Pedoman Indikator Kesmas RPJMN-Renstra 2020-2024

Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 1
PEDOMAN INDIKATOR
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM RPJMN DAN RENSTRA
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2020-2024
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2020
351.077
Ind
p

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI
351.077
Ind Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal
p Kesehatan Masyarakat
Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat
Dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024.— Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
2020
ISBN 978-623=301-002-3
1. Judul I. MINISTRY OF HEALTH PLANNING
II. HEALTH POLICY
III. GOVERNMENT PROGRAMS IV. PUBLIC HEALTH

KATA SAMBUTAN
Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka
menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024
telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, dimana Target-target dari 17 SDGs beserta
indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda
pembangunan Indonesia ke depan.
Pada agenda ke 3 Pembangunan Nasional; meningkatkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sektor kesehatan harus fokus
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health
Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung
oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi yang digunakan untuk
mencapai hal tersebut adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB dan
kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian
penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup
sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
Kegiatan pada RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan Program Kesehatan
Masyarakat berfokus pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian
bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita yang kemudian
diikuti dengan indikator-indikator pendukung. Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 yang tengah disusun juga memuat indikator yang
selaras dan mendukung indikator RPJMN 2020-2024.
Indikator merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukan atau
mengindikasikan keberhasilan suatu program dan datanya didapatkan melalui
pencatatan dan pelaporan. Setiap indikator yang dilaporkan kepada pusat perlu
dimonitor capaiannnya.
Saya harap dengan adanya pedoman indikator RPJMN dan Renstra
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ini, pelaksanaan pencatatan dan
pelaporan program kesehatan masyarakat dapat berjalan lancar, sesuai dengan
definisi operasional dan formula yang telah ditetapkan serta datanya dilaporkan
secara rutin sesuai ketentuan.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyusun buku pedoman
ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pemegang program kesehatan
masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya.
Jakarta, 14 September 2020
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Ttd
dr. Kirana Pritasari, MQIH

KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18
tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasioal Tahun
2020-2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, maka Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat menyusun Pedoman Indikator Program Kesehatan
Masyarakat tahun 2020-2024.
Pedoman ini memberikan informasi secara detail tentang indikator dan
target yang seharusnya dicapai dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024
sehingga mudah dipahami oleh daerah dan mengurangi kesalahan pencatatan
pelaporan program kesehatan masyarakat. Pedoman ini memuat informasi
tentang indikator, cara perhitungan, definisi operasional, pelaksana kegiatan,
tempat pelaksaaan, waktu pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta waktu
pelaporan.
Peningkatan kualitas pedoman indikator ini menjadi perhatian kami,
masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan
dan penyempurnaan pedoman di tahun yang akan datang. Semoga pedoman ini
bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk
perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.
Jakarta, 14 September 2020
Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat,
Ttd
drg. Kartini Rustandi, M. Kes

DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ............................................................................................ 3
KATA PENGANTAR .......................................................................................... 4
DAFTAR ISI ..................................................................................................... 5
DAFTAR TABEL ............................................................................................... 9
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG
PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 ......... 10
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 .......................... 13
BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................... 13
1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 13
1.2. Tujuan ................................................................................................... 14
1.3. Sasaran .................................................................................................. 14
1.4. Dasar Hukum ......................................................................................... 14
BAB 2 INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM RPJMN DAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2020-2024 ........................................................................................... 15
2.1. Indikator Program Kesehatan Masyarakat pada RPJMN
Tahun 2020-2024.................................................................................. 15
2.2. Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Renstra
Tahun 2020-2024 ................................................................................. 19
2.2.1.Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat ................................. 19
2.2.2.Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga .................. 19
2.2.3.Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat ........................ 20
2.2.4.Indikator Kinerja Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga ..................... 20
2.2.5.Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan............................... 20
2.2.6.Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat ................................................................... 21
2.2.7.Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Kesehatan Masyarakat ............................................................ 21
BAB 3 INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
PADA RPJMN TAHUN 2020-2024 ..................................................................... 22
3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) ..................................................................... 22
3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) .................................................................. 22

3.3. Angka Kematian Neonatal (AKN) ........................................................... 23
3.4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita ................ 23
3.5. Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita .................... 24
3.6. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ....................... 25
3.7. Cakupan Kunjungan Antenatal ............................................................. 27
3.8. Cakupan Kunjungan Neonatal .............................................................. 28
3.9. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
3.10. Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi ................................................. 29
3.11. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif....... 32
3.12. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) ................................ 33
3.13. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi .......... 34
3.14. Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan
dan Perkembangannya ......................................................................... 36
3.15. Jumlah Balita yang Mendapatkan Suplementasi Gizi Mikro .................. 37
3.16. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) ................................................... 38
3.17. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) .................................................................................................... 39
3.18. Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa
Kualitas Air Minumnya sesuai Standar ................................................. 41
3.19. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ........................................................ 42
3.20. Jumlah Pedoman/Regulasi/Rekomendasi Kebijakan
Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ....................................... 44
3.21. Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif ........ 45
3.22. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan
Pembinaan Posyandu Aktif ................................................................... 47
3.23. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja ............ 48
3.24. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia ......................................................... 50
3.25. Jumlah Fasyankes yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis
sesuai Standar ...................................................................................... 51
3.26. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Dilatih Kegawatdaruratan
Maternal dan Neonatal ......................................................................... 53
BAB 4 INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT PADA
RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 ............................. 55
4.1. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat ................................. 55
4.1.1.Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) ................................ 55
4.1.2.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ....................... 56
4.1.3.Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan

4.1.4.Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) .................................................................................................... 59
4.2. Indikator Kinerja Kegiatan Gizi Masyarakat .......................................... 61
4.2.1.Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi .......... 61
4.2.2.Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita ...... 63
4.2.3.Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif....... 64
4.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga .................. 65
4.3.1.Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir ..................................... 65
Pelayanan Kesehatan Balita................................................................... 68
Pelayanan Kesehatan Usia Anak Usia Sekolah dan Remaja ................... 69
Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi ................................................. 72
4.3.5.Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia ......................................................... 75
4.4. Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan .............................. 77
4.4.1.Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) ................................................... 77
4.4.2.Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS) .............................................................................. 78
4.4.3.Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas
Air Minumnya sesuai Standar ............................................................... 80
4.4.4.Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis
sesuai Standar ..................................................................................... 81
4.4.5.Persentase Tempat dan Fasilitas umum (TFU)
yang Dilakukan Pengawasan sesuai Standar ........................................ 83
4.4.6.Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
yang Memenuhi Syarat sesuai Standar .................................................. 85
4.5. Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat ............................................................ 86
4.5.1.Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan
4.5.2.Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan
Pembinaan Posyandu Aktif ................................................................... 88
4.6. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja
dan Olahraga ........................................................................................ 90
4.6.1.Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja ............ 90
4.6.2.Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga ...... 91
4.7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Kesehatan Masyarakat ................................................... 92

4.7.1.Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat ......................................................................... 92
4.7.2.Persentase Kinerja RKA-K/L pada Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat .......................................................................... 93
BAB 5 PENCATATAN DAN PELAPORAN ........................................................... 95
5.1. Pendahuluan ........................................................................................ 95
5.2. Pencatatan ........................................................................................... 95
5.3. Pelaporan ............................................................................................. 95
BAB 6 PENUTUP............................................................................................... 97
BAB 7 TIM PENYUSUN .................................................................................... 98

DAFTAR TABEL
Tabel 1. Contoh cara penghitungan indikator
pelayanan kesehatan usia reproduksi ................................................. 31
Tabel 2. Contoh cara penghitungan indikator
pelayanan kesehatan usia reproduksi ................................................. 74

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR: HK.02.02/I/836/2020
TENTANG
PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN
RENCANA STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, telah
disusun indikator program kesehatan masyarakat
tahun 2020-2024;
b. bahwa agar indikator program kesehatan masyarakat tahun
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
dipahami oleh seluruh penanggung jawab program Kesehatan
Masyarakat baik pusat maupun daerah, maka perlu disusun
Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionl dan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat tentang Pedoman
Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 174;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 945);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN
MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM
KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024.
KESATU : Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA : Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU sebagai panduan bagi penanggung jawab
program kesehatan masyarakat tingkat pusat, dinas kesehatan
provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, pencatatan dan
pelaporan program kesehatan masyarakat.

