Dokumen tersebut membahas aspek hukum dalam keperawatan, termasuk undang-undang terkait praktik keperawatan, perlindungan hukum bagi perawat, pencegahan masalah hukum, dan regulasi dalam praktik keperawatan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan tujuan regulasi untuk meningkatkan standar praktik keperawatan dan melindungi masyarakat.
2. NAMA KELOMPOK
I GUSTI AYU KERTININGSIH (P07120014042)
NI MADE PUTRI CAHYA DEWI (P07120014048)
NI PUTU SRI INDRIYANI LESTARI (P07120014062)
PANDE PUTERI SEPTIANI (P07120014064)
NI KOMANG NONITA (P07120014065)
4. Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Praktek Keperawatan
Perlindungan Hukum untuk Keperawatan
Mencegah Masalah Hukum
Regulasi Dalam Praktik Keperawatan
5. Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan
Praktek Keperawatan
1. UU No. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan
2. UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
3. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.
4. SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979
5. Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980
6. SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
94/Menpan/1986, tanggal 4 November 1986, tentang jabatan fungsional
tenaga keperawatan dan sistem kredit point
7. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 merupakan UU yang banyak memberi
kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik keperawatan
profesional
6. Perlindungan Hukum Untuk Keperawatan
Pengertian Hukum
Hukum adalah seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur
sekelompok masyarakat.
Dasar Perlindungan Hukum
• Pasal 53 (1) UU 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
• Pasal 54
Tujuan hukum dalam keperawatan
• Tujuan hukum yang mengendalikan cakupan praktek keperawatan,
ketentuaan, perizinan bagi perawat, dan standar asuhan adalah
melindungi kepentingan masyarakat.
7. Sumber hukum
• Hukum Perundang-undangan
Hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Menggambarkan dan menjelaskan
batasan legal praktek keperawatan.
• Hukum peraturan atau hukum administrative
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan administratif.
• Hukum umum
Berasal dari keputusan pengadilan yang dibuat di ruang pengadilan saat kasus
hukum individu diputuskan
Tipe Hukum
• Hukum Pidana (criminal laws) mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat
dan memberikan hukuman bagi pelaku tindakan kriminal
• Hukum Perdata melindungi hak-hak pribadi individu dalam masyarakat dan
mendorong perlakuan yang adil dan pantas di antara individu
8. Undang-undang dan srategi diberlakukan untuk melindungi
perawat terhadap litigasi diantaranya:
• Good Samaritan Act
• Asuransi tanggung wajib profesi
• Melaksanakan program dokter
• Memberikan asuhan keperawatan yang kompeten
• Membuat rekam medis
• Laporan insiden
9. Mencegah Masalah Hukum
• Malpraktik masih menjadi topik dalam dunia kesehatan. Berbagai praktik
kesehatan termasuk keperawatan ini sudah diarahkan untuk mencegah
terjadinya malpraktik. Berbagai UU praktik kesehatan telah mulai
diupayakan untuk memberikan arahan bagi praktik professional dan
perlindungan bagi praktik kesehatan.
• Masalah hukum memang merupakan hal yang kompleks karena
menyangkut nasib manusia. Menanggapi hal ini kita jadi ingat slogan lama
“mencegah lebih baik dari pada mengobati”. Kiranya mencegah masalah
hukum lebih baik dari pada memberikan sanksi hukum. Untuk ini sebagai
perawat harus mengetahui prinsip-prinsip dalam mencegah hukum.
10. Regulasi Dalam Praktik Keperawatan
• Pengertian Regulasi Keperawatan
Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan) adalah
kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam
melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak.
• Yang Mendasari Pentingnya Regulasi
Agar melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten,
karena Konsil Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam UU
praktik keperawatan akan menjalankan fungsinya.
11. • Tujuan Regulasi
1. Agar perawat semakin profesional dan proporsional sesuai
dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi.
2. Diharapkan tidak terjadi adanya overlap.
3. Menghindari terjadi malpraktik yang kemungkinan dapat
terjadi.
4. Meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang
12. • Komponen Regulasi
Pertama, keperawatan sebagai profesi memiliki karakteristik yaitu
adanya kelompok pengetahuan (body of Knowledge) yang melandasi
keperampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik
keperawatan; pendidikan yang memenuhi standard dan
diselenggarakan diperguruan tinggi; pengendalian terhadap standar
praktik.
Kedua, kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan keilmuan
keperawatan yang dipelajari dalam suatu system pendidikan
keperawatan yang formal dan terstandar menurut perawat untuk
akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukannya.
Kewenangan yang dimiliki berimplikasi terhadap kesediaan untuk
digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai standar dan kode etik.
13. • Ketiga, perawat telah memberikan konstibusi besar dalam meningkatkan
derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan
kesehatan mulai dari layanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan
hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan.
• Keempat, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya
pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya
pergeseran paradigm dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model
medical yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan
pengobatan, ke paradigm sehat yang lebih holistic yang melihat penyakit
dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai focus pelayanan (Cohen,
1996).