tersebut dijadikan wilayah pencadangan negara
(WPN) atau wilayah pertambangan (WP), maka harus dipastikan mekanismenya dilakukan secara transparan serta terlebih dahulu
dilakukan rehabilitasinya.
Lampiran 1
Potensi Kerugian NegaraDari Iuran Land Rent per Provinsi di Bengkulu, Lampung dan Banten
versi Perhitungan Koalisi Anti Mafia Tambang
Tahun 2010-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Daerah
Total Potensi Kerugian Land
Rent (2010-2013)
PROVINSI BENGKULU 25,054,970,490.00
BAGIAN PROVINSI 5,213,319,019.00
BENGKULU SELATAN 689,254,143.00
IDR
IDR
IDR
BENGKULU TENGAH 2,454,270,039.00
BENGKULU UTARA 6,933,728,142.00
IDR
IDR
KAUR 3,868,353,555.000
LEBONG 520,753,116.00
IDR
IDR
MUKOMUKO 1,903,281,512.00
SELUMA 3,483,063,766.00
IDR
IDR
KEPAHIANG 3,868,353,555.000
REJANG LEBONG -
IDR
KOTA BENGKULU -
Daerah
Total Potensi Kerugian Land
Rent (2010-2013)
PROVINSI LAMPUNG 10,462,619,132.00
BAGIAN PROVINSI 2,193,232,625.00
LAMPUNG BARAT (28,838,489.00)
IDR
IDR
IDR
LAMPUNG SELATAN 111,251,710.00
LAMPUNG TENGAH 154,034,803.00
IDR
IDR
LAMPUNG TIMUR 14,078,321.00
LAMPUNG UTARA 146,874,697.00
IDR
IDR
MESUJI 3,779,038,666.00
PESAWARAN 255,000,475.00
IDR
IDR
PRINGSEWU 283,108,490.00
TANGGAMUS
-
IDR
TULANGBAWANG
-
WAYKANAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
KOTA METRO
TULANGBAWANG BARAT
-
IDR
IDR
IDR
966,184,454.00
2,411,937,214.00
176,717,168.00
Daerah
Total Potensi Kerugian Land
Rent (2010-2013)
PROVINSI BANTEN 5,359,096,284.78
BAGIAN PROVINSI 1,077,402,233.16
CILEGON KOTA 323,814.40
IDR
IDR
IDR
LEBAK 1,724,418,985.70
PANDEGLANG 329,572,696.64
IDR
IDR
SERANG 2.227.378,554.89
TANGGERANG
IDR
KOTA TANGGERANG
KOTA TANGGERANG SELATAN
-
-
-
4