KETIGA : Pelaksanaan Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dicatat dalam
aplikasi Komunikasi Data Program Kesehatan Masyarakat dan
dilaporkan secara berjenjang.
KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14 September 2020
DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,
Ttd
KIRANA PRITASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR HK.02.02/I/836/2020
TENTANG PEDOMAN INDIKATOR
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2020-2024
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk
sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif,
inovatif, terampil, dan berkarakter. Dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020
tentang RPJMN, disebutkan arah dan kebijakan strategi RPJMN 2020-2024 adalah
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan
pemanfaatan teknologi yang dijabarkan dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan
Prioritas (KP), Proyek Prioritas (PP) dan Proyek K/L. Masing-masing memiliki
indikator dan target tahun 2020-2024.
Secara bersamaan, Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, dimana Direktorat Jenderal
Kesehatan Mayarakat mengusulkan 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) dan
20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tiap indikator RPJMN dan Renstra
2020-2024 perlu dijelaskan secara rinci, mulai dari definisi operasional, cara
perhitungan, mekanisme pencatatan dan pelaporan serta petugas yang ditunjuk
untuk melaporkan indikator tersebut.

Oleh sebab itu, untuk memudahkan dan menyamakan persepsi antara
pengelola program kesehatan masyarakat tingkat pusat dan daerah dalam
memahami indikator tersebut, maka Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
menyusun buku Pedoman Penjelasan Indikator Program Kesehatan Masyarakat
menurut RPJMN dan Renstra tahun 2020-2024.
1.2. Tujuan
Memberikan panduan bagi penanggung jawab program kesehatan
masyarakat tingkat pusat dan daerah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan
indikator program kesehatan masyarakat pada RPJMN dan Renstra Kementerian
Kesehatan tahun 2020-2024.
1.3. Sasaran
Penanggung jawab program kesehatan masyarakat di dinas kesehatan
provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan Puskesmas.
1.4. Dasar Hukum
1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan
Minimal
4) Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
5) Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kesehatan
6) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 656 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Kesehatan
7) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No.5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024
8) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standard
Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan

BAB 2
INDIKATOR DAN TARGET
DALAM RPJMN DAN RENSTRA TAHUN 2020-2024
2.1. Indikator Program Kesehatan Masyarakat pada RPJMN 2020-2024
PP/KP/PRO-P/
PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN
2020-2024
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
PP: Peningkatan
Akses dan Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Angka kematian ibu (AKI)
(per 100.000 kelahiran
hidup)
230 217 205 194 183
Angka kematian bayi
(AKB) (per 1000 kelahiran
hidup)
20.6 19.5 18.6 17.6 16
Angka kematian neonatal
(per 1.000 kelahiran
hidup)
12.9 12.2 11.6 11 10
Prevalensi stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada balita
(persen)
24.1 21.1 18.4 16 14
Prevalensi wasting (kurus
dan sangat kurus) pada
balita (persen)
8.1 7.8 7.5 7.3 7
KP: Peningkatan
kesehatan ibu,
anak, keluarga
bencana (KB), dan
kesehatan
reproduksi
Pro P: Penurunan
Kematian Ibu dan
Bayi
Persentase persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan
87 89 91 93 95
Cakupan kunjungan
antenatal (persen)
80 85 90 92 95
Cakupan kunjungan
neonatal (persen)
86 88 90 92 95

PP/KP/PRO-P/
PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN
2020-2024
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Pelatihan tenaga
kesehatan dalam
kegawatdaruratan
maternal dan
neonatal
Jumlah tenaga kesehatan
yang dilatih
kegawatdaruratan
maternal dan neonatal
960 960 960 960 960
Pro-P: Peningkatan
KB dan Kesehatan
Reproduksi
Pelayanan
kesehatan usia
reproduksi
Jumlah kabupaten/kota
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan usia
reproduksi
120 200 320 470 514
KP: Percepatan
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat ASI eksklusif
40 45 50 55 60
Persentase ibu hamil
Kurang Energi Kronik
(KEK)
16 14.5 13 11.5 10
Prevalensi wasting (kurus
dan sangat kurus) pada
balita
8.1 7.8 7.5 7.3 7
Pro-P: Penurunan
Stunting
Persentase
kabupaten/kota yang
melaksanakan surveilans
gizi
51 70 90 100 100
Penanggulangan
Kurang Energi
Kronik (KEK) pada
ibu hamil
Persentase ibu hamil
Kurang Energi Kronik
(KEK)
16 14.5 13 11.5 10
Pemantauan
tumbuh kembang
balita
Persentase balita yang
dipantau pertumbuhan
dan perkembangannya
60 70 75 80 85
Suplementasi gizi
mikro pada balita
Jumlah balita yang
mendapatkan
suplementasi gizi mikro
90.000 140.000 190.000 240.000 290.000

PP/KP/PRO-P/
PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN
2020-2024
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Pelaksanaan
surveilans dan
intervensi gizi
berkualitas di
kabupaten/kota
Persentase
kabupaten/kota yang
melaksanakan surveilans
gizi
51 70 90 100 100
KP: Penguatan
Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
sehat
110 220 280 380 420
Pro-P:
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase
desa/kelurahan Stop
Buang air besar
Sembarangan (SBS)
40 50 60 70 90
sehat
110 220 280 380 420
Pembinaan
pelaksanaan
kabupaten/kota
sehat
sehat
110 220 280 380 420
Pembinaan
pelaksanaan
Sanitasi Total
Berbasis
Masyarakat (STBM)
Persentase
desa/kelurahan Stop
Buang air besar
Sembarangan (SBS)
40 50 60 70 90
Pengawasan
kualitas air minum
Persentase sarana air
minum yang
diawasi/diperiksa kualitas
air minumnya sesuai
standar
60 64 68 72 76
Pro-P: Penguatan
Promosi Germas
Persentase
kabupaten/kota yang
menerapkan kebijakan
Germas
30 35 40 45 50
Persentase
kabupaten/kota dengan
minimal 80% Posyandu
Aktif
25 35 50 60 70

PP/KP/PRO-P/
PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN
2020-2024
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Pembinaan
kabupaten/kota
dalam menerapkan
kebijakan Germas
Persentase
kabupaten/kota yang
menerapkan kebijakan
Germas
30 35 40 45 50
Pelaksanaan
kesehatan kerja di
tempat kerja
yang melaksanakan
kesehatan kerja
308 334 360 385 411
Penyusunan
pedoman/regulasi/
rekomendasi
kebijakan
penerapan Germas
Jumlah
pedoman/regulasi/
rekomendasi kebijakan
penerapan Germas
3 6 9 12 15
Pembinaan
Posyandu aktif
Persentase
kabupaten/kota
melaksanakan pembinaan
posyandu aktif
51 70 90 100 100
ProP: Penguatan
Pelayanan
Kesehatan Dasar
dan Rujukan
Pelayanan
kesehatan lansia
Persentase
kabupaten/kota yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
lanjut usia
45 50 55 60 65
ProP:
Pembangunan
Fasilitas
Pengolahan Limbah
B3 Medis dan
Limbah B3
Terpadu
Pengelolaan limbah
medis
Jumlah Fasyankes yang
memiliki pengelolaan
limbah medis sesuai
standar
2.600 3.000 4.850 6.250 8.800

2.1. Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Renstra 2020-2024
2.1.1. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat
No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan
(PF)
87 89 91 93 95
2 Persentase desa/
kelurahan dengan Stop Buang
air besar Sembarangan (SBS)
40 50 60 70 90
3 Persentase Ibu hamil Kurang
Energi Kronis (KEK)
16 14.5 13 11.5 10
4 Persentase kabupaten/
kota yang menerapkan
kebijakan gerakan masyarakat
hidup sehat (Germas)
30 35 40 45 50
2.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga
No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan ibu dan bayi baru lahir
120 200 320 470 514
kesehatan balita
120 200 320 470 514
kesehatan anak usia sekolah dan
remaja
125 150 200 275 350
kesehatan usia reproduksi
120 200 320 470 514
5 Persentase kabupaten/kota yang
kesehatan lanjut usia
45 50 55 60 65

