Dokumen tersebut membahas tiga masalah utama terkait kebijakan kehutanan di Indonesia, yaitu: (1) proses pengukuhan kawasan hutan yang belum selesai, perencanaan tata ruang yang kurang lengkap, dan perijinan yang belum terpadu; (2) ketimpangan, kemiskinan, konflik agraria, dan emisi karbon tinggi; (3) langkah-langkah koreksi yang perlu diambil pemerintah untuk menyelesaikan masal

1. Kebijakan Kehutanan Apa Yang
Harus Diambil Pemerintah
Mendatang? Melakukan perubahan
dari sekarang
Martua Sirait
msirait@cgiar.org
Disampaikan dalam Seminar Nasional : “Melestarikan Hutan
Indonesia Melalui Pemilu 2014”
Jakarta , Senin, 10 Maret 2013

2. Cakupan
1. Permasalahan Tata Kelola Hutan dan Lahan
– Proses pengukuhan kawasan hutan yang belum
selesai
– Perencanaan Tata Ruang yang belum lengkap
– Perijinan yang belum padu
2. Ketimpangan, Kemiskinan, Konflik Agraria &
Emisi Karbon Tinggi
3. Langkah langkah koreksi dari sekarang!

3. 1. Proses pengukuhan kawasan hutan yang belum
selesai
Rendahnya realisasi Pengukuhan Kawasan Hutan
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
160000000
Hectars
Year
Forest Appointment
Forest Deliniation
Target of Forest
Deliniation 2004-2009
Forest
Appointment, RKTN
2011-2030

4. Belum tuntasnya
aturan Kawasan
Perdesaan & KLHS dlm
RTRW
2. Perencanaan Tata Ruang yang belum lengkap

5. • Perijinan Tambang Pusat dan daerah yang
belum Clear & Clean
• Perijinan kebun
di Kawasan Hutan
• Perijinan Hutan
• Pinjam Pakai
• Pelepasan Kawasan Hutan
• dll
4 SYARAT ONE MAP:
•Satu standart
•Satu referensi
•Satu data base
1. Penguasaan Tanah
2. Pemanfaatan
Tanah
3. Perijinan SDA
•Satu portal yang di buka
dan digunakan bersama
3. Perijinan yang belum padu

6. Ketidakadilan distribusi Kawasan Hutan
531
Konsesi
Hutan
57 ijin
HKM, HD, HTR
untuk 33.000 desa
di dalam dan
sekitar hutan
35,8 juta hektar
0.32
juta
hektar
Sumber: kemenhut 2011 (RKTN 2011-2014) , dgn mengabaikan data pola
kemitraan

7. Keadilan Distribusi Kawasan Hutan
Konsesi
Hutan
Hutan Adat &
Hutan Desa untuk
33.000 desa di
dalam dan sekitar
hutan
0.32
million ha
60 Juta Hektar
untuk Hutan
Adat & untuk
Hutan Desa
Konsesi
Hutan

8. Perampasan Tanah
(Land Grabbing)

9. Konflik Agraria

10. Emisi Karbon tinggi
• Several provinces provide significant level
of emission, such as Central Kalimantan,
East Kalimantan Riau and South Sumatera.
Based on average annual emission of
Indonesia, the annual emission rate of at
least 15 provinces is higher than the
national emission, which is 2.14
tons/ha/year (Ekadinata and Dewi, 2011).
0.000
2.000
4.000
6.000
Average Emission Rate 1990-2005 (Ton Co2
eq/ha/yr)
Indonesia
2,14 ton

11. Langkah Koreksi dari Sekarang!
3 Ranah yang harus dikerjakan
1.Pengukuhan
kawasan hutan
3. Perluasan
wilayah
kelola
rakyat
2.Penyele
saian konflik
KEPASTIAN
KEADILAN
T
E
N
U
R
I
A
L
SIMULTAN
SINERGIS
Sumber : Road Map Tenure, CSO Nov 2011

12. 568 Rencana Aksi 2013-2015
NKB : Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia
12
Jakarta
11-12 Okt 2013
Periode 2013-2015
Kategori
B0
3
B0
4
B0
6
B0
9
B1
2
B1
5
B1
8
B2
1
B2
4
B2
7
B3
0
B3
3
B3
6
B3
9
Grand
Total
A. Harmonisasi
Kebijakan dan
Peraturan
Perundangan 1 15 36 39 27 27 11 20 6 13 6 7 6 214
B. Penyelarasan
Teknis dan
Prosedur 2 27 31 45 51 14 20 7 14 5 10 6 13 1 246
C. Resolusi Konflik 12 19 12 14 7 11 7 9 5 10 2 108
Grand Total 3 27 46 93
10
9 53 61 25 45 18 32 17 30 9 568

13. Nota Kesepakatan Bersama 12 KL
NKB 12 KL
Putusan MK 45
&35 , ttg Kawasan
Hutan & Hutan
Adat
UUD Desa, No. 6
2013
Indonesia
Memantau
Hutan
(IMH)- KPK
RENAKSI NKB
Klaster K/L
(BPN, Kemenhut,
Kemendagri,
BIG, Kementan)

14. Terima Kasih
World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR, Situ Gede
Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
Telp: 0251 8 625 415, 8 625 417; fax: 0251 8 625 416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org