2.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat
No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024
melaksanakan surveilans gizi
51 70 90 100 100
2 Persentase Puskesmas mampu
tatalaksana gizi buruk pada balita
10 20 30 45 60
3 Persentase bayi usia kurang dari
6 bulan mendapat ASI Eksklusif
40 45 50 55 60
2.1.4. Indikator Kinerja Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024
melaksanakan kesehatan kerja
308 334 360 385 411
melaksanakan kesehatan olahraga
308 334 360 385 411
2.1.5. Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan
No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase desa/kelurahan dengan
Stop Buang air besar Sembarangan
(SBS)
40 50 60 70 90
2 Jumlah kabupaten/kota sehat 110 220 280 380 420
3 Persentase sarana air minum yang
diawasi/diperiksa kualitas air
minumnya sesuai standar
60 64 68 72 76
4 Jumlah fasyankes yang memiliki
pengelolaan limbah medis sesuai
standar
2.600 3.000 4.850 6.250 8.800
5 Persentase tempat pengelolaan
pangan (TPP) yang memenuhi
syarat sesuai standar
38 44 50 56 62
6 Persentase tempat dan fasilitas
umum (TFU) yang dilakukan
pengawasan sesuai standar
55 60 65 70 75

2.1.6. Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024
menerapkan kebijakan gerakan
masyarakat hidup sehat
30 35 40 45 50
2 Persentase kabupaten/kota
melaksanakan pembinaan
posyandu aktif
51 70 90 100 100
2.1.7. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat
No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024
1 Nilai reformasi birokrasi pada
program pembinaan kesehatan
masyarakat
56.5 57.5 58.5 59.5 60
2 Persentase kinerja RKAKL pada
program pembinaan kesehatan
masyarakat
80 82,5 85 87,5 90

BAB 3
INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
PADA RPJMN TAHUN 2020-2024
3.1. Angka Kematian Ibu (AKI)
3.1.1.Definisi Operasional
Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh
proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik),
persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari
setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di
dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
3.1.2.Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang
berhubungan dengan kehamilan, persalinan, abortus, dan masa dalam kurun
waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak
termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental
di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 100.000 kelahiran hidup di
wilayah dan pada kurun waktu yang sama.
3.1.3.Waktu Pelaksanaan dan Sumber Data
Data dapat didapatkan dari Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan 10 tahun
sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali
(diantara 2 Sensus Penduduk).
3.2. Angka Kematian Bayi (AKB)
Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang
meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)
yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 1.000 kelahiran
hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama dibagi 1.000 kelahiran
hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.
Data dapat didapatkan dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI)
yang dilakukan 5 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang
dilakukan 10 tahun sekali.

3.3. Angka Kematian Neonatal (AKN)
Kematian Neonatal adalah kematian bayi lahir hidup pada masa 0-28 hari
setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Angka Kematian Neonatal adalah jumlah kematian bayi lahir hidup yang
terjadi pada masa 0-28 hari setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu
tertentu dibagi 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.
Data bisa didapatkan dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang
dilakukan 5 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang
dilakukan 10 tahun sekali.
3.4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Balita stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak umur 0 sampai 59
bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut
Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari
-2SD.
Standar prosedur : Pedoman Pemantauan Pertumbuhan
Standar sarana/fasilitas : antropometri kit, aplikasi ePPGBM
Standar tenaga : mampu melakukan pemantauan pertumbuhan
3.4.2.Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibagi jumlah balita yang
diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut
umur (TB/U) dikali 100%
3.4.3.Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh tenaga pelaksana gizi atau kader yang mampu melakukan
pengukuran panjang/tinggi badan
3.4.4.Tempat Pelaksaaan
Wilayah kerja Puskesmas seperti di Posyandu dan fasilitas pendidikan anak
usia dini
3.4.5.Waktu Pelaksanaan
Pemantauan pertumbuhan setiap bulan

3.4.6.Pencatatan dan Pelaporan
1) Pengukuran dilakukan dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan setiap
bulan pada seluruh sasaran balita di wilayah kerja Puskesmas, baik di
Posyandu maupun fasilitas pendidikan anak usia dini
2) Hasil pengukuran dicatat/dientri ke dalam ePPGBM untuk mengetahui
kategori status gizinya berdasarkan indeks PB/U atau TB/U
3) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan
3.4.7.Sumber Data
1) Pemantauan pertumbuhan di bulan Februari dan Agustus
2) Survei Status Gizi Indonesia
3.4.8.Waktu Pelaporan
Setiap tahun
3.4.9.Pedoman Pelaksanaan
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar
Antropometri Anak
2) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan
3) Panduan Pemantauan Pertumbuhan bagi Kader Posyandu
4) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
5) Panduan Sistem Informasi Gizi
3.5. Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita
Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks
Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi
Badan (BB/TB) dengan Z-score kurang dari -2SD. Menurut Permenkes Nomor 2
Tahun 2020, balita wasting (kurus dan sangat kurus) adalah balita gizi kurang dan
gizi buruk.
Standar prosedur : pedoman pemantauan pertumbuhan
Standar sarana/fasilitas : antropometri kit, aplikasi ePPGBM
Jumlah alita memiliki indeks BB/PB-TB <-2SD dibagi seluruh jumlah balita
yang diukur indeks BB/PB-TB dikali 100%
Tenaga pelaksana gizi atau kader yang mampu melakukan pengukuran dan
penimbangan

3.5.4.Tempat Pelaksanaan
usia dini
Pemantauan pertumbuhan setiap bulan
1) Penimbangan dan pengukuran dilakukan dalam kegiatan pemantauan
pertumbuhan setiap bulan pada seluruh sasaran balita di wilayah kerja
Puskesmas, baik di Posyandu maupun fasilitas pendidikan anak usia dini
2) Hasil penimbangan dan pengukuran dicatat/dientri ke dalam ePPGBM
untuk mengetahui kategori status gizinya berdasarkan indeks BB/TB
3.5.7.Sumber Data
1) Pemantauan Pertumbuhan di bulan Februari dan Agustus
2) Survei Status Gizi Indonesia
Dilaporkan setiap tahun
Antropometri Anak
3) Panduan Pemantauan Pertumbuhan bagi Kader Posyandu
5) Panduan Sistem Informasi Gizi
3.6. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan di
suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.
Jumlah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga
suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu bersalin
yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dikali 100%.

Dokter/dokter spesialis kandungan atau bidan atau perawat dengan
ketentuan tenaga penolong minimal dua orang terdiri dari:
a. Dokter dan bidan, atau
b. Dokter dan perawat, atau
c. 2 orang bidan, atau
d. Bidan dan perawat
Dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah
sakit, praktek mandiri bidan)
Pelayanan dilaksanakan setiap ada ibu bersalin di fasilitas pelayanan
kesehatan
Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin dalam
kohort ibu dan melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas (SIP). Petugas
pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data
Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
Setiap bulan
3.6.8.Sumber Data
Laporan rutin
1) Pedoman Asuhan Persalinan Normal (APN)
2) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa
Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta
Pelayanan Kesehatan Seksual
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

3.7. Cakupan Kunjungan Antenatal (Persen)
Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai
dengan standar paling sedikit 4x dengan distribusi waktu 1x pada trimester 1, 1x
pada trimester ke 2, 2x pada trimester ke 3 di suatu wilayah pada kurun waktu
tertentu.
Pelayanan antenatal 4 kali dilakukan sesuai standar kualitas melalui 10 T yaitu:
1) pengukuran berat badan dan tinggi badan;
2) pengukuran tekanan darah;
3) pengukuran lingkar lengan atas (LiLA);
4) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
5) penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin;
6) pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;
7) pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;
8) tes laboratorium;
9) tata laksana/penanganan kasus; dan
10) temu wicara (konseling)
Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan
standar paling sedikit 4x dengan distribusi waktu 1x pada trimester 1, 1x pada
trimester ke 2, 2x pada trimester ke 3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dibagi jumlah sasaran seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada
kurun waktu yang sama dikali 100%.
Dokter umum/dokter spesialis kandungan atau bidan atau dilakukan oleh
tim yang melibatkan perawat
Dilaksanakan di Polindes, Poskesdes, fasilitas pelayanan kesehatan
(Puskesmas, klinik, rumah sakit, tempat praktek mandiri bidan)
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan minimal 4 kali dengan ketentuan:
a. Satu kali pada trimester pertama
b. Satu kali pada trimester kedua
c. Dua kali pada trimester ketiga

Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil ke dalam kohort ibu
dan buku KIA, kemudian melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas
(SIP). Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi
Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
Dilaporkan setiap bulan
1) Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan
3.8. Cakupan Kunjungan Neonatal (Persen)
Cakupan bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai
standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada usia 6 - 48 jam,
1 kali pada usia 3 – 7 hari, dan 1 kali pada usia 8 – 28 hari setelah lahir di suatu
wilayah pada kurun waktu tertentu.
Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari), meliputi:
a. konseling perawatan bayi baru lahir dan asi ekslusif
b. memeriksa kesehatan dengan pendekatan MTBM
c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum nedapatkan
injeksi vitamin K1
d. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong
oleh tenaga kesehatan
e. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi
Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai
standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada usia 6 - 48 jam,
1 kali pada usia 3 – 7 hari, dan 1 kali pada usia 8 – 28 hari setelah lahir di suatu
wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh sasaran bayi baru lahir
di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100%. Sasaran bayi baru
lahir = sasaran kelahiran hidup.

Dokter/dokter spesialis anak atau bidan atau perawat
Dilaksanakan di Polindes, Poskesdes, fasilitas pelayanan kesehatan
(Puskesmas, klinik, rumah sakit, tempat praktek mandiri bidan)
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan minimal 3 kali dengan ketentuan:
a. Satu kali pada usia 6 – 48 jam
b. Satu kali pada usia 3 – 7 hari
c. Satu kali pada 8 – 28 hari
Petugas yang melayani mencatat pelayanan kunjungan neonatal ke dalam
kohort bayi dan melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas (SIP).
Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi
Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya
Kesehatan Anak
Kesehatan Neonatal Esensial
3) Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Essensial
3.9. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
Usia Reproduksi
Kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi
adalah:
1) Minimal 50% Puskesmas di wilayah kerja memberikan pelayanan kesehatan
reproduksi calon pengantin (kespro catin)
Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin
(kespro catin) adalah:
a. Puskesmas yang memberikan pelayanan :
• konseling/komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan reproduksi calon
pengantin dan

• skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status gizi
meliputi: (pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan indeks masa
tubuh, pemeriksaan Lingkar Lengan Atas/LiLA) dan tanda anemia
(pemeriksaan konjungtiva dan pemeriksaan Hb)
b. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan dan atau
perawat dan atau petugas gizi)
2) Seluruh Puskesmas di wilayah kerja mampu dan memberikan pelayanan KB
Pasca Persalinan
Puskesmas yang mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan
dengan metoda cara modern (AKDR/pil/suntik/kondom/MAL/implan/
vasektomi) dilakukan dalam kurun waktu 0-42 hari setelah ibu melahirkan.
KB Pasca Persalinan (KB PP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada
pasangan usia subur setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan
tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan.
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan). Mempunyai
minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten yaitu :
a. dokter dan atau
b. bidan yang sudah mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy Update
(CTU)/pelatihan keluarga berencana (KB)/orientasi KB Pasca Persalinan
(KBPP)
Rumus perhitungan definisi operasional:
1) Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon
pengantin (kespro catin) dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di wilayah
kerja dikali 100 persen. Jika hasilnya minimal 50% maka memenuhi kriteria
2) Jumlah Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan
dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kerja dikali 100 persen.
Jika hasilnya mencapai 100% (seluruh) maka memenuhi kriteria
Rumus perhitungan indikator:
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia
reproduksi
Contoh kasus :
Di Provinsi “G” terdapat 4 Kabupaten/Kota. Kemudian telah menyelenggarakan pelayanan
kesehatan reproduksi. Rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan reproduksi di Provinsi “G”
pada akhir tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Contoh cara penghitungan indikator pelayanan kesehatan reproduksi
Kabupaten/
Kota
Jumlah
Puskes
mas
Puskesmas yang
memberikan pelayanan
kespro catin
Puskesmas mampu dan
memberikan pelayanan
KBPP
Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)
1. Kabupaten A 4 2 (50%) 2 (50%) Tidak (karena
Pusk mampu
dan
memberikan
pelayanan
KBPP belum
100%)
Puskemas A Memberikan pelayanan
kespro catin, meliputi
konseling/KIE dan
skrining kesehatan
ya Memberikan
pelayanan KB PP 20
orang
Mempunyai 1 orang
petugas kompeten
tidak
Puskesmas B Memberikan pelayanan
skrining kesehatan,
tetapi tidak melakukan
konseling/KIE
tidak Memberikan
pelayanan KB PP 30
orang
Mempunyai 2 orang
petugas kompeten
ya
Puskesmas C Tidak memberikan
pelayanan kespro catin,
meliputi konseling/KIA
dan skrining kesehatan
tidak Memberikan
pelayanan KB PP 50
orang
Mempunyai 4 orang
petugas kompeten
ya
Puskesmas D Memberikan pelayanan
konseling/KIA dan
skrining kesehatan
ya Tidak melakukan
pelayanan KB PP
Mempunyai 2 orang
petugas kompeten
tidak
2. Kota B 5 3 (60%) 5 (100%) Ya (sesuai
kriteria)
3. Kabupaten C 8 3 (37,5%) 8 (100%) Tidak (Pusk
yang
memberikan
pelayanan
kespro catin (<
50%)
4.Kabupaten D 6 4 (67%) 6 (100%) Ya (sesuai
kriteria)
Hasil rekapitulasi selama setahun, jumlah kabupaten di Provinsi G yang telah
menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi sebanyak 2 kabupaten/kota.
Pelaksana kegiatan adalah pengelola program kesehatan reproduksi/keluarga
berencana dinas kesehatan kabupaten/kota, pengelola program kesehatan
reproduksi di Puskesmas, pengelola program keluarga berencana di Puskesmas.

Puskesmas
Pelayanan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
Petugas melakukan pelayanan dan mencatatkan dalam kohort kesehatan
usia reproduksi dan melaporkan melalui laporan program/Sistem Informasi
Puskesmas (SIP) yang selanjutnya dikirim ke kabupaten/kota untuk dimasukan
dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
3.9.7.Sumber Data
Laporan rutin
a. Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
b. Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan/Pedoman
Pelayanan KB
3.10. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif
Bayi umur 0 sampai 5 bulan 29 hari yang hanya diberi ASI saja tanpa
makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral.
Standar prosedur : Pedoman PMBA
Standar sarana/fasilitas : buku KIA
Standar tenaga : kemampuan pengetahuan dan keterampilan PMBA
Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif dibagi
seluruh bayi usia kurang dari 6 bulan dikali 100%
Tenaga pelaksana gizi dan bidan
Posyandu

Dilaporkan setiap Bulan
1) Mencatat hasil recall 24 jam ASI Eksklusif setiap bulan
2) Menentukan jumlah bayi yang masih ASI Eksklusif
3) Rekapitulasi hasil recall ASI Eksklusif setiap bulan Februari dan Agustus
3.10.7.Sumber Data
Laporan Rutin
Setiap bulan Februari dan Agustus
1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI
2) Pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak
4) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
3.11. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK) yang ditandai dengan
ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm.
Standar prosedur : Pedoman ANC Terpadu
Standar sarana/fasilitas : pita LiLA atau metline LiLA (bagian dari
Antropometri Kit)
Standar tenaga : mampu melakukan pengukuran LiLA
Jumlah ibu hamil KEK dibagi jumlah ibu hamil yang periksa LiLA dikali
100%
Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mampu melakukan pengukuran
LiLA
Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan

Pemeriksaan LiLA dilaksanakan pada saat pemeriksaan kehamilan (K1, K2,
K3 atau K4)
1) Hasil pengukuran LiLA pada saat pemeriksaan kehamilan dicatat kedalam
kohort ibu dan dientry kedalam aplikasiePPGBM. Pencatatan/entri data
dilakukan setiap waktu, pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan
2) Ibu hamil yang menderita KEK hanya dihitung 1 (satu) kali selama
periode kehamilannya
3.11.7.Sumber Data
Laporan Rutin atau Survei Status Gizi Indonesia
1) Pedoman Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil
Tahun 2015
2) Buku KIA
3) Pedoman ANC Terpadu
4) Petunjuk Teknis Surveilans Gizi
3.12. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi
Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi adalah kabupaten/kota
yang minimal 70% dari jumlah Puskesmas melakukan kegiatan pengumpulan data,
pengolahan dan analisis data, serta diseminasi informasi:
a) Pengumpulan data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota
melakukan entry data sasaran balita dan ibu hamil serta data pengukuran
melalui Sistem Informasi Gizi Terpadu, rerata setiap bulan mencapai minimal
60% sasaran ibu hamil dan balita
b) Pengolahan dan analisis data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota
melakukan konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada seluruh balita
gizi buruk
c) Diseminasi informasi adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota
melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil surveilans gizi dan
di-upload kedalam sistem setiap triwulan

Standar prosedur : Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans GIzi
Standar sarana/fasilitas : alat antropometri, aplikasi ePPGBM
Standar tenaga :
a) Mampu melakukan pemantauan pertumbuhan (keterampilan penggunaan alat,
penggunaan aplikasi)
b) Mampu melakukan analisis dan diseminasi hasil surveilans gizi
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi dibagi seluruh
kabupaten/kota dikali 100%
Dilaksanakan oleh tenaga gizi atau bidan
Wilayah kerja Puskesmas seperti di Posyandu atau fasilitas pelayanan
kesehatan
Pemantauan pertumbuhan dilakukan setiap bulan sehingga entry data dan
analisis dapat dilakukan setiap bulan. Namun untuk upload rencana kegiatan
dilakukan setiap triwulan.
1) Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, pada saat dilakukan
pelayanan kesehatan balita.
2) Entri data sasaran dibandingkan dengan jumlah seluruh sasaran yang
ada
3) Upload rencana kegiatan berdasarkan data yang ada
4) Menghitung jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans
5) Entri data konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada
seluruh balita gizi buruk
6) Menghitung persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi
dengan membagi jumlah kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi
terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada
Setiap bulan

3.12.8.Sumber Data
Laporan rutin
2) Buku pegangan Kader
3) Buku KIA
3.13. Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya
Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang
badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau
perkembangannya (motorik kasar, motorik halus, bicara-bahasa, sosialisasi
kemandirian) sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan
menggunakan ceklis Buku KIA atau KPSP (kartu pra skrining perkembangan) atau
instrument baku lainnya.
Jumlah balita yang di pantau pertumbuhan dan perkembangannya dibagi
jumlah seluruh balita di wilayah Puskesmas dikali 100%
1) Dokter/Bidan/Perawat/Ahli Gizi/Promkes
2) Kader/Guru PAUD
Dilaksanakan di Puskesmas/Fasyankes/Posyandu/BKB/Paud/TK/RA/
Panti/LKSA
Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun
Petugas yang memberikan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan balita mencatatkan hasil pelayanan pada Buku KIA dan pencatatan
di Puskesmas/Fasyankes/Posyandu/BKB/Paud/TK/RA/Panti/LKSA. Hasil
pelayanan di wilayah kerja Puskesmas direkap dalam register kohort bayi dan
balita. Selanjutnya, Puskesmas melaporkan ke pengelola Sistem Informasi

Puskesmas (SIP) dan dinas kesehatan kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi
3.13.8.Sumber Data
Laporan rutin
1) Buku KIA
2) Pedoman Pelaksanaan SDIDTK Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar
3) Permenkes Standar Antropometri
3.14. Jumlah Balita yang Mendapatkan Suplementasi Gizi Mikro
Balita usia 6 - 59 bulan dengan kategori berat badan kurang (BB/U<-2SD)
yang mendapat taburia.
Standar prosedur : Pedoman Manajemen Pemberian Taburia
Standar sarana/fasilitas : taburia, alat antropometri, aplikasi ePPGBM
Jumlah balita yang mendapat suplementasi taburia di kabupaten/kota
lokus stunting
Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan atau kader
usia dini
Taburia diberikan kepada balita yang ditemukan dengan berat badan kurang
dari hasil pemantauan pertumbuhan setiap bulan
pelayanan kesehatan balita (taburia didistribusikan)

2) Menghitung jumlah balita menerima taburia dan jumlah sachet yang
diterima
4) Rekapitulasi sasaran yang menerima taburia sampai 4 bulan
3.14.7.Sumber Data
Laporan rutin
Setiap bulan
Antropometri Anak
3) Panduan Manajemen Pemberian Taburia
4) Panduan Praktis bagi Kader tentang Taburia
3.15. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS)
Kabupaten/kota yang melaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman, sarana
dan prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan,
kawasan pendidikan dan kawasan pasar, memiliki SK Tim Pembina KKS, memiliki
SK forum dan rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim
pembina tingkat provinsi.
Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria penyelenggaraan
kabupaten/kota Sehat. Contoh perhitungan:
Dalam satu tahun (1 Januari s/d 31 Desember pada tahun yang sama) terdapat
100 kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria berdasarkan laporan yang
disampaikan melalui aplikasi, maka capaian program kabupaten/kota yang
menyelenggarakan kabupaten/kota sehat pada tahun tersebut sebanyak 100
kabupaten/kota.
1) Penanggung jawab di tingkat kabupaten/kota adalah Ketua Tim Pembina
KKS dan Ketua Forum KKS
2) Penanggung jawab di tingkat Kecamatan adalah Ketua Forum Komunikasi
KKS
3) Penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan adalah Ketua POKJA KKS

Kabupaten/kota
Dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh petugas bagian data dan informasi
Sekretariat KKS melalui aplikasi.
3.15.7.Sumber Data
Laporan rutin
1) Peraturan Menteri Bersama Nomor 34 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat dan Nomor
1138/Menkes/PB/VIII/2005 (Sedang Proses Revisi menjadi Perpres)
2) Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Sehat (dalam proses)
3) Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Sehat (dalam proses)
3.16. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek
buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi. Verifikasi adalah
kegiatan untuk memastikan perubahan perilaku di masyarakat dalam menerapkan
pilar-pilar STBM.
Kriteria desa/kelurahan SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) adalah:
1) Semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban yang aman dan layak
dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang aman dan layak
2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar
3) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai
100% Kepala Keluarga (KK) mempunyai jamban layak dan aman
Jumlah desa/kelurahan yang sudah terverifikasi SBS dibagi jumlah seluruh
desa/kelurahan dikali 100%. Jumlah desa/kelurahan di Indonesia: 80.930.

Pelaku verifikasi atau yang disebut dengan tim verifikasi disesuaikan dengan
kebutuhan pada tingkatan mana verifikasi dilakukan.
1) Dusun/RW
a) Sanitarian Puskesmas
b) PKK desa/kelurahan
c) Staf/aparat desa/kelurahan
d) Tim dari dusun lain dalam satu desa
e) Tim STBM desa/kelurahan
2) Desa/kelurahan
b) Promkes Puskesmas
c) UPTD kecamatan
d) PKK kecamatan
e) Tim dari desa/kelurahan lain dalam 1 (satu) kecamatan
f) Tim STBM kecamatan
3) Kecamatan
a) Dinas kesehatan kabupaten/kota
b) Pokja sanitasi/AMPL
c) PKK kabupaten
d) Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan (Forum Kabupaten Kota Sehat,
jika ada)
e) Tim dari kecamatan lain
f) Tim STBM kabupaten
4) Kabupaten/kota
a) Dinas kesehatan provinsi
b) Tim STBM provinsi
c) Pokja Sanitasi/AMPL provinsi
d) Perwakilan dari kabupaten lain
e) Dinas di provinsi yang terkait dengan sarana air minum dan sanitasi
f) Tim STBM provinsi
5) Provinsi
a) Tim STBM nasional
b) Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
c) Perwakilan dari provinsi lain
d) Mitra/swasta
Desa/kelurahan

Dilaporkan setiap waktu setelah dilakukan verifikasi
Tim verifikasi melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga. Setelah
selesai verifikasi maka berita acara verifikasi di input dalam e-monev STBM.
3.16.7.Sumber Data
Laporan rutin
Setiap bulan
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM
2) Pedoman Pemicuan 5 Pilar STBM
3) Pedoman Verifikasi 5 Pilar STBM
4) SNI 2398:2017 (Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan
Lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita)
5) Pedoman Wirausaha Sanitasi
6) Pedoman Pengelolalaan Teknologi Tepat Guna Sanitasi dan Air Minum
3.17. Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air
Minumnya sesuai Standar
Sarana air minum yang dilakukan tinjauan dokumen RPAM (Rencana
Pengamanan Air Minum), inspeksi kesehatan lingkungan dan diperiksa kualitas air
minumnya oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
Maksud dari diawasi/diperiksa adalah Petugas kesehatan lingkungan
melakukan pengawasan eksternal melalui review dokumen RPAM, observasi
lapangan (IKL), dan uji kualitas air (laboratorium atau alat yang terkalibrasi). Hasil
pengawasan eksternal diinput dalam emonev PKAM.
Total sarana air minum yang masuk cakupan pengawasan adalah 81.921
sarana, dengan rincian sebagai berikut:
a) PDAM pemerintah: 411 PDAM (sumber: Data Perpamsi)
b) PDAM swasta: 17 PDAM
c) KPSPAM Pamsimas: 24.833 sarana (sumber: Data KPSPAM Pamsimas)
d) KPSPAM non Pamsimas: 6.898 sarana
e) Depot air minum: 49.713 depot (sumber: E-monev HSP)
f) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP): 49

Jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya
dalam satu tahun dibagi dengan jumlah sarana air minum di kali 100%
Dinas kesehatan kabupaten/kota, sanitarian, KKP
Sarana air minum dan penyelenggara air minum
Pelayanan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
Hasil pengawasan eksternal diinput dalam emonev PKAM
Satu kali setahun
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Kualitas Air
Minum
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata
Laksana Pengawasan Kualitas Air
3.18. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas) dengan kriteria:
1) Memiliki kebijakan Germas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017 (melaksanakan 5 kluster Germas) dan/atau kebijakan berwawasan
kesehatan adalah kabupaten/kota telah memiliki atau menerbitkan kebijakan
Germas dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Germas
ditetapkan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota) mencakup 5 klaster Germas
yaitu:
a) Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik
b) Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat
c) Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
d) Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
e) Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan

Kebijakan berwawasan kesehatan ditetapkan oleh bupati/walikota/Kepala OPD
berupa peraturan/surat keputusan/instruksi/surat edaran yang mendukung
salah satu klaster Germas.
Contoh:
a) Kebijakan Germas
• Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Gerakan
• Peraturan Bupati Bantul Nomor: 35 Tahun 2018 tentang Gerakan
b) Kebijakan Berwawasan Kesehatan
• Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan
Tanpa Rokok
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang
Terbuka Hijau Kota Banjarmasin
• Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kawasan
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
2) Melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung 5 kluster Germas
minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah),
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial
adalah kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima) Klaster
Germas dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM
(Posyandu, Posbindu PTM, PosUKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial
(dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi
kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll) dan dilakukan minimal
3 (tiga) kali setahun.
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dibagi jumlah
total kabupaten/kota, dikali 100%
Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur lintas sektor (OPD), pendidikan
(sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, PosUKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra
potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi
kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll), yang dimotori oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota dan Bappeda.
Kabupaten/kota

Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
Petugas kabupaten/kota melakukan input data kebijakan dan pelaksaaan
kegiatan penggerakan masyarakat ke dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan
Masyarakat (Komdat Kesmas)
3.18.7.Sumber Data
Laporan rutin
Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan
1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
2) Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
3.19. Jumlah Pedoman/Regulasi/Rekomendasi Kebijakan Penerapan Gerakan
Pedoman/regulasi/rekomendasi Germas bidang kesehatan yang diadopsi
oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam
menerbitkan kebijakan Germas sesuai tugas dan fungsinya (Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2017)
Jumlah dokumen pedoman/regulasi/rekomendasi Germas bidang yang di
yang diadopsi Kementerian/Lembaga dalam menerbitkan kebijakan Germas sesuai
tugas dan fungsinya
Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, lintas program
di Kementerian Kesehatan yang dimotori oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Pusat

Hasil monitoring dan evaluasi ke Kementerian/Lembaga
3.19.7.Sumber Data
Data monitoring dan evaluasi ke Kementerian/Lembaga
Dilaporkan setiap 3 (tiga) Bulanan
1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
4) Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Indikator Kegiatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 – 2024
3.20. Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif
Kabupaten/kota yang memiliki Posyandu aktif minimal 80% dengan kriteria:
1) Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 10 kali/tahun
Melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 10 kali/tahun adalah Posyandu
melakukan kegiatan hari buka Posyandu minimal 10 kali/tahun dalam bulan
berbeda
2) Memiliki minimal 5 orang kader
Memiliki minimal 5 orang kader adalah memiliki kader sekurang-kurangnya 5
orang yang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Kelurahan
3) Cakupan minimal 50% sasaran Posyandu mendapatkan layanan KIA, Gizi,
Imunisasi dan KB
Cakupan minimal 50% sasaran Posyandu mendapatkan layanan KIA, Gizi,
Imunisasi dan KB adalah sekurang-kurangnya 50% sasaran Posyandu
mendapatkan layanan KIA, Gizi, Imunisasi dan KB di Posyandu atau fasilitas
kesehatan

4) Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan Perkembangan adalah setiap
posyandu memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan berupa
alat timbang berat badan dan tinggi badan serta alat ukur perkembangan
5) Mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan
Mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan adalah Posyandu melakukan
sekurang-kurangnya 1 kegiatan pengembangan seperti kesehatan remaja,
kesehatan usia kerja, kesehatan lanjut usia, TOGA, penanggulangan penyakit
atau kegiatan tambahan kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan dan
kesepakatan masyarakat
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sekurang-kurangnya 80% Posyandu
aktif dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikali 100%
Dilaksanakan oleh pengelola promkes, pemangku kepentingan terkait dan
kader
Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas/Fasyankes
Pelayanan dilaksanakan setiap hari buka Posyandu dan setiap ada sasaran
Posyandu yang mendapatkan pelayanan KIA, Gizi, KB dan imunisasi di
Puskesmas/Fasyankes
Petugas Puskesmas mengambil pencatatan rutin kader Posyandu yang telah
diisi oleh kader untuk dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan memasukan dalam aplikasi
3.20.7.Sumber Data
Pencatatan rutin kader Posyandu dan pelaporan rutin Puskesmas
Pencatatan kader diambil setiap Bulan oleh petugas Puskesmas dilaporkan
setiap bulan ke petugas kabupaten/kota. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun
2007, pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali

dan pelaporan dari provinsi ke pusat, minimal 6 (enam) bulan sekali disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri.
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu
3.21. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif
Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif dengan
kriteria:
1) Memiliki Pokjanal yang disahkan melalui keputusan bupati/walikota
Memiliki Pokjanal yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait
pengembangan Posyandu tingkat kabupaten/kota
2) Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun
Mengadakan pertemuan rutin setiap tahun minimal 2 kali untuk membahas
perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan
3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader
Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader yang
berasal desa/kelurahan di wilayah kabupaten/kota
4) Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu
Memiliki dan menggunakan sistim dalam melakukan pelaporan kegiatan
Posyandu sehingga tersedia laporan posyandu seperti SIP online dan atau Si
Cakep
5) Posyandu aktif minimal 50%
a) Melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 10x/tahun
b) Memiliki minimal 5 orang kader
c) Melakukan pelayanan kegiatan KIA, Gizi, imunisasi, KB dengan cakupan
minimal 50%
d) Memiliki alat pemantauan pertumbuhan
e) Mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan (remaja, usia kerja, Lansia,
TOGA, Penanggulangan penyakit)
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif sesuai
kriteria dibagi total kabupaten/kota dikali 100%
Dilaksanakan oleh pengelola program promkes, pemangku kepentingan
terkait dan kader

Dilaksanakan di kabupaten/kota, Puskesmas/Fasyankes dan Posyandu
Pembinaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai penjadwalan yang
disepakati oleh kabupaten/kota
Pengelola promkes kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan
kader sesuai kewenangan masing-masing melalui system pelaporan yang ada di
kabupaten/kota
3.21.7.Sumber Data
Laporan rutin puskesmas dan posyandu serta laporan Pokjanal
kabupaten/kota
Pencatatan kader diambil setiap Bulan oleh petugas Puskesmas dilaporkan
setiap bulan ke petugas kabupaten/kota. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun
2007, pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali
dan pelaporan dari provinsi ke pusat, minimal 6 (enam) bulan sekali disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri.
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu
3.22. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja
Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja, adalah:
1) Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja.
Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja adalah Puskesmas yang
melaksanakan:
a) Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas (identifikasi faktor risiko/penggunaan
APD/pengukuran kebugaran jasmani bagi petugas)
b) Deteksi dini PM/PTM/PAK pada pekerja Puskesmas
c) Pembentukan/pembinaan PoS UKK
2) Tersedianya Surat Keputusan (SK) atau Surat Edaran (SE) yang mendukung
pelaksanaan upaya kesehatan di tempat kerja.
Adanya SK/SE serta pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah yang mendukung pelaksanaan program kesehatan di tempat kerja
3) Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal

Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal adalah kegiatan pembinaan
kesahatan kerja dengan melakukan kegiatan advokasi sosialisasi, koordinasi dan
pelaksanaan program kesehatan kerja seperti:
a) GP2SP, atau
b) K3 Perkantoran, atau
c) K3 Fasyankes
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja
dalam kurun waktu 1 tahun
1) Tingkat Puskesmas adalah pengelola kesehatan kerja dan atau tim
kesehatan kerja atau petugas lain di Puskesmas
2) Tingkat dinas kesehatan adalah pengelola kesehatan kerja dan atau tim
kesehatan kerja atau petugas lain di dinas kesehatan
Di dalam gedung Puskesmas, dinas kesehatan, dan tempat kerja di wilayah
kerja Puskesmas (Pos UKK dan perkantoran di tingkat kecamatan) dan dinas
kesehatan (OPD, perusahaan dan Fasyankes tingkat kabupaten/kota)
Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap waktu sesuai dengan perencanaan
kegiatan
Petugas yang melaksanakan kegiatan mencatatkan dalam buku bantu dan
memasukan dalam aplikasi Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan
Olahraga (SITKO)
Setiap tiga bulan sekali
1) Pedoman Implementasi GP2SP
2) Pedoman Implentasi Pos UKK
3) Pedoman K3 Fasyankes
4) Pedoman K3 RS
5) Pedoman K3 Perkantoran

3.23. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Lanjut Usia
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia
adalah meliputi:
1) Seluruh Puskesmas membina Posyandu Lansia di 50% desa di wilayah kerjanya
adalah seluruh Puskesmas melaksanakan pembinaan pada Posyandu Lansia
sedikitnya di 50% desa di wilayah kerjanya sehingga Posyandu Lansia buka
minimal 4 kali dalam satu tahun pada setiap desa tersebut
2) Minimal 50% Puskesmas yang ada di kabupaten/kota menyelenggarakan
pelayanan kesehatan santun Lansia yaitu:
a) Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, terdapat petugas pelayanan
yang terlatih atau memahami pelayanan kesehatan Lansia dan geriatri
b) Memberikan prioritas pelayanan kepada Lansia, minimal dengan
mendahulukan Lansia di loket, Poliklinik, laboratorium dan apotik
c) Mengkondisikan sarana yang ada semaksimal mungkinsehingga aman dan
mudah diakses oleh Lansia
d) Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup
3) Kabupaten/kota mengembangkan Program Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi
Lansia, adalah kabupaten/kota telah mulai melaksanakan Program PJP bagi
Lansia di minimal 10% Puskesmas dalam bentuk kegiatan orientasi Program PJP
bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver informal
Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
lanjut usia (Lansia) dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di kali 100% dalam
kurun waktu 1 tahun
Kabupaten/kota (penanggung jawab program kesehatan Lansia dinas
kesehatan kabupaten/kota, petugas kesehatan atau tim yang terlatih/memahami
pelayanan kesehatan Lansia di Puskesmas, dan kader Posyandu Lansia)
Puskesmas dan Posyandu Lansia di wilayah kabupaten/kota
Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun

Data yang dilaporkan merupakan penggabungan kegiatan di dalam dan di
luar gedung Puskesmas (Posyandu Lansia, kunjungan rumah, kunjungan ke panti,
dll). Petugas yang melayani, mencatatkan hasil ke dalam form kohort pelayanan
kesehatan Lansia dan form pencatatan pelaporan tingkat Puskesmas, termasuk
mengkompilasi hasil kegiatan di Posyandu Lansia. Hasil pencatatan Puskesmas
dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota.
Untuk laporan pelaksanaan capaian indikator kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia, pencatatan dilakukan oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota untuk selanjutnya disampaikan kepada dinas
kesehatan provinsi. Dinas kesehatan provinsi kemudian melakukan verifikasi dan
validasi data, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi Komunikasi Data
Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas) sebagai laporan di tingkat pusat.
3.23.8.Sumber Data
Laporan rutin
1) Buku Kesehatan Lanjut Usia dan Petunjuk Teknis Pengisian Buku
Kesehatan Lansia
2) Petunjuk Teknis Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas
4) Pedoman untuk Puskesmas dalam Pemberdayaan Lanjut Usia
5) Pedoman untuk Puskesmas dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan
Lanjut Usia di Posyandu Lansia
6) Buku untuk Kader seri Kesehatan Lanjut Usia
7) Pedoman untuk Puskesmas dalam Perawatan Jangka Panjang bagi Lanjut
Usia
8) Panduan Praktis untuk Caregiver dalam Perawatan Jangka Panjang bagi
Lanjut Usia
3.24. Jumlah Fasyankes yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis sesuai
Standar
Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar adalah
Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang telah melakukan pemilahan,
pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat penyimpanan sementara B3 di

tempat penyimpanan B3 (TPSB3) yang berizin serta telah melakukan pengolahan
secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan atau bekerjasama dengan pihak
pengelola limbah B3 yang berizin.
Standar prosedur pelaksanan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan
sesuai standar mengacu ke Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, serta mempunyai
tenaga yang memahami pengelolaan limbah medis di Fasyankes.
Jumlah kumulatif Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang telah melaksanakan
pengelolaan limbah medis sesuai standar
Jumlah Rumah Sakit : 2.900 unit
Jumlah Puskesmas : 9.993 unit
Penanggung jawab kesehatan lingkungan berkoordinasi dengan tenaga
kesehatan lainnya di Fasyankes
Rumah sakit dan Puskesmas
Pelayanan dilaksanakan pengawasan pengelolaan limbah medis dilakukan
setiap hari
Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan limbah medis
di Fasyankes melaksanakan pencatatan dan pelaporan melalui E-Monev Limbah
Medis di Fasyankes (aplikasi daring) dan kabupaten/kota serta mengkoordinir
pelaporan dari Fasyankes serta provinsi melakukan approve aplikasi E-Monev
Limbah Medis bagi Fasyankes yang akan melakukan pelaporan.
Setiap tiga bulan sekali
1) Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun di Fasyankes

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1428 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter
dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
5) E-monev Limbah Fasyankes
3.25. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Dilatih Kegawatdaruratan Maternal dan
Neonatal
Jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat yang
telah dilatih Pelatihan bagi Pelatih (Training of Trainer/TOT) maupun pelatihan
kegawatdaruratan maternal dan neonatal dengan kurikulum yang telah
mendapatkan pengesahan oleh PPSDM Kesehatan.
Jumlah seluruh dokter, bidan dan perawat yang dilatih TOT dan pelatihan
kegawatdaruratan maternal neonatal dalam kurun waktu 1 tahun
TOT dan pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi BBPK/Bapelkes/
institusi lain sesuai tujuan pelatihan
TOT dan pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
diselenggarakan di institusi pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi
(BPPK/Bapelkes)/ instansi lain yang memiliki sarana dan fasilitas sesuai dengan
kebutuhan/tujuan pelatihan
TOT dan pelatihan dilaksanakan selama 14 hari
Pencatatan dilakukan melalui SIAKPEL (Sistem Akreditasi Pelatihan) PPSDM
Kesehatan dan pencatatan Direktorat Kesehatan Keluarga. Pelaporan dilaporkan
dalam Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).

Tiga bulan sekali
1) Kurikulum Pelatihan bagi Pelatih Penanganan Kegawatdaruratan
Maternal dan Neonatal di FKTP
2) Modul Pelatihan Bagi Pelatih Penanganan Kegawatdaruratan Maternal
dan Neonatal di FKTP
3) Lembar Penugasan Pelatihan bagi Pelatih Penanganan Kegawatdaruratan
Maternal dan Neonatal di FKTP
4) Kurikulum Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan
Neonatal di FKTP
5) Modul Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di
FKTP
6) Lembar Penugasan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal
dan Neonatal di FKTP

BAB 4
INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
PADA RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024
4.1. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat
4.1.1. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
4.1.1.1. Definisi Operasional
Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK) yang ditandai dengan
ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm
Standar prosedur : Pedoman ANC Terpadu
Standar sarana/fasilitas : pita LiLA atau metline LiLA (bagian dari
Antropometri Kit)
Standar tenaga : mampu melakukan pengukuran LILA
4.1.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah ibu hamil KEK dibagi jumlah ibu hamil yang periksa LiLA dikali
100%
4.1.1.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mampu melakukan pengukuran
LiLA
4.1.1.4. Tempat Pelaksanaan
Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan
4.1.1.5. Waktu Pelaksanaan
Pemeriksaan LiLA dilaksanakan pada saat pemeriksaan kehamilan (K1, K2,
K3, atau K4)
4.1.1.6. Pencatatan dan Pelaporan
1) Hasil pengukuran LiLA pada saat pemeriksaan kehamilan dicatat ke
dalam kohort ibu dan dientri kedalam aplikasi ePPGBM.
Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, saat ibu melakukan
pemeriksaan kehamilan
2) Ibu hamil yang menderita KEK hanya dihitung 1 (satu) kali
3) Rekapitulasi dilaporkan setiap bulan
4.1.1.7. Sumber Data
Laporan rutin atau Survei Status Gizi Indonesia (Balitbangkes)

4.1.1.8. Waktu Pelaporan
4.1.1.9. Pedoman Rujukan
1) Pedoman Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil
Tahun 2015
2) Buku KIA
3) Pedoman ANC Terpadu
4.1.2. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga
suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
4.1.2.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga
suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu bersalin
yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dikali 100%
Dokter/dokter spesialis kandungan atau bidan atau perawat dengan
ketentuan tenaga penolong minimal dua orang terdiri dari:
a) Dokter dan bidan, atau
b) Dokter dan perawat, atau
c) 2 orang bidan, atau
d) Bidan dan perawat
Dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah
sakit, tempat praktek mandiri bidan)
Pelayanan dilaksanakan setiap ada ibu bersalin ke Fasyankes
4.1.2.6. Pencatatan dan pelaporan
Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin
dalam kohort ibu dan buku KIA, kemudian melaporkan ke pengelola Sistem

Informasi Puskesmas (SIP). Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan
dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
Setiap bulan
4.1.2.8. Sumber data
Laporan rutin
4.1.2.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Pedoman Asuhan Persalinan Normal (APN)
2) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
4.1.3. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan
Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas) dengan kriteria:
1) Memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan
berwawasan kesehatan yaitu kabupaten/kota telah memiliki atau menerbitkan
kebijakan Germas dan atau kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Germas
ditetapkan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota) mencakup 5 klaster Germas
yaitu:
a) Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik
b) Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat
c) Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
d) Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
e) Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan
Kebijakan berwawasan kesehatan ditetapkan oleh bupati/walikota/kepala OPD
berupa peraturan/surat keputusan/instruksi/surat edaran yang mendukung
salah satu klaster Germas.

Contoh:
a) Kebijakan Germas
• Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Gerakan
• Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan
b) Kebijakan Berwawasan Kesehatan
• Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa
Rokok
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang
Terbuka Hijau Kota Banjarmasin
• Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2015 tentang Kawasan
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
2) Melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung Germas minimal 3
kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial adalah
kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima) Klaster Germas
dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM
(Posyandu, Posbindu PTM, Pos UKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial
(dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi
kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll).
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dibagi
jumlah total kabupaten/kota, dikali 100%
Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur lintas sektor (OPD), pendidikan
(sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, Pos UKK, Pos Lansia, dll) dan atau
mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll), yang dimotori
oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan Bappeda
4.1.3.4. Tempat Pelaksaaan
Kabupaten/kota

Petugas kabupaten/kota melakukan input data kebijakan dan pelaksaaan
kegiatan penggerakan masyarakat ke dalam sistem aplikasi Komunikasi Data
Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
Laporan Rutin
Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan
1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
4.1.4. Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS)
Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek
buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi.
Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan perubahan perilaku di
masyarakat dalam menerapkan pilar-pilar STBM.
Kriteria desa/kelurahan dengan SBS adalah:
1) Semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban yang aman dan layak
dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang aman dan layak
2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar
3) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai
100% KK mempunyai jamban layak dan aman
Jumlah desa/kelurahan yang telah terverifikasi SBS dibagi jumlah seluruh
desa/kelurahan dikali 100%. Jumlah desa/kelurahan di Indonesia: 80.930.
Pelaku verifikasi atau yang disebut dengan tim verifikasi disesuaikan
dengan kebutuhan pada tingkatan mana verifikasi dilakukan.
1) Dusun/RW
b) PKK desa/kelurahan

c) Staff/aparat desa/kelurahan
d) Tim dari dusun lain dalam satu desa
e) Tim STBM desa
2) Desa/Kelurahan
b) Promkes Puskesmas
c) UPTD kecamatan
d) PKK kecamatan
e) Tim dari desa/kelurahan lain dalam 1 (satu) kecamatan
f) Tim STBM kecamatan
3) Kecamatan
a) Dinas kesehatan kabupaten/kota
b) Pokja sanitasi/AMPL
c) PKK kabupaten
d) Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan (Forum Kabupaten Kota Sehat,
jika ada)
e) Tim dari kecamatan lain
f) Tim STBM kabupaten
4) Kabupaten/Kota
a) Dinas kesehatan provinsi
b) Tim STBM provinsi
c) Pokja Snitasi/AMPL provinsi
d) Perwakilan dari kabupaten lain
e) Dinas di provinsi yang terkait dengan sarana air minum dan sanitasi
f) Tim STBM provinsi
5) Provinsi
a) Tim STBM nasional
b) Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
c) Perwakilan dari provinsi lain
d) Mitra/swasta
4.1.4.4. Tempat Pelaksaaan
Desa/kelurahan
Sepanjang tahun monitoring dengan indikator perubahan adalah sampai
dengan kepala keluarga (KK) sudah berubah perilaku tidak membuang air besar
sembarangan dengan informasi ketersediaan akses sanitasinya

Tim verifikasi melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga. Setelah
selesai verifikasi maka berita acara verifikasi di input dalam e-monev STBM.
Dilaporkan setiap waktu setelah dilakukan verifikasi
Laporan rutin
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM
2) Pedoman Pemicuan 5 Pilar STBM
3) Pedoman Verifikasi 5 Pilar STBM
4) SNI 2398:2017 (Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan
Pengolahan Lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter,
kolam sanita)
5) Pedoman Wirausaha Sanitasi
6) Pedoman Pengelolalaan Teknologi Tepat Guna Sanitasi dan Air Minum
4.2. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat
4.2.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi
Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi adalah
kabupaten/kota yang minimal 70% dari jumlah Puskesmas melakukan kegiatan
pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta diseminasi informasi:
d) Pengumpulan data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota
melakukan entry data sasaran balita dan ibu hamil serta data pengukuran
melalui Sistem Informasi Gizi Terpadu, rerata setiap bulan mencapai minimal
60% sasaran ibu hamil dan balita
e) Pengolahan dan analisis data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota
melakukan konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada seluruh balita
gizi buruk
f) Diseminasi informasi adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota
melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil surveilans gizi dan
di-upload kedalam sistem setiap triwulan
Standar prosedur : Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans GIzi
Standar sarana/fasilitas : alat antropometri, aplikasi ePPGBM
Standar tenaga :
1) Mampu melakukan pemantauan pertumbuhan (keterampilan penggunaan alat,
penggunaan aplikasi)

2) Mampu melakukan analisis dan diseminasi hasil surveilans gizi
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi dibagi seluruh
kabupaten/kota dikali 100%
Dilaksanakan oleh tenaga gizi atau bidan
Wilayah kerja Puskesmas seperti di Posyandu atau fasilitas pelayanan
kesehatan
Pemantauan pertumbuhan dilakukan setiap bulan sehingga entry data dan
analisis dapat dilakukan setiap bulan, namun untuk upload rencana kegiatan
dilakukan setiap triwulan
pelayanan kesehatan balita
2) Entri data sasaran dibandingkan dengan jumlah seluruh sasaran yang
ada
3) Upload rencana kegiatan berdasarkan data yang ada
4) Menghitung jumlah puskesmas yang melakukan surveilans
5) Entri data konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada
seluruh balita gizi buruk
6) Menghitung persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi
dengan membagi jumlah kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi
terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada
Setiap bulan
Laporan rutin
2) Buku pegangan Kader

Pedoman Indikator Kesmas RPJMN-Renstra 2020-2024

Pedoman Indikator Kesmas RPJMN-Renstra 2020-2024

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pedoman Indikator Kesmas RPJMN-Renstra 2020-2024

Similar to Pedoman Indikator Kesmas RPJMN-Renstra 2020-2024 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pedoman Indikator Kesmas RPJMN-Renstra 2020-